Social Items

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltara Hermawan.


TANJUNG SELOR – Sebagai wadah pengetahuan, perpustakaan menjadi salah satu sarana yang menjadi idola pelajar di Kaltara untuk menambah wawasan. Karena itu, Rabu (20/11) Pemprov Kaltara melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltara menggelar Workshop Keperpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 di Ballroom Hotel Pangeran Khar. 

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltara Hermawan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya adalah upaya DPK Kaltara untuk melakukan pembinaan bidang perpustakaan dan kearsipan sekaligus upaya koordinasi dan informasi antara pelaku kegiatan.

“Kegiatan ini dihadiri 70 peserta workshop dari pengelola arsip OPD Provinsi Kaltara, tenaga pengelola arsip dan perpustakaan sekolah tingkat SMA/SMK/MA dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara,”kata Hermawan.

Dijelaskannya, perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. “Ini juga menjadi dasar akreditasi perpustakaan sekolah maupun/ madrasah dengan menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional Pendidikan,”jelasnya.

Dalam mengelola perpustakaan, DPK Kaltara juga melibatkan berbagai pihak terutama pengelola perpustakaan sekolah dan stakeholder terkait agar memperoleh hasil maksimal dalam kegiatan akreditasi. “Karena akreditasi perpustakaan merupakan hal yang penting dilakukan oleh perpustakaan di Kaltara. Guna menilai sejauh mana pengelolaan, ketersediaan buku, kemampuan pengelola dan kegiatan perpustakaan di Kaltara,”pungkasnya.(humas)

Berikan Pembinaan, DPK Kaltara Gelar Workshop

Gubernur kaltara Dr H Irianto Lambrie

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto mendorong para pemuda untuk berwirausaha. Untuk mewujudkannya, pemuda harus memulainya dengan membangun spirit atau semangat kewirausahaan. Ini disampaikan Irianto saat membuka program motivasi “Penumbuhan Minat Kewirausahaan di Kalangan Pemuda” di ruang pertemuan lantai 1 Gedung Gabungan Dinas (GADIS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Kamis (21/11).

Disebutkan Gubernur, program ini bukanlah program baru. Namun, telah berjalan sejak orde baru. Dan, selama berjalan, program ini mampu menghasilkan banyak pengusaha muda dan wirausahawan baru di Indonesia. 

“Menjadi wirausaha, memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Karena, menjadi wirausaha tak hanya memberikan pekerjaan bagi diri sendiri namun juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya,” ungkap Irianto.

Untuk itu, semangat kewirausahaan adalah hal terpenting yang harus dimiliki. Selain itu, dalam berwirausaha juga penting untuk memiliki kemampuan kepemimpinan. “Dengan adanya spirit kewirausahaan, maka mampu dicapai hasil terbaik. Dan, semua ini harus diawali dengan kemampuan untuk "memimpin" dirinya sendiri. Dalam artian, mampu mengelola diri sendiri untuk hidup lebih baik,” ucap Gubernur.

Tak itu saja, seorang wirausaha pemula juga harus memiliki ciri-ciri karakteristik yang baik secara universal. Yakni, menghargai dan menghormati orang lain, suka menolong, mampu bekerjasama dengan siapa saja, dan lainnya. “Hal ini tak terbentuk secara mendadak, namun berproses panjang. 

Ini dimulai dari pendidikan orangtua didalam keluarga. Tak itu saja, seorang wirausaha juga harus memiliki disiplin pribadi dan mampu memilih hal yang baik, serta menjauhi hal yang tidak baik. Selain itu, berkemampuan sosial yang tinggi, mampu bergaul dengan siapa saja dan berinteraksi yang baik,” ulas Irianto.

Gubernur juga membeberkan kunci untuk meraih kesuksesan dalam berwirausaha. “Berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia, kesuksesan itu ditentukan oleh kemampuan berinovasi atau berkreativitas. Pengaruhnya sekitar 40 persen atas kesuksesan seseorang. Yang kedua, ditentukan oleh networking atau jejaring (30 persen). 

Ketiga, kemampuan menguasai, memanfaatkan atau menciptakan teknologi (20 persen). Terakhir, adalah pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berpengaruh 10 persen atas kesuksesan dalam hidup,” tutup Gubernur.(humas)

Gubernur Dorong Pemuda untuk Berwirausaha

PEMANTAUAN : Tim pemantauan orang asing Provinsi Kaltara saat melakukan tugasnya di lapangan, belum lama ini.


TANJUNG SELOR – Hingga November 2019, berdasarkan hasil pemantauan orang asing oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), ada 559 orang asing yang masuk ke provinsi termuda di Indonesia ini. 

Mereka terdiri dari, Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 254 orang, orang asing yang memiliki Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) 295 orang, memiliki Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) 9 orang, dan kunjungan 1 orang. Selain itu, dilaporkan juga bahwa sepanjang Januari hingga November 2019, jumlah orang asing yang keluar-masuk Kaltara sebanyak 187 orang.

Diungkapkan Kepala Badan Kesbangpol Kaltara, Basiran, pengawasan orang asing ini melibatkan beberapa instansi. Seperti, TKA yang diawasi oleh satuan tugas (Satgas) TKA yang dibawahi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). “Pemantauan orang asing didasarkan pada Permendagri No. 49/2010, tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, dan Permendagri No. 50/2010 untuk pengawasan TKA,” jelas Basiran yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin (20/11).

Dari kedua Permendagri itu, turunannya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara No. 11/2016, tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing. Juga ada surat keputusan (SK) Gubernur Kaltara mengenai pembentukan tim khusus pemantauan orang asing di Kaltara. “Sesuai peraturan yang ada, kriteria orang asing yang dipantau, diantaranya diplomat atau tamu VIP asing, tenaga ahli asing, wartawan atau shooting film asing, peneliti asing, artis asing, rohaniawan asing, dan organisasi masyarakat asing,” urainya.

Dari data yang ada, orang asing yang banyak masuk ke Kaltara adalah rohaniawan orang asing. “Rohaniawan asing ini tiap 3 bulan melakukan siar agama ke sejumlah provinsi termasuk Kaltara. Dalam pemantauannya, kami berkoordinasi dengan Kemenag dan MUI,” tutupnya.(humas)

Hingga November 2019, 559 Orang Asing Masuk Kaltara

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltara Muhammad Ishak.

TANJUNG SELOR – 23 Desember mendatang, pelatihan dasar (Latsar) bagi para calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2018 di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan ditutup. Ini disampaikan kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltara, Muhammad Ishak yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin (20/11).

Pada latsar tersebut, ada 1.238 peserta yang mengikutinya. Mereka dibagi dalam 34 angkatan yang terdiri dari 12 angkatan CPNS Pemprov Kaltara, dan 22 angkatan dari lingkup pemerintah kabupaten di Kaltara. “Angkatan terakhir, saat ini sedang melaksanakan Latsar,” jelas Ishak.

Untuk dapat dinyatakan lulus pada Latsar tersebut, peserta harus memenuhi passing grade dari beberapa komponen penilian. Diantaranya, sikap perilaku dengan passing 10 persen, evaluasi akademik 20 persen, rancangan aktualisasi 20 persen, aktualisasi 30 persen, dan kompetensi teknis bidang 20 persen. “Dalam penilaian tersebut, ada perangkingan bagi peserta Latsar. Dimana, di setiap angkatan ada perangkingan bagi 5 orang dengan nilai terbaik. Mereka akan diberikan sertifikat atas pencapaian tersebut,” katanya.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dari tiap peserta Latsar juga dinilai. Disini, kata Ishak ada 3 kriteria penilaian kualitas. Yakni, kualitas pelaksanaan kegiatan, aktualisasi dan teknik komunikasi. “Penilaian kualitas itu, diantaranya peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing,” urainya.

Selain itu, peserta juga mampu mendasari kegiatan bermanfaat bagi stakeholder dan mampu berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Serta, memperkuat nilai organisasi dan mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu merespon pertanyaan. 

“Yang terpenting diingat, Latsar merupakan salah satu syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi PNS. Selebihnya, Latsar berfungsi untuk menciptakan pelayan masyarakat yang memiliki integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang,” tutupnya.(humas)

23 Desember Latsar CPNS 2018 Ditutup

IKPA 2019 : Kepala Dinkes Kaltara, Usman saat menerima sertifikat penghargaan Penilaian IKPA 2019 dari Irjen Kemenkes drg Murti Utama, baru-baru ini.


TANJUNG SELOR – Masih dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55. Setelah sebelumnya meraih juara 3 nasional dalam ajang penganugerahaan penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2019, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) kembali meraih juara dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2019 gelaran Kementerian Sosial (Kemsos) RI. 

Dari 34 Dinkes tingkat provinsi se-Indonesia, Dinkes Kaltara berhasil meraih peringkat I, II, dan III Penilaian IKPA 2019, kategori dekonsentrasi. Ini disampaikan kepala Dinkes Provinsi Kaltara, Usman usai menerima penghargaan IKPA 2019 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (18/11).

Dikatakan Usman, ketiga peringkat tersebut, diraih oleh Dinkes Kaltara terhadap tiga Satuan Kerja (Satker)-nya. Yaitu Satker 05, program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan nilai 99,81. Kemudian peringkat II diraih oleh Satker 12, program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia (PPPSDM) kesehatan dengan nilai 99,71. Disusul Satker 07, program kefarmasian dan alat kesehatan dengan nilai 99,44. “Alhamdulillah, dari 34 Dinkes provinsi se-Indonesia, Dinkes Kaltara mendapatkan ketiganya. Baik peringkat I, II maupun peringkat III,” kata Usman.

Secata total, tambah Usman, ada 12 indikator yang menjadi penilaian pada IKPA 2019. Salah satunya berdasarkan penyerapan anggaran, ketepatan pelaporan dan tata kelola keuangan. “Dari 12 indikator penilaian IKPA 2019, hampir seluruh indikator penilaian, IKPA Dinkes Kaltara memiliki nilai 100,” ungkap Usman. Sebagai informasi, penghargaan IKPA 2019 disampaikan oleh drg Murti Utama, Inspektur Jenderal Kemenkes RI.(humas)


Dinkes Kaltara Borong Penghargaan IKPA 2019

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie

TANJUNG SELOR – Pada pelaksanaan beasiswa stimulan Kaltara Cerdas 2019, untuk jenjang pendidikan tinggi, salah satu kategori yang paling banyak dinanti adalah beasiswa stimulai mahasiswa lokal provinsi. Dikatakan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie pada kategori ini diperuntukan bagi mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang melaksanakan studi pendidikan tinggi baik diploma, sarjana, magister di dalam wilayah Kaltara.

Menurut Irianto, beasiswa ini tidak diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengambil jurusan atau program bidang kesehatan. 

“Persyaratannya, di antaranya memiliki Indeks Prestasi Komulatif (IPK) Minimal 2,75 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, atau minimal 2,30 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang diperuntukan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan fotokopi bukti penerima bantuan. “Khusus SKTM, wajib melampirkan SKTM asli tahun 2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat setempat,” jelas Gubernur, dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang sudah ditandatanganinya. Disebutkan pula kekhususan bagi mahasiswa Universitas Terbuka (UT). Untuk mahasiswa UT, minimal IPK-nya 2,20.

Pada kategori ini, kuota penerimanya dibagi menjadi 2. Yakni, beasiswa prestasi dan kurang mampu. Untuk beasiswa prestasi, kuota penerima pada jenjang diploma sebanyak 115 orang, jenjang sarjana 1.060 orang, dan jenjang magister 9 orang. Lalu untuk beasiswa kurang mampu, pada jenjang diploma kuota penerimanya ditetapkan 40 orang, sarjana 650 orang, dan magister 7 orang. 

“Untuk diketahui, beasiswa ini diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin yang dibuktikan dengan fotokopi atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,” urai Gubernur.

Besaran beasiswa yang diterima, baik untuk beasiswa prestasi maupun kurang mampu berbeda sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh. Di mana, untuk jenjang diploma sebesar Rp 2 juta, jenjang sarjana Rp 2,1 juta, dan jenjang magister Rp 4 juta.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga menyediakan beasiswa stimulan mahasiswa lokal provinsi yang akan menyelesaikan tugas akhir. “Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kaltara yang mengenyam pendidikan tinggi di dalam wilayah Kaltara yang sedang dalam proses penyelesaian laporan akhir, skripsi dan thesis,” beber Irianto.

Adapun ketentuan penerimanya, adalah telah melakukan seminar proposal penelitian, mengajukan proposal penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dan mengisi format yang telah disediakan. “Tugas akhirnya mengambil topik penelitian yang menunjang program visi misi Provinsi Kaltara,” ungkapnya.

Mahasiswa yang mengajukan beasiswa di kategori ini, wajib memiliki IPK untuk mahasiswa UT minimal 2,20 dan bagi mahasiswa diluar UT sekurang-kurangnya memiliki IPK 2,50. Adapun kuota per jenjangnya, untuk diploma 20 orang, sarjana 150 orang, dan magister 3 orang. “Bagi jenjang diploma, besaran beasiswa yang dapat diterima Rp 2 juta, sarjana Rp 2,1 juta dan magister Rp 4 juta,” papar Irianto.

Guna diketahui, dalam proses pendaftaran calon penerima Kaltara Cerdas tahun ini akan dilakukan oleh Pemprov Kaltara melalui Tim Koordinasi dan Pengawasan Beasiswa Kaltara Cerdas bersama Dewan Pendidikan.(humas)

Kuota Mahasiswa Lokal Jenjang Sarjana 1.060 Orang

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi H Armin Mustapa.

TANJUNG SELOR – Proyek investasi di Kalimantan Utara (Kaltara) mampu menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya tenaga kerja lokal di Kaltara. Berdasarkan catatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republiik Indonesia (BKPM RI) serapan tenaga kerja dari penanaman modal dalam negeri cukup fantastis. Peningkatannya terus berjalan signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Tahun 2017 saja tercatat 2.890 orang tenaga kerja lokal yang terserap. Sedangkan pada tahun 2018 tenaga kerja yang terserap sebanyak 4.171 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 3.217 orang. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, H Armin Mustapa mengungkapkan, peningkatan itu cukup baik bagi perusahaan yang melibatkan tenaga kerja lokal, untuk mengembangkan industrinya. 

Pada prakteknya, kata Armin, pemberdayaan tenaga kerja lokal memang harus dilakukan, menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. “Ini terus kita berdayakan, agar sumberdaya yang kita miliki dapat bersaing secara sehat,”katanya.

Disnakertrans Kaltara pun, melakukan pembinaan terhadap angkatan kerja yang ada di Kaltara. Misalnya, pelatihan kompetensi, untuk menunjang kembali potensi yang dimiliki oleh calon tenaga kerja asal Kaltara. 

“Kita terus melakukannya, sebagai wujud komitmen kita terhadap ketenagakerjaan di Kaltara,”jelas Armin. 

Untuk diketahui, tenaga kerja yang terserap dari Penanaman Modal Asing (PMA), yakni 1.694 orang di tahun 2017; 2.330 orang di tahun 2018; dan 327 orang di tahun 2019. Sebagai informasi, terdapat 229 proyek investasi sektor PMDN yang berjalan di Kaltara dalam tiga tahun terakhir. Yakni 28 proyek di tahun 2017, 121 proyek di tahun 2018 dan 70 proyek di tahun 2019.

Kemudian untuk total proyek investasi dari sektor PMA, diketahui jauh lebih banyak. Yakni mencapai 231 proyek. Terbagi di tahun 2017 sebanyak 100 proyek, tahun 2018 sebanyak 90 proyek dan tahun 2019 sebanyak 41 proyek.

Apabila diakumulasikan, proyek investasi yang ada mencapai 460 proyek. Jumlahnya meningkat drastis di tahun 2018 dari 138 proyek menjadi 211 proyek. Namun memasuki tahun 2019, jumlahnya merosot menjadi 111 proyek.

Di lain sisi, proyek investasi turut menyerap tenaga kerja dari luar negeri atau lebih dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, TKA yang bekerja pada proyek investasi di Kaltara berjumlah 184 orang. Jumlah ini hanya memiliki porsi 1,2 persen dari total akumulasi TKI dan TKA. (humas)

Pemprov Komit Tingkatkan Skill Tenaga Kerja Lokal

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie.


TANJUNG SELOR – Akses jalan menuju pelabuhan Ferry Ancam di Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan sekarang sudah mulus, dan semakin lebar. Meski belum tuntas 100 persen, atau masih berupa agregat, konsisi jalan ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. 

Dengan terbukanya akses jalan tersebut, maka mobilisasi dan transportasi masyarakat maupun barang dari Tarakan ke Bulungan dan sebaliknya kini semakin lancar.

Sebelumnya, jalan sepanjang kurang lebih 5 kilometer itu hanya memiliki lebar badan jalan 8 meter. Ditambah dengan kondisinya yang ekstrem, lantaran cukup banyaknya lubang dan berlumpur. Kali ini, setelah 5 tahun dikerjakan oleh Pemprov Kaltara, berubah 180 derajat. Jalan itu, kini memiliki lebar 25 meter. 

Jalan yang sekarang sudah agrerat itu, bahkan rencananya akan dijadikan dua jalur kendaraan yang berlawanan arah. Dengan konstruksi berupa cor rigit.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, peningkatan akses jalan menuju Pelabuhan Ferry ini cukup penting. Jalan tersebut merupakan akses yang cukup vital untuk mobilisasi dan transportasi masyarakat maupun barang. 

//GRAFIS\\

Ruas jalan sepanjang kurang lebih 5 kilometer (KM) tersebut dibangun secara bertahap. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2015. Untuk tahap pertama,  tahun 2015, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan Rp 14,5 miliar untuk perbaikan dan peningkatan jalan sepanjang 1,35 kilometer. Kemudian pada 2016, kembali dianggarkan Rp 6,6 miliar, tahun 2017 dianggarkan Rp 3,5 miliar, dan di tahun 2018 kembali dianggarkan Rp 1,4 miliar. 

“Sejak tahun 2015, baik melalui APBD Provinsi, maupun APBN DAK Reguler selalu kita anggarkan untuk peningkatan, maupun perbaikan terhadap akses jalan menuju pelabuhan tersebut,” kata Gubernur.

Pada 2019 ini misalnya, melalui Dana Alokasi Khusus Reguler (DAK-Reguler), dianggarkan Rp 10,4 miliar untuk lanjutan peningkatan jalan. Pembangunan berupa agregat di sepanjang 2 kilometer dari panjang ruas 5 kilometer, dari titik jalan Trans Kalimantan hingga Pelabuhan Ferry Ancam. 

“Saat ini, peningkatan jalan menggunakan DAK Reguler sepanjang 2 kilometer tersebut telah selesai dikerjakan,” ujar Gubernur, badasar laporan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Yusran.

Irianto menambahkan, jika sebelumnya akses jalan Tans Kalimantan menuju ke Pelabuhan Ferry memiliki luas jalan yang lebarnya hanya 8 meter, sekarang memiliki labar seluar 25 meter. 

Selain itu, hampir seluruh jalan sudah diagregat. “Itu artinya, jika seluruh tahapan pekerjaan telah selesai dikerjakan, maka akan dilakukan pekerjaan selanjutnya yakni rigid cor. Tentu semua dilakukan secara bertahap,” tutupnya.  (humas)

Diperlebar, Jalan Menuju Pelabuhan Ferry Sudah Mulus

PENGAWASAN : LPG merupakan salah satu jenis bahan bakar yang ditingkatkan pengawasannya oleh Pemprov Kaltara.


TANJUNG SELOR – Sebagai upaya untuk memastikan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga gas elpiji (LPG), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) secara intens melakukan pengawasan. Termasuk di antaranya terhadap distribusi BBM pada lembaga penyalur (SPBU dan APMS) yang tersebar di wilayah kabupaten/kota di Kaltara. 

Tidak hanya BBM, pengawasan juga dilakukan pada penjualan tabung LPG (Lliquified Petroleum Gas) 3 kilogram (Kg). Demikian disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Kaltara H Rohadi.

Sesuai hasil monitoring dan pengawasan di lapangan, kata Rohadi, salah persoalan yang kerap ditemui adalah adanya pembelian BBM secara berulang-ulang di lembaga penyalur SPBU. Untuk itu, tim Pengawas dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 kg Provinsi Kaltara, akan melakukan pembatasan pembelian di lembaga penyalur BBM. 

“Baik untuk JBT Solar dan JBKP Premium akan kita batasi pembeliannya. Misal saja, untuk kendaraan roda dua (R2), kita batasi maksimal pembelian 30 ribu. Intinya isi tangki tidak terisi penuh,” kata Rohadi saat dikonfirmasi usai melakukan Rapat Monitoring dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 kg di Tarakan, Jumat (14/11).

Pembatasan pembelian BBM ini, dilakukan atas pertimbangan hasil monitoring dan pengawasan yang dilakukan di Tarakan, dan di daerah lain seperti di Bulungan. Tujuannya mengurangi jumlah antrian dan kelangkahan BBM pada lembaga penyalur SPBU. 

“Untuk jangka pendek makanismenya seperti itu (pembatasan pembelian, Red). Sementara menunggu kesiapan dari Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak atau SIMDALI-BBM,” ungkapnya.

SIMDALI-BBM sendiri, bertujuan untuk mengendalikan pendistribusian bahan bakan pada lembaga penyalur BBM di SPBU dan APMS. Saat ini, SIMDALI-BBM masih dalam proses evaluasi guna pemantapannya. “Kita sudah lakukan simulasi SIMDALI-BBM di salah satu SPBU beberapa waktu lalu, dari hasil itulah saat ini sedang lakukan evaluasi. Salah satunya terkait perangkat yang nantinya akan ditempatkan di masing-masing SPBU,” urai Rohadi.

Sementara pada hasil monitoring dan pengawasan terhadap LPG tabung 3 kg ditarakan, ditemukan persoalan masih adanya penjualan LPG di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) pada tingkat agen dan pangkalan. “Pemprov dan pemerintah daerah sepakat akan melakukan penindakan bagi agen dan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas HET,” tutupnya. (humas)

Pemprov Tingkatkan Pengawasan Distribusi BBM dan LPG

SELEKSI : Proses verifikasi berkas manual pada seleksi penerimaan CPNS tahun lalu di lingkungan Pemprov Kaltara.


TANJUNG SELOR – Hingga 3 hari sejak mulai dibuka pendaftaran peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 pada 14 November lalu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah menerima ratusan pelamar yang mendaftar lewat online.

Sekretaris BKD Kaltara Waluyo menyebutkan, sesuai data yang masuk sampai hari ke-3 sejak pendaftaran dibuka, jumlah pelamar yang sudah mendaftar secara online lewat portal SCNN (System seleksi CPNS Nasional) di https://sscn.bkn.go.id, sebanyak 467 orang. Dari jumlah ini, yang telah mencetak nomor sebanyak 173 pelamar. Sementara pelamar yang sudah mengantarkan berkasnya sebanyak 4 orang. 

“Buat para pelamar sebelum mendaftar, lebih baik membaca dulu baik-baik persyaratan dalam pengumuman. Kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan ke panitia seleksi di daerah. Kami siap untuk menjelaskan,” kata Waluyo.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada tahun ini mendapat jatah formasi kesehatan dan teknis yang berjumlah 300 formasi. Dengan pengalaman beberapa kali perekrutan CPNS, pada tahun ini BKD Provinsi Kaltara telah siap untuk melayani para pelamar CPNS Tahun 2019. 

Uutuk kesiapan teknis, Waluyo menambahkan, BKD Provinsi Kaltara telah membuat meja pelayanan registrasi (Helpdesk) sebelum pelamar masuk ke meja verifikasi. Melalui helpdesk ini, bertujuan untuk menyaring pelamar yang sifatnya melengkapi berkas seperti bertanya atau belum jelas, mau dibantu mendaftar atau pertanyaan yang sifatnya teknis.

Kepala Subbidang Pengadaan dan Pensiun Pegawai BKD Kaltara Arya Mulawarman menambahkan, dengan tersedianya meja registrasi (helpdesk) berkas pelamar dapat tersusun dengan lengkap dan rapi, sebelum masuk ke ruangan verifikasi. 

“Saat registrasi akan mendapatkan nomor urut, jadi secara tidak langsung sebagai proses pendataan. Dengan pendataan tersebut ketika ada berkas pelamar yang kurang dapat kami hubungi sehingga dapat memudahkan. Oleh sebab itu penting pelamar untuk registrasi di meja registrasi (helpdesk),” jelas Arya.

Ditambahkan, kepada para pelamar dalam mendaftar online, untuk tenaga kesehatan wajib mengupload Ijazah dan STR di system. Karena aturan menyebutkan seperti itu, dan untuk tenaga teknis cukup mengupload Ijazah. “Setelah berhasil mengisi resumenya, lalu pelamar mencetak kartu. Pelamar juga Wajib untuk menyerahkan berkas ke BKD Provinsi Kaltara untuk registrasi dan verifikasi,” terangnya.

“Proses verifikasi nanti ada 2 tahap yaitu secara online dan manual, lalu pengumuman seleksi administrasi akan keluar dan bagi yang lulus administrasi mencetak Kartu untuk mengikuti ujian CAT,” tambah Arya.

Untuk diketahui, sesuai jadwal, penyerahan berkas seleksi penerimaan CPNS Provinsi Kaltara Tahun 2019 dilaksanakan pada Tanggal 14 sampai dengan 28 November 2019. BKD Provinsi Kaltara membuka jam pelayanan pemberkasan CPNS pada Hari Senin – Kamis, pukul 08.00 – 16.00 Wita dan Sabtu – Minggu, pukul 08.00 – 12.00 Wita di Kantor BKD Provinsi Kaltara Gedung Gabungan Dinas Lt. 2 Tanjung Selor.

“Pada akun SSCN yang terbaru, ada menu Helpdesknya juga, terkait pertanyaan yang terjadi saat proses pendaftaran dan memang BKN saat ini mengarahkan pelamar untuk menggunakan menu Helpdesk tersebut (https://helpdesk.bkn.go.id/),” tutup Arya.

Bantu Pelamar Seleksi CPNS, BKD Buka Layanan Informasi