Social Items


PADA rapat evaluasi pelaksanaan rencana aksi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor di Century Park Hotel, Jakarta, Rabu (19/6) pagi, salah satu bahasan terpenting adalah soal lahan. Inpres No. 9/2018 sendiri, mulai berlaku sejak 31 Oktober 2018, atau sudah 8 bulan berjalan hingga saat ini.

Terkait hal ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengakui telah menyampaikan komplain kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Lahan yang sudah dibebaskan untuk KBM selama ini, diharapkan dapat segera disertifikasi oleh BPN. Mengingat, hak atas tanah tersebut berstatus hak pakai, maka penerbitan sertifikat atas tanah yang sudah dibebaskan, cukup BPN Kabupaten Bulungan," ucap Irianto.

Usulan Pemprov Kaltara tersebut, menyikapi laporan BPN pada rapat tersebut sekaitan dengan adanya tumpang tindih lahan dan double sertifikat pada lahan yang telah dibebaskan. "Selain itu, untuk tindaklanjut lainnya dari Kementerian ATR/BPN, mereka menunggu revisi RTRW dan RDTR Kabupaten Bulungan," jelas Gubernur.

Masih soal lahan, Kementerian Lingkungan HIdup dan Kehutanan (KLHK)  berharap dipercepatnya proses penyusunan KLHS Provinsi Kaltara. Untuk hal ini, dijelaskan Gubernur, Pemprov Kaltara masih menunggu penyelesaian penyusunan KLHS Kabupaten Bulungan. "KLHK juga menyarankan agar Pemprov Kaltara mempercepat alih status lahan APL menjadi milik Pemprov Kaltara guna kepentingan percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor," ungkap Irianto.

APL ini rata-rata merupakan desa tertinggal dan kawasan transmigrasi. Lahan tersebut juga kosong dan terlantar, namun banyak ditemukan telah disertifikasi oleh masyarakat. "Lahan APL yang diusulkan untuk dialih statusnya seluas 250 hektare," urai Gubernur.

Untuk pengalihan status tersebut, prosesnya dapat melalui hibah aset dari kementerian terkait kepada Pemprov Kaltara. Namun, sebelumnya harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya, pengecekan fisik di lapangan dan lainnya. "Untuk lahan APL atau HPL ini, pada pertemuan tadi disepakati untuk dibahas dalam rapat khusus. Mengingat, lahan APLL/HPL transmigrasi ini penting dan rumit untuk diinventarisir," beber Irianto.

Kementerian Pertanian juga membahas masalah lahan. Diungkapkan Gubernur, Kementerian Pertanian fokus pada eksistensi lahan PL2B yang berada di dalam rencana KBM Tanjung Selor. "Informasinya, lahan PL2B di KBM Tanjung Selor itu sekitar 20 hektare. Dan, Pemkab Bulungan juga sudah menyiapkan lahan penggantinya, bahkan sudah ada kesepakatannya. Namun, dari temuan di lapangan, lahan tersebut juga sudah disertifikasi masyarakat. Ditambah lagi, kondisinya sudah bukan lahan pertanian namun perumahan," papar Irianto.

Tak terlepas dari itu, diketahui bahwa kementerian yang terlibat dalam upaya percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor sudah mulai menunjukkan progress yang baik. Selain Kementerian ATR/BPN, KLHK juga Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun menyampaikan usulan untuk percepatan KBM Tanjung Selor. "Bappenas mengusulkan agar KBM Tanjung Selor dimasukkan kedalam major project RPJMN 2020-2024. Bappenas juga menyatakan dukungan program dan proyek pada setiap kementerian dan lembaga yang terlibat dalam percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor," urai Irianto.
Untuk anggaran sendiri, Kementerian Keuangan juga menyatakan dukungannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang ada. "Kementerian Keuangan siap mengalokasikan anggaran program kegiatan dan proyek di KBM Tanjung Selor," jelasnya.

Diinformasikan pula, pada 24 Juni mendatang rencananya akan dilakukan rapat lanjutan evaluasi rencana aksi Inpres No. 9/2018 di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Selain itu, juga akan dilakukan peninjauan lokasi KBM, lahan APL dan lainnya. (humas)

Usul ke BPN untuk Segera Sertifikasi Lahan yang Sudah Dibebaskan


RAPAT evalusasi rencana aksi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang percepatan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Ekonomi, Rabu (19/6) kemarin juga disampaikan paparan dari perwakilan Kementerian dan Lembaga yang diinstruksikan dalam Inpres tersebut.

Dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) salah satunya. Melalui perwakilannya, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa rencana pembangunan KBM Tanjung Selor akan diusulkan masuk dalam major projek atau proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Terkait usulan ini, Kemenko Ekonomi, menyampaikan ada kemungkinan diskresi untuk terkait anggaran pada APBN-P 2019 ini. Hal tersebut akan disampaikan juga melalui Kementerian Keuangan.

Seperti diketahui, sesuai tupoksi, pada Inpres 9/2018, presiden menginstruksikan agar menyiapkan alokasi anggaran. Sementara itu, dari Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menunggu penyelesaian revisi RTRW dan RDTR Kabupaten Bulungan.

Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Ekonomi, Dodi Slamet Riyadi yang memipin pertemuan itu menyampaikan, hasil rapat akan disampaikan kepada Menko Ekonomi, untuk selanjutnya dilaporkan langsung ke Presiden. Hal ini, sesuai dengan tupoksi Kemenko Ekonomi dalam Inpres 9/2018, yang harus melaporkan secara berkala terkait progress pembangunan KBM Tanjung Selor langsung kepada Presiden.

Masih dalam kaitannya tindak lanjut Rencana Aksi Inpres 9/2018, setelah pertemuan ini, dijadwalkan pada 24 Juni 2019 nanti, perwakilan 12 Kementerian dan Lembaga yang terkait akan melakukan kunjungan langsung ke Kaltara. Yaitu ke lokasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Setelah itu, dilanjutkan dengan pertemuan kembali, membahas hasil kunjungan langsung ke lapangan, imbuhnya. (humas)

Perwakilan 12 Kementerian akan ke Kaltara Pekan Depan


KIPI: Rapat Percepatan Pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi di kantor Dinas PUPR-Perkim, Rabu (19/6).


TANJUNG SELOR  Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawsasan Perumahan (DPUPR-Perkim) Kaltara Panji Agung, mengatakan saat ini sudah mulai dilakukan pembebasan lahan oleh dua perusahaan yang telah memiliki izin pengelolaan kawasan industri di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Yakni, PT Adidaya Supra Kencana dan PT Kayan Patria Propertindo.

Demikian disampaikan Panji saat memimpin rapat terkait progress rencana pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi di Kantornya, Rabu (19/06). Rapat yang diikuti oleh perwakilan dari Pemkab Bulungan, Pemprov Kaltara, seta perwakilan perusahaan ini, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan untuk Rencana Aksi pembangunan KIPI.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemkab Bulungan, telah menyepakati delineasi peruntukan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi seluas 10.100 hektare.

Sesuai kesepakatan delineasi, kawasan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi seluas 10.100 hektare berada di Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupadi dan Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.

Keberadaan delineasi, kata Panji, akan sangat memudahkan pemerintah dan pihak swasta melakukan pembebasan lahan. Pasalnya, sebelum adanya delineasi, belum bisa diketahui lokasi mana yang masuk dalam kawasan KIPI.

Dikatakan, dua perusahaan yang berminat menjadi pengelola KIPI, yakni PT Adidaya Supra Kencana telah mendapatkan izin kawasan industri seluas 314 hektare. Sementara, untuk perusahaan PT Kayan Patria Propertindo (KPP) mendapatkan izin kawasan industri seluas 380 hektare. Baru KPP yang melakukan pembebasan lahan seluas 21 hektare. Sedangkan PT Adidaya Supra Kencana baru melakukan pendekatan invetarisir untuk menentukan kesepakatan nominal untuk harga pembebasan lahan,” ungkapnya.

Pemprov Kaltara, lanjut Panji, terus mendorong kepada dua perusahaan tersebut segera untuk melakukan pembebasan lahan. Kita targetkan tahun ini, masing-masing perusahaan tersebut melakukan pembebasan lahan itu minimal 50 hektare. Agar selanjutnya perusahaan tersebut bisa mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), tegasnya.

Sebagai informasi, sejak direncanakan beberapa tahun lalu, dan masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 119, hingga saat ini belum ada perkembangan segnifikas terhadap progress pembangunan KIPI. Bahkan sampai keluarnya kembali Perpres No. 56/2018, sebagai perubahan kedua tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Untuk itu rapat ini kita gelar, jika tidak KIPI bisa saja dicabut dari Perpres. Langkah-langkah konkrit itu perlu, tandas Panji.(humas)

Investor Mulai Bebaskan Lahan untuk KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi


TANJUNG SELOR – Pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) direncanakan pada pekan kedua Juli 2019. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltara Ahmad Saprianoor, Senin (17/6).

Pencairan ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara No. 841.4/558/BPKAD/SETDA, tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2019. Selain itu, juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2019, tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 19/2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ke-13 kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, serta PP No. 36/2019. “Pencairan ini juga merupakan tindaklanjut dari Pergub (Peraturan Gubernur) Kaltara No. 19/2019 tentang Teknis Pemberian THR, Gaji dan Tunjangan Ke-13 bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD,” kata Saprianoor.

Besaran gaji ke-13 ini, senilai penghasilan bulan Juni 2019. Adapun penghasilan yang menjadi komponen penghitungan besaran gaji ke-13 bagi PNS Daerah yakni, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan PNS Daerah atau tunjangan kinerja. Sementara bagi gubernur dan wakil gubernur juga anggota DPRD, komponennya meliputi, gaji pokok atau uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Pencairan gaji ke-13 ini, utuh tanpa potongan, ucap Saprianoor.

Pembebanan anggaran pencairan gaji ke-13 pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2019.

Nilainya, sekitar Rp 30 miliar. “Sangat diharapkan, setelah gaji ke-13 dibayarkan, maka dapat digunakan untuk menjaga tingkat kesejahteraan penerimanya. Selain itu, karena pencairan berdekatan dengan momen PPDB 2019/2020, sedianya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban orangtua murid dalam pembiayaan putra-putrinya dalam memasuki tahun pembelajaran baru. Atau, utamanya bagi yang baru masuk SD, SMP, atau SMA,” pungkas Saprianoor.(humas)

Gaji Ke-13 Bakal Dicairkan Minggu Ke-2 Juli


Tarakan - Pengurus Komisariat Datu Adil , Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  Menyerahkan Bantuan Sembako dan Santunan kepada Korban Kebakaran yang terjadi di Jalan Perusahaan TPI Rt 15  juata laut, Kota Tarakan (19/6).

Ketua komisariat Datu adil  Mengatakan Sebelumnya Kami melakukan Penggalangan Dana didaerah simpang ladang pada hari selasa tepatnya sehari setelah terjadinya kebakaran yang menimpah saudara/i Kami di daerah Juata laut" Ungkap Jeje. 

Lanjutnya "Untuk penyaluran bantuan memang kami rencanakan berupa barang dan bantuan dana untuk keluarga korban yg meninggal akibat musibah kebakaran tersebut,dan itu sesuai dari hasil survey sahabat sahabat dilapangan. Dan kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah ini, semoga hal ini bisa lebih di cegah mengingat bahwa masyarakat pesisir yang dominan memiliki rumah kayu yg sangat rentan dengan api,mungkin kedepannya pihak pemerintah bisa lebih memikirkan pencegahan bencana khususnya kebakaran di wilayah pesisir atau pemukiman kayu seperti penyediaan air tanggap bencana beberapa profil disetiap RT misalnya",ungkap Jeje selaku Ketua Komisariat.

Adapun bantuan yang disalurkan langsung kepada salah satu koordinator posko bantuan utama untuk korban kebakaran Juata laut tersebut,yang berupa alat mandi,sembako sekitar 60 paket dan bantuan dana untuk salah satu keluarga korban yang meninggal akibat musibah kebakaran tersebut. (MD) 

Komisariat Datu Adil PMII Menyerahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran

Humas Pemprov Kaltara
RESPONS KALTARA : Karo Perekonomian Setprov Kaltara Rohadi saat menjadi narasumber ResKal edisi ke-43, Selasa (18/6).


TANJUNG SELOR  Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membentuk 2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yakni, PT Benuanta Kaltara Jaya dan PT Migas Kaltara Jaya. Untuk menjalankan kedua BUMD itu, Pemprov Kaltara melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) menggelar seleksi calon direksi BUMD. Dan, kini memasuki seleksi ulang. “Tahun lalu gagal mendapatkan direksi, jadi kita lakukan seleksi ulang. Hingga saat ini, baru satu orang yang menyatakan minat untuk mengikuti seleksi, ujar Rohadi, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara saat menjadi narasumber Respon Kaltara (ResKal) edisi ke-43 di Kedai 99, Selasa (18/6).

Rohadi mengatakan, dasar hukum pembentukan BUMD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan PP No. 54/2017, dan sesuai dengan instruksi Gubernur Kaltara untuk melakukan seleksi calon direksi dan komisaris, kata Rohadi.

Seleksi ulang calon komisaris dan direksi kedua BUMD itu, mengacu pada pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018. Seleksi ulang, lanjut Rohadi, dilaksanakan mulai 11 hingga 25 Juni 2019.

“Setiap perkembangan informasi seleksi mulai dari persyaratan umum calon direksi, dokumen persyaratan, ketentuan pendaftaran, tahapan seleksi, jadwal seleksi hingga dokumen kelengkapan calon direksi (Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup) akan disampaikan melalui website resmi Pemprov Kaltara (https://www.kaltaraprov.go.id/pengumuman),” beber Rohadi.

Rohadi berharap, bakal calon direksi yang mendaftar adalah orang-orang yang bagus dan memiliki kemampuan memajukan BUMD dalam rangka menggenjot pendapatan daerah.
Sebagai informasi, PT Migas Kaltara Jaya akan menangani Participating Interest (PI) persen di bidang minyak dan gas bumi (Migas), sedangkan PT Benuanta Kaltara Jaya untuk melakukan usaha-usaha di luar sektor migas.(humas)

ResKal Edisi ke-43 Bahas Seleksi Ulang Direksi BUMD


KEMBANGKAN SDM KALTARA : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie didampingi Sekprov Kaltara, H Suriansyah berfoto bersama jajaran civitas Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Kaltara di Kantor Gubernur, Selasa (18/6)


TANJUNG SELOR  Usulan untuk menjadikan Politeknik Nunukan menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara mandiri akhirnya disetujui oleh Pemerintah, melalui Kementerian Riset dan Teknologi  Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti). Dijadwalkan, dalam waktu dekat PTN kedua di Kaltara itu, bakal diresmikan langsung oleh Menteri Ristek-Dikti, Mohammad Nasir.

Demikian informasi yang disampaikan Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof Adri Paton saat melakukan audensi dengan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Selasa (18/6). Selain Rektor UBT, turut hadir dalam audensi yang dilangsungkan di ruang rapat Kantor Gubernur itu, Rektor Universitas Kaltara (Unikaltar) Tanjung Selor, Prof Abdul Jabarsyah. Mereka juga turut menyertakan para pembantu rektor, dekan dan beberapa dosen.

Beberapa hal tadi disampaikan dalam pertemuan itu. Pertama, Adri Patton melaporkan kepada Gubernur mengenai rencana kunjungan kerja Menteri Ristek-Dikti Mohammad Nasir ke Kaltara dalam waktu dekat nanti. Kedatangan Menristek akan meresmikan Politeknik Negeri Nunukan, juga meresmikan fasilitas Science Techno Park (STP) di UBT.

Kedua, disampaikan progress kegiatan pembangunan yang dilakukan di UBT. Di antaranya, ada pembangunan laboratorium dan beberapa fasilitas lainnya. Adri Paton menyebutkan, beberapa kegiatan sudah jalan. Ada yang mulai pemancangan, ada yang sudah tahap pembangunan.

Gubernur mengatakan, disetujuinya Polteknik Nunukan menjadi negeri merupakan kabar yang menggembirakan. Sekaligus sebagai jawaban upaya dalam mengusulkan status Politeknik Nunukan menjadi Politeknik Negeri yang berdiri sendiri.

“Usulan ini, kita sampaikan langsung ke Kementerian Riset-Dikti beberapa bulan lalu. Karena Pak Menteri berhalangan, ketika itu diterima oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenristekdikti Bapak Prof Dr Ainun Naim, kata Gubernur. Ketika itu, lanjut Irianto, dirinya dengan didampingi direktur Politeknik dan juga Rektor UBT mengusulkan agar Politeknik Nunukan yang selama ini masih di bawah Politeknik Negeri Samarinda dimandirikan atau ditingkatkan statusnya menjadi Satker Perguruan Tinggi atau Politeknik Negeri sendiri.
“Dan alhamdulillah, disetujui. Insya Allah tahun ini juga akan diresmikan. Usulan dinegerikannya Politeknik Nunukan ini kita sampaikan, bertujuan untuk mempermudah dan memperluas pelayanan. Utamanya, layanan untuk akses pendidikan tinggi di daerah perbatasan dan 3T (terdepan, tertinggal dan terluar) seperti Kaltara. Juga untuk pemenuhan kebutuhan SDM, serta ketersediaan sarana dan prasarana, urainya.

Selain Politeknik Nunukan, ketika itu juga Gubernur mengusulkan penambahan Program Studi (Prodi) S1 di UBT. Yaitu S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, S1 Akuntansi dan S1 Ners. “Alhamdulillah juga, tadi disampaikan Pak Rektor tadi, Kementerian Riset-Dikti telah menyetujui peningkatan kedua Prodi itu, dari sebelumnya D3 menjadi S1, imbuh Gubernur.

Kemudian dari Universitas Kaltara, melalui Rektornya Prof Abdul Jabarsyah, dalam, audensi tersebut disampaikan perkembangan universitas yang berada di ibukota provinsi itu. “Alhamdulillah, perkembangannya cukup signifikan. Terutama terkait dengan proses akreditasi. Meski masih akreditasi C, poinnya yang belum terpenuhi tinggal sedikit lagi. Kita berharap, semua fakultas di Universitas Kaltara bisa berakreditasi B. Sehingga bisa bersaing dengan universitas-universitas lainnya di Indonesia, kata Irianto.

Gubernur menegaskan, pihaknya memberikan perhatian besar terhadap keberadaan perguruan tinggi di Kaltara. Hal ini sebagai upaya kita dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). “Pemerintah Provinsi juga sangat mensupport. Meski dengan menyesuaikan kemampuan anggaran, serta kewenangan kita, tandasnya. (humas)

Gubernur Dukung Penuh Pengembangan Perguruan Tinggi di Kaltara


 

Humas Pemprov Kaltara
PENGHARGAAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama salah seorang siswa SLB Negeri Tanjung Selor di sela peringatan Hari Lingkungan Hidup 2019 di ruang pertemuan lantai 1 Gedung GADIS Pemprov Kaltara, Selasa (18/6).


TANJUNG SELOR  Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengajak masyarakat juga kalangan perusahaan untuk mengubah mindset dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini disampaikan Gubernur pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni 2019 yang bertema Biru Langitku, Hijau Bumiku #BeatAirPollution di ruang pertemuan lantai 1 Gedung Gadis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Selasa (18/6).

Disebutkan Irianto, kerusakan lingkungan hidup merupakan masalah. Bahkan, sampai mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan alam. Di Kaltara, juga Kaltim kerusakan lingkungan sudah berlangsung berpuluh tahun. Baik akibat kebijakan pemberian izin yang keliru, juga penuh dengan kolusi maupun akibat kebodohan, kesembronoan juga kurangnya tanggung jawab kita untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Jadi, masalah lingkungan tak bisa dianggap sepele. Seperti, banjir besar di Tanjung Selor, yang dikatakan rutin 30 tahunan. Namun, akibat daya dukung lingkungan yang semakin lemah, maka rotasi banjir tahunan ini bakal lebih cepat, beber Gubernur.

Untuk itu, Irianto menilai perlunya perbaikan dalam cara berpikir dan perilaku pengelolaan lingkungan. Tak perlu berpidato dan beretorika, juga rapat tanpa hasil tak jelas. Sebab, faktanya banjir terjadi karena hutan yang rusak, pertumbuhan industri yang tak terkendali, kawasan hutan dialihkan menjadi kawasan perindustrian dan perumahan, serta ketakmampuan mengendalikan pertumbuhan penduduk, jelas Irianto.

Pada kesempatan tersebut juga dibagikan piagam penghargaan kepada sekolah dan perusahaan yang peduli dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Adapun penghargaan yang diberikan, adalah penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Kaltara tahun anggaran 2019 untuk 12 sekolah; peringkat kinerja perusahaan bidang industri dan jasa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup periode tahun 2018-2019 untuk 10 perusahaan; peringkat kinerja perusahaan IUP HHK-HA/HPH, HT/HTI dan perkebunan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2018-2019 untuk 6 perusahaan; serta, peringkat kinerja perusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2018-2019 untuk 12 perusahaan.

Apabila memungkinkan, jika ada perusahan memperoleh peringkat kinerja merah maka izinnya akan dicabut. Sementara bagi yang sudah hijau, saya ucapkan selamat dan bagi yang biru, berusahalah untuk mencapai hijau. Yang merah harus mencapai biru, tutup Gubernur.(humas)

Gubernur Ajak Ubah Mindset Pengelolaan Lingkungan


RAKERNIS : Asisten Bidang Administrasi Umum memberikan sambutan pada Rakernis Penginputan dan Asistensi Usulan Kebutuhan CPNS dan PPPK Tahun 2019 di Hotel Grand Pangeran Khar, Selasa (18/6).


TANJUNG SELOR  Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih sangat diperlukan. Untuk memenuhinya, pemerintah pusat membuka pendaftaran calon ASN baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2019.

Pengajuannya, melalui input formasi berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis bekan kerja (ABK) di tiap instansi lewat e-Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Untuk itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara mengadakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penginputan dan Asistensi Usulan Kebutuhan CPNS dan PPPK Tahun 2019 di Hotel Grand Pangeran Khar, Selasa (18/6).

Asisten Administrasi Umum Provinsi Kaltara, Zainuddin, saat membuka Rakertis ini mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan surat Menteri PAN-RB (MenPAN-RB). Ini dalam rangka penguatan struktur organisasi di Pemerintah Provinsis Kaltara, tentunya berdasarkan kebutuhan real pegawai, katanya.

Dalam surat tersebut, usulan kebutuhan selain berdasarkan peta jabatan, juga memperhatikan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun di tahun 2019. Disebutkan juga, Pemerintah Daerah (Pemda) melampirkan surat penyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar bagi CPNS.

Oleh Pemerintah Pusat, Pemda mendapatkan alokasi 30% untuk CPNS dan 70% untuk PPPK. Khusus PPPK untuk memenuhi kebutuhan pegawai bidang pelayanan dasar di daerah terpencil, tertinggal dan terluar. Dan untuk pegawai non PNS diberikan kesempatan mendaftar sebagai PPPK dengan ketentuan masih aktif bekerja secara terus-menerus.

Zainuddin menjelaskan, berdasarkan Anjab dan ABK tahun 2018 yang diperoleh dari Biro Organisasi Kaltara, jumlah ideal yang diperlukan sebanyak 7.621 orang. Sedangkan jumlah PNS Kaltara sebanyak 3.940 orang, berdasarkan data BKD Kaltara. Kita masih kekurangan 3.681 ASN.

Namun perlu dipertimbangkan kemampuan keuangan untuk pengajuannya, jelasnya.
Untuk usulan kebutuhan yang diinput ke aplikasi e-Formasi nantinya akan dicetak dan disampaikan secara resmi ke MenPAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Disebutkan, pengajuannya paling lambat minggu kedua bulan Juni 2019 lewat aplikasi e-Formasi dengan format file pdf. (humas)

Penuhi Kebutuhan Formasi CPNS, BKD Gelar Rakernis


SEGERA BEROPERASI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menerima kenang-kenangan dari PT PLN (Persero) UIW Kaltim-Kaltara usai melakukan pertemuan, Selasa (18/6)


TANJUNG SELOR  Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menerima audensi jajaran manajemen PT PLN (persero) wilayah Kaltim-Kaltara, yang dipimpin oleh General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltim-Kaltara Djoko Dwijatno dan Muhammad Ramadhansyah, GM Unit Induk Pembangunan, Selasa (18/6). Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara itu, mereka menyampaikan laporan mengenai kondisi kelistrikan dan progres pembangunan infrastruktur pembangkit di Kaltara.

Salah satunya dilaporkan dalam pertemuan tersebut, soal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 2x7,5 Megawatt (MW) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x7 MW di Gunung Seriang, Tanjung Selor, Bulungan. Disampaikan, kedua pembangkit tersebut akan dioperasikan tahun ini. Untuk PLTMG 2x7,5 MW, mulai hari ini (kemarin, Red) sudah komisioning atau ujicoba mesin. Direncanakan akhir Juli atau paling lambat akhir Agustus sudah bisa dioperasikan, kata Djoko di depan Gubernur.

Sementara itu, PLTU di Gunung Seriang (Tanjung Selor), Malinau dan Nunukan disebut juga sudah bisa dioperasikan paling lambat akhir tahun nanti. PLTU sekarang dalam proses pembangunan tahap akhir, jelasnya.
Hal lainnya, dilaporkan tadi soal progres pembangunan jaringan transmisi dari Kaltim - Kaltara. Termasuk persoalan terjadinya pemadaman bergilir di Pulau Bunyu. PT PLN  telah memberikan jaminan, akan mendatangkan generator pengganti dari Pulau Sebatik ke Pulau Bunyu.

Rencananya, generator itu akan diberangkatkan dari Pulau Sebatik pada Selasa (18/6) kemarin, dengan menggunakan kapal. Sedangkan estimasi proses pemasangannya akan memakan waktu seminggu, hingga benar-benar normal beroperasi.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi, meski dinilainya kinerja PLN selama ini lambat. Dalam pembangunan pembangkit misalnya. Secara terbuka Irianto menyampaikan, bahwa proses pembangunan pembangkit listrik di Kaltara selama ini tergolong lambat. Dan hal itu perlu menjadi evaluasi bagi PLN, agar ke depan bisa bekerja lebih baik lagi.

“Seperti contoh PLTMG dan PLTU di Tanjung Selor. Ini sudah dimulai lama, dan sempat mangkrak. Kemudian ketika saya masih Pj Gubernur, saya sempat laporkan ini langsung kepada Presiden. Ketika itu langsung direspons dengan memerintahkan Ibu Rini, selaku Menteri BUMN. Ibu Rini juga saya ajak melihat langsung, hingga akhirnya menginstruksikan Dirut PLN untuk melanjutkan pembangunan. Dan sesuai instruksinya ketika itu, seharusnya akhir 2018 sudah bisa operasi. Jadi ini sudah mundur dari target yang diminta Ibu Rini, ungkapnya.

Begitu pun dalam hal pembangunan transmisi. Dikatakan Gubernur, rencana pembangunan transmisi sudah dimulai sejak lama. Namun progresnya hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Itu (pembangunan transmisi) sudah rencana sejak 5 tahun lalu. Tapi sampai sekarang belum kelihatan progress pembangunan transmisinya, kata Irianto.

Mengenai persoalan listrik, Gubernur mengatakan, sangat memberikan perhatian serius. Kenapa listrik penting? Menurutnya, listrik sudah menjadi urat nadi dalam kemajuan suatu wilayah. Daerah akan sulit maju kalau listriknya kurang. Sebaliknya, sebuah wilayah akan cepat maju dan berkembang jika listriknya memadahi.  Kalau soal listrik, saya sangat serius. Makanya saya agak keras. Setiap ada persoalan listrik, saya juga selalu komunikasi, baik dengan jajaran direksi di PLN Pusat maupun yang ada di wilayah. Bahkan kalau ada kesempatan langsung dengan Menteri BUMN, maupun ke Presiden.

Tujuannya agar listrik di Kaltara semakin memadahi.  Karena kalau listrik aman, saya yakin pembangunan di Kaltara juga akan cepat maju. Termasuk pula dalam hal menarik investasi, imbuhnya. (humas)

Mundur dari Target, PLTMG Tanjung Selor Beroperasi Agustus