Social Items

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR – Sebagai upaya mendukung pengembangan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membangun akses infrastruktur jalan. Salah satunya jalan lingkar di beberapa di wilayah. Di Tarakan, dari 21,8 kilometer (Km) jalan lingkar yang akan dibangun, hingga kini telah terbuka dan bisa dimanfaatkan sepanjang 13,1 Km. Sementara sisanya, 11,9 Km segera dibuka.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, pembanguna jalan lingkar dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas warga.

Jalan lingkar Pulau Tarakan, kata Irianto, mulai dibangun sejak 2015 lalu. Hingga 2019, melalui APBD murni maupun Dana  Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), telah digelontorkan dana sebesar kurang lebih Rp  42 miliar.

“Pembangunan jalan ini kita mulai sejak 2015. Mengunakan dana APBD sekitar Rp 9,45 miliar. Kemudian DAK sekitar Rp 32,822 miliar,” kata Gubernur. Dikatakan, pengerjaan jalan dilakukan mulai dari membuka jalan baru. Hingga tahapan land clearing maupun penimbunan. Sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sesuai perencanaan, kata Gubernur melalui Plt Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara H Sunardi, jalan lingkar Pulau Tarakan yang akan dibangun sepanjang 21,8 Km. Hingga 2019, panjang jalan yang sudah dibangun dan dapat diakses sekitar 13,1 Km. “Masih ada sekitar 11,9 Km jalan lingkar yang perlu dibangun, untuk membuat jalan ini terkoneksi,” kata Sunardi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Yusran.

Lebih jauh dikatakan Gubernur, dengan akses jalan yang semakin baik, akan menunjang perekonomian masyarakat. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Tarakan ke depannya dapat menyesuaikan dengan perencanaan jalan untuk membuka akses di daerah-daerah terlintas. “Peningkatan kualitas konektivitas diharapkan mendukung pengembangan ekonomi daerah terlintas dan terkoneksi dari jalan ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, selain di Tarakan, Pemprov Kaltara juga membangun jalan lingkar di Kabupaten Bulungan. Yaiu di Tanjung Selor dan Pulau Bunyu. DI Tanjung Selor hingga 2019 sudah terbangun sepanjang 6 Km. Sedangkan di Pulau Bunyu telah terbangun sepanjang 3 Km.

Tahun ini juga akan fokus untuk membangun jalan lingkar di wilayah Kabupaten Malinau dan Nunukan.  Termasuk beberapa akses jalan di daerah perbatasan.

“Untuk dukungan dana, akan kita usulkan lagi ke Kementerian PUPR. Dengan harapan, agar Jalan Lingkar yang ada di Kaltara dapat difasilitasi pembangunannya menggunakan DAK, sehingga dapat selesai lebih cepat,” tuntasnya. (humas/YL)

13,1 Km Jalan Lingkar Tarakan Sudah Terbangun

RAPAT STAF : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf, Rabu (26/2).

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie meminta kepada seluruh pejabat dan penyelenggara negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk menuntaskan kewajiban tersebut sebelum tenggat akhir.

“LHKPN wajib dikumpulkan selambatnya 15 Maret 2020 walau tenggat akhirnya 31 Maret 2020. Untuk itu, dengan sangat serius, saya meminta agar seluruh pejabat dimaksud untuk mengisi dan melaporkannya. 

Guna memastikan kelancarannya, Sekprov dan Inspektorat Provinsi Kaltara akan turut mengawasi sehingga 100 persen pejabat atau penyelenggara negara wajib LHKPN di lingkup Pemprov Kaltara 100 persen melengkapinya. 

Apabila masih ada yang tidak melaporkannya maka akan diberi teguran secara tertulis dengan sanksi berupa pemotongan insentif selama 1 bulan,” tutur Gubernur saat memimpin rapat staf dengan para kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara, Rabu (26/2).

Ketepatan waktu dan kelengkapan LHKPN menjadi salah satu penilaian kepatuhan pemerintah daerah dalam penyampaian LHKPN. Ini sekaligus menjadi kontrol dan salah satu mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas penyelenggara negara. 

Alhasil, jika ada di antara masyarakat yang mendapatkan ketidakcocokan antara data pelaporan yang termuat di aplikasi dengan apa yang terjadi di lapangan, mereka dapat melaporkannya melalui Pengaduan Masyarakat KPK atau kontak layanan LHKPN.

Persoalan lain yang dibahas pada rapat staf tersebut, adalah soal adanya mutasi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Kaltara. Disebutkan Irianto, pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut direncanakan digelar pada Senin (2/3). Adapun yang dilantik, 12 orang JPT Pratama (eselon II), 2 orang jabatan administrator (eselon III) dan 1 orang jabatan fungsional tertentu dokter utama. 

“Pelantikan ini dilakukan, menyusul terbitnya surat persetujuan dari Mendagri pada 21 Februari 2020 yang dilengkapi dengan verifikasi dan rekomendasi KASN. 

Dan, mutasi dilakukan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong akibat pejabat sebelumnya pensiun atau untuk memenuhi ketentuan UU No. 5/2014 tentang ASN dimana bagi pejabat yang sudah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama selama 5 tahun dapat digantikan dengan pejabat baru atau dilakukan pelantikan ulang bagi pejabat sebelumnya,” ucap Gubernur.

Adapun surat persetujuan dimaksud, yakni surat dari Menteri Dalam Negeri No. 821/1703/SJ tanggal 21 Februari 2020, perihal Persetujuan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Surat No. : X.821/12/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Persetujuan Pengisian Jabatan Di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.  

Terkait mutasi ini, Irianto meminta agar seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama yang dimutasi untuk tidak menunjukkan kekecewaan. “Mutasi adalah hal biasa, sebagai bentuk pembinaan karir juga untuk menambah pengalaman, rekan juga pendapatan. 

Urusan lainnya pasca mutasi, yakni soal pengelolaan anggaran agar segera dilakukan penyesuaian pengelolanya apabila perlu dilakukan. Jangan membuang waktu,” jelas Irianto. Setelah mutasi ini, Pemprov juga akan mengajukan usulan perubahan nomenklatur OPD kepada Mendagri.

Selain pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, direncanakan di hari yang sama juga akan dilantik 4 orang direksi & komisaris BUMD Kalimantan Utara berdasarkan pengumuman panitia seleksi calon direksi & komisaris BUMD No. 009/PS/XII 2019 dengan rincian Haeruddin Rauf sebagai direksi PT Benuanta Kaltara Jaya, Poniti (Direksi PT Migas Kaltara Jaya), dr Arif Jauhar Tontowi (komisaris PT Benuanta Kaltara Jaya), dan H Badrun (komisaris PT Migas Kaltara Jaya).

Tak itu saja, di kesempatan tersebut, Irianto juga mengabarkan rencana Pemprov Kaltara untuk beraudiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Di kesempatan itu, akan disampaikan pula surat usulan kembali pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan). Sebab, dari informasi yang ada, pihak CRBC (RRT) sudah siap mengucurkan loan sebagaimana hasil kesepakatan sebelumnya. 

“Hanya saja pemerintah Indonesia memasukkan rencana pembangunan Jembatan Bulan kedalam prioritas ke-6. Untuk itu, sedianya Jembatan Bulan akan diupayakan untuk masuk kedalam prioritas 1 atau serendah-rendahnya prioritas 3,” ucap Irianto.

Pemprov juga akan beraudiensi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Apabila terwujud, maka Pemprov akan mengupas persoalan moratorium kuota batubara nasional, khususnya Kaltara.(humas/YL)

2 Maret, Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

DUKUNGAN : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menyerahkan cinderamata kepada perwakilan tim pra survei FMG Ltd., Rabu (26/2).

TANJUNG SELOR - Tatap muka sekaligus diskusi antara Pemprov Kaltara dengan Kedubes Australia berlangsung kurang lebih 1 jam di ruang rapat Sekprov Kaltara, Selasa (25/2). Kesempatan ini dimanfaatkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Kaltara memberikan informasi kepada Sekretaris Dua Bidang Ekonomi Kedubes Autralia, Peter Simojoki. 

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, kata Risdianto, telah dilakukan langkah fundamental dalam rangka mempermudah proses investasi di Tanah Air dan di Kaltara. Salah satu instrumennya adalah mempermudah proses perizinan. 

Dan, Provinsi Kaltara memang diharapkan jadi sentral pertumbuhan di wilayah Kalimantan. Apalagi, sejalan kebijakan nasional ditunjuknya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN). 

“Sehingga secara tidak langsung Kaltara sebagai daerah penyangga. Salah satunya penyangga di bidang energi. Kita ada rencana besar membangun PLTA oleh beberapa perusahaan yang telah menyatakan minat dan memproses administrasinya. Karena sesungguhnya provinsi ini memiliki potensi dan peluang hidrologi dibangunnya PLTA,” tutur Risdianto.

Berkenaan kunjungan tim Kedubes Australia ke empat sungai besar di Kaltara, Risdianto mengungkapkan rencana pengembangan bidang energinya. Sungai Kayan akan digarap PLTA berkapasitas 9.000 MW oleh PT Kayan Hidro Energy, Sungai Sembakung 500 MW oleh PT Hannergy, Sungai Mentarang 1.775 oleh PT Sarawak Energy Berhad dan PT Kayan Patria, serta sungai-sungai lainnya. 

Sekaitan dengan pembangunan pembangkit tersebut, tengah berproses pula Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi seluas 10.100 hektare. “Karena Kaltara masuk pada ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II sehingga lebih dekat ke Asia Pasifik. Kita akan membangun KIPI seluas 10.100 hektare. Dan saat ini sudah ada 7 perusahaan yang meminta sebagai pengelola,” ujarnya.

Risdianto menyimpulkan, suplai energi dari PLTA yang akan dibangun akan terintegrasi dengan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Selain itu, PLTA akan memberi kontribusi bagi IKN baru di Kalimantan Timur.  Pada KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi juga akan dibangun pelabuhan internasional. Pembangunan pelabuhan samudera di KIPI tersebut sudah diminati oleh investor asal Korea Selatan. 

“Tetapi tidak tertutup kemungkinan investor dari Australia juga bisa ikut. Peluang itu ada. Termasuk dalam investasi hidro power juga berpeluang. Karena semuanya masih berproses administrasi, belum bersifat final,” pungkasnya.

Sementara itu, sebagai kelanjutan survei awal tim Fortescue Metals Group (FMG) Ltd, perusahaan asal Australia yang bergerak di bidang pengembangan energi dan lainnya yang dimiliki konglomerat Australia, Mr. 

John Andrew Henry Forrest AO, Rabu (26/2) digelar pertemuan yang dipimpin Gubernur Kaltara dengan dihadiri seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Diungkapkan Irianto, FMG Ltd sendiri menaruh minat besar kepada pengembangan usahanya ke Kaltara, utamanya di bidang pengembangan energi ramah lingkungan dan pro masyarakat juga industrialisasi. Dan, hal ini sudah menjadi kebijakan utama Pemprov Kaltara dalam upayanya membangun Kaltara dan mensejahterakan masyarakatnya melalui realisasi investasi bidang energi dan hilirisasi industri.

“Menyambut minat itu, Pemprov Kaltara menawarkan sejumlah peluang investasi kepada FMG Ltd. Dua diantaranya, adalah PLTA Kayan dan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Juga ada, PLTA Mentarang, Bahau dan Sembakung. 

Dan, yang jelas, dalam pengembangan PLTA maupun industri tersebut, Pemprov mempertimbangkan kelestarian alam juga kelanjutan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem juga daur hidrologi di sejumlah sungai yang ada di Kaltara,” kata Gubernur.

Pada intinya, jelas Irianto, Pemprov Kaltara mendukung niatan FMG Ltd. untuk mengembangkan usahanya di Kaltara. Bentuk dukungan Pemprov Kaltara akan direalisasikan sesuai kewenangan yang ada. Yang pasti, dukungan ini akan dilakukan untuk mempercepat rencana investasi dari FMG Ltd. 

“Saat ini, Pemprov menunggu hasil pra survei dari tim ahli FMG Ltd. Setelah itu akan dilakukan pertemuan lanjutan pada lokasi yang akan ditentukan selanjutnya,” tutupnya.(humas/YL)

Tawarkan Investasi Energi dan Pelabuhan ke Australia

PENANGANAN KEMISKINAN : Sekprov Kaltara H Suriansyah didampingi kepala Dinsos Kaltara berfoto bersama dengan Lektor Kepala Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Drs Edi Suhanda, dan Kasubbag Program dan Anggaran dari Kementerian Sosial Indro Widi Handoko, Rabu (26/2).

TANJUNG SELOR - Tren angka kemiskinan di Indonesia terus menurun hingga menyentuh di bawah level 1 digit sebesar 9,82 persen per Maret 2018, dan 9,66 persen per September 2018. Di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sendiri, dari total jumlah penduduk yang ada di Kaltara, per September 2019 turun menjadi 6,49 persen dan enam bulan sebelumnya yakni 6,63 persen.

Ini artinya, data yang ada mencerminkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mampu memberikan stimulus program dan kebijakan yang tepat. 

Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial Tingkat Provinsi Kaltara, dan Sosialisasi Perencanaan Program Tahun 2020 serta Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung Tahun Akademink 2020/2021 di Grand Pangeran Khar, Rabu (26/2).

Dijelaskan Sekprov, penanganan kemiskinan merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. Baik itu dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. “Sesuai UU, pemerintah baik pusat, provinsi serta kabupaten dan kota telah melaksanakan upaya terpadu dalam penanganan kemiskinan di daerah. 

Antara lain melalui program sembako, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU), serta sarana lingkungan (Sarling) yang semua diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu,” ujar Suriansyah didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara Heri Rudiono.

Forum ini sendiri sangat penting, lantaran dapat menjadi media untuk mensosialisasikan kebijakan dan program-program dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahun ini kepada dinas/instansi provinsi serta kabupaten dan kota. Sekaligus menjadi wadah untuk mengakomodir usulan program dan permasalahan di daeah. 

“Seluruh pihak diharapkan dapat memonitoring dengan detail kegiatan sosial di tahun anggaran 2020. Dan yang terpenting, program yang dilaksanakan mempunyai daya ungkit terhadap pengurangan angka kemiskinan, khususnya di Kaltara,” ungkapnya.

Termasuk didalamnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal Kaltara. Dimana, disosialisasikan langsung oleh pihak Poltekesos Bandung sebagai bentuk tindak lanjut penandatangan kerjasama antara Provinsi Kaltara dengan Poltekesos Bandung pada Januari 2020.(humas/YL)

Penanganan Kemiskinan akan Lebih Terarah dan Terpadu

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR - Provinsi Kaltara ditarget pemerintah memproduksi batu bara sebesar 10,5 juta ton tahun 2020 ini. Kuota produksi ini jauh meningkat dibanding kuota produksi tahun 2019, sebesar 6,2 juta ton. 

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, kenaikan kuota tersebut sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah. Walau sejatinya, Pemprov Kaltara sempat mengusulkan penambahan kuota produksi sebesar 13 juta ton di akhir tahun 2019 kemarin. 

"Berapa pun kuota yang diberikan kita syukuri. Dalam hal ini, dari usulan, kita diberi 10,5 juta ton ada 2020. Ini sudah jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu," ujarnya, Senin (24/2).  

Kuota 10,5 juta ton tersebut, jelas Irianto yang didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, akan diberikan kepada 13 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kaltara. Dengan rincian, 4 perusahaan di Bulungan, 3 perusahaan di Malinau, 4 perusahaan di Nunukan, dan 2 perusahaan di Tana Tidung. 

(selengkapnya lihat grafis) Sementara itu, ditambahkan Irianto, sesuai laporan Seksi Konservasi dan Produksi Mineral Dinas ESDM Provinsi Kaltara, produksi batu bara sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu melampaui kuota atau target, yaitu di atas 10 juta ton per tahun. 

"Misal, pada tahun 2019 Kaltara mendapatkan kuota 6,25 juta ton. Sedangkan produksi kita mencapai 11.494 juta ton," tuturnya.

Gubernur pun mengingatkan 13 perusahaan yang kebagian kuota, memenuhi target yang telah ditetapkan kepadanya masing-masing. Jika tidak, maka akan diberi sanksi oleh pemprov sebagai pengawas di daerah. 

Gubernur berharap kenaikan kuota batu bara tahun ini makin menggairahkan pertumbuhan ekonomi Kaltara. Sebab sektor pertambangan khususnya batu bara menjadi penyumbang terbesar dalam struktur pertumbuhan ekonomi provinsi ini. Sellain itu, kenaikan produksi tutur Gubernur berkolerasi dengan nasib karyawan, penjualan, dan sektor pendukung lainnya. 

Kenaikan produksi juga diyakini Irianto bisa menjadi momentum untuk merebut kembali kepercayaan buyer di luar negeri, khususnya di negara-negara ASEAN dan ASIA Timur. "Kalau ke China, kecenderungannya akan menurun karena wabah Coronavirus," tuturnya.(humas/YL)

2020, Kaltara Mendapat Kuota Produksi 10,5 Juta Ton

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H Suriansyah.

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H Suriansyah, mengimbau agar pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan menyeluruh terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diraih Kaltara sejauh ini tetap dipertahankan. Walaupun iuran BPJS Kesehatan mengalami peningkatan. 

Hal ini disampaikan Sekprov saat memimpin forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama Provinsi Kaltara Semester I Tahun 2020 di Gedung Gadis, Tanjung Selor, Selasa (18/2). Forum ini dihadiri oleh para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara dan Deputi Direksi Wilayah Kalimantan BPJS Kesehatan beserta jajarannya.

Diutarakan Sekprov, sesuai data BPJS Kesehatan, kepesertaan program JKN-KIS di Kaltara per-Februari 2020 mencapai 641.168 jiwa. Artinya hampir 100 persen penduduk Kaltara telah memiliki KIS dari total penduduk sebanyak 654.994 jiwa. 

“Dari data itu, belum semua tercover BPJS. Untuk itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan penerbitan surat edaran kepala daerah yang ditujukan kepada badan usaha yang berada di wilayah Kaltara agar mendaftarkan seluruh tenaga kerja dan ada pengenaan sanksi administratif pada pemberi kerja yang tidak patuh,” urainya.

Senada dengan hal tersebut, kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara Usman menilai upaya yang disarankan tersebut dinilai mampu menekan penggunaan APBD yang dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

“Sejauh ini, akibatnya naiknya iuran BPJS, beban pemerintah pun meningkat. Untuk itu, peserta PBI yang bekerja di perusahaan, kalau bisa dialihkan. Karena mereka juga tanggungan perusahaan, ada kewajiban perusahaan membayarkan 4 persen,” tuturnya. Guna memaksimalkan upaya itu, nantinya akan disosialisasikan lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait.(humas/YL) 

Soal JKN-KIS, Sarankan Tenaga Kerja Dicover Perusahaan

TOP INOVASI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menerima trofi TOP45 Inovasi dari Wapres RI periode 2014-2019, H Jusuf Kalla, belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima Dana Insentif Daerah (DID) dari Pusat sebesar kurang lebih Rp 7,2 miliar, sebagai reward atas penghargaan sebagai salah satu provinsi peraih Top 45 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun lalu.

Dana insentif yang diberikan kepada Pemprov Kaltara ini, seperti diungkapkan oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, telah masuk dalam batang tubuh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2020.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena mendapat suntikan anggaran yang cukup besar. Ini semua kita dapatkan karena kerja keras jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara. Saya sampaikan apresiasi, sekaligus ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih maksimal lagi,” kata Irianto.

Seperti diketahui, salah satu inovasi dari Pemprov Kaltara, yaitu program Si Pelandukilat (Sistem Pelayanan Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman) yang diprakarsasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berhasil masuk dalam top 45 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019. 

Dijelaskan Gubernur, peruntukkan dana yang diterima ini akan digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan daerah. Salah satunya untuk peningkatan sumberdaya atau SDM aparatur dan pembinaan administrasi kependudukan (adminduk) di kabupaten/kota se Kaltara. “Termasuk di antaranya kita gunakan untuk program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, program Sipelandukilat sendiri tetap berlanjut pada 20120 ini. Dikatakan oleh Plt Kepala Disdukcapil Kaltara Sumaji, untuk kegiatan sipelandukilat menggunakan anggaran dari APBD 2020.

“Kalau dari dana insentif itu, Disdukcapail memang mendapatakannya. Namun jumlahnya tidak sempai Rp 3 miliar. Yaitu untuk peningkatan aparatur, serta pengadaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk 5 kabupaten/kota. 

Selebihnya untuk kegiatan-kegiatan lain, oleh OPD-OPD lain. Seperti sering disampaikan Pak Gubernur (Irianto Lambrie), agar kegiatan diprioritaskan pada program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Sumaji singkat.

SASAR WARGA PEDALAMAN
Terkait dengan program Sipelandukilat, tahun ini akan diperluas jangkauan layanannya. Selain menargetkan pelayanan di 8 kecamatan yang berada di wilayah perbatasan (Kabupaten Nunukan dan Malinau), melalui program ini juga akan melayani masyarakat di pedalaman atau daerah terpencil di luar dua kabupaten tersebut.  

Diungkapkan Sumaji, program Sipelandukilat hadir sebagai upaya pemerintah menjamin perlindungan hukum kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, lengkap dan gratis. 

“Persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan dan pedalaman selama ini adalah legalitas dokumen kependudukan yang tidak dimiliki sebagian masyarakat. Ini lantaran rentang kendali pengurusan dokumen itu sangat jauh, dan biaya transportasi yang cukup mahal. Sehingga sebagian warga itu merasa kesulitan karena harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengurusnya,” katanya. 

Diungkapkan, selain fokus di Kabupaten Nunukan dan Malinau yang merupakan daerah perbatasan, menjadi target tahun 2020 ini, Disdukcapil Kaltara juga akan memfasilitasi daerah pedalaman yang terletak di Bulungan dan Tana Tidung. 

“Disdukcapil Kaltara melalui Sipelandukilat sifatnya membantu tugas kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di lokasi yang sulit terjangkau. Jadi lokasi-lokasi yang kita datangi, sesuai dengan usulan dari kabupaten. Untuk di KTT dan Bulungan, kalau ada wilayah yang perlu dibantu, silakan diusulkan, nanti kita bantu melalui program ini (Sipelandukilat),” tutupnya.(humas/YL)

2020, Sipelandukilat juga Layani Warga Pedalaman Bulungan dan KTT

PENDIDIKAN : Gedung SMA Negeri 1 Tanjung Selor yang berada dalam tahap pembangunan. Tahun ini ditarget rampung.

TANJUNG SELOR – Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjung Selor dipastikan rampung tahun ini. Saat ini pembangunan sekolah tersebut sudah memasuki tahap ke 2 dengan total anggaran sekitar Rp 11 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara. Sebelumnya, pada tahap 1, pembangunan sekolah itu dialokasikan Rp 16 miliar. 

“Insya Allah akhir tahun ini gedung sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Selor sudah bisa difungsikan,”jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sigit Muryono. 

Gedung sekolah ini nantinya berupa bangunan tiga lantai, yang terdiri dari lantai 1 dikhususkan untuk perkantoran, seperti ruang guru, tata usaha, laboratorium dan perpustakaan. Sedangkan dua lantainya akan digunakan sebagai ruang kelas siswa dan ruang pertemuan. 

“Pada tahap pertama sudah dikerjakan pada tahun 2019, dan tahap kedua dikerjakan tahun ini dan sudah selesai dilelang dan akan diterbitkan surat perintah mulai kerja (SPMK),”kata Sigit. 

Seperti diketahui, pada tahap 1, pekerjaan Gedung SMA Negeri 1 Tanjung Selor ini dilaksanakan mulai dari pengerjaan bongkaran, pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan atap, pekerjaan penutup lantai, pekerjaan electrical, pekerjaan finishing dan pekerjaan kusen pintu jendela. 

Sedangkan pada tahap kedua item pekerjaan dilaksanakan pekerjaan struktur, pekerjaan atap, pekerjaan penutup lantai, pekerjaan electrical, pekerjaan finishing dan pekerjaan kusen pintu jendela, termasuk mebeler juga disiapkan. (humas/YL)

Dianggarkan Rp 27 M, Akhir Tahun Dipastikan Rampung

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR – Penentuan jumlah alokasi pupuk bersubsidi ditentukan oleh petani. Ini dinyatakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Andi Santiaji, ketika dikonfirmasi, Rabu (19/2).

Syaratnya, sebut Santiaji petani wajib menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara online (e-RDKK). Pasalnya, pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani yang sudah menyusunnya. “Setelah itu akan kita usulkan dengan jadwal musim tanam,”kata Santiaji.

Dalam pendistribusiannya, semua akan disalurkan berdasarkan e-RDKK yang diusulkan. Apabila terjadi kekurangan di tingkat kecamatan, maka kabupaten berhak melakukan re-alokasi. Sedangkan bila kekurangan di kabupaten, maka pemerintah provinsi yang berwenang melakukan re-alokasi.

Proses pendistribusiannya sendiri, DPKP Kaltara akan menerbitkan surat keputusan kepala DPKP Kaltara sebagai dasarnya. Ini menyusul dengan diterbitkannya, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2020.

“Kami segera menyusun SK Kepala Dinas sebagai dasar pendistribusiannya,”katanya. 
Seperti diketahui, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsdi, dalam Permentan No 01 Tahun 2020 ini disebutkan pupuk Urea seharga Rp 1.800/Kg, SP-36 seharga Rp 2.000/Kg, ZA seharga Rp 1.400/Kg dan NPK seharga Rp 2.300/Kg. Sementara pupuk NPK Formula Khusus HET seharga Rp 3.000/Kg dan pupuk organik seharga Rp 500/Kg.

Penyaluran pupuk bersubsidi ini tetap menggunakan sistem distribusi tertutup. “Saat ini yang menjadi penanggung jawab dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Wilayah Kalimantan Utara yaitu Pupuk Kaltim untuk pupuk Urea dan NPK Phonska, Petrokimia Gresik untuk pupuk ZA, SP – 36, dan Petroganik,”kata Santiaji.

Diingatkan kembali, bahwa pupuk bersubsidi ini tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Adapun tahun ini rencana alokasi pupuk bersubsidi secara nasional untuk pupuk Urea 3.274.303 ton, SP-36 500.000 ton, ZA 750.000 ton, NPK 2.688.000, NPK Formula Khusus 17.000, dan Organik 720.000 ton. (Alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Kaltara bisa melihat (grafis).

“Tahun ini alokasi subsidi pupuk memang mengalami penurunan, dikarenakan Kementerian Keuangan memblokir alokasi sekitar 2,17 juta ton dengan alasan sesuai dengan validasi data lahan baku sawah dari Kementerian ATR sekaligus kebutuhan pupuknya,”kata Santiaji.

Gubernur Kaltara, melalui Kepala DPKP Provinsi Kaltara mengatakan pengawasan realisasi distribusi pupuk bersubsidi menjadi prioritas saat ini agar tepat sasaran.  

“Gubernur Kaltara menaruh perhatian lebih terkait pengawasannya, dan beliau terlibat langsung dalam hal ini yang tergabung pada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Kaltara yang dibentuk pada tahun 2018 lalu,”ujarnya.

Untuk diketahui yang menjadi tujuan dari KP3, adalah mengawasi dan mengamankan penyediaan, penyaluran atau distribusi dan penggunaan pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak mendapatkan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya kaltara. 

Berdasarkan informasi dari DPKP Provinsi Kaltara, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020. 

“Tahun ini harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sama dengan tahun sebelumnya, berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV (Kios Resmi) secara tunai dan diambil sendiri dalam kemasan tertentu,”kata Santiaji. (humas/YL)

Penentuan Alokasi Pupuk Bersubsidi Ditentukan Petani

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR – Guna memenuhi kebutuhan penerbangan ke wilayah pedalaman, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, kembali mengusulkan penambahan rute penerbangan subsidi ongkos angkut (SOA) penumpang. Usulan tersebut disampaikan untuk SOA penumpang tahun 2021 melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Rute tambahan yang diusulkan tahun depan adalah penerbangan Nunukan - Long Layu dan Nunukan – Binuang. Rencana penambahan rute ini disampaikan pada saat Rapat Koordinas Penerbangan Perintis di Surabaya, Jawa Timur, dimana Rakor ini dipimpin langsung oleh Kemenhub.

“Setelah mendapat usulan dari daerah, Pemprov Kaltara melalui Dishub mengusulkan penambahan 2 rute penerbangan baru,”kata Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid, melalui Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Dishub, Imran Nur Aslam. Sementara untuk Malinau, masih tetap sama dengan tahun ini.

Sedangkan untuk penerbangan SOA penumpang wilayah Malinau melalui APBD Kaltara 2020 akan direalisasikan paling cepat pada bulan Maret 2020. “Dishub masih menunggu jaminan pelaksanaan dari maskapai yang menang tender. Setelah itu, kita lakukan penandatanganan kontrak. Lalu maskapai mempersiapkan ground handing-nya,” sebutnya.

Lanjutnya, penerbangan SOA penumpang lewat APBD Kaltara 2020 untuk wilayah Nunukan dan Bulungan masih gagal lelang. “Nanti Dishub akan melelang ulang untuk rute Nunukan dan Bulungan. Sedangkan rute Tarakan, semuanya lewat APBN,” tambahnya.

Imran juga menaggapi usulan warga Krayan atas kehadiran pesawat yang lebih besar di Bandara Long Bawan. “Dari segi panjang runway, Bandara Long Bawan bisa untuk pesawat sejenis ATR-42. Tapi tingkat kekerasan landasan masih belum memadai. Saat ini pengerjaan dan renovasi masih terus dilakukan oleh Kemenhub karena kewenangan dari mereka,” terangnya.

Dijelaskannya juga, pada tahun ini Kemenhub akan mengisi peralatan untuk terminal Bandara Long Bawan yang selesai dibangun. “Seperti x-ray dan sarana lainnya. Untuk pengerjaan landasan, Kemenhub masih memperhitungkan kemampuan kontraktor lokal dan peralatan. Jangan sampai material sudah ada, tenaga dan peralatan tidak memadai,” tutupnya.(humas/YL)

Usulkan Dua Rute Tambahan