Social Items

KERJA SAMA : Sekprov Kaltara H Suriansyah saat menyerahkan cinderamata kepada SPM Budisusanti, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK, kemarin (16/7).


TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bekerjasama dengan Deutsce Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melakukan proyek pengelolaan dan rehabilitasi gambut dan lahan basah (PROPEAT) di Kaltara. Utamanya, pengelolaan ekosistem dan lahan basah yang lebih berkelanjutan di Delta Kayan Sembakung. 

Proyek ini didanai Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman dengan durasi waktu dari 2019 hingga 2021. Ini disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah saat membuka peluncuran dan penyusunan rencana kerja proyek pengelolaan dan rehabilitasi gambut dan lahan basah di ruang pertemuan gedung gabungan dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, kemarin (16/7).

Lokasi PROPEAT di Kaltara itu, meliputi 13 kesatuan hidrologi gambut (KHG) yang tersebar di 4 kabupaten. Yakni Malinau, Nunukan, Bulungan dan Tana Tidung. “Delta Kayan Sembakung yang menjadi lokasi PROPEAT, merupakan sebuah kawasan yang mencakup mangrove rawa dan hutan gambut yang sebagian besar untuk budidaya,” kata H Suriansyah.

Secara umum, lahan gambut dan lahan basah di Kaltara memiliki arti sangat penting bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Lantaran, lahan gambut dan lahan basah dipergunakan sebagai lahan pertanian dan kepentingan perikanan. “Lebih jauh lagi, lahan gambut dan lahan basah berperan dalam pengaturan mata air. Juga sebagai habitat keanekaragaman hayati, menahan erosi dan abrasi pantai, menjaga siklus dan nutrisi keanekaragaman laut,” jelas H Suriansyah.

GIZ sendiri, melalui PROPEAT berusaha membantu dan mendorong Pemprov Kaltara untuk melakukan rehabilitasi dan merevitalisasi lahan gambut dan mangrove. Termasuk didalamnya mendorong praktik-praktik pengelolaan lahan gambut dan mangrove yang lestari sembari mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung emisi gas rumah kaca. “Saya berharap kementerian terkait, juga Bappeda dan Dinas Kehutanan (Dishut) untuk dapat bekerjasama dalam mewujudkan proyek ini. Selain itu, proges proyek dapat dilaporkan secara berjenjang hingga 2021,” tutup H Suriansyah.(humas/YL)

Pemprov-GIZ Lakukan Kerja Sama PROPEAT

Kepala Disnakertrans Kaltara Armin Mustafa


PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengirimkan 16 peserta pelatihan kejuruan teknik kelistrikan ke Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda. Ini disampaikan kepala Disnakertrans Provinsi Kaltara, Armin Mustafa, baru-baru ini.

Mereka merupakan usulan dari setiap kabupaten dan kota di Kaltara. Yakni 6 orang dari Kabupaten Bulungan, 5 orang dari Tana Tidung dan 5 orang ladi dari Malinau. “Mereka akan mengikuti pelatihan teknik kelistrikan di BLK Samarinda selama 35 hari,” kata Armin.

Jenis pelatihan yang akan disertai, adalah pemasangan listrik bangunan sederhana. “Pemilihan pelatihan ini, dikarenakan jenis pelatihan teknis ini masih kosong di BLK Samarinda. Dan, untuk satu paket pelatihan berjumlah 16 orang,” tutur Armin.

Para peserta pelatihan tersebut, oleh Pemprov akan dibantu sejumlah pembiayaannya. Di antaranya, biaya transportasi dan akomodasi. “Sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) maka setiap peserta akan menerima pendanaan sebesar Rp 2.250.00 selama 35 hari. Ini sesuai ketersediaan anggaran untuk kegiatan ini, yang mencapai sekitar Rp 17 juta,” tutur Armin.

Untuk realisasinya, saat ini tengah dibuat surat keputusan (SK) atas kepesertaan pelatihan tersebut. “Insya Allah, akhir Juli sudah direalisasikan program ini. Kami juga menanti kesiapan BLK Samarinda,” tutupnya. Sebagai informasi, selain BLK Samarinda, Disnakertransi juga bekerja dengan BLK Tarakan dan Nunukan untuk menggelar pelatihan sejenis.(humas)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengirimkan 16 peserta pelatihan kejuruan teknik kelistrikan ke Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda. Ini disampaikan kepala Disnakertrans Provinsi Kaltara, Armin Mustafa, baru-baru ini.

Mereka merupakan usulan dari setiap kabupaten dan kota di Kaltara. Yakni 6 orang dari Kabupaten Bulungan, 5 orang dari Tana Tidung dan 5 orang ladi dari Malinau. “Mereka akan mengikuti pelatihan teknik kelistrikan di BLK Samarinda selama 35 hari,” kata Armin.

Jenis pelatihan yang akan disertai, adalah pemasangan listrik bangunan sederhana. “Pemilihan pelatihan ini, dikarenakan jenis pelatihan teknis ini masih kosong di BLK Samarinda. Dan, untuk satu paket pelatihan berjumlah 16 orang,” tutur Armin.

Para peserta pelatihan tersebut, oleh Pemprov akan dibantu sejumlah pembiayaannya. Di antaranya, biaya transportasi dan akomodasi. “Sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) maka setiap peserta akan menerima pendanaan sebesar Rp 2.250.00 selama 35 hari. Ini sesuai ketersediaan anggaran untuk kegiatan ini, yang mencapai sekitar Rp 17 juta,” tutur Armin.

Untuk realisasinya, saat ini tengah dibuat surat keputusan (SK) atas kepesertaan pelatihan tersebut. “Insya Allah, akhir Juli sudah direalisasikan program ini. Kami juga menanti kesiapan BLK Samarinda,” tutupnya. Sebagai informasi, selain BLK Samarinda, Disnakertransi juga bekerja dengan BLK Tarakan dan Nunukan untuk menggelar pelatihan sejenis.(humas/YL)

Pemprov Kirim 16 Orang ke BLK Samarinda


TANJUNG SELOR – Ayooklik.com mengadakan talkshow bertajuk “Solusi Belanja Cerdas Tanpa Was-Was”. Talkshow yang dihadiri ratusan anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari provinsi Kalimantan Utara ini bertujuan untuk mensosialisasikan SPSE 4.3 sebagai sistem pengadaan barang elektronik.(2/7)

SPSE 4.3 sendiri meruakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam memudahkan pemesanan hingga pembelian barang di jajaran pemerintahan. Sebagai salah satu penyedia e-catalogue, Ayooklik.com juga ikut mendorong upaya pemerintah agar pengadaan barang dan/atau jasa berlangsung secara transparan.

“Sebagai mitra dari pemerintah, kami memegang tanggung jawab kepada publik agar proses jual beli barang dan jasa yang disediakan melalui aplikasi SPSE 4.3 ini berlangsung dengan transparan dan terbuka,” kata Product Manager Ayooklik.com, Muhammad Imam.

Ayooklik.com sendiri telah menjadi penyedia di E-Katalog LKPP sejak 2016 dan merupakan salah satu pemain besar di E-Katalog yang bergerak di bidang IT.

“Perusahaan kami sendiri sudah berdiri sejak 2008, dan kini telah bertransformasi sebagai mitra resmi LKPP sejak 2016 dan kini menjadi salah satu perusahaan penyedia produk-produk IT terbesar di Indonesia,” lanjut Imam.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan Ayooklik.com dibanding penyedia lainnya adalah hadir dengan layanan purna-jual berpengalaman dan bersertifikat yang hadir di 26 provinsi Indonesia di bawah bendera Ayooservice.com.

Ayooklik.com juga menghadirkan layanan tracking pengiriman Ayootrack.com yang memberikan kemudahan kepada customer pemerintahan untuk melakukan pelacakan kepada pesanan yang telah mereka pesan.

Dia juga menambahkan, selain layanan purna-jual dan tracking, Ayooklik.com juga berkomitmen dalam menghadirkan pelayanan yang cepat kepada setiap pelanggan Ayooklik.com.

“Untuk meningkatkan pelayanan ke pemerintah, supaya lebih cepat dan efisien, saat ini Ayooklik.com sudah memiliki 23 cabang di wilayah Jawa, Sumatera, Bali dan Nusra.”

Talkshow ini dihadiri oleh perwakilan Pemprov Kalimantan Utara yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr H Suriansyah, dan beberapa brand produsen IT multinasional sekaligus sponsor dalam acara ini, antara lain Epson, Indovisual, Panasonic dan APC. Mereka juga diberikan kesempatan untuk mengenalkan produk-produk unggulan kepada para peserta talkshow.

Ayooklik.Com Dorong Keterbukaan Pengadaan Barang Pemerintah Lewat E-Catalogue


Tarakan – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2019 yang bertajuk “Millenial Sehat Tanpa narkoba menuju Indonesia Emas” ,Bertempat Dilapangan tenis indoor Telaga Keramat, Jalan sungai Kapuas, Kampung enam, Kota Tarakan (29/6)

Kegiatan ini Merupakan wujud keprihatinan seluruh dunia sebagai upaya memerangi penyalagunaan dan perdagangan gelap narkotika untuk itu dibutuhkan gerakan yang masif serta kepedulian dari segala unsur masyarakat sehingga tidak merusak generasi bangsa dalam menuju indonesia emas.

Dalam Sambutannya Pelaksana Harian BNNP Kaltara Mengatakan “Kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama  dengan jaringan-jaringan nasional dan internasional menembus skat-skat batasan wilayah serta negara, jaringan tersebut merupakan jaringan terorganisir dengan cakupan yang luas bekerja secara rapi dan secara rahasia, oleh karna itu peran terhadap penyalagunaan dan  peredaran gelap narkotika tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah dan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik instasi pemerintah maupun komponen masyarakat” Ujar AKBP Deden Adriana.

Sementara itu Salah satu Siswi dari SMA N 1 Tarakan Sangat Mengapresiasi Kegiatan ini Menurutnya “kegiatan ini sangat bermanfaat soalnya seperti yang kita ketahui generasi jaman sekarang itu banyak di pengaruhi budaya asing yang tidak baik, oleh Karna itu  kegiatan ini sangat membantu kita semua Khususnya Kaum Millenial dalam menambah kesadaran diri akan pentingnya Menjaga Diri sendiri, Keluarga Dan Teman Terdekat Agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif Yang sangat Merugikan Diri Kita sendiri Serta Lingkungan Kita”. Ujar Tiara Melani Putri

Ia Juga Berharap sebagai Kaum Millenial yang dimana nanti negara kita bergantung Kepada generasi penerus bangsa, oleh karna itu jagalah diri kita dengan baik jadilah penerus bangsa yang tidak menjadi beban negara dan selalu membangun indonesia yang lebih baik.Tutup Tiara.

BNNP Kaltara Ajak Seluruh Komponen Masyarakat Ikut Perangi Narkotika

Foto : Ahmad Yani Disdikbud Kaltara Akui PPDB Perlu Evaluasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara cabang Tarakan.


TARAKAN - Berakhirnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 28 juni kemarin, menuai kritik di kalangan masyarakat karena banyaknya keluhan dari orangtua calon peserta didik. Hal tersebut, tentunya menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam membenahi segala sistem dalam pelaksanaan PPDB di tahun selanjutnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara cabang Tarakan Ahmad Yani mengungkapkan, pelaksanaan PPDB tahun sejauh ini cukup berjalan normal. Meski demikian, ia mengaku pelaksaan PPDB masih memerlukan sedikit evaluasi. Hal itu dikarenakan, masih banyaknya masyakat yang belum merasakan kepuasan pada pelaksanaan PPDB tahun ini.

"Sejauh ini pelaksanaan PPDB berjalan normal. Memang harus diakui masih ada perlu sedikit evaluasi. Namun, evaluasi ini bukan karena adanya kesalahan tapi hanya menyesuaikan atau mengkondisikan sesuai apa yang diinginkan masyarakat," ujarnya, kemarin (29/6).

Ia menerangkan, terdapat beberapa sistem yang memerlukan evaluasi seperti pelayanan antri dan layanan informasi. Oleh karena itu, ia mengakui masih terdapat keluhan masyarakat yang menganggap tekhnis pengantrian menyulitkan pendaftar. Selain itu, ia mengakui layanan informasi juga memerlukan sedikit evaluasi mengingat banyaknya masyarakat yang masih bingung terkait tekhnis pendaftaran.

"Memang ini masih menjadi PR kami untuk kedepannya. Karena saya juga beberapa kali mendengar langsung keluhan masyarakat yang merasa lelahnya dengan berbagai prosesnya. Memang secara teknis cukup bagus untuk memaksimalkan penyeleksian tapi mungkin perlu disederhakan lagi," tuturnya.

Dikatakannya, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil semua pihak untuk membahas kendala yang terjadi pada pelaksanaan PPDB 2019. Walau begitu, menurutnya sejauh ini pelaksanaan PPDB tahun ini sedikit lebih tertib daripada tahun lalu.

"Kami mengakui memang masih banyak mekanisme yang harus dibenahi. Walau begitu, setiap sekolah juga memiliki kemampuan terbatas dalam melayani banyaknya pendaftar. Insya allah dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pertemuan dalam membahas apa saja yang menjadi masalah pada PPDB tahun ini. Sehingga itu akan menjadi evaluasi kita di tahun berikutnya," terangnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT) DR Suyadi S.S.,M.Ed menerangkan, seharusnya pendidikan dapat memberikan peluang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memilih sekolah mereka untuk melanjutkan pendidikan sesuai kapasitasnya. Selain itu, menurutnya jika alasan pemerintah menerapkan sistem zonasi hanya demi pemerataan status sekolah, menurutnya hal tersebut disertai antisipasi konkret, agar pada praktiknya tidak ada satu pun masyarakat yang dirugikan.

"Menurut saya, seharusnya pendidikan itu memberikan siswa pilihan seluas-seluasnya untuk memilih sesuai kapasitas yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Jadi, pembatasan zonasi misalkan, itu kalau ada alasan-alasan tertentu, misalnya bisa dipertanggung jawabkan secara rasional itu bisa disesuaikan. Namun jangan sampai,  menutup kemungkinan peluang bagi siswa untuk meminati sekolah tertentu," ucapnya.

Ia mengakui, masalah pendidikan saat ini amatlah runyam, karena tidak meratanya minat peserta didik pada setiap sekolah. Sehingga dengan sistem zonasi dapat membuat penyebaran siswa lebih merata. Hanya saja, Menurutnya, stategi tersebut seharusnya juga tidak menjadi penghambat bagi untuk bersekolah favoritnya menurutnya, berjalannya sistem zonasi saat ini terlihat pincang dengan tidak meratanya pembangunan sekolah di setiap wilayah. Ia menjelaskan, sebenarnya sangat memungkinkan untuk dilakukan penyebaran siswa tanpa adanya zonasi jika pemerintah mau menciptakan roadmap bagi setiap sekolah. Agar setiap sekolah, memiliki ciri khas dan tujuan berbeda. Dengan kondisi itu, status sekolah tidak lagi bergantung pada stigma favorit, karena setiap sekolah memiliki tujuan dan visi berbeda.

"Kalau di luar negeri, setiap sekolah memiliki keunggulan dan ciri khas masing-masing. Sehingga, siswa banyak pilihan sekolah yang dianggap terbaik. Seperti yang saat ini dijalankan pada perguruan tinggi. Sistem pendidikan kita selalu berubah tergantung siapa yang berkuasa. Saya kira hingga saat ini dunia pendidikan kita belum memiliki Roadmap yang jelas dari SD sampai SMA. Pendidikan kita terpontang-panting karena memang Roadmap kita belum ada. Seharusnya pemerintah pusat lebih terfokus menciptakan Roadmap daripada mengembangkan sistem zonasi setiap tahunnya," pungkasnya. (zc)

Disdikbud Kaltara Akan Evaluasi Pelaksanaan PPDB



JEPANG - Disela-sela gelaran KTT G-20, Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Osaka, Jepang, Jumat (28/6).
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu kepada wartawan mengatakan, dalam kesempatan itu, Presiden Moon menyampaikan dukungannya terhadap konsep ASEAN mengenai Indo Pasifik.
Indo Pasifik yang baru saja disepakati para pemimpin ASEAN pada KTT ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand, Sabtu (23/6) lalu, merupakan konsep kerjasama negara-negara sepanjang Samudera Hindia dan Samudera Pasifik  dalam hal peningkatan kerjasama, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Industri Strategis
Selain masalah Indo Pasifik, menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Presiden Korsel Moo Jae-in itu juga dibahas mengenai tindak lanjut kunjungan Presiden RI ke Seoul pada bulan September tahun lalu, antara lain mengenai masalah kerja sama dalam konteks industri strategis, kemudian investasi-investasi Korea Selatan yang ada di Indonesia antara lain di bidang entertainment, di bidang garment dan sebagainya.
“Kemudian, kesepakatan untuk segera menyelesaikan perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA dan juga komitmen kedua kepala negara untuk menyelesaikan perundingan aset pada akhir tahun ini,” sambung Menlu dalam keterangannya kepada wartawan di Hotel New Otani, Osaka, Jepang, Jumat (28/6) sore.
Saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Moon Jae-in itu, Presiden Jokowi antara lain didampingi oleh Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag Enggartiasto Lukita, dan Menperin Airlangga Hartarto. (EN/GUN/ES)

Bertemu di Osaka, Presiden Jokowi dan Presiden Korsel Bahas Kerjasama Industri Strategis

TARAKAN - Pemerintah Kota Tarakan, provinsi Kalimantan Utara akan mengelola sampah di daerah tersebut  menjadi sumber listrik. Hal ini ditandai dengan diresmikannya pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) oleh Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes   yang berlokasi Kelurahan Karang Harapan Pada Jumat (28/6).


Pembangunan PLTSa ini sendiri direncanakan rampung dan diharapkan dapat beroperasi pada Bulan Agustus 2020 dengan total kapasitas pembangkit sebesar 25 MW untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik Kota Tarakan yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Pembangkit listrik ini juga didesain ramah lingkungan dengan teknologi plasma yang akan memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar dan akan menghasilkan limbah berupa air bersih dan zat nitrogen yang bermanfaat untuk kesuburan tanah.


Nantinya Lokasi Kawasan Pembangkit Listrik Tersebut juga didesain sebagai kawasan industri, Mulai dari pengelolahan hasil kelautan, Cold Storage, Industri Perahu dan Bidang Industri Lainnya.


Dalam sambutannya Walikota Tarakan Juga Menyampaikan Bahwa Produksi Listrik Ini nantinya Dapat Mengakomodir Kebutuhan beberapa Industri yang akan di bangun di Kawasan tersebut.


Ia Juga menegaskan Komitmen Pemerintah Kota Tarakan Untuk Terus Hadir Dalam mencari solusi terhadap kebutuhan Masyarakat, Termasuk Listrik Dan Air Bersih “Kita tidak Boleh Menyerah dengan Kondisi Yang Ada, Pemerintah Daerah harus bekerja dan mencari solusi cerdas dalam mengatasi persoalan yang ada di kota Tarakan” ujar dr. H. Khairul.


Sementara Itu, Direktur Projek PT.Patra Global Energi Mengatakan Bahwa Untuk Pekerjaan Penataan Lahan Akan dijadwalkan dan Akan Memakan Waktu selama 3 Sampai 4 Bulan, Lalu Dilanjutkan dengan Pekerjaan Fisik Termasuk pengadaan alat Komponen Lainnya” Tutup Andy Hananto.

Sampah Kota Tarakan Bakal Jadi Sumber Listrik


Humas Pemprov Kaltara
AKSESIBILITAS : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau progres pengembangan Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan, belum lama ini.


TARAKAN  Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta agar pengembangan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dipercepat penyelesaiannya. Ditargetkan tahun ini akan selesai pembangunannya. Terutama untuk sisi laut.  Melalui APBD 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar untuk pembangunan tahap IV. Kemudian guna menuntaskan pembangunannya, melalui APBD Perubahan tahun ini, diusulkan penambahan anggaran Rp 16 miliar.

Gubernur mengatakan, penyelesaian pengembangan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dinilai penting. Hal ini mengingat, aktivitas pelabuhan speedboat yang menjadi penghubungan ke seluruh kabupaten di Kaltara itu, semakin padat. Bisa kita lihat, semakin semrawut. Kita menginginkan pelabuhan ini menjadi lebih nyaman dan aman. Karena ini menjadi salah satu pintu gerbang Kaltara, kata Gubernur saat bertemu dengan para perwakilan buruh Pelabuhan Tengkayu I, Rabu (26/06).

Diungkapkan, dirinya menginginkan awal 2020 mendatang pengembangan pelabuhan tersebut sudah selesai dan bisa dinikmati masyarakat. Utamanya pada sisi laut. Di antaranya pada dermaga tambat, ruang tunggu maupun jalan masuk atau trestle yang dibuat dua jalur.

Memang belum bisa tuntas secara keseluruhannya. Ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Kaltara. Sebagai provinsi baru, Kaltara memiliki APBD yang sangat kecil. Oleh karenanya, kita juga berupaya bisa mendapatkan dukungan anggaran juga dari APBN, kata Irianto lagi.

Lebih jauh Irianto mengungkapkan, sesuai perencanaan awal Pelabuhan Tengkayu I akan dijadikan sebagai sebuah pelabuhan modern yang futuristik. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi salah satu ikon di Kaltara. Yang utamanya adalah membuat masyarakat, baik itu warga Kaltara maupun masyarakat dari luar yang ke Tarakan akan merasa nyaman dan aman saat berada di pelabuhan ini, lanjutnya. 

Sebagai gambaran, jika sudah selesai pengembangannya, pelayanan di pelabuhan ini, ke depan akan dibuat seperti di bandara-bandara kelas internasional. Jadi ke depan, berbagai fasilitas pendukung lainnya. Seperti pertokoan, juga hotel. Tapi itu bertahap untuk jangka Panjang, imbuhnya.

Sementara itu, kedatangan Gubernur ke Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Rabu (26/06) sore lalu adalah secara khusus ingin bertemu dengan perwakilan para buruh di pelabuhan itu. Hal ini menyusul adanya keluhan dari buruh, yang khawatir aktivitas mereka terhenti akibat adanya kegiatan pembangunan di pelabuhan tersebut. Saya sengaja datang langsung untuk mendengar aspirasi yang ingin mereka sampaikan, kata Gubernur.

Diakuinya, sebagai konsekuensi karena pekerjaan dipercepat, maka harus ada yang dikorbankan untuk menghentikan aktivitasnya di pelabuhan itu. Sempat terpikir oleh pelaksana teknisnya, untuk meminta agar aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tengkayu I dihentikan sementara.

Mendapatkan informasi itu, para buruh pun resah. Mereka berharap aktivitas pekerjaannya tidak dihentikan. Makanya saya datang menemui mereka, untuk mengetahui apa yang para buruh inginkan. Di satu sisi, pembangunan memang harus dipercepat, dan memperkecil adanya resiko. Di sisi lain, para buruh ini juga harus bekerja. Ini perlu ada solusi yang terbaik, dan tidak ada yang dirugikan, kata Irianto.

“Perlu ada pengaturan untuk para pekerja di Pelabuhan. Jadi kegiatan pembangunan berjalan lancar, masyarakat dan buruh tetap beraktivitas dengan baik. Yang terpenting jangan sampai ada resiko. Ini perlu dibicarakan secara teknis. Masukan dari para buruh diterima, begitu juga bagaimana pendapat dari pihak yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan ini, lanjutnya.

Sebelum memutuskan langkah yang diambil, Gubernur meminta agar masukan-masukan dari buruh, maupun dari pelaksana kegiatan, disimulasikan terlebih dahulu. Saya minta Kepala Dinas Perhubungan, dan juga dibantu Pak Syamsul Bahri nanti membicarakan lagi lebih teknis dengan melibatkan buruh, maupun pihak yang akan melaksanakan kegiatan. Cari solusi yang baik, dan tidak beresiko. Itu yang dijalankan, tegas Irianto.  Di samping iu, untuk menghindari persoalan di kemudian hari, Gubernur menyarankan ada kesepakatan, atau perjanjian antar pihak secara tertulis. “Yang jelas, dari pemerintah provinsi meminta dukungan semua pihak, utamanya masyarakat. Karena dengan pengembangan pelabuhan ini, tujuannya untuk masyarakat, tandasnya.

Di tempat sama Kepala Dinas Perhubungan Kaltara Taupan Madjid mengakui, sebalumnya Dishub Kaltara memang telah mengeluarkan surat edaran yang meniadakan aktivitas bongkar muat dan antar-jemput penumpang di pelabuhan tersebut, untuk sementara waktu.

Kebijakan tersebut diambil Dishub Kaltara dengan mempertimbangkan permintaan pejabat pembuat komitmen (PPK), yang menginginkan agar pengerjaan proyek tidak terganggu dengan aktivitas kapal dan bongkar muat barang yang ramai. Mengingat waktu pekerjaan yang harus selesai tahun ini, atau hanya dalam waktu efektif 5 bulan.

Taupan menjelaskan, pada pelaksanaan pekerjaan nanti, pihak pelaksana kegiatan akan menurunkan crane untuk membantu pekerjaan pemancangan. Dengan kondisi itu, penting untuk mengutamakan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), tidak hanya bagi pekerja, tapi juga buruh. Supaya bisa efektif pekerjaannya, tentunya kita harus berbicara tentang aktivitas di sana.

Kemudian pekerja nanti menggunakan crane, alat-alat berat semua di situ. Itu kan membahayakan warga sekitar, ungkapnya.
Terkait dengan keluhan para buruh, seperti yang disampaikan oleh Gubernur, Taupan mengatakan akan secepatnya membicarakan ini secara teknis. Pihaknya berharap para buruh untuk tetap tenang, dan mengabaikan edaran tersebut. Kita akan carikan solusi. Yang pasti kita semua menginginkan, tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ini, imbuh Taupan.

Seperti diketahui, pengembangan Pelabuhan Tengkayu I dimulai pada 2017 lalu. Pada tahap I, Pemprov Kaltara menganggarkan Rp 19 miliar untuk reklamasi. Berlanjut ke tahap II, melalui APBD-Perubahan 2017, dengan alokasi anggaran Rp 19 miliar untuk pengadaan tiang pancang.

Kemudian dilanjutkan pada 2018, dilakukan pengerjaan pemancangan dan pembuatan lantai trestle. Pada tahun itu, pengembangan masuk pada tahap III, yang mana Pemprov menganggarkan senilai Rp 35 miliar. Ketiga tahapan tersebut realisasi pekerjaan sudah selesai semua. Bahkan saat lebaran lalu, dermaganya sudah difungsikan sementara, katanya.(humas)

Temui Buruh, Gubernur Minta Ada Solusi Agar Aktivitas Tak Terganggu


Humas Pemprov Kaltara
KERJASAMA : Perwakilan Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan serta perwakilan Pemerintah Sabah, Malaysia pada pertemuan tim teknis dan sidang ke-24 KK/JKK pembangunan Sosekmalindo di Yogyakarta, kemarin (27/6).


YOGYAKARTA - Usulan wilayah perbatasan antara Serudong (Malaysia) dengan Sei Menggaris, Nunukan (Indonesia), sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Border Crossing Agreement) atau strategi peningkatan kerjasama antar negara, mendapat respons positif dari kedua negara yang berbatasan, yakni Indonesia-Malaysia.

Hal tersebut termasuk yang dibahas dalam Pertemuan Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal dan Sidang ke-24 (5) Kelompok Kerja (KK)/Jawatan Kuasa Kerja (JKK) Pembangunan Sosio Ekonomi Indonesia-Malaysia (Sosek Malindo) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabah, di Grand Inna Hotel Yogyakarta, pada Selasa-Kamis, (25-28/6) kemarin.

"Dalam pertemuan kali ini, pihak Sabah menyampaikan bahwa kajian pembangunan jalan antara Serudong dan Sei-Menggaris telah dibuat. Jadi kita melihat ada kemajuan atas usulan itu." jelas Datu Iqro Ramadhan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda - Litbang) Kaltara.

"Sehingga proyek tersebut akan mereka masukan dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) yang akan dimulai pada tahun 2021-2025," lanjutnya.
Dalam pertemuan itu, kata Datu Iqro, dari pihak Provinsi Kaltara (Indonesia) dihadiri  oleh Datu Iqro Ramadhan, yang juga selaku Ketua Harian Sosek Malindo Kaltara, beserta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik dari provinsi maupun Kabupaten Nunukan.

Sementara itu, dari Sabah dihadiri oleh YBHG.Tuan Mohd Hanafiah Bin Datuk Seri Panglima Hj.Mohd.Kassim beserta jajarannya.
Rapat yang berlangsung selama 3 hari sejak Selasa (25/6) hingga Kamis (27/6) kemarin, membahas berbagai hal yang terbagi dalam 3 KK (Kelompok Kerja).

"KK satu membahas antara lain Bidang Sosial Budaya, KK kedua membahas Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan; dan KK tiga membahas tentang Bidang Keselamatan/Keamanan dan pengurusan Perbatasan/Sempadan," jelas Datu Iqro lagi.
Selanjutnya dalam bidang perdagangan, kedua belah negara sepakat mewujudkan kerjasama dalam bidang penjualan hasil pertanian Kaltara berupa hasil perkebunan/ladang. "Usulan ini disetujui dengan bersepakat tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di kedua negara," ujarnya.

Datu Iqro menambahkan, masih dalam bidang perdagangan, untuk usulan Kaltara mengenai pemanfaatan ruang laut dan pekerja rumput laut di Sempadan Nunukan juga telah diterima dengan catatan harus melalui SOP otoritas berwenang Sabah. (humas)

Bahas Kerjasama di Perbasan, Perwakilan Sabah dan Kaltara Lakukan Pertemuan Teknis


Humas Pemprov Kaltara
SELEKSI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau pelaksanaan SKD sistem CAT SPCP IPDN 2019 wilayah Kaltara, baru-baru ini.


TANJUNG SELOR – Dari 355 peserta Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (SPCP IPDN) 2019 yang sebelumnya telah lulus seleksi administrasi dan selanjutnya menjalani Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui Computer Assisted Test (CAT) pada Selasa (25/06) lalu, sebanyak 35 peserta di antaranya memenuhi passing grade atau batas ambang nilai.

Ke-35 peserta ini, kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Burhanuddin, memenuhi passing grade dari 100 soal yang terbagi dalam 3 jenis tes yang telah dikerjakan. Yakni tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan passing grade 75, tes inteligensia umum (TIU) 80, dan tes karakteristik pribadi (TKP) 143. “Sebanyak 35 peserta ini memenuhi passing grade, tapi belum ditetapkan lulus atau tidak. Untuk pengumuman resminya, siapa-siapa yang lulus, nanti disampaikan lewat web resmi spcp.ipdn pada 13 Juli 2019, jelas Burhansapaan akrabnya.

Dikatakan, dalam pelaksanaan SPCP IPDAN, dilakukan secara berjenjang. Setelah lulus SKD, para peserta yang memenuhi passing grade masih harus melalui tahapan lainnya.Di antaranya akan mengikuti tes selanjutnya, yakni tes kesehatan. “Masih ada beberapa tahapan, setelah tes kesehatan calon praja juga akan mengikuti tes psikotes dan tes pemantauan terakhir di Jatinangor, lanjutnya.

Jika mengacu pada kuota yang diberikan, kata Burhan, Kaltara mendapatkan sebanyak 23 orang. Sehingga jika melihat peserta yang memenuhi passing grade, peserta dari Kaltara melebihi kuota. Seperti disampaikan Pak Gubernur (Irianto Lambrie), kita sedang mengupayakan untuk penambahan kuota. Jadi semoga saja bisa terpenuhi. Sehingga bisa saja, nanti ada provinsi yang kuotanya tidak terpenuhi, diisi peserta dari Kaltara, karena peserta yang memenuhi passing grade melebihi kuota, terangnya.

Burhan menambahkan, sesuai jadwal, tes kesehatan daerah akan dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 16 hingga 19 Juli 2019 di Rumah Sakit Angkatan Laut Ilyas Kota Tarakan. Teknisnya nanti dari Pansel (panitia seleksi) yang melaksanakan. Kalau standar tes kesehatan itu, biasanya seperti tes mata, gigi, varises, penyakit dalam. Tim pengujinya itu yang terlibat Tim kesehatan dari Mabes TNI (Tentara Negara Indonesia), beber Burhan.

Lebih lanjut, dikatakan Burhan, bahwa hasil tes kesehatan daerah akan diumumkan pada 24 Juli 2019 melalui website resmi SPCP IPDN juga. Setelah itu tahapan berikutnya, peserta seleksi IPDN 2019 yang dinyatakan lulus tes kesehatan daerah akan mengikut tes psikologi, integritas, dan kejujuran yang dilaksanakan pada 27 Juli 2019. Berdasarkan jadwal, pengumuman hasil tes psikologi, integritas, dan kejujuran akan diumumkan pada 3 Agustus 2019, kata Burhan lagi.

Tahapan berikutnya, pada seleksi penerimaan IPDN 2019, akan dilaksanakan tahap seleksi Pantukhir dan verifikasi faktual, dokumen persyaratan, administrasi pendaftaran yang digelar di IPDN Jatinangor pada 9 hingga 12 Agustus 2019, dan diumumkan pada 13 Agustus 2019. Selanjutnya peserta mengikuti tes kesehatan pusat yang dijadwalkan pada 14 hingga 25 Juli 2019. Tes berikutnya peserta yang lolos dalam seleksi penerimaan IPDN ini akan dites wawancara dan pemeriksaan penampilan yang digelar mulai 28 hingga 30 Agustus 2019. Untuk pengumuman hasil pantukhir, kesehatan pusat, kesemaptaan, wawancara dan pemeriksaan penampilan akan disampaikan pada 31 Agustus 2019 di IPDN Jatinangor, pungkasnya. (humas)

35 Peserta SPCP IPDN Penuhi Passing Grade