Social Items


PENUTUPAN
: Sekprov Kaltara, H Suriansyah saat menyampaikan arahan pada penutupan MTQ ke-5 Provinsi Kaltara, Rabu (23/9).


TANJUNG SELOR – Perlombaan MTQ seyogyanya dimaknai sebagai upaya menjaga kemurnian alquran dengan menghafal dan membacanya. Untuk itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Suriansyah mengajak untuk meluruskan niat bahwa bukan kemenangan yang harus dikejar dan menjadi tujuan utama dari digelarnya Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 5 Provinsi Kaltara. Akan tetapi upaya untuk mendekatkan diri dengan pencipta melalui Alquran.


“Diharapkan MTQ mampu menginspirasi para generasi muda untuk lebih giat mempelajari, memahami serta mencintai Alquran sebagai petunjuk hidup untuk itu, diperlukan perhatian, keterlibatan dan tanggung jawab seluruh komponen umat dan jajaran pemerintah,” katanya di Gedung Gadis, Rabu (23/9).


Ia berharap, dari sini lahir para hafidz Quran. Dimana, mereka akan memiliki peran penting di masa yang akan datang. Dan, salah satu upayanya adalah meningkatkan prestasi yang dicapai dengan terus berlatih dan memacu diri untuk menggapai kesempatan-kesempatan yang akan datang. “Kepada yang menang maupun yang belum menang, tetap bersemangat. Jika belum mendapatkan juara, setidaknya dapat menumbuhkan niat ikhlas untuk beribadah,” tuntasnya.(humas / YN)

Suriansyah : Jaga Kemurnian Alquran dengan Membacanya


LEMBAGA PEMASYARAKATAN
: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie bersama Kalapas Tarakan Yosef Benyamin Yembise saat meninjau hasil kerajian tangan warga binaan Lapas Tarakan, Rabu (23/9).


TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie akan tetap berupaya memperjuangkan terealisasinya gagasan pengembangan infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Tarakan.


“Gagasan mengembangkan infrastruktur Lapas di Kaltara, utamanya Lapas Tarakan sudah lama. Namun terbentur dengan terbatasya anggaran. Gagasan pengembangan ini sudah diupayakan sejak 2017, dimana saat itu saya mengusulkan pembangunan lapas (termasuk lapas baru di Bulungan) di Kaltara kepada Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Mengingat, 2 lapas di Kaltara, yakni Lapas Tarakan dan Nunukan sudah over kapasitas,” ucap Gubernur di sela peninjauan pengobatan gratis di Lapas Kelas II Tarakan, Rabu (23/9) siang.


Namun usulan tersebut dimentahkan oleh Kemenkumham. Lantaran, persoalan serupa juga terjadi di lapas lainnya di Indonesia. Dan, saat itu Kemenkumham juga belum memiliki alokasi anggaran memadai untuk pembangunan lapas maupun lapas baru. “Pun demikian, saya tetap menilai harus ada minimal pengembangan pada lapas di Kaltara. Dari itu, ada bantuan operasional dan perbaikan gedung di Lapas Tarakan yang menggunakan APBD Kaltara,” jelas Irianto.


Mengingat pentingnya pengembangan infrastruktur di Lapas Tarakan, Gubernur pun akan tetap berupaya mengerahkan daya upaya agar gagasan tersebut terealisasi. “Untuk pengembangan Lapas Tarakan atau pembangunan baru, akan diupayakan pada tahun-tahun berikutnya. Ini mengingat Indonesia akan memasuki resesi ekonomi karena pandemi, termasuk kaltara. Tapi kita tak boleh pesimis, Insya Allah kita akan bisa mengatasi masalah ini bersama-sama,” urai Gubernur.


Di balik keterbatasan itu, Irianto juga menyampaikan respek dan penghargaan kepada Kepala Lapas Kelas II Tarakan Yosef Benyamin Yembise. Ia menilai dibawah kepemimpinannya, Lapas Tarakan mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih baik. “Ini, salah satunya berkat pengalaman panjang Pak Yosef dalam karirnya tersebut. Dari situ, diperoleh hasil kerja nyata dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tutur Gubernur.


Pada kesempatan tersebut, Irianto bersama sejumlah kepala OPD juga sempat meninjau pelaksanaan pengobatan gratis bagi warga binaan Lapas Tarakan. “Mengunjungi lapas banyak hikmah yang baik bagi diri kita. Dan hari ini (kemarin, Red.), saya berkunjung dengan niatan melakukan pengobatan gratis,” tutup Irianto.(humas / YN)

Pengembangan Infrastruktur Lapas Tarakan Tetap Diperjuangkan


RAKERNAS
: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020 secara daring, Selasa (22/9).


TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menjamin bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga pemerintah daerah tingkat II di Kaltara akan berupaya untuk menjaga dan meningkatkan sinergitas yang kuat yang telah terjalin selama ini dengan kementerian maupun lembaga negara.


“Sesuai arahan Menkeu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani Indrawati, sinergi itu harus diwujudkan dengan profesional, akuntabel dan transparan,” kata Gubernur usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara daring di ruang pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (22/9).


Arahan Menkeu lain yang dinilai penting ditindaklanjuti, adalah dalam hal pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah. Dalam hal ini, Gubernur berupaya agar pelaporan dan pertanggungjawabannya dalam bentuk LKPD, utamanya pada situasi extraordinary di 2020 tetap berkualitas. Walau, program penanganan Covid-19 yang bersifat “penting yang memaksa” mengharuskan pengelolaan keuangan negara maupun daerah dievaluasi guna menangani implikasi yang meluas dari pandemi ini pada bidang sosial, ekonomi dan kesehatan.


“Tantangan lainnya, adalah dalam melaksanakan program penanganan Covid-19 itu, oleh Presiden ditekankan dengan kecepatan. Menkeu meminta agar kecepatan penanganan Covid-19 tersebut, untuk tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, tata kelola keuangan yang baik, dan bertanggungjawab,” ungkap Gubernur.


Irianto juga menghaturkan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan audit atau pemeriksaan kepada seluruh pemerintah daerah di Kaltara secara profesional dan kredibel. “Dengan begitu, meski di masa pandemi ini, dengan profesionalitas dan kredibilitasnya tersebut, BPK diharapkan mampu terus memelihara pengelolaan keuangan negara secara profesional, akuntabel dan transparan,” ungkap Irianto.


Pada kesempatan tersebut, Menkeu pada pembukaan Rakernas  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 juga menyampaikan bahwa Kemenkeu memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga juga pemerintah daerah yang berhasil meraih Opini WTP atas LKPP maupun LKPD sebagaimana diterbitkan BPK RI. Yakni, apresiasi kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil meraih Opini WTP minimal 10 kali berturut-turut, dan Opini WTP minimal 5 kali berturut-turut.


Provinsi Kaltara sendiri, menjadi salah satu pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan tersebut, utamanya pada kategori Opini WTP minimal 5 kali berturut-turut. Yakni, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dan Pemkab Nunukan.


Sebagai informasi, penghargaan WTP 10 Kali Berturut-Turut diberikan Kemenkeu kepada kementerian/lembaga, 3 pemerintah provinsi, 8 pemerintah kota dan 5 pemerintah kabupaten. Sementara penghargaan WTP 5 Kali Berturut-Turut diberikan Kemenkeu kepada 26 kementerian/lembaga, 24 pemerintah provinsi, 47 pemerintah kota dan 189 pemerintah kabupaten.


“Alhamdulillah, pada tahun ini Pemprov Kaltara meraih penghargaan dari Kemenkeu untuk dua kategori sekaligus, yaitu penghargaan 5 kali berturut-turut memperoleh OPINI WTP dan Opini WTP Tahun 2019. Pencapaian ini menunjukkan Pemprov Kaltara telah mampu dan berhasil membangun sistem tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, berintegritas, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tutupnya.(humas / YN)

Masa Extraordinary, Laporan Keuangan Harus Tetap Berkualitas


PILKADA DAMAI
: Gubernur Kalimantan Utara, Dr H Irianto Lambrie usai menandatangani fakta integritas Pilkada Damai bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Kaltara, Selasa (22/9).


TANJUNG SELOR – Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19 dalam rangka Suksesi Pilkada Serentak Tahun 2020 Aman Covid-19 digelar Pemprov Kalimantan Utara, Selasa (22/9) di gedung gabungan dinas (Gadis) Pemprov Kaltara. 


Dalam kegiatan tersebut hadir Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, unsur Forkopimda antara lain Danrem 092/Maharajalila, Dirbinmas Polda Kaltara, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, serta bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur Udin Hianggio-Undunsyah. Termasuk juga secara virtual bergabung jajaran KPU dan Bawaslu kabupaten/kota, dan sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati. Juga bergabung perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.


Rakor ini dilaksanakan sesuai Surat Mendagri Nomor 440 tanggal 14 September 2020. Rapat koordinasi ini sejatinya dilaksanakan paling lambat tanggal 18 September. “Tetapi banyaknya kegiatan undangan dari kementerian, maka atas seizin Kemendagri juga, beberapa provinsi seperti Bengkulu, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan lainnya menyelenggarakannya di akhir-akhir ini,” kata Gubernur mengawali pembukaan rakor. 


Ia menegaskan, rakor ini adalah kewajiban. Daerah yang akan melaksanakan pilkada diinstruksikan menyelenggarakannya. Sekaligus sebagai wujud komitmen menjalankan Instruksi Presiden No. 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pencegahan Covid-19. Sekaligus menindaklanjuti Instruksi Mendagri No. 4/2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perkada Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah.


Dalam rakor ini, semua pihak berkomitmen untuk mensosialisasikan dan menjalankan beberapa peraturan perundang-undangan kepemiluan seperti Peraturan KPU (PKPU) No. 10/2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. 


Termasuk juga menjalankan Peraturan Bawaslu No. 4/2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. “Disini kita bahas langkah pencegahan dan deteksi kerawanan penularan Covid-19. Aparat juga melakukan koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan,” sebutnya.


“Saya kemarin lewat di Jalan Sabanar Lama, Alhamdulillah jajaran Pemda dan TNI/Polri sudah melaksanakan Instsuksi Presiden dan Mendagri. Memang masih dalam bentuk persuasif atau tidak represif. Hanya diberi peringatan. Tetapi di beberapa daerah sudah dilakukan tindakan tegas karena penularannya masih tinggi dan meningkat tajam seperti provinsi di Jawa dan kabupaten/kota yang zona merah. Sanksinya berupa sanksi sosial seperti menyapu jalan, diperkejakan di rumah panti jompo. Juga sanksi perdata yang dijatuhkan Rp 250 ribu sampai Rp 400 ribu,” imbuhnya. 


Hasil rakor ini akan dilaporkan secara tertulis kepada Mendagri. Dan Mendagri selanjutnya akan melaporkan ke Presiden. Gubernur menginformasikan, dua hari terakhir berkembang informasi hoaks seolah-olah Pilkada Serentak ditunda. Kata Irianto, Presiden Jokowi sudah menegaskan, menolak penundaan Pilkada Serentak. Dan pada 21 September 2020 telah dilaksanakan rapar dengar pendapat antara Mendagri, Komisi II DPR RI  KPU, Bawaslu, dan DKPP yang hasil kesimpulan rapat itu secara garis besarnya menyepakati pilkada serentak tetap dilanjutkan dengan disiplin dan sanksi hukum pelaggar protokol kesehatan. 


“Dalam rapat itu juga disimpulkan agar KPU merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Serta beberapa kesimpulan lainnya secara khusus ditekankan pada pengaturan lima hal. Secara rinci yaitu melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain; Mendorong terjadinya kampanye melalui daring; Mewajibkan penggunaan makser, handsanitizer, sabun dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye,” bebernya.


Pemerintah dan penyelenggara juga meminta penjelasan rinci dan terukur kepada Satgas Covid-19 tentang status zona resiko pada setiap daerah pada daerah yang menggelar pilkada. 


Kabar baik, posisi tertinggi nasional kasus konfirmasi positif yang sembuh, Kaltara masuk tiga besar nasional di bawah Sulawesi Utara dan Gorontalo, diukur dari akumulasi kasus yang positif. Namun jumlah kasus yang telah mencapai 503 secara akumulatif, perlu kesiapsiagaan semua pihak untuk patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Apalagi menjelang masa kampanye pilkada dan pemungutan suara. 


“Lonjakan tertinggi terjadi di Kota Tarakan, kemudian di Malinau, disusul Bulungan. Bulungan ini termasuk melonjak cepat dalam dua pekan terakhir,” ujarnya.


Terhadap Peraturan Gubenur No. 33/2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, sejauh ini kata Gubernur sosialisasikan. Namun segera akan diimplementasikan. “Karena baru kemarin kita mendapatkan hasil evaluasi dan persetujuan dari Mendagri untuk penetapan Peraturan Gubernur tersebut,” tutupnya.(humas / YN)

Rapatkan Barisan untuk Pilkada Aman Covid-19


SINERGITAS
: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menerima kenang-kenangan dari Kapolda Kaltara Irjend Pol Bambang Kristiono, Senin (21/9).


TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie dengan didampingi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima kunjungan Kapolda Kaltara Irjend Pol Bambang Kristiono yang datang bersama Wakapolda dan jajarannya di Kantor Gubernur, Senin (21/9).


Kedatangan Kapolda, pertama ingin bersilaturahmi, sekaligus memperkenalkan diri sebagai Kapolda baru di Kaltara. “Istilahnya sebagai warga Kaltara baru, saya kulo nuwun (permisi). Melalui silaturahmi ini, juga sebagai upaya kita menjaga sinergisitas antara Polri dalam hal ini Polda dan Pemerintah Provinsi,” kata Kapolda.


Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan bahwa Polda Kaltara berkomitmen mendukung penuh pembangunan di Kaltara, dan siap mengawal sesuai dengan tugas dan kewenangan Polri.


Sementara itu, Gubernur menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi Kapolda dan jajarannya. Dikatakan Irianto, melalui silaturahmi dan hubungan yang sinergis akan memberikan dampak positif, baik dalam pembangunan, pemerintahan maupun menjaga kondusifitas daerah.


“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kaltara, selaku Gubernur saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Kapolda dan seluruh jajaran Polri di Kaltara,” ungkap Irianto.


“Kami dari Pemerintah Provinsi juga siap untuk selalu bersinergi, membantu Polri dalam rangka mewujudkan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Kaltara,” imbuhnya menutup.(Humas / YN)

Jaga Sinergisitas, Kapolda Silaturahmi dengan Gubernur dan Jajaran


BANKEU KHUSUS
: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menyerahkan secara simbolis bankeu khusus insentif guru PAUD, belum lama ini.


KALTARA - Salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan penyuluh, adalah melalui pemberian insentif yang termuat dalam bantuan keuangan (Bankeu) khusus. Bagaimana tanggapan para guru dan penyuluh atas kebijakan ini?


DARA AURORA-AMEL GRADIS T, Humas Kaltara

INSENTIF tersebut ditujukan kepada tenaga pendidik jenjang pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP serta tenaga penyuluh di Kaltara. Besarannya berbeda, dimana untuk tenaga pendidik dan kependidikan PNS dan Non PNS diberikan sebesar Rp 500 ribu per bulan, penyuluh pertanian dan perikanan PNS Rp 1,5 juta per bulan, dan untuk penyuluh pertanian dan perikanan Non PNS Rp 1 juta per bulan.


Heri, salah seorang Guru Tidak Tetap (GTT) SMA Negeri 1 Tanjung Selor mengaku berterima kasih kepada Pemprov Kaltara, utamanya Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie atas kebijakan insentif itu. “Dari 2015 menjadi guru dengan status tidak tetap, baru pada 2017 sudah menerima insentif GTT dengan besaran Rp 500 ribu per bulan,” katanya.


Sebagai perantau, Heri mengaku insentif ini sangat membantu meringankan biaya hidupnya. “Semoga Pemprov Kaltara dapat terus memperhatikan kesejahteraan para guru dengan pemberian insentif ini,” ujar Heru.


Serupa, guru honorer PAUD Benuanta, Nurlaila Handayani juga mengaku terbantu dengan insentif tersebut. “Saya menjadi guru dari 2012 dan gajinya sebesar Rp 500 ribu per bulan. Dengan diberikannya tambahan insentif dari Pemprov Kaltara sebesar Rp 500 ribu per bulan ini, cukup membantu biaya hidupnya,” 


“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kaltara dan Pak Gubernur atas insentifnya. Semoga kedepannya insentif ini dapat terus berlanjut terutama bagi kami guru honorer,” imbuhnya.


Pernyataan sama juga dilontarkan Imam Rokhimin, salah seorang penyuluh pertanian. “Saya sudah menerima insentif pertanian sejak 2013 dari Pemprov Kaltara, sebesar Rp 1,5 juta. Tentu saja, saya sangat bersyukur karena selain dapat digunakan untuk menyejahterakan keluarga, juga dapat membantu operasional, meningkatkan kapasitas, dan menunjang kami untuk semakin profesional dalam bekerja,” urainya.


Insentif ini juga membuat para penyuluh semakin semangat bekerja. Seperti yang diungkapkan, rekan sejawat Imam, Mulyono. “Saya sangat berterima kasih dengan insentif yang diberikan. Dan, berharap dapat terus dilanjutkan,” tuturnya.


Kedua penyuluh ini, juga menerima SK Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) pada Senin (21/9) di ballroom Hotel Pangeran Khar. Penyerahan simbolisnya dilakukan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. (Humas / YN)

Manfaat Bantuan Keuangan Khusus di Mata Guru dan Penyuluh


KOTA TANPA KUMUH
: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat meninju proyek pentaan kawasan kumuh di RT 8 Juata Laut, Tarakan Utara, baru-baru ini.


TARAKAN – Tak hanya mengunjungi para nelayan di kawasan pesisir Tarakan, dalam tinjauan lapangan Sabtu (19/9) lalu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie juga meninjau proyek penataan kawasan kumuh di RT 8 Juata Laut, Tarakan Utara. 


Penataan kawasan kumuh di daerah pesisir ini dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara. Didanai APBN 2020, untuk kegiatan penataan wilayah yang merupakan bagian dari program Kotaku (Kota tanpa kumuh) ini dialokasikan anggaran sebesar kurang lebih Rp 9,8 miliar.


“Mari kita selalu bersyukur. Alhamdulillah, atas kolaborasi dan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kaltara, berbagai sarana infrastruktur telah dibangun,” kata Gubernur. Termasuk salah satunya, lanjut Irianto, pada program penataan kawasan kumuh ini. Di mana, selain dibangun jalan beton, di kawasan pesisir Juata ini juga akan ditata sedemikian rupa, sehingga kawasan yang sebelumnya kumuh ini, akan menjadi lebih bagus, indah dan tertata.


Lebih jauh Irianto mengatakan, penanganan kawasan kumuh menjadi salah satu perhatian pemerintah. Baik dari pusat maupun daerah, berkolaborasi untuk menangani masalah ini, sebagai salah satu bagian upaya menekan angka kemiskinan. Tiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan kawasan kumuh, atau yang dinamai program KOTAKU.


Untuk Kaltara, kata Gubernur, tahun ini mendapat alokasi anggaran cukup besar. Yaitu sekitar Rp 36 miliar dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). “Tentu uang sebesar itu, tidak datang diberikan begitu saja. Melainkan sebelumnya telah melalui perencanaan, usulan dan usaha keras untuk bisa mendapatkannya,” kata Irianto.


Melalui dana tersebut, lanjutnya, melalui program KOTAKU dilakukan penataan pada kawasan yang sebelumnya kumuh dan sempit, menjadi kawasan yang lebih tertata. “Pola pelaksanaan, kolaborasi antara Pusat melalui Kementerian PUPR, dengan Pemerintah Daerah dan juga pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.


Irianto menjelaskan, penataan kawasan permukiman di Kaltara, bertujuan untuk mengurangi jumlah kawasan kumuh yang ada di kabupaten/kota. Sehingga menjadi lebih tertata, bersih, dan rapi. Juga untuk mencegah munculnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa atau kelurahan serta kawasan di kabupaten kota.


“Program KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan. Kegiatan penanganan kawasan kumuh ini, dilakukan dengan pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidup, perekenomian, serta mobilisasi yg lancar, “ jelasnya.


Irianto menambahkan, selain menjadi tertata rapi, kawasan yang mendapatkan program KOTAKU ini juga dibuat menjadi lebih menarik. Bahkan bisa sebagai salah satu icon wisata bagi para pendatang dari luar daerah. Apalagi dengan adanya ruang publik. Diharapkan menjadi ruang komunikasi dan keakraban bagi warga di lingkungan tersebut.


“Tadi sesuai laporan kepala balai, progresnya sudah selesai 75 persen. Atas pembangunan fasilitas ini, jika nanti sudah selesai, saya mengimbau kepada masyarakat, terutama di wilayah yang sudah dibangun dan ditata lingkungannya untuk sama-sama menjaga. Jaga fasilitas yang ada. Saya juga mengajak, mari kita ubah pola pikir kita ke arah yang lebih baik. Disiplin, dengan selalu kebersihan lingkungan lingkungan kita,” tambah Irianto.(humas / YN)

Alokasikan Rp 9,8 Miliar untuk Tata Pesisir Juata Laut


TERKESAN
: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie bersama KSP Jend TNI (Purn.) Moeldoko, baru-baru ini. Jenderal Moeldoko juga sempat melakukan kunjungan kerja ke Kaltara untuk groundbreaking PLTA Kayan di Desa Peso, Bulungan pada 2014.


JAKARTA – Bertempat di kediamannya di Jakarta, Kamis (17/9) malam lalu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie diterima bersilaturahmi oleh Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko. Pertemuan diisi dengan diskusi yang berlangsung sangat akrab, dengan tetap mentaati protokol kesehatan.


“Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih, di tengah kesibukan tugas-tugas beliau yang sangat padat, Pak Moeldoko menyediakan waktu dan tempat kepada saya untuk bersilaturahmi dan berdiskusi. Meskipun masih terlihat lelah baru pulang dari kantor, tetapi beliau tetap berkenan menunggu saya di ruang tamu kediamannya,” kata Irianto terkesan. 


Pada kesempatan itu, Gubernur melaporkan perkembangan dan progres hal-hal terkait rencana percepatan realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara. Salah satunya PLTA Kayan di Peso, Kabupaten Bulungan, yang beberapa waktu lalu dikunjungi oleh Tim KSP yang dipimpin oleh Deputi I KSP Bapak Febry Calvin Tetelepta. “Hal lainnya, juga saya laporkan mengenai penanganan pandemi Covid - 19, situasi politik, Kamtibmas di Kaltara, khususnya terkait Pilkada serentak, dan lain-lain,” lanjutnya. 


Dalam responsnya, Moeldoko menyampaikan, pada prinsipnya, sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KSP, akan memperhatikan, mengawal dan membantu percepatan pembangunan di Kaltara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Termasuk di antaranya dalam hal percepatan pembangunan PLTA Kayan yang sementara ini sedang on progress untuk memulai pra konstruksinya.


Sebelumnya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas upaya Pemerintah Pusat, dalam hal ini KSP yang telah turun tangan mendorong percepatan pembangunan PLTA.


“Harus dipahami oleh semua orang, utamanya masyarakat Kaltara, bahwa membangun PLTA itu membutuhkan waktu lama. Di banyak negara juga begitu, bahkan saya contohkan bendungan Three Gorges di China yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa mewujudkan PLTA dengan kapasitas besar. Alhamdulillah, melalui upaya keras kita, dengan beberapa kali pertemuan di KSP, Kemenko Maritim hingga langsung ke Pak Presiden, pembangunan PLTA Kayan bisa dipercepat. Insya Allah jika sesuai target, akhir tahun ini dimulai. Dalam waktu sekitar lima tahun, bendungan PLTA Kayan I sudah bisa selesai,” beber Gubernur.


Dalam kesempatan bertemu dengan Moeldoko, Gubernur kembali menyampaikan usulan, agar (Pemerintah) Pusat melalui APBN mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan dari Tanjung Selor-Peso. Karena selain untuk memudahkan mobilisasi masyarakat di wilayah hulu, jalan tersebut juga penting sebagai akses mobilisasi peralatan maupun material ke lokasi pembangunan PLTA.


“Alhamdulillah beliau sangat merespons. Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut, dengan melibatkan kementarian terkait, seperti Kementerian PUPR, juga dengan BUMN-BUMN yang terlibat dalam pembangunan PLTA. Dan tentunya akan disampaikan juga kepada Bapak Presiden,” imbuhnya.


Disisi lain, gubernur membeberkan kesan baiknya kepada sosok Purnawirawan Jenderal TNI itu. “Saya mengenal secara dekat Pak Moel--sapaan akrab Moeldoko), sejak 2014 ketika saya ditugaskan sebagai Pj. Gubernur Kaltara (22 April 2013 - 22 April 2015); pada saat itu Pak Moel menjabat Panglima TNI,” ujar Irianto. 


Sosok Moeldoko cukup dikenal oleh Gubernur,  bahkan mulai rentetan tugasnya pun diketahui. Yaitu pernah bertugas antara lain sebagai Asisten Operasi Kodam IV/Tanjungpura di Balikpapan, Pangdam XII/Tanjungpura di Pontianak (Juni 2010 - Oktober 2010), Pangdam III/Siliwangi (Oktober 2010 - Agustus 2011), KSAD (20 Mei 2013 - 30 Agustus 2013), Panglima TNI ke-18 (30 Agustus 2013 - 8 Juli 2015), dan Kepala Staf Kepresidenan (sejak 17 Januari 2018). 


“Pak Moel memperoleh penghargaan Adhi Makayasa - Tri Sakti Wiratama sebagai lulusan terbaik Akmil 1981. Sebagai Pj. Gubernur Kaltara, pada awal 2014 saya mengundang Pak Moel sebagai Panglima TNI untuk melakukan kunjungan kerja ke Provinsi baru Kaltara, dilaksanakan pada 18 Januari 2014 bertepatan "ground breaking" proyek pembangunan PLTA Kayan oleh PT Kayan Hydro Energi (PT KHE), oleh Wamen ESDM, di Desa Peso Kabupaten Bulungan,” ungkapnya.


Hadir pada "ground breaking" ini, ungkap Irianto, antara lain, Wamen ESDM, Gubernur Kaltim-saat itu, H Awang Faroek Ishak, Bupati H Budiman Arifin dan Wakil Bupati Liet Ingai, Pangdam IV/Tanjungpura, Perwakilan Kedubes RRT, Dirut PT PLN Nur Pamudji, dan undangan lainnya, baik unsur pemerintah, swasta dan tokoh masyarakat.

 

“Satu hal yang masih terkesan dan teringat sampai sekarang adalah pengalaman naik motor bertiga. Kami (saya dan Pak Moel) pada saat itu menggunakan helikopter TNI dari Tarakan menuju Desa Peso, kemudian setibanya di pendaratan Desa Peso, masing-masing dibonceng sepeda motor ke lokasi acara. Ketika selesai acara, tiba-tiba Pak Moel ikut sepeda motor saya, sehingga kami berboncengan bertiga satu sepeda motor,” katanya. 


“Padahal beliau juga disediakan sepeda motor sendiri, namun beliau bilang, 'lebih bertiga dengan saya saja'. Inilah yang sangat berkesan bagi saya, "bahasa tubuh" Pak Moel untuk menunjukkan "persahabatan dan keakraban" beliau dengan disaksikan oleh undangan yang hadir, mereka tertawa kecil dan ikut senang melihat kami bertiga berboncengan di sepeda motor,” lanjut Irianto.


“Sejak beliau menjabat KSP, saya sering diundang ke Kantor KSP, baik dalam rangka rapat kedinasan maupun diskusi berbagai hal di Ruang Kerja Pak Moel, terkait tugas pokok dan fungsi beliau sebagai KSP.  Itulah proses perkenalan, pertemanan, persahabatan dan hubungan emosional saya dengan Pak Moel, yang sudah saya anggap sebagai kakak dan senior saya,” imbuhnya.(humas / YN)

Silaturahmi dengan Moeldoko, Gubernur Laporkan Progres Kegiatan


MTQ PROVINSI
: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat membuka MTQ ke-5 Tingkat Provinsi Kaltara secara virtual, Kamis (17/9).


TANJUNG SELOR - Dilaksanakan secara virtual, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-5 Tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dibuka oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Kamis (17/9) siang kemarin. Diikuti oleh semua kabupaten/kota se-Kaltara, MTQ Tingkat Provinsi akan digelar hingga 24 September 2020 mendatang.


“Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya MTQ dilaksanakan secara langsung, sekaligus sebagai sarana syiar dan ajang silaturahmi. Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, MTQ dilakukan melalui daring atau secara virtual dari masing-masing kabupaten/kota. Meski demikian, dengan tanpa mengurangi makna dan tujuannya, kita bisa mengambil hikmah dari pelaksanaan MTQ kali ini,” ujar Gubernur dalam sambutannya saat membuka MTQ tersebut.


Pertama, sebut Irianto, hikmah dari MTQ sendiri. Dikatakannya, MTQ bukan sekedar berlomba membaca, maupun menghafal alquran. Namun lebih dari itu, kita, utamanya umat muslim perlu memahami dan menjalankan makna yang terkandung di dalam Alquran. Baik secara parsial, maupun makna dari ayat per ayat yang ada di dalamnya.


“Alquran sebagai petunjuk. Dalam Alquran juga tersirat beribu macam peringatan dari Allah SWT, serta janji-janji Allah SWT yang pasti akan datang. Termasuk salah satunya janji kebaikan dan pahala bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Untuk itu, melalui momen MTQ ini, saya mengajak, khususnya bagi umat muslim, mari kita jadikan Alquran sebagai pedoman hidup,” ujar Irianto.


Begitu pun hikmah dari adanya pandemi Covid-19. Gubernur mengatakan, pandemi ini adalah ujian dari Allah SWT. Semua umat manusia diberikan ujian, tinggal bagaimana manusia itu menyikapi dan menjalani ujian itu sendiri. “Akan menjadi orang yang beruntung, jika bisa melewati ujian ini dengan baik. Sebaliknya, kita akan rugi kalau tidak bisa menjalani atau menghadapi ujian ini dengan baik,” ungkap Gubernur.


Dalam kesempatan itu, Gubernur berpesan kepada seluruh masyarakat Kaltara terkait Pilkada Serentak 2020. Menjelang semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada Serentak di Kaltara, Gubernur berharap agar masyarakat menjadikan pilkada untuk tujuan kebaikan. “Jangan jadikan pilkada sebagai ajang permusuhan, saling menghujat, saling membenci. Jangan. Mari tetap jaga kedamaian, jaga kerukunan di masa pilkada ini,” ujarnya.


Sementara itu, secara teknis, pelaksanaan MTQ secara virtual nanti dalam penjuriannya dilakukan di dua tempat. Yaitu di Gedung Gadis lantai 5 untuk majelis I meliputi cabang Seni Baca Alquran, Qira’at Alquran dan Hafalan Alquran. Kemudian majelis 2 berada di  Gedung Gadis Lantai 1 untuk cabang Tafsir Alquran, Fahm Alquran, Syarh Alquran, Seni Kaligrafi Alquran dan Karya Tulis Ilmiah Alquran (KTIQ).


Selain tempat yang terpisah, personel yang dilibatkan dalam kegiatan ini juga akan dibatasi. Masing-masing kabupaten yang boleh menyertai, hanya kafilah atau peserta, pengawas, operator IT dan panitia kabupaten/kota. Selanjutnya tempat pelaksanaan MTQ dari kabupaten/kota terdiri dari ruangan penampilan peserta (mimbar) dan ruang tunggu.


Untuk diketahui, sesuai laporan dari LPTQ peserta kegiatan MTQ Daring ke-5 tingkat Provinsi Kaltara Tahun 2020, terdiri dari Bulungan 46 peserta, Kota Tarakan 42 Peserta, Nunukan 45 Peserta, Malinau 43 Peserta dan Kabupaten Tana Tidung 45 peserta. Total ada 221 peserta.(humas / YN)

Gubernur Buka MTQ ke-5 Tingkat Provinsi Secara Virtual


PENANGANAN COVID-19
: Sekprov Kaltara, H Suriansyah didampingi beberapa kepala OPD dan unsur TNI/Polri mengadakan rapat bersama tim Mekopolhukan terkait upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Kaltara, Kamis (17/9).


TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H Suriansyah menerima kunjungan tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Didampingi beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan unsur TNI/Polri, Sekprov sekaligus memaparkan upaya Pemprov Kaltara dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Kaltara, di Kantor Gubernur Kaltara lt 1, Kamis (17/9).


Dalam paparannya, Sekprov menyebutkan, Pemprov Kaltara mulai bergerak pada 17 Maret 2020 dengan membentuk tim gugus tugas. “Setelah itu selama bulan Maret dan April, Pak Gubernur mengeluarkan beberapa aturan, kebijakan, dan imbauan termasuk refocusing atau realokasi anggaran penanganan Covid-19,” terangnya.


Dikatakannya juga, Gubenur Kaltara Dr H Irianto Lambrie juga membuat kebijakan memberikan bantuan langsung tunai. “Kita berikan kepada masyarakat terdampak. Sumbernya dari APBD Kaltara dan potongan gaji ASN Kaltara pada bulan April dan Mei. Ada juga dari program CSR perusahaan di Kaltara,” ucapnya.


Yang paling baru, lanjutnya, adalah penerapan Peraturan Gubernur Kaltara No 33/2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin Menuju Masyarakat Kaltara Produktif dan Aman Covid-19. “Ini salah satu upaya untuk mendisiplinkan masyarakat, ada sanksi berlaku buat warga yang tidak taat,” ujarnya.


Hal terakhir adalah kesediaan Pemprov Kaltara untuk diaudit oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara terkait anggaran Covid-19. “Saat ini masih berlangsung pemeriksaan oleh tim BPK Kaltara, yakni pemeriksaan pendahuluan kinerja dan pemeriksaan kepatuhan,” tutupnya.(humas / YN)

Sekprov Paparkan Upaya Pemprov Tangani Covid-19