Social Items


SEGERA DIBANGUN : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menerima dokumen dari Waka BIN, Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana, terkait rencana pembangunan Gedung Kantor Binda di Markas BIN, Jakarta, Rabu (22/1).

JAKARTA – Gedung Kantor Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Provinsi Kalimantan Utara, dibangun tahun ini.  Rencana ini, disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat beraudiensi dengan Waka BIN, Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana yang didampingi Sestama, Irtama dan pejabat utama BIN lainnya di Markas BIN, Jakarta, Rabu (22/1). 

Gubernur mengungkapkan, adanya rencana pembangunan gedung kantor ini, adalah upaya Pemprov Kaltara, mendukung sistem keamanan nasional. Pasalnya, Kaltara adalah salah satu daerah yang menjadi beranda nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

“Pembangunan daerah perbatasan secara sinergis dan terpadu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan,”jelas Gubernur. 

Karena itu, adanya gedung kantor ini, merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Binda Kaltara. “Ini bentuk sinergitas yang diberikan, supaya seluruh instansi dapat saling bersinergi dengan baik,” jelasnya. Kantor Binda Kaltara, rencananya akan dibangun pada lahan seluas 6.555,21 m2 di Jalan Bhayangkara, Kota Tarakan.

Sebelumnya, rombongan BIN telah mengunjungi Kaltara beberapa waktu lalu untuk meninjau kesiapan lahan pembangunan gedung kantor tersebut. Dikatakannya keberadaan BIN di Kaltara sangat diperlukan mengingat secara geografis Kaltara berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia, dimana lalu lintas orang asing cukup tinggi.

Di kesempatan tersebut Gubernur juga dipasangkan jaket BIN oleh Waka BIN sebagai simbol kehormatan dan persahabatan antara Pemprov Kaltara dan BIN.(humas/YL)

Gubernur Dipasangkan Jaket Kehormatan BIN

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR – Pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Rumah Sakit (RS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kalimantan Utara (Kaltara), merupakan salah satu yang didorong oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). 

Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemprov Kaltara memfasilitasi peningkatkan mutu pelayanan secara berkala, lewat proses akreditasi. Tercatat, dari 13 RS di Kaltara, tiga di antaranya teklah terakreditasi Paripurna. Selanjutnya tiga RS akreditasi Madya, 3 RS berakreditasi Dasar, dan 5 masih dalam proses akreditasi. 

“Untuk RS Langap, RS Pertamedika dan RS AL Ilyas akreditasinya perdana. Karena tahun ini memang baru pertama kali dilakukan survey,“ demikian disampaikan Usman, Kepala Dinas Kesehatan Kaltara saat dijumpai di kantornya beberapa waktu lalu.

Akreditasi rumah sakit, jelas Usman, merupakan bentuk pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi. Dalam hal ini oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) yang berada di bawah Kementerian Kesehatan RI. 

Usman menjelaskan, pihaknya menargetkan pada 2019 lalu, seluruh rumah sakit di Kaltara telah 100 persen melakukan proses akreditasi. Namun diakuinya masih ada beberapa kendalah di lapangan yang membuat hal tersebut belum terpenuhi. Salah satunya, diketahui ada beberapa RS yang baru mulai beroperasi pada 2019.

“Kita akan tetap mendorong agar persiapan yang dibutuhkan untuk proses akreditasi segera dilengkapi,” tegasnya. Usman mengungkapkan, pihaknya telah membuat pemetaan dan target akreditasi kepada semua fasilitas pelayanan kesehatan. Termasuk menugaskan petugas pendamping untuk proses akreditasinya atau re-akreditasi yang dilakukan setiap 3 tahun. Dengan tujuan untuk meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. 

“Terkait akreditasi ini, jelas tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit. Yaitu pada pasal 40 ayat (1),” kata Usman. Melalui akreditasi RS, lanjutnya, memang belum menjamin bahwa asesmen terhadap seluruh aspek dan standar dalam rumah sakit yang digunakan sebagai acuan untuk masyarakat dalam memilih layanan kesehatan yang diinginkan. Namun hal ini merupakan kewajiban bagi masyarakat sebagai kontrol terhadap manajemen dan pelayanan RS.

Untuk diketahui, proses akreditaasi dilakukan dengan penilaian yang ketat kompleks. Seperti mengecek kelengkapan dokumen yang ada, kemudian wawancara pada pimpinan rumah sakit, kepada staf rumah sakit. Bahkan kepada pasien dan keluarga, serta observasi terhadap fasilitas, alat, prosedur tindakan, dan lain-lain. (humas/YL) 

Pemprov Dampingi Proses Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BANTUAN : Tenda untuk dapur umum yang disediakan bagi warga terdampak kebakaran Pasar Batu, Tarakan.

TANJUNG SELOR – Sehubungan dengan kejadian Bencana Kebakaran Pemukiman pada tanggal 20 Januari 2020 di RT.24, RT.4, RT.5, RT.1 di Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan telah ditetapkannya 14 hari masa tanggap darurat bencana, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengirimkan 4 personelnya untuk turun langsung membantu melakukan penanganan terhadap warga terdampak.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Kaltara, Muhammad Pandi mengatakan, selain telah mengirimkan personelnya, bersama tim lainnya sedang menginventarisir barang bantuan logistik untuk membantu korban kebakaran. Ini merupakan tindak lanjut dari Surat Walikota Tarakan No. 364/30/BPBD/I/2020 yang ditujukan kepada Gubernur Kaltara, perihal kebutuhan korban kebakaran masa tanggap darurat. “Surat tersebut sudah kita terima, saat ini sedang dilakukan proses inventarisir. Tentu yang menjadi kebutuhan dasar yang diutamakan untuk diinvestarisir,” kata Pandi.

Sesuai informasi yang diterima BPBD Kaltara, untuk sementara korban bencana kebakaran terdata sebanyak 467 jiwa dengan 140 bangunan hangus terbakar. “Bantuan nantinya disesuaikan dengan jumlah KK (kepala keluarga) yang terdampak kebakaran,” jelasnya.

Saat ini, kata Pandi, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BPBD Kota Tarakan. “Insya Allah, sesuai koordinasi untuk bantuan akan di-drop pada Jumat (24/1) dari Tanjung Selor menuju Tarakan,” tutupnya.(humas)

BPBD Inventarisir Kebutuhan Korban Kebakaran

NOTA PENGANTAR : Asisten II Setprov Kaltara, H Syaiful Herman saat menghadiri rapat paripurna ke-1 DPRD Kaltara masa persidangan 1 tahun 2020, Selasa (21/1).

TANJUNG SELOR – Bersamaan dengan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mengajukan Raperda, tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi Kabupaten Bulungan Tahun 2020-2040 ke DPRD Kaltara, Selasa (21/01).

Sebagaimana amanat Bab V Kawasan Strategis Provinsi Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltara Tahun 2017-2037, Kawasan Strategis Provinsi wajib didetailkan dan ditetapkan sebagai Perda. 

Klausul tersebut kemudian didetilkan dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e yang berbunyi "Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi KIPI Mangkupadi-Tanah Kuning". 

"Pengaturan mengenai pengembangan kawasan strategis provinsi ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi yang ditetapkan melalui Perda," bunyi Pasal 65 ayat (6) Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltara Tahun 2017-2037. 

Atas dasar tersebut Pemprov Kaltara menyodorkan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi Kabupaten Bulungan Tahun 2020-2040. "Kita tahu bersama bahwa KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi juga sudah masuk dalam proyek strategis nasional," kata Asisten II Setprov Kaltara, Ir H Syaiful Herman, mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada sidang paripurna ke-1 masa persidangan I DPRD Kaltara, Selasa (21/1). 

Pada aturan yang lebih tinggi, KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi sudah berpayung hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Penyusunan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi Kabupaten Bulungan Tahun 2020-2040 telah dianggap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang. 

Syaiful menuturkan, kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang memiliki pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya dan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Kita harapkan pada kawasan KIPI Tanah Kuning ke depan terjadi peningkatan daya saing infrastruktur, inovasi, teknologi, dan kompetensi," tutupnya.(humas/YL) 

Raperda KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi Diajukan DPRD

INNFRASTRUKTUR : Salah satu kegiatan proyek infrastruktur yang dilakukan pada awal 2020.

TANJUNG SELOR – Memenuhi instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pun menyegerakan proses pelelangan proyek infrastruktur pada 2020. Disebutkan Gubernur, sesuai informasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, dari 20 paket lelang yang terdata per 15 Januari 2020, 10 kegiatan diantaranya sudah selesai tender. Sementara 6 kegiatan dalam proses tender, dan 4 lainnya dalam persiapan tender.

“Ini sesuai dengan harapan yang diinginkan Presiden, agar pelaksanaan kegiatan di 2020 bisa dimulai lebih cepat dari sebelumnya. Kalau kalkulasinya, setidaknya ada 10 kegiatan pengerjaan fisik yang sudah dapat dimulai pada awal Februari nanti,” tutur Irianto yang didampingi Kepala Biro Pembangunan Setprov Kaltara, Sunardi, baru-baru ini.

Langkah lain yang dilakukan Pemprov Kaltara untuk mempercepat proses pelelangan itu, yakni memerintahkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara untuk segera menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP). “RUP itu harus diumumkan melalui SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan),” jelas Irianto.

Gubernur berharap dengan dipercepatnya pelelangan maka pelaksanaan pembangunan akan segera terasakan dampaknya bagi masyarakat.(humas/YL)

Penuhi Instruksi Presiden, Pemprov Percepat Pelelangan

KOORDINASI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie berkoordinasi dengan Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo, Senin (19/1).

JAKARTA- Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan akan segera melakukan pelantikan sejumlah pejabat pimpinan tiinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan Gubernur, usai menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (19/1).

Menurut Irianto, pelantikan sejumlah pejabat itu dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan. Pasalnya, ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Hal ini, lanjut Irianto, akan menyulitkan bagi OPD yang bersangkutan, lantaran kewenangan yang dimiliki cukup terbatas. “Jika diisi oleh Plt, kewenangannya sangat terbatas. Sehingga harus kita lakukan pelantikan pejabat definitif. Agar pelayanan publik tidak terhambat,” katanya. 

Kemendagri sendiri, kata Irianto, telah memberikan ‘lampu hijau’ atas rencana itu. Di mana, dalam waktu dekat, Kemendagri akan memberikan surat balasan terkait pemberian izin pelantikan pejabat tinggi pratama di lingkup Pemprov Kaltara.

Secara administrasi, ujar dia, mutasi yang dilakukan Pemprov Kaltara tidak menemui masalah. Bahkan, Direktoral Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) telah memberikan lampu hijau. “Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah kita lakukan. Kita tidak melanggar secara administrasi,” ungkapnya. 

Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2, jelas mutasi tidak boleh dilakukan. Pimpinan di daerah, tidak boleh melakukan penggantian pejabat 6 bulan, sebelum tanggal penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri, baru bisa dilakukan mutasi.

“Untuk Kaltara, karena sudah berproses jauh hari sebelum jadwal pelarangan itu dimulai. Dalam ketentuan penggantian yang dilarang bukan pelantikan. Izin kami sudah layangkan dan tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat,” bebernya.

Saat ini, Pemprov Kaltara masih menunggu izin dari pusat untuk melaksanakan pelantikan. “Sudah kita komunikasikan dan diperbolehkan. Rekomendasi KASN sudah ada dan kita tetap meminta izin ke Kemendagri,” sambungnya.

Berkaitan proses pelantikan, Burhanuddin belum bisa memberikan jadwal pastinya. Sebab, jadwal bisa ditentukan jika sudah ada surat resmi dari Kemendagri. “Kita ingin secepatnya dan tidak ada halangan. Kita sudah penuhi semuanya. Aturan yang ada tidak kita langgar,” tuntasnya.(humas/YL)

Kemendagri Beri ‘Lampu Hijau’

PENGAWASAN : Tim pengawasan dan penertiban DKP Kaltara saat melakukan pengawasan aktivitas budidaya rumput laut di Nunukan, belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menertibkan para pembudidaya rumput laut yang berada di jalur transportasi. Salah satunya di kawasan pesisir pantai Kabupaten Nunukan. 

Untuk melakukan penertiban tersebut, DKP Kaltara menerjunkan tim,  yang melaksanakan tugas pengawasan, sekaligus penertiban pemanfaatan ruang laut kepada pembudidaya rumput laut di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan pada Jumat (17/01) lalu.

Terkait kegiatan tersebut, Kepala DKP Kaltara Amir Bakrie menjelaskan, sebelum melakukan penertiban, pihaknya telah mengumpulkan kelompok pembudidaya rumput Laut untuk mensosialisasikan agar mereka menertibkan lokasi-lokasi pembudidayaan yang masuk dalam jalur transportasi.

Dikatakan, ada banyak laporan berkaitan dengan budidaya rumput laut yang memenuhi perairan Nunukan. Salah satunya adalah adalah kegiatan budidaya yang berada di jalur perairan menuju Sungai Ular yang tertutup. “Seringkali kapal yang melintas harus memasuki wilayah perairan Negara Malaysia, padahal itu sangat berbahaya,” kata Amir.

Untuk itu, lanjutnya, tim pengawasan dalam kegiatan tersebut mengambil langka-langka darurat sementara. Misalnya membuka alur transportasi menuju Sungai Ular dengan memasang pembatas sementara. Selain itu tim ini, juga melakukan sosialisasi tentang zonasi kaitannya terhadap budidaya perikanan, termasuk rumput laut.

“Kami juga membentuk koordinator pembudidaya rumput laut dan pemukat rumput laut, agar meminimalisir konflik di lapangan antara kedua pihak,” kata Haji Amir.

Dijelaskan, permasalahan yang terjadi sangatlah kompleks. Karena berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat dan juga masalah perizinan yang tidak berjalan. Sehingga membuat pembudidaya menjamur hampir di seluruh wilayah perairan di sekitar Kabupaten Nunukan.

“Upaya yang harus dilakukan untuk menertibkaan permasalahan ini, salah satunya dengan mendorong percepatan penataan wilayah pemanfaatan budidaya rumput laut melalui perizinan,” jelasnya.  

“Kita sudah buatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan, kemudian membenahi kekurangan atau kesalahan yang dilakukan kepada para pembudidaya yang masuk dalam jalur transportasim,” imbuh Amir.

Untuk diketahui, Pemprov bersama DPRD Kaltara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 yang di dalamnya juga mengatur tentang pemanfaatan ruang laut. 

“Kami terus mensosialisasikan Perda ini, namun gerakan masyarakat rupanya lebih cepat dari pada penyebarluasan informasi regulasi yang kita punya,” imbuh Amir. (humas/YL)

Masuk Jalur Transportasi, Pembudidaya Rumput Laut Ditertibkan

GERAKAN LITERASI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie bersama Bunda Baca Kaltara Hj Rita Ratina Irianto berfoto bersama panitia Kemah Literasi Tahun 2020, Sabtu (18/1) pagi.

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie ingin menghidupkan gerakan literasi di tiap daerah yang ada di Kaltara. Sebab, gerakan literasi menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Ini disampaikannya saat membuka Kemah Literasi Tahun 2020 dan Pelantikan Bunda Baca Kota Tarakan di Kelurahan Pantai Amal, Sabtu (18/1) pagi lalu.

Di kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan awal perkembangan gerakan literasi di Indonesia. Menurutnya, literasi diperkenalkan di Indonesia, lantaran tengah berada dalam kondisi darurat literasi. 

“Literasi, adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berhitung, berbicara dan memecahkan masalah pada tingkatan keahlian tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Dari itu, sebelum mengembangkan literasi, kita harus mengembangkan kemampuan teknis membaca dan menulis. Literasi bahkan menjadi bagian penting untuk mewujudkan tujuan nasional,” beber Gubernur.

Menyadari pentingnya literasi, maka Provinsi Kaltara pun semakin terlecut untuk mewujudkannya. Hingga akhirnya, Hj Rita Ratina Irianto Lambrie menjadi Bunda Baca Provinsi Kaltara sekaligus menjadi Bunda Baca ke-3 yang ada di seluruh Indonesia. 

“Kenapa Kaltara dapat menjadi Bunda Baca ke-3 di Indonesia? Ini karena Kaltara menyadari peranan literasi dalam mengubah mindset dan karakter seseorang. Dengan perubahan itu, maka seseorang diharapkan tak lagi mudah mengucapkan sesuatu tanpa mengetahui secara mendalam. Ini penting dalam menghadapi era disrupsi saat ini,” jelas Irianto.

Berbekal hal tersebut, capaian kemampuan literasi di Kaltara pun meningkat. Dari catatan yang ada, pada 2017, kemampuan literasi dasar pada anak kelas awal mencapai 60 persen. Namun pada 2019, ditingkatkan hingga 87 persen. Indikatornya, tes literasi dasar meliputi tes mengenal huruf, suku kata dan kata.  

“Meski capaian kemampuan literasi sudah membaik, tetap saja kecakapan literasi tetap perlu dikembangkan. Banyak jenis literasi, dan harus terus dipelajari karena terus berkembang pelaksanaannya. Dari itu, mari kita kembangkan potensi yang ada. Kita ingin menjadi bangsa yang unggul,”  tutur Gubernur.

Sebagai informasi, pada Kemah Literasi Tahun 2020 dan Pelantikan Bunda Baca Kota Tarakan ini, hadir sebagai narasumber Staf Khusus Presiden RI Adamas Belva Syah Devara.(humas/YL)

Gubernur Ingin Hidupkan Gerakan Literasi Daerah

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR – Pengembangan potensi destinasi wisata di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di 2020, menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Upaya lainnya, adalah peningkatan kinerja bidang industri dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang kepariwisataan.

Diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kaltara, Ahmad Haerani, salah satu potensi wisata yang patut dikembangkan adalah Terumbu Karang Malingkit, Kecamatan Tanjung Palas Timur. “Terumbu Karang Malingkit memiliki beragam jenis karang dan biota laut lainnya, sehingga menjadi tempat yang baik untuk menikmati pemandangan bawah laut,” kata Haerani yang ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Selain itu, eksistensi Banteng Liar (Bos Javanicus) yang langka dan hidup di padang rumput Long Tua, Desa Long Alango, Malinau juga tak kalah menarik untuk dijadikan objek wisata andalan Kaltara. “Kedua potensi wisata ini akan dibuatkan studi kelayakannya pada tahun ini. Selanjutnya studi ini disampaikan ke Kementerian Pariwisata untuk kelanjutan pengembangan potensinya,” jelasnya.

Potensi wisata budaya di Kaltara pun patut diperhitungkan. Seperti, event Meja Panjang yang digelar masyarakat Dayak di Desa Pimping, Bulungan dan Desa Setulang, Malinau pada 3 dan 4 Januari lalu. “Adapula potensi wisata budaya lainnya yang layak untuk dikembangkan potensinya pada tahun ini,” ucapnya.

Tak itu saja, Dispar Kaltara bersama Dispar kabupaten/kota melakukan pemeliharaan destinasi wisata yang ada menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nagara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten.(humas)

Dispar Fokus Kembangkan Potensi Destinasi Wisata

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR – Realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) selama 2019, hingga 20 Desember mencapai Rp 6.000.000.226.000, atau 100 persen dengan target rencana investasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 sebesar Rp 6.000.000.000.000. 

Sejalan dengan realisasi investasi, untuk capaian rencana investasi 2019 juga telah melebihi target. Dari taget rencana investasi RPJMD sebesar Rp 9.810.000.000.000, realisasinya sebesar Rp 31.262.085.300.000. Seluruh capaian tersebut, berasal dari dua penanaman modal yakni Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dikatakan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie yang didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltara Risdianto, capaian realisasi investasi Tahun 2019 mengacu pada target RPJMD sebesar Rp 6 Triliun. Sementara, untuk rencana realisasi investasi pada RPJMD ditarget sebesar Rp 9,81 triliun. “Sejak pada triwulan pertama tahun 2019 saja, realisasi rencana investasi sudah mencapai Rp 11 triliun, atau sudah melebihi target,” kata Irianto.

Dijelaskan Gubernur, bahwa target realisasi investasi 2019 diperoleh dari hasil analisa realisasi investasi pada 2018. Di mana, saat itu capaian realisasi investasi mencapai Rp 2,26 triliun, sehingga pada 2019 dinaikkan targetnya menjadi Rp 6 triliun.

Untuk diketahui, pada triwulan I 2019, realisasi investasi di Kaltara mencapai Rp 1,777 T. Triwulan II sebesar Rp 1,758 T, kemudian di triwulan III Rp 1,738 T, dan di triwulan IV (per 20 Desember 2019) realisasi investasi sebesar Rp 732 miliar.

Gubernur mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi asumsi menaikkan target realisasi investasi pada 2019. Pertama, terkait dengan 11 program prioritas pembangunan yang ada di Kaltara. Hal tersebut memberikan multiplier effect yang sangat kuat dalam rangka masuknya investasi. Salah satunya, program prioritas pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI), Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan.

Selain itu, tentu dengan adanya perbaikan terhadap proses pelayanan publik untuk DPMPTSP Kaltara, sebagaimana terus diarahkan oleh gubernur. Dimana, DPMPTSP Kaltara masuk dalam peringkat PRIMA bersama dengan 24 PTSP provinsi dan kabupaten/kota lainnya se-Indonesia. Tentu, dengan begitu akan memberikan rasa percaya kepada investor untuk masuk ke Kaltara.

Selanjutnya, dengan melihat makro ekonomi di Kaltara, baik pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi yang terus terjaga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat serta faktor makro ekonomi lainnya yang berkaitan terhadap rencana investasi.

Sementara itu, kepala DPMPTSP Kaltara, Risdianto menuturkan, membaiknya iklim investasi di Kaltara berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga. Salah satunya, dari tingkat penyerapan tenaga kerja. 

“Dari data yang ada, serapan tenaga kerja periode 2019 untuk PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dari TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 3.485 orang, sementara TKA (Tenaga Kerja Asing) 16 orang. Dari sektor PMA (Penanaman Modal Asing), TKI yang terserap sebanyak 579 orang, dan TKA 194 orang,” beber Risdianto.

Dari gambaran diatas, dijelaskan Risdianto bahwa investasi yang terealisasi, dalam pelaksanaannya tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal. “Ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Kaltara yang menegaskan agar investasi yang ada di Kaltara memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja lokal berkemampuan,” tutupnya.(humas)

Penuhi Target, Realisasi Investasi 2019 Tembus Rp 6 Triliun