Social Items

RAKOR PERBATASAN : Pjs Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi berfoto bersama peserta Rakor Pecepatan Pembangunan Perbatasan Kaltara di Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Senin (30/11).


TANJUNG SELOR - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Dr Teguh Setyabudi mengungkapkan pengembangan kawasan perbatasan masih menjadi prioritas. Karena itu, ia mengumpulkan Camat dari wilayah perbatasan guna mengetahui perkembangan wilayah beranda terdepan NKRI ini pada Senin (30/11) di Gedung Gadis Pemprov Kaltara. 


“Sebagaimana diketahui, Kaltara menjadi salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tak ayal, julukan sebagai batas negara selalu melekat di provinsi bungsu ini,” kata Teguh saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perbatasan Kaltara. 


Sebagai beranda terdepan, kata Teguh, sudah seharusnya daerah perbatasan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastruktur, ekonomi hingga peningkatan sumber daya manusia di perbatasan. “Kita sudah melihat infrastruktur jalan yang terbangun di Krayan, ini salah satu bukti pemerintah hadir di sana, termasuk penyeragaman BBM satu harga yang sudah berjalan,” lanjutnya.


Selain itu, perihal pertahanan dan keamanan juga harus diperhatikan dengan waspada mengingat berbatasan langsung dengan negara lain. Artinya, arus lalu lintas orang ke Malaysia juga harus menjadi perhatian serius. “Karena itu, Nawacita yang sudah ditetapkan pada periode lalu harus diupayakan. Program Nawacita tentu masih menjadi perhatian kita bersama walau sudah berganti periode, jangan samapi apa yang diupayakan selama ini terhenti,” bebernya. 


Karena itu, melalui rakor perbatasan ini ia berharap partisipasi masyarakat dalam membangun perbatasan dapat digambarkan melalui kegiatan yang tepat guna dan sasaran. Sehingga kualitas infrastruktur dasar di wilayah tersebut dapat diwujudkan. “Ini dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. 


Teguh mengungkapkan, selama ini instansi terkait juga telah melakukan berbagai macam upaya. Salah satunya melakukan koordinasi dengan bagian perbatasan pada daerah tingkat II yaitu Kabupaten Malinau dan Nunukan. Koordinasi ini dilakukan agar mengetahui permasalahan yang terjadi di perbatasan. “Tentunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sadar bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Namun harus ada dukungan dari masyarakat, lembaga dan dunia usaha,” ungkapnya. 


Pasalnya, dengan sinergitas tersebut, perlu dilakukan analisa permasalahan pembangunan di kawasan perbatasan. Sehingga Pemprov Kaltara memiliki data valid yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Data tersebut pula yang akan menjadi pegangan gubernur untuk dilaporkan kepada Presiden RI tentang keadaan daerah perbatasan. “Sehingga nantinya, kita berharap pemerintah pusat juga memprioritaskan program pembangunan di daerah perbatasan Kaltara. Seperti yang kita rasakan saat ini,” tuntasnya.(humas / yn)

Kawasan Perbatasan Masih Jadi Prioritas

Headshot Kepala Bappeda-Litbang Kaltara


TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), bekerjasama dengan Universitas Kaltara (Unikal) melakukan kajian sebaran Covid-19 di Provinsi Kaltara. Dimana, hasil kajian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi pengambilan kebijakan strategis di Kaltara tahun depan. Utamanya, terkait penanganan pandemi.


“Melalui kerjasama ini, diharapkan Pemprov Kaltara bisa memetakan dampak yang ditimbulkan serta dapat merumuskan strategi pemulihan ekonomi dalam rangka penyusunan kebijakan jangka pendek dan menengah di 2021,” kata Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Risdianto di ruang rapat Bappeda-Litbang Gedung DPUPR-Perkim Lantai 4, Senin (30/11).


Selain memetakan dampak di sektor ekonomi, dalam penyusunan kajian ini juga dikumpulkan persepsi publik. Hal ini agar kajian yang disusun guna pengambilan kebijakan strategis 2021 tepat sasaran.


Menurut Risdianto, pemerintah telah banyak mengambil langkah dalam rangka pemulihan ekonomi terdampak Covid-19. Apalagi tahun depan, pemerintah baik daerah masih akan fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. “Pemulihan ekonomi pasca pandemi masih menjadi priotas di 2021. Sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi di Kaltara tahun depan, perlu disusun kajian sebelum menentukan langkah kebijakan yang akan diambil,” ungkapnya.


Sebagai informasi, dalam penyampaian laporan penangan ini Bappeda-Litbang dan UniKal Gelar Kajian Untuk Penanganan Covid-19 secara virtual meeting dengan melibatkan multipihak sebagai pembahas.(humas / yn)

Bappeda-Litbang dan UniKal Gelar Kajian Penanganan Pandemi

INOVATIF : Adiatman saat memberikan pelajaran kepada pelajar SMA 1 Sebatik di Laboratorium Alam SMA 1 Sebatik.


TANJUNG SELOR – Dari 781 guru dan kepala sekolah pada 34 provinsi yang mengikuti serangkaian proses seleksi ajang Apresiasi Guru dan Kepala Sekolah Dedikatif, Inovatif, dan Inspiratif Pendidikan Menengah (Dikmen) dan Pendidikan Khusus (Diksus) Tahun 2020, guru asal Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Adiatman, staf pengajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sebatik, Kabupaten Nunukan meraih penganugerahan terbaik ke-2 pada kategori Guru Berdedikasi Dan Inovasi.


Guru mata pelajaran Biologi mengaku terkejut ketika mendapatkan penghargaan ini. Ia tidak menyangka ide membuat laboratorium alam dengan memanfaatkan lahan di sekitar sekolah bermanfaat bagi peserta didik dan diapresiasi Kemendikbud. “Dari 70 terbaik yang terbagi kedalam 14 kategori apresiasi, alhamdulillah saya, masuk urutan ke-2,” katanya.


Adi sapaan akrabnya, menuturkan bahwa pemberian apresiasi ini telah melalui serangkaian proses. Dimulai dari penyusunan pedoman, sosialisasi program apresiasi, seleksi berkas administrasi, seleksi naskah, seleksi presentasi, penetapan penerima apresiasi, dan pemberian apresiasi. “Dari 14 kategori itu, 8 kategori diberikan kepada guru dan kepala sekolah untuk tingkat SMA, SMK, SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI). 6 kategori diberikan kepada guru dan kepala sekolah untuk tingkat SMA, SMK, dan pendidikan khusus (SLB dan SPPI),” ucap pria yang sudah 9 tahun mengabdi sebagai guru di Sebatik ini.


Adi sendiri berhasil memanfaatkan hutan yang dipenuhi sampah untuk kemudian disulap menjadi laboratorium alam. “Saya ingin wujudkan hutan sekolah sebagai pusat penelitian di wilayah perbatasan yang tidak hanya berguna bagi sekolah saya, namun juga siswa lain di sekitarnya sehingga siswa dari berbagai jenjang pendidikan bisa belajar di hutan sekolah itu,” ulasnya.


Pria 32 tahun ini mengaku idenya mengubah hutan sekolah menjadi sumber belajar siswa-siswi di Sebatik itu karena merasa terganggu dengan banyaknya sampah di sekitar hutan sekolah. “Butuh waktu sebulan untuk mengubah hutan sekolah menjadi laboratorium alam,” urainya.


Di lokasi itu juga disediakan fasilitas belajar, hingga beragam tumbuhan dan satwa juga dapat ditemukan di hutan sekolah itu.


“Hutan sekolah ini dibuat sejak 2016, hingga kini hutan sekolah kami sudah dikenal masyarakat Sebatik, bahkan masyarakat Pulau Jawa,” tutupnya.(humas / yn)

Guru Biologi Sulap Hutan Bersampah jadi Laboratorium Alam

PROTOKOL KESEHATAN : Pjs Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi saat membagikan masker secara gratis kepada warga Kaltara, Minggu (29/11) siang.


TANJUNG SELOR – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-49 secara virtual di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Minggu (29/11).


Teguh mengucapkan selamat atas perayaan ini. Melalui tema Korpri Berkontribusi Melayani dan Mempersatukan Bangsa, Teguh berharap kepada segenap anggota Korpri di Indonesia harus betul-betul berkontribusi kepada negara untuk pembangunan masyarakat.


“Khususnya di Kaltara, anggota Korpri pola pikirnya harus menuju birokrasi kelas dunia, dengan memiliki wawasan dan keterampilan yang terbaik,” kata Teguh.


Anggota Korpri juga harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. “Kita adalah abdi negara, kita pelayan masyarakat,” ujarnya.


“Saya betul-betul meminta komitmen untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan pemerintah daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” imbuhnya.


Untuk itu, kapasitas anggota Korpri di Kaltara harus terus ditingkatkan untuk bisa mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya. “Walaupun kita provinsi termuda, kita buktikan untuk menjadi yang terdepan,” ungkapnya.


Selanjutnya, Teguh menyampaikan bahwa salah satu peran Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa, memiliki kewajiban menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tidak ada perpecahan antar sesama.


“Saat ini Pilkada sedang berlangsung, saya tegaskan Korpri itu netral, tidak berpihak pada partai politik dan siapapun. Netral lah pada pilkada ini, mari kita sukseskan pilkada yang damai dan aman dari Covid-19,” ulasnya.


Sekaitan dengan upaya percepatan penanganan pandemi, pada Minggu (29/11) siang, Teguh bersama tim BPBD Kaltara membagikan masker secara gratis kepada masyarakat awam di sejumlah fasilitas publik. Seperti di Pelabuhan Kulteka, rumah makan dan lainnya. “Terus terapkan protokol kesehatan, jangan abaikan 3M (Menggunakan masker-Menjaga jarak-Mencuci tangan dengan sabun). Dan, dukung upaya pemerintah melakukan 3T (Tracing-Testing-Treatment) serta juga support upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi nanti,” tutupnya.(humas / yn)

Anggota Korpri Harus Berpola Pikir Kelas Dunia

HARKANAS : Kepala DKP Kaltara, Syahrullah didampingi Kepala DPKP Kaltara Wahyuni Nuzband menunjukkan hasil olahan ikan Kaltara pada peringatan Harkanas ke-7, Kamis (26/11).


TANJUNG SELOR – Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas) di Kalimantan Utara (Kaltara) digelar di Gedung Wanita, Bulungan, Tanjung Selor, Kamis (26/11). Perayaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia, khususnya Kaltara serta menarik minat untuk mengkonsumsi ikan. Karena ikan merupakan salah satu sumber protein utama dalam pola konsumsi dan budidaya.


Upaya ini biasa dikenal dengan GEMARIKAN (Gerakan Masyarakat Makan Ikan). Dan, menggalakkannya tidak hanya menjadi tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) namun juga instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).


“Dikarenakan masih dalam masa pandemi, perayaan ini hanya dilaksanakan seputaran Pemprov Kaltara saja. Turut bersinergi dalam kegiatan ini Dinas Pertanian Provinsi Kaltara, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, TP PKK, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kaltara. Selain itu, sebagai peserta juga turut mengundang kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan,” kata Kepala DKP Kaltara, Syahrullah.


Sebelumnya, pada Senin (23/11) telah diadakan rapat virtual yang dipimpin secara langsung Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (PDSPKP) Ir Nilanto Perbowo. “Sehingga, ditetapkan pada hari ini (kemarin, Red.), sebagai puncak dari Hari Ikan Nasional ke-7. Serentak, DKP di seluruh Indonesia diminta untuk melaksanakan kegiatan makan ikan bersama sekaligus melakukan display hasil olahan ikan,” ucapnya.


Syahrullah berharap, dilaksanakannya kegiatan ini dapat membantu mengkampanyekan gizi dan pengelolaan sumberdaya ikan ke masyarakat Kaltara. Serta, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mempunya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Memantapkan sumberdaya ikan yang tidak dikonsumsi secara langsung. Hal ini dikarenakan ikan termasuk cepat rusak, bila tidak segera diolah,” jelasnya.  

 

“Semoga tahun depan, jika pandemi ini sudah berakhir, perayaan ini bisa kita ramaikan dengan festival dan bisa diadakan lomba masak ikan,” tutupnya.(humas / yn)

Harkanas ke-7, DKP Ingatkan Pentingnya Makan Ikan

FORUM LLAJ : Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekprov Kaltara, Taufan Majid membuka Rakor Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Kaltara 2020 di Ballroom Hotel Galaxy, Rabu (25/11).


TARAKAN - Jelang akhir tahun, ada dua momen yang menjadi perhatian pemerintah. Yakni, Pilkada Serentak 2020 dan libur Natal dan Tahun Baru 2021 (nataru). Untuk itu, masyarakat perlu dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan diri dan lingkungan di masa pandemi Covid-19.


Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Taufan Majid saat membuka Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Kaltara 2020 di Ballroom Hotel Galaxy, Rabu (25/11) malam.


Perlunya peningkatan kewaspadaan, kata Taupan bukan tanpa sebab. Karena melonjaknya kasus positif Covid-19 di Kaltara. “Sebagai ujung tombak, forum ini yang memberikan edukasi kepada masyarakat,” katanya.


Dari itu, perlu penegakan atas Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan Penerapan Disiplin Menuju Masyarakat Kaltara Produtif dan Aman Covid-19.


Di sisi lain, Taufan meminta dalam Forum LLAJ ini untuk membahas cara meningkatkan keselamatan berkendara menuju zero accident di era AKB. Supaya tidak ada kematian sia-sia akibat kelalaian di jalan raya. “Walau sudah biasa setiap tahunnya kita hadapi, Forum LLAJ punya peran yang banyak di nataru nanti,” tutupnya.(humas / yn)

Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Pilkada 2020 dan Libur Nataru

BANTUAN : Kalaksa BPBD Kaltara, Andi Santiaji Pananrangi saat memeriksa bantuan APD dari pusat, baru-baru ini.


TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari pemerintah pusat. Bantuan ini, tentunya untuk mempercepat penanganan pandemi yang masih marak terjadi di Indonesia, termasuk Kaltara. 


Disebutkan Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Andi Santiaji Pananrangi, total bantuan APD yang diterima kali ini sebanyak 132 koli atau setara 5.280 pcs. “Untuk persebarannya, rencananya ke RSUD Tarakan 25 koli, RSU Kota Tarakan 20 koli, RSAL Ilyas 5 koli, Kodim Tarakan 2 koli, RSUD Bulungan 10 koli, RSU Tana Tidung 4 koli, dan RSUD Malinau 6 koli,” ungkapnya.


Selain itu, Kaltara juga memiliki stok APD yang juga merupakan bantuan dari pusat. Jumlahnya 60 koli, masing-masing akan didistribusikan ke gudang Kodim Tarakan sejumlah 40 koli dan RSUD Nunukan 20 koli. “Penyalurannya akan dilakukan secepatnya, dan kabarnya ini adalah bantuan terakhir pada tahun ini. Namun akan ada bantuan lagi apabila terjadi eskalasi dan kebutuhannya banyak,” tuturnya.


Guna diketahui, bantuan 132 koli tersebut tiba di Tarakan pada Selasa (24/11) lalu di Pangkalan Udara (Lanud) Anang Busra.(humas / yn)

Kaltara Terima Bantuan 132 Koli APD


DIPA 2021 : Pjs Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi saat mengikuti acara pembukaan penyerahan DIPA Tahun 2021 secara virtual, Rabu (25/11). Pembukaan ini dilakukan Presiden Joko Widodo.


TANJUNG SELOR - Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TAhun 2021 kepada kementerian / lembaga dan pemerintah daerah secara virtual, Rabu (25/11) dari Istana Negara, Jakarta.


Penyerahan DIPA juga diikuti Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi dari ruang rapat gubernuran, di Tanjung Selor, Bulungan. Total alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) baru akan dirilis Kementerian Keuangan RI siang ini. 


Mengutip penyampaian Presiden RI Joko Widodo, Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tidak mudah dilalui. Dan tahun 2021, Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian akibat ekonomi global yang juga demikian. 


Walau demikian, kecepatan, ketepatan, dan akurasi dipesankan harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan baik bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Dua sektor ini ditargetkan Presiden harus segera pulih kembali dari dampak pandemi COVID-19. 


Kebijakan anggaran 2021 sebut Teguh, akan fokus pada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan dampak Covid-19. “Disini akan fokus pada vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan,” ujar Teguh mengutip pernyataan Presiden.


Kedua, perlindungan sosial, terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Ketiga, program pemulihan ekonomi, yang fokusnya pada upaya dukungan UMKM dan dunia usaha. “Keempat, untuk membangun pondasi yang lebih kuat, akan dilakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain,” tuturnya. 


Pada APBN 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun. Belanja itu tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi tersebut terdiri atas belanja kementerian / lembaga sebesar Rp 1.032 triliun. Adapun TKDD sebesar Rp 795,5 triliun.


Alokasi belanja tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Bidang kesehatan misalnya dialokasikan sebesar Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pembangunan teknologi dan informasi Rp 26 triliun, dan seterusnya. 


Teguh menegaskan, di saat perekonomian masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi negara. Oleh karena itu APBN 2021 diinstruksikan Presiden Jokowi harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi.

 

“Pak Presiden menegaskan dan meminta seluruh menteri, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah terutama yang memiliki anggaran besar, melakukan lelang sedini mungkin di Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021,” ujarnya. 


“Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan,” imbuhnya. 


Berkaitan dengan bantuan sosial, Presiden menekankan di awal Januari 2021 harus segera disalurkan pada penerima manfaat agar belanja masyarakat meningkat yang pada gilirannya konsumsi masyarakat meningkat dan berdampak menggerakkan ekonomi di lapisan bawah. “Pesan Pak Presiden, kita harus bekerja lebih cepat karena kita dalam kondisi krisis. Semangat dan auranya harus berbeda, tidak pada kondisi normal. Bahasa Pak Presiden, semuanya harus pindah channel extraordinary agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. 


Presiden juga meminta seluruh menteri, kepada lembaga dan kepala daerah melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun di daerah. “Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat. Seluruh Rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.


Dan, dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran juga sangat penting. Tugas utama pemerintah dan pemerintah daerah ditegaskan Presiden Jokowi adalah memecahkan masalah rakyat. “Tentu saja, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” tutupnya.(humas / yn)

2021, Kebijakan Fiskal Fokus Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan

SOSIALISASI : Pjs Gubernur Kaltara, Dr Teguh Setyabudi berfoto bersama Tokoh Masyarakat Kaltara terkait kondusifitas Pilkada Serentak 2020, di Lotus Panaya Hotel, Selasa (24/11).


TARAKAN - Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Dr H Teguh Setyabudi memiliki harapan besar kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kaltara untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020. Ia juga mengapresiasi masyarakat dan penyelenggara Pilkada, bahwa kondisi Kaltara dalam tahapan kampanye benar-benar kondusif. Hal ini diungkapkan Teguh saat membuka Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 Kepala Daerah untuk FKUB maupun Tokoh Adat se-Kaltara di Lotus Panaya Hotel, Selasa (24/11).


Menurutnya, Pilkada Serentak 2020 adalah yang pertama digelar saat musim pandemi. Dampak dari pandemi tersebut dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk di Indonesia. “Semua sektor kehidupan terpengaruh dengan pandemi ini. Sehingga mengubah pola hidup kita, termasuk tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.Pandemi Covid-19 ini harus kita waspadai, karena dia tidak terlihat dan memiliki dampak yang cukup besar. Alhamdulillah 2 bulan masa tahapan, kampanye berlangsung dengan kondusif,” kata Teguh.


Tidak hanya itu, Pemprov Kaltara juga sangat serius dalam menangani penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah bersama DPRD Kaltara untuk meningkatkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang sudah ada menjadi peraturan daerah (Perda), sehingga yang harus dilakukan adalah penindakan. “Pemprov dan jajaran Forkopimda akan berupaya meningkatkan regulasi pergub untuk menjadi perda agar ada penerapan sanksi,” tegasnya. 


Sementara itu, untuk kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Teguh menyebutkan bahwa sedianya bersinergi dengan upaya penanganan COVID-19. Dialokasikan anggaran sekitar Rp 136,2 miliar untuk hal tersebut.


Untuk dukungan pengamanan, TNI, Polri, Satpol PP, Linmas dan pemadam kebakaran dilibatkan. Bahkan, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara pada 2019, mencapai 83,45. Untuk aspek kebebasan sipil, mencapai nilai 96,6; hak-hak politik 74,92; dan lembaga demokrasi 80,46. “Namun, ada beberapa tantangan yang harus diwaspadai pada Pilkada Serentak di Kaltara. Di antaranya, perubahan peraturan perundang-undangan yang perlu disikapi dengan kesiapan KPU untuk meng-update dan menyosialisasikannya,” tutupnya.(humas / yn)

Waspada Covid-19, Pergub akan Dijadikan Perda Penindakan

MALAM KESENIAN : Pjs Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi menerima cinderamata dari Pangkoarmada II Laksma TNI ING Sudihartawan pada Malam Kesenian di KRI Bima Suci, Senin (23/11).


TARAKAN - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi mengapresiasi kegiatan malam kesenian yang digelar KRI Bima Suci, Senin (23/11) malam. Menurutnya, agenda ini adalah bagian dari upaya merajut silaturahmi.

Melalui momen tersebut pula, Teguh kembali mengingatkan akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat yang menjadi tanggung jawab tiap orang. “Patuhi protokol kesehatan untuk tetap sehat serta mengedukasi masyarakat lebih intens lagi,” kata Teguh.

Selain menyambut Pangkoarmada II, Laksamana Muda TNI I.N.G Sudihartawan juga Teguh juga menyambut kedatangan Satgas Operasi Bima Suci 2020. Dimana Kota Tarakan menjadi tujuan pelayaran etape ke tujuh sebagai upaya mendukung kegiatan Satuan Latihan Kartika Jala Krida 2020 taruna-taruni Akademi Angkatan Laut (AAL). “Pangkoarmada rencananya akan meninjau pos perbatasan di Pulau Sebatik. Karena itu saya mendoakan agar kegiatan ini dapat berjalan lancar,” jelasnya.

Melalui malam kesenian, Teguh berharap dapat menguatkan toleransi yang sudah tertanam oleh para guru bangsa. Keragaman adat budaya, termasuk didalamnya adat budaya dan bahasa harus dipertahankan kelestariannya. 

Berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak, pria yang juga menjabat sebagai Kepala BPSDM Kemendagri ini pun kembali mengajak para tokoh masyarakat yang ada untuk berpartisipasi mengampanyekan penerapan protokol kesehatan. Salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk menghindari kerumunan. “Ini tanggung jawab moral kita dan teladan bagi masyarakat. Ini bertujuan untuk mendewasakan mereka dalam proses demokrasi dengan menjamin penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kaltara yang berkualitas, jujur, adil, luber dan sehat,” tuntasnya.(humas / yn)

Malam Kesenian Bentuk Persatuan Budaya