Social Items

ALAT PELINDUNG DIRI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat meninjau ribuan set APD yang baru tiba di Tarakan, Kamis (26/3).

TARAKAN – Sebanyak 2.000 set alat kesehatan berupa Alat Pelindung Diri (APD) tiba di Kota Tarakan, Kamis (26/3). APD ini mulai diedarkan ke sejumlah Rumah Sakit (RS) Rujukan Penanganan COVID-19 di Kalimantan Utara (Kaltara). 

APD akan digunakan RS untuk memaksimalkan perlindungan terhadap para tenaga medis yang bertugas. Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie yang mengecek langsung APD yang baru tiba di Tarakan kemarin menganggap, tenaga medis adalah garda terdepan penanganan pandemi COVID-19. 

Sehingga di tengah pandemi COVID-19, keberadaan tenaga medis, Gubernur mengajak kepada seluruh warga untuk memberikan dukungan. Begitupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 

APD dialokasikan 2.000 set ke Provinsi Kaltara, hasil koordinasi intensif dengan Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo. "Beberapa hari sebelum diumunkan pandemi COVID-19 di Indonesia, saya sudah bertemu dengan beliau," tutur Gubernur saat meninjau proses pendistribusian APD di Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltara di Kota Tarakan, Kamis (26/2).

Gubernur yang didampingi Kepala BPBD Kaltara Andi Santiaji Pananrangi mengatakan, APD didistribusikan 600 set ke RSUD Tarakan, 400 set ke RSUD Soemarmo Sosroatmodjo Bulungan, 300 set ke RSUD Nunukan, 150 set ke RSUD Malinau, dan 100 set ke RSUD Tana Tidung. Sedang 450 set disimpan di gudang logistik BPBD Provinsi Kaltara di Tanjung Selor sebagai cadangan untuk mengantisipasi tambahan kebutuhan di RS.

“Saya yakin, 2.000 set APD ini cukup untuk digunakan di Kaltara, karena ini berdasarkan hitungan pihak rumah sakit sebelumnya. Jikalau pun ternyata ke depan kurang, kita akan segera meminta kembali ke Gugus Tugas di pusat. Jika rumah sakit swasta juga butuh, kita akan alokasikan," ujarnya. 

Kata Gubernur, APD sangat diperlukan tenaga medis untuk melakukan penanganan medis bagi kategori pasien dalam pengawasan (PDP) atau suspect. Terlebih pasien yang dinyatakan positif. “Kalau menangani ODP (Orang Dalam Pengawasan) tidak perlu (pakai ADP), tetapi tetap harus waspada. Semua yang berkaitan untuk menangani COVID-19, kecuali status ODP, harus dipakai," ujarnya. 

Gubernur mengingatkan kembali masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jika tidak ada agenda yang sangat urgen. "Laksanakan social dan physical distancing. Mari kita sama-sama mencegah penularan wabah COVID-19. Jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita senantiasa dikuatkan, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan-Nya, serta cobaan ini segera berlalu," ujarnya. 

Sebelumnya, Gubernur Kaltara mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat, Nomor 360/004/GT-Covid-19/III-2020 tertanggal 25 Maret 2020. Gubernur mengimbau masyarakat memperhatikan perkembangan penyebaran COVID-19 agar terbebas ancaman wabah tersebut, memutus mata rantai penyebaran dengan mengikuti anjuran Pemprov, serta berada di rumah masing-masing sampai batas waktu yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau di lingkungan Pemprov, belum kita liburkan. Kita masih melihat situasi. Akan tetapi standar protokol kesehatan diterapkan seperti dalam kegiatan rapat-rapat. Itu pun frekuensinya telah kita kurangi," tutupnya.(humas/YL)

2 Ribu Set APD Langsung Didistribusikan ke Daerah

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR – Memasuki triwulan I 2020, sejak awal Januari hingga 23 Maret 2020, Pemprov Kaltara telah menerima pendapatan dari sector pajak sebesar Rp 79,6 Miliar (M) atau 16,5 persen dari target tahun ini sebesar Rp 480 M lebih. 

“Realisasi terbesar saat ini adalah BBNKB yang presentasenya sudah sebesar 20,53 persen. Kami optimistis pada saat rekonsiliasi akhir triwulan I nanti, bisa mencapai target 25 persen. Begitu pun keempat jenis pajak lainnya," kata Imam Pratikno, Kepala Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Kaltara, awal pekan ini. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab.

Pada tahun ini, BPPRD Kalimantan Utara menargetkan penerimaan daerah atau pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 480.025.962.725. Sesuai kewenangan provinsi, ada lima jenis pajak yang dipungut. Masing-masing, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.  

PKB dan BBNKB dianggap sebagai jenis pajak yang potensi pendapatannya sangat baik. Mengingat Provinsi Kaltara sebagai daerah berkembang, daya beli kendaraan bermotor juga selalu meningkat pesat. Apalagi jika didukung peningkatan struktur ekonomi dari sektor lainnya seperti pertambangan dan konstruksi. 

"Jikalau harga batu bara sedang bagus-bagusnya, tren pembelian kendaraan bermotor juga sangat tinggi. Belanja-belanja modal dari APBD dan APBN juga sangat berpengaruh dalam perekonomian masyarakat, sehingga ada daya ungkit masyarakat membeli kendaraan," ujarnya. 

PKB ditetapkan tarif sebesar 1,5 persen untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadipribadi, 1,0 persen untuk kendaraan bermotor umum, 0,5 persen untuk ambulance pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintahpemerintah/TNI/Polri dan pemerintah daerah, dan 0,2 persen kendaraan bermotor alat berat dan alat-alat besar. “PKB tahun ini kita targetkan bisa masuk Rp 95 miliar. Alhamdulillah, sudah terpungut 19 persen lebih atau Rp 18.468.007.119," ujarnya. 

Penerimaan dari Pajak Air Permukaan menggandalkan pemakaian secara dari kegiatan niaga, non-niaga, industri kecil hingga besar, BUMN dan BUMD Pelayan Publik hingga pertambangan Migas seperti PT PLN (Persero), PDAM, Pertamina, dan kontraktor migas lainnya. 

“Ke depan, Pajak Air Permukaan kita sangat menjanjikan dengan kehadiran PLTA Sungai Kayan. Itu bisa mencapai minimal Rp 900 miliar per tahun dari PLTA itu saja," ujarnya. 

“Adapun Pajak Rokok, sementara ini belum kita dapat dari pemerintah. Karena perhitungannya masih bergulir di pusat. Nanti hasilnya diserahkan ke kita untuk dimasukkan sebagai PAD," tambahnya. (humas/YL)


////infografis///
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Pemprov Kaltara 
1. PKB 
Target murni Rp 95.000.000.000,-
Realisasi Per 23 Maret Rp 18.468.007.119,-
2. BBNKB 
Target Murni Rp 103.525.962.728,-
Realisasi Per 23 Maret Rp 21.257.640.900,-
3. PBBKB
Target Murni Rp 240.000.000.000,-
Realisasi Per 23 Maret Rp 38.517.274.632,-
4. Pajak Air Permukaan
Target Murni Rp 3.000.000.000,-
Realisasi Per 23 Maret Rp 1.394.666.800,-
5. Pajak Rokok
Target Murni Rp 38.500.000.000,-
Realisasi Per 23 Maret Rp -
TOTAL 
Target Murni Rp 480.025.962.728,-
Realisasi Per 23 Maret Rp 79.637.589.451,-

Sumber: BPPRD Kalimantan Utara. (humas/YL)

Akhir Triwulan I, Realisasi Pajak Daerah Capai Rp 79,6 M

UJIAN NASIONAL : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat meninjau pelaksanaan UN di salah satu sekolah di Kaltara, belum lama ini.

TANJUNG SELOR - Pemerintah pusat, secara resmi mengumumkan penghapusan ujian nasional. Di Kaltara, kebijakan pembatalan Ujian Nasional SMA dan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) pada SMK diikuti dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Nomor 045.4/0422/GUB tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pada SMA/SMK/SLB Provinsi Kalimantan Utara Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease-19 (COVID-19).

Sebelumnya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie telah menerbitkan 2 surat edaran untuk mempersempit laju penyebaran COVID-19 ini di masyarakat. “Dua surat edaran sebelumnya sudah diterbitkan, yang pertama adalah terkait peningkatan kewaspadaan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan belajar mandiri bagi satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB di Kaltara," kata Gubernur.

Dibatalkannya UN tahun 2020, maka keikutsertaan UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam SE tersebut, aturan kelulusan terbilang fleksibel. Pasalnya telah diatur syarat kelulusan bagi sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah. 

“Bagi sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah, dapat menggunakan nilai ujian untuk menentukan kelulusan siswa. Namun bagi sekolah yang belum, dapat ditentukan berdasarkan nilai lima semester tearkhir dan nilai semester genap kelas 12 sebagai tambahan kelulusan bagi SMA. 

Sedangkan SMK, ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir serta nilai semesnter genap tahun terakhir sebagai tambahan nilai keluluesan," papar Irianto. 

Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Misalnya, penugasan, tes dalam jaringan dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. “Ujian Sekolah dalam bentuk mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini," beber Irianto. 

Irianto menerangkan, ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Sehingga tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secacra menyeluruh. 

Meski begitu, Gubernur tetap menghimbau kepada seluruh siswa/i yang menempuh pendidikan pada jenjang SMA/SMK/SLB untuk tetap belajar secara mandiri. Dengan kata lain, belajar dari rumah melalui media pembelajaran daring/jarak jauh. 

"Ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan," beber Gubernur. 

Selain itu, aktivitas tugas belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, tugas siswa akan disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing dengan pertimbangan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah. “Tetap ada penyesuaian, dengan fasilitas belajar di rumah," jelasnya. 

Selain mengimbau tentang pembatalan UN dan UKK. Surat edaran tersebut juga malarang ujian kenaikan kelas yang dilakukan secara tatap muka. Artnya, ujian akhir semester hanya daat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. 

Semisal, oenugasan, tes dalam jaringan maupun asesmen jarak jauh. "Hampir sama dengan ujian sekolah, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna sehingga tidak lagi mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh," tuntasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Firmananur mengungkapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 jenjang SMA/SMK/SLB harus mengikuti mekanisme protokol kesehatan. Ini bertujuan untuk mempersempit laju penyebaran COVID-19 serta menghindari berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. 

"Ini kita sesuaikan dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 045.4/0422/GUB tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pada SMA/SMKM/SLB Provinsi Kalimantan Utara Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19," jelas Firmananur. Tidak hanya itu, PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor berdasarkan nilai 5 semester terakhir dan/atau prestasi akademik dan non akademik di luar rapor sekolah.(humas/YL)

UN Tidak Lagi Jadi Faktor Kelulusan

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR – Review DED (Detail Engineering Design) pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang dikerjakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah selesai. Saat ini tinggal menunggu penyerahan secara resmi kepala BPIW kepada Gubernur Kaltara. 

“Sebenarnya kita jadwalkan dalam minggu ini (penyerahannya). Namun karena kondisi saat ini dengan maraknya penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia, sehingga sementara ditunda dulu,” kata Sunardi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, Sunardi, baru-baru ini.

Sunardi menjelaskan, DED KBM Tanjung Selor sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun karena terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, maka harus dilakukan review. Karena selain oleh pemerintah daerah, nantinya akan melibatkan beberapa kementerian. 

DED yang ada, perlu direview oleh BPIW dan mendapat persetujuan dari beberapa kementerian, karena untuk mengasistensi terhadap beberapa kementerian itu ada di BPIW. “DED ini penting. Kalau DED itu sudah siap, itu bisa digunakan oleh semua kementerian dan pemerintah daerah. Karena DED inilah yang menjadi titik awal kementerian dan pemerintah provinsi bergerak akan melakukan apa,” jelasnya.

Sunardi mengatakan, review DED selanjutnya akan diterima oleh provinsi. Karena itu sudah kesepakatan dan kewenangan itu ada pada BPIW yang ada di kementerian PU, dan harus dipedomani oleh semua kementerian dan pemerintah daerah. 

“Ada 12 kementerian dan dua pemerintah daerah yang terlibat dalam percepatan pembangunan KBM dengan berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden). Masing-masing kementerian harus mempunyai visi dan misi yang sama untuk mempercepat terhadap pembangunan KBM di Kaltara,” ujar Sunardi.

Disamping itu, lanjutnya, untuk keperluan luas ruang yang ideal dalam KBM nanti, untuk instansi vertikal dan kedinasan, tentu akan menyesuaikan dengan kebijakan dari Gubernur Kaltara. 

“Untuk progres selanjutnya di KBM Tanjung Selor, yang menjadi target pada tahun 2020 dan 2021 adalah pembangunan badan jalan atau pembukaan akses jalan. Dengan adanya akses jalan, nanti ada gambaran ruang siapa dan di mana akan mendirikan bangunan. Sehingga letak tata ruang untuk KBM itu nanti sudah bisa dilihat, dan ada gambarannya,” kata Sunardi.

Terkait dengan pembangunan jalan di KBM Tanjung Selor, Sunardi menjelaskan jalan itu merupakan jalan utama yang berbentuk lingkaran, yang terkoneksi dengan kantor gubernur, dan instansi vertikal. 

“Pembangunan jalan direncanakan lebarnya 60 meter dengan panjang 12,6 kilometer. Untuk Lebar jalan 60 meter itu tidak jalan semua, tapi juga akan dibangun median yang lebar. Karena untuk utilitas, seperti PDAM, listrik, dan saluran komunikasi akan dipasang di median itu. 

Karena itu dilakukan untuk mengantisipasi kalau terjadi pelebaran jalan, jadi pelebarannya ke dalam sehingga tidak mengganggu luasan ke samping. Dengan median yang luas kita dapat membuat taman kota yang lebih tertata dan lebih indah,” jelas Sunardi.

Pemprov Kaltara, masih katanya, dalam penyusunan rencana anggaran tahun 2021 akan disampaikan kepada gubernur yang menjadi skala prioritas. Seperti bangunan yang menjadi tugas pokok yakni kantor sekretariat dan guest house, sembari menyelesaikan jalan. Dengan demikian juga dengan melakukan pembinaan dan pemeliharaan jalan-jalan yang berstatus jalan provinsi. 

“Untuk pembangunan jalan utama KBM diperkirakan untuk 1 kilometer akan menelan anggaran sekitar Rp 55 miliar. Jadi kalau 12,6 kilometer hingga prasarana jalannya itu totalnya sekitar Rp 700 Miliar. Kalau jalan utama sudah terbentuk, fungsi KBM dan fungsi perkantoran bisa dapat difungsikan,” urainya.

Untuk kewajiban pemprov sendiri, kata Sunardi, sebenarnya sudah melebihi kewenangan di Inpres. Ketentuan di Inpres, kewajiban provinsi hanya menyediakan lahan. "Namun kita sudah melakukan kegiatan fisik dengan land clearing itu. 

Bahkan tahun 2020 kita alokasikan dana untuk land clearing sekitar Rp 4 miliar, sehingga kalau sudah terbentuk gambaran badan jalannya, nanti dari kementerian akan turun ke lapangan, meninjau dan akan ditindaklanjuti dengan pembangunan jalan,” tutup Sunardi.(humas/YL)

Review DED Tuntas, Tahun Ini Mulai Pembangunan Jalan Utama

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara, Ahmad Haerani.

TANJUNG SELOR – Virus Corona (Covid-19) mulai menunjukkan pengaruhnya pada sektor pariwisata. Termasuk pariwisata di Kalimantan Utara (Kaltara). Event-event yang masuk telah masuk kalender wisata Kaltara 2020, pelaksanaannya akan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

Penundaan ini merupakan imbauan langsung dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Selain penundaan event pariwisata se-Indonesia, Kemenparekraf juga mengimbau untuk mengurangi kunjungan ke tempat wisata dan hiburan serta hiburan malam. 

“Event-event dari masyarakat yang masuk Kalender of Event Kaltara 2020 terpaksa kita tunda untuk menghindari kerumunan orang,” ucap Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara, Ahmad Haerani, Senin (23/3).

Dikatakannya juga, sektor pariwisata lainnya seperti hotel, penginapan, rumah makan dan agen travel juga turut kena imbas dari wabah Covid-19. “Secara data belum bisa kita lihat. Laporan itu masuk ke kabupaten/kota, baru masuk ke provinsi tiap tiga bulan. Tapi yang jelas ada penurunan,” jelasnya.

Terkait tempat hiburan malam, Dispar Kaltara akan segera membuat imbauan untuk segera mengurangi aktifitasnya. “Sebelumnya kita telah ketemu dengan pengelola hiburan malam di Tarakan, mereka katakan belum ada sosialisasi pengurangan aktifitas dari Pemkot Tarakan. Secepatnya kami akan bersurat ke Dispar Tarakan,” tutupnya.(humas/YL)

Corona Merebak, Kalender of Event Kaltara 2020 Ditunda


PENGUATAN DESA : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat melakukan kunjungan ke salah satu desa di Kaltara, belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Hingga saat ini, baru 3 kabupaten di Kalimantan Utara (Kaltara) yang menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk pengelolaan Dana Desa yang diterimanya. Yaitu, Kabupaten Bulungan, Malinau dan Tana Tidung. Sementara Nunukan, dari 232 desa,178 desa terdata belum menggunakannya.

Menanggapi hal itu, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltara H Amir Bakri menuturkan bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan Siskeudes, tahun ini akan digelar pelatihan mengaplikasikan Siskeudes pada Pemerintah Desa di Kaltara. 

“Di Nunukan, baru 54 desa menggunakan Siskeudes atau sekitar 23 persen dari total desa di Nunukan. Jadi, Nunukan akan menjadi sasaran prioritas pelatihan dan pendampingan pengaplikasian Siskeudes tahun ini,” tuturnya.

Pelatihan ini akan dibagi dalam 2 tahap, dan rencananya akan digelar awal triwulan II 2020. “Untuk tahap I akan dilaksanakan gabungan untuk Bulungan, Malinau dan Tana Tidung. Pada tahap II difokuskan ke Nunukan karena masih ada beberapa desa yang belum menggunakan Siskeudes,” jelasnya.

Rencana tersebut kemungkinan akan terkendala karena adanya imbauan dari Presiden juga Gubernur Kaltara terkait physical distancing untuk membatasi penyebaran wabah corona virus disease 2019 (COVID-19), dimana adanya pelarangan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak untuk sementara waktu. 

“Segera setelah musibah ini berlalu, kita akan segera mengupayakan pelaksanaannya,” urainya. Selain pelatihan, DPMD juga akan melakukan pendampingan langsung ke setiap desa. Dalam hal ini, DPMD akan meminta bantuan dari Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FTJSP). 

“Kegiatan ini dapat memberikan penguatan kepada perangkat desa dalam mengoptimalkan penggunaan Siskeudes sebagai alat bantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa secara komputerisasi, akuntabel dan transparan. Mulai dari pencatatan, perencanaan, hingga pembangunan desa,” tutupnya.(humas/YL)

DPMD Genjot Penggunaan Aplikasi Siskeudes

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki piutang yang belum tertagih dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 66,2 miliar. Jumlah sebesar tersebut adalah akumulasi piutang objek pajak mulai dari 1 tahun sampai lebih dari 5 tahun ke belakang. 

(selengkapnya lihat grafis) Kepala Bidang Pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara Imam Pratikno mengatakan, besarnya nilai piutang tersebut salah satunya dihasilkan dari kendaraan bermotor yang tercatat sebagai barang bukti di kepolisian, akibat kasus pelanggaran maupun kejahatan. Pemilik kendaraan yang menjadi barang bukti kepolisian umumnya sudah enggan membayar pajak.

“Terus menerus mereka (wajib pajak) tidak membayar pajak karena objeknya ada di kantor polisi sebagai barang bukti. Itu berulang, sampai bertahun-tahun,” tutur Imam, Senin (23/3).

Kendaraan roda dua maupun roda empat yang menjadi barang bukti semestinya dilakukan penghapusan agar tidak terus-menerus menjadi piutang. BPPRD telah menginstruksikan Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Samsat mendata seluruh objek pajak PKB yang menjadi barang bukti di kepolisian.  “Barang buktinya tidak kita hapus. Tetapi akuntansi piutangnya di pembukuan kita keluarkan,” tuturnya. 

Piutang lainnya disebabkan karena pemilik kendaraan sadar menunggak pembayaran PKB sampai menahun. Tidak sedikit juga pemilik kendaraan membayar pajak hanya sekali di awal pembelian kendaraan, tanpa melakukan hal sama pada masa jatuh tempo selanjutnya. 

“Setelah beli kendaraan, lalu dibawa ke desa. Salah satu contohnya, beberapa daerah di perbatasan banyak motor tidak bernomor polisi. Itu termasuk piutang semua, karena tidak membayar pajak,” ujarnya.  

Imam Pratikno mengemukakan, BPPRD melalui UPTB Samsat di daerah berupaya keras melaksanakan ekstensifikasi untuk menarik piutang-piutang yang dimaksud. Salah satunya, melaksanakan razia-razia kendaraan bermotor di daerah bekerjasama Kepolisian. 

Dari Rp 66,2 miliar piutang, BPPRD optimistis mampu menarik piutang yang sejatinya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 15 miliar pada tahun ini. Banyak instrumen yang bisa dilakukan, antara lain memberi keringanan bahkan pengampunan pajak. 

Hanya saja, tambahnya, penghapusan piutang di atas Rp 50 miliar dapat dilaksakan jika kebijakan tersebut berpayung hukum Peraturan Daerah. “Di bawah Rp 50 miliar pakai Pergub saja. Sementara angka piutang kita sudah Rp 66,2 miliar. Jadi harus pakai Perda,” ujarnya. 

Instrumen lainnya, adalah keringanan pajak. Kebijakan ini yang direncanakan akan digulirkan BPPRD bekerjasama Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltara pada April mendatang, setelah mendapat persetujuan Gubernur. 

“Akhir Maret ini kita akan rapat kerja teknis bersama semua UPTB Samsat Dirlantas Polda Kaltara, Jasa Raharja membicarakan yang masalah krusial ini,” ujarnya.  “Kami juga akan memaksimalkan operasional Samsat Keliling, jemput bola. Bahkan bisa sampai ke perbatasan. Lumayan jika piutang bisa kita tarik ke kas daerah Rp 4 juta sampai Rp 5 juta per hari,” tambah Imam. 

LAYANAN TETAP NORMAL
Sementara itu, berkaitan dengan pandemi Corona, Imam Pratikno menegaskan, seluruh UPTB Samsat tetap beroperai secara normal melayani masyarakat. Namun dengan mengedepankan prinsip kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19.  “Kami menyiapkan tempat mencuci tangan sebelum masuk ke ruang pelayanan. Kita juga menyediakan antiseptic,” tuturnya. 

Prinsip-prinsip social distancing, tambahnya, juga diberlakukan di pelayanan Samsat. Utamanya, saling menjaga jarak baik antar petugas, antar warga, maupun keduanya. 

 “Pelayanan jalan normal saja. Tetapi tetap waspada. Pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Teman-teman di Samsat juga mensosialisasikan agar wajib pajak memanfaatkan layanan digital, supaya lebih mudah, cepat, dan aman dari ketakutan wabah Covid-19,” ujarnya. (humas/YL)

Piutang PKB Tembus Rp 66 M, Pemprov Pertimbangkan Beri Keringanan

LAWAN CORONA : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie bersama Dirut RSUD Tarakan dr HM Hasbi Hasyim saat meninjau ruang isolasi perawatan COVID-19 RSUD Tarakan, Senin (23/3) siang.

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie mengaku telah memberikan persetujuan tertulis mengenai realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2020 untuk penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Dalam hal ini, bencana non alam pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19). Selain APBD, realokasi anggaran juga diberlakukan kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kaltara tahun ini.

Dalam keterangannya kepada pers, Irianto mengaku hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. “Minggu (22/3) malam, saya bersama Sekprov H Suriansyah menggelar rapat membahas hal ini di Rumah Jabatan (Rumjab) Gubernur Kaltara. 

Dan, sebagai Gubernur, saya memberikan persetujuan tertulis realokasi APBD 2020 sesuai arahan Presiden dan Mendagri serta menginstruksikan kepada Sekda/Ka BPBD/Kadis Kesehatan/Kadis PMD/Plt. Ka BPKAD/Ka Bappeda untuk segera menindaklanjuti semua kebijakan dan arahan Presiden dan para Menteri terkait,” tutur Gubernur yang ditemui di Tarakan, Senin (23/3) siang.

Teknis pelaksanaannya, seluruh anggaran yang direalokasi tersebut akan dikoordinasikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara. “Nanti anggaran yang direalokasi tersebut khususnya APBD, akan digunakan untuk pembelian alat pendeteksi suhu tubuh dan lainnya, tempat cuci tangan di area publik, obat-obatan, desinfektan, APD (Alat Pelindung Diri), dan lainnya,” jelas Irianto.

Sementara untuk DAK Fisik, akan dialokasikan untuk pembangunan tambahan kamar isolasi perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan isolasi COVID-19 di Kaltara. “Di RSUD Tarakan, saya minta dilakukan penambahan kamar isolasi dari sebelumnya hanya 4 kamar. Juga akan dilakukan penambahan sesuai kebutuhan di RS rujukan isolasi pasien COVID-19 di Kaltara lainnya,” ungkap Gubernur.

DAK Fisik yang direalokasi juga akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan penanganan isolasi pasien COVID-19 pada 1 RS rujukan tambahan di Kaltara. Yakni, RSUD Nunukan. 

“Sesuai arahan Menkes RI, akan ada penambahan RS rujukan isolasi pasien COVID-19 di kaltara, yakni RSUD Nunukan yang ditetapkan melalui SK Gubernur kaltara. RS rujukan ini untuk mengantisipasi kemungkinan penularan COVID-19 sebagai dampak kedatangan TKI yang dideportasi dari Tawau, Sabah, Malaysia,” beber Gubernur.

Selain itu, realokasi DAK Fisik juga akan dimanfaatkan untuk penyediaan peralatan kesehatan dan kelengkapan lainnya, termasuk penyediaan tenaga medis. “Kalau dikumpulkan, ada sekitar puluhan miliar DAK Fisik yang dapat direalokasikan,” ulas Irianto.

Sekaitan dengan realisasi realokasi anggaran tersebut, Senin (23/3) siang Gubernur juga melakukan kunjungan ke ruang isolasi perawatan COVID-19 di RSUD Tarakan.Tepatnya di ruang perawatan lama untuk pasien JKN-KIS Kelas III yang dimodifikasi untuk ruang isolasi perawatan pasien COVID-19 yang ditemukan di Kaltara. Kondisinya saat ini tengah dalam proses rehab dan renovasi sebagian ruangan agar memenuhi standar ruangan isolasi yang ditentukan.

Tak itu saja, pada kunjungan kerjanya ke Tarakan, Irianto juga melakukan live talkshow di RRI Tarakan untuk mensosialisasikan kewaspadaan dini dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kaltara, Senin (23/3) sore. 

Di kesempatan tersebut, Gubernur mengakui bahwa sampai saat ini belum ada pasien positif COVID-19 di Kaltara meski Kaltara dikepung oleh provinsi yang sudah terdeteksi pasien positifnya di daratan Kalimantan. Pun demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada, tidak panik, dan mematuhi seluruh anjuran yang disampaikan Pemerintah Indonesia guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.(humas/YL)

Tanggulangi COVID-19, Gubernur Setujui Realokasi Anggaran

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR – Melalui Surat Edarannya, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memutuskan untuk mengalihkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa/siswi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Kaltara ke rumah. 

Kebijakan pengalihan KBM siswa ini, sebagai upaya peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi corona virus disease-19 (Covid-19) pada satuan pendidikan SMA/SMK/SLB di Kaltara.

"Kemarin saya sudah menginstruksikan Sekprov dan Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar siswa SMA/SMK/SLB dapat belajar di rumah terhitung mulai 20 Maret - 04 April 2020," kata Irianto Lambrie. Sementara untuk pelajar TK/PAUD, SD, SMP menyesuaikan, dengan mengikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya.

Atas keputusan ini, Gubernur menegaskan, bahwa sekolah bukan diliburkan. Hal ini disampaikan, agar tidak menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat, utamanya para siswa maupun orang tua siswa. 

Yang dilakukan, proses KBM yang dialihkan. Di mana selama dirumahkan, KBM menggunakan sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) berbasis portal dan android dengan mengakses laman http://belajar.kemdikbud.go.id.  

Siswa yang berada di rumah akan dipandu oleh guru mata pelajaran terkait.  “Dengan kata lain, guru tetap hadir di sekolah untuk memandu proses belajar siswa melalui sistem pembelajaran daring atau memberikan tugas mandiri kepada siswa,” tandasnya. 

Sementara, untuk siswa kelas XII SMA tetap mengikuti kegiatan ujian di sekolah sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni 30 Maret hingga 02 April 2020. Sedangkan kelas XII SMK juga tetap melaksankan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) yang digelar pada 23 - 26 Maret 2020. 

"Berdasarkan laporan dari Plh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bagi yang sedang melaksnakan ujian sekolah dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) serta UKK, kegiatan tetap dilakukan sesuai jadwal," katanya. Gubernur mengimbau, selama pelaksanaannya diharapkan orang tua tetap melakukan pengawasan kepada anak-anak dan melakukan Social Distancing.

"Belajar di rumah dengan baik, hindari tempat-tempat keramaian. Saya himbau para orang tua tetap melakukan pengawasan," tuntasnya.  (humas/YL)

Dialihkan ke Rumah, KBM Siswa Lewat Online

PASTIKAN AMAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meninjau area publik guna memastikan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kaltara.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengajak seluruh masyarakat di Kaltara untuk tidak panik sehubungan dengan adanya pandemic global virus Corona atau COVID-19 saat ini. Meski demikian, warga diimbau selalu waspada dan mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah.

Masyarakat, kata Gubernur, harus tetap tenang dan bijak dalam menghadapi situasional barang yang sewaktu-waktu berubah. “Masyarakat tidak perlu cemas apalagi sampai terjadi panic buying (aksi borong sembako). Pemerintah Pusat maupun Daeeah terus berupaya secara maksimal menghadapi masalah nasional yang sekarang ini terjadi,” kata Irianto.

Dijelaskan, di Kaltara sendiri, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota terus berupaya melakukan pencegahan dan penanganan. Termasuk menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindakop-UMKM) bekerjasama dengan instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, telah menjaga ketersediaan.

Terkait dengan permintaan pasar yang mendadak, sedangkan ketersediaan barang rendah. Sesuai informasi dari Disperindagkop-UMKM Kaltara, khususnya untuk ketersediaan gula, kejadian ini berlaku secara nasional. Bahwa impor gula baru dilakukan pada bulan Maret, sehingga di bulan April baru dapat didistibusikan ke daerah.

“Tidak hanya kebutuhan pokok, sejumlah barang lain seperti alat kesehatan saat ini terbilang langka. Ini sudah menjadi situasi darurat nasional, tidak hanya terjadi di Kaltara saja,” kata Gubernur.

“Untuk itu, saya minta secara bersama-sama baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, melalui OPD masing-masing dapat berperan aktif dalam menyikapi persoalan yang sedang terjadi. Khususnya dalam hal ketersediaan bapok (bahan pokok),” tambahnya.

Sementara Kepala Disperindagkop-UMKM Kaltara Hartono mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah program terkait mengantisipasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok, yakni Pasar Murah. Hanya saja, program tersebut belum dapat dilakukan, hal ini sesuai dengan instruksi pemerintah (Pusat) tentang Social Distancing. 

“Sesuai instruksi pemerintah, kita tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Seperti pasar murah itu mengumpulkan banyak orang,” ujar Hartono.

Kedati demikian, Disperindagkop-UMKM Kaltara terus berusaha mangantisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga barang kebutuhan pokok akibat panic buying di Kaltara. Tetap tenang, ikut semua himbauan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Tetap jaga kesehatan diri, mencuci tangan dengan air dan sabun. Hand Sanitezer digunakan jika benar-benar tidak menemukan air dan sabun. (humas/YL)

Manfaatkan Anggaran Tak Terduga Rp 1,8 M
SEMENTARA ITU, terkait percepatan antisipasi penyebaran pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Gugus Tugas Antisipasi Penyebaran COVID-19 akan memanfaatkan anggaran tak terduga sebesar Rp 1,8 miliar yang tersedia di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2020.

Hal ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi (Sekprov) Kaltara, Datu Iqro Ramadhan saat memimpin rapat rencana aksi penanganan deportasi TKI dari Malaysia di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (20/3) lalu. 

“Anggaran tak terduga yang tersedia ada Rp 10 miliar. Yang sudah terpakai sejauh ini Rp 8,2 miliar. Artinya, sekitar Rp 1,8 miliar yang bakal digunakan gugus tugas untuk melakukan langkah-langkah penanganan penyebaran pandemi COVID-19,” urainya.

Pada rapat tersebut juga terpaparkan bahwa ada dua titik deportasi TKI legal dari Malaysia. Yakni, akses di Nunukan melalui Pulau Sebatik, dan akses di Malinau melalui Lumbis Ogong. “Untuk TKI legal ini, seharusnya mampu ditangani dengan baik. Tapi, kita juga patut mengkhawatirkan deportasi atau pergerakan TKI yang ilegal dari Malaysia,” jelasnya.

Disepakati untuk penanganan TKI legal yang dideportasi setibanya di Kaltara, akan dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sementara untuk TKI ilegal akan ditangani Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara bersama gugus tugas. “Guna memastikan kelancaran prosesnya, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah setempat,” ucapnya.

Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dinilai penting, karena terkait dengan penempatan atau penampungan sementara para TKI tersebut. “Informasinya, untuk TKI yang melalui akses Nunukan akan ditempatkan di sebuah Rusunawa yang disiapkan Pemkab Nunukan. Sementara untuk yang melalui akses Malinau, belum diketahui dimana penempatannya,” bebernya.

Seluruh TKI tersebut, sebelum ditempatkan akan diperiksa kondisi kesehatannya. Tentunya, dengan perangkat pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan WHO untuk antisipasi COVID-19. “Apabila ditemukan ada yang menunjukkan gejala terpapar COVID-19, langsung diterapkan protokol kesehatan yang sesuai standar WHO,” ungkapnya.

Terakhir, guna memastikan antisipasi penyebaran COVID-19 di Kaltara berjalan maksimal, Pemprov Kaltara bakal mengajukan penambahan anggaran kepada Pemerintah Pusat. (humas/YL)

Kebutuhan Pokok Aman, Diimbau untuk Tidak Lakukan Aksi Borong