Social Items


Humas Pemprov Kaltara
PELAYANAN PUBLIK : Kegiatan pelayanan adminduk pada program Sipelandukilat di wilayah perbatasan Kaltara.


TANJUNG SELOR  Inovasi yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2019. Dari 4 Inovasi Pelayanan Publik yang diusulkan Pemprov Kaltra, program Inovasi jemput bola yang dinamai Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk wilayah Perbatasan (Si Pelandukilat) masuk dalam 99 inovasi terbaik nasional itu.

Hasil kompetisi diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), setelah sebelumnya melalui penilaian oleh Tim Panel Independen.
Sesuai pengumuman resmi yang diunggah di laman resmi Kementerian PANRB (menpan.go.id). Yaitu pada Pengumuman Nomor: B/163/PP.00.05/2019, tentang Top 99 Inovasi Pelayanan KIPP 2019, ada 19 inovasi di lingkup kementerian, 5 pada Lembaga negara. Kemudian 12 inovasi terbaik di 8 pemerintahan provinsi, 41 tingkat kabupaten, 21 pemerintahan kota, dan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Khusus di tingkat provinsi, ada 8 provinsi yang masuk dalam nominasi itu. Beberapa provinsi ada yang inovasinya lebih dari dua masuk. Yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Kalimantan, ada dua provinsi yang dapat. Yaitu Kaltim dan Kaltara, dengan inovasi pelayanan publik Si Pelandukilat oleh Disdukcapil Kaltara, untuk kategori Pelayanan Publik Responsif Gender.

Ada sembilan kategori yang masuk dalam kompetisi ini, yakni pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan, kata Ripka Dian Megawati, Kasubbag Inovasi dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Provinsi Kaltara.

Diungkapkan, sebanyak 3.156 inovasi telah terekam dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang diajukan oleh 331 instansi pemerintah. Terdapat 1.872 inovasi pelayanan publik dengan status yang telah diajukan, yang kemudian melalui seleksi administrasi, dihasilkan 1.651 inovasi yang dinyatakan lolos ke tahap penilian proposal. Melalui rapat pleno Tim Panel Independen kemudian memilih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.

Nantinya, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik ini kemudian akan diseleksi lagi menjadi Top 40. Seleksi dilakukan dengan cara wawancara dan presentasi dari para innovator di hadapan Tim Panel Independen, terang Ripka.

Penyelenggaraan KIPP, lanjutnya, merupakan bagian dari stategi menumbuhkan inovasi pelayanan publik yang berkualitas guna mendukung kebijakan reformasi birokrasi. Selain itu, kompetisi ini juga sebagai apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik.

Sebagai informasi, Si Pelandukilat merupakan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan Kaltara, termasuk bagi kalangan Lanjut Usia (Lansia) dan penyandang disabilitas. Sistem ini dilakukan dengan metode jemput bola. Artinya petugas mendatangi langsung ke tempat masyarakat berada.  Program Si Pelandukilat merupakan solusi aplikatif dalam pelayanan kependudukan. Di mana melalui sistem ini akan memutus permasalahan jarak dan kesulitan masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan. (humas)

Si Pelandukilat Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019


Humas Pemprov Kaltara
PERSIAPAN LEBARAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin Rakor persiapan menjelang Hari Raya Idulftri 1440 H, Rabu (22/5).


TANJUNG SELOR – Arus mudik dan balik Lebaran, serta lonjakan permintaan barang kebutuhan masyarakat, dua hal yang paling menjadi perhatian saat Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriah (H)/2019 Masehi (M) nanti. Atas hal itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie meminta kepada seluruh instansi terkait di Kaltara, utamanya Organisasi Perangka Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk bersiap, sesuai bidangnya masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Irianto saat memimpin Rapat Koordinasi persiapan menjelang  hari raya Idulfitri 1440 H di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (22/05). Turut hadir dalam rapat koordinasi ini, Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit, Wakil Gubernur (Wagub), H Udin Hianggio, Dan Lantamal XI Tarakan, Dan Lanud Tarakan, perwakilan dari Kodam VI/Mulawarman, Bupati Bulungan Sudjati, Wakil Walikota Tarakan Effendhy Djuprianto, perwakilan Bupati Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung, juga Kapolres Bulungan, dan pejabat terkait lainnya.

Terkait dengan kebutuhan bahan pokok, Gubernur menekankan pentingnya menjaga pasokan barang kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, termasuk stabilitas harga yang harus diantisipasi sejak awal.   "Terutama kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Seperti bawang putih yang sempat mahal dan langka. Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi), baik provinsi dan kabupaten/kota harus mengecek ke lapangan. Apakah sudah tersedia cukup atau masih kurang? Rantai distribusinya juga harus kita cek," kata Irianto dalam rapat tersebut.

Kebutuhan pokok lain, seperti daging ayam dan telur juga perlu dipastikan persediannya. Gubernur meminta seluruh instansi mengerahkan upayanya untuk memastikan stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan aman hingga lebaran.

Selain Disperindagkop, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan junga harus memastikan kesiapan stok. Kemudian dalam hal distribusi, dinas perhubungan, dan instansi terkait lain-lainnya perlu memastikan kelancaran angkutannya, kata Gubernur lagi. 
Kemudian soal arus mudik dan arus balik Lebaran, Irianto mempercayakan Polda Kaltara, Dinas Perhubungan, serta Polres dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota untuk melakukan langkah-langkah antisipatif.

"Saya sudah dapat laporannya bahwa uji KIR dan ramp check sudah dilaksanakan sejak Selasa (21/05), secara bertahap di kabupaten/kota baik untuk kendaraan angkutan umum di darat maupun speedboat atau transportasi air lainnya," kata Gubernur.

Irianto juga meminta seluruh personel yang akan terlibat dalam pengamanan arus mudik intensif melakukan pengawasan di dermaga-dermaga, pelabuhan, dan terminal. Baik itu dari kepolisian, dinas perhubungan, dinas kesehatan, Satpol PP dan instansi lainnya. Semua instansi yang terkait harus memastikan kesiapannya, tegas Irianto.

Gubernur menginginkan, masyarakat yang sedang melakukan mudik lebaran, maupun aktivitas lainnya dipastikan lancar. “Jangan sampai ada kendala," tandasnya. Irianto menekankan, standar keselamatan dan keamanan transportasi harus ditaati juga oleh penumpang.

"Masyarakat juga harus taati aturannya, ini demi
keselamatan. Kalau ada yang tidak mau ikuti aturan, petugas harus menegur, menjelaskan. Jika masih tetap tidak bisa memahami, diturunkan saja, dari pada mengancam keselamatan," tegas Gubernur.

Ditambahkan, petugas dari Dinas Kesehatan juga harus siap berjaga di tempat-tempat publik maupun pos-pos terpadu yang nantinya dibentuk. Ini penting, karena petugas perlu disiapkan untuk melayani masyarakat yang mudik maupun aparat dan personel lain yang bertugas nanti.
Masih berkaitan dengan kesiapan menghadapi arus mudik dan balik lebaran, terkhusus yang melalui jalur darat, Gubernur meminta kepada instansi terkait, untuk memperhatikan jalur-jalur yang rawan mengalami kerusakan. Dinas PUPR perlu mengkoordinasikan dengan Balai Pelaksana Jalan, perbaiki jalan-jalan yang kondisinya rusak, dan membahayakan. Kemudian dari Dishub memasang tanda peringatan, kata Irianto lagi. (humas)

Ketersediaan Komoditas dan Kelancaran Arus Mudik jadi Perhatian


Humas Pemprov Kaltara
REKRUTMEN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menyerahkan SK CPNS 2018 Pemprov Kaltara.


TANJUNG SELOR  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sepertinya belum memberikan sinyal untuk melakukan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, salah satu hal yang menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah, termasuk Kaltara, untuk mengajukan usulan kebutuhan ASN 2019, adalah penganggaran gaji dan Latsar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang harus dibebankan kepada pemerintah daerah. “Ini yang memberatkan sebagian besar pemerintah daerah, ungkap Irianto, Selasa (21/05).

Sebelumnya, disampaikan Gubernur, Pemprov Kaltara telah menerima Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/617/M/.SM.01.00/2019, tentang Pengadaan ASN Tahun 2019. Di dalam surat edaran Menpan-RB itu, dikatakan alokasi pengadaan ASN CPNS sebesar 30 persen, dan P3K 70 persen untuk pemerintah daerah, kata Gubernur.

Usulan kebutuhan ASN tahun depan, dapat disampaikan setelah Pemerintah Daerah melengkapi beberapa hal. Yakni peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan Latsar bagi CPNS.

“Alokasi bagi pemerintah daerah ini, untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan pegawai Non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, beber Irianto.

Usulan kebutuhan ini diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan CPNS 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Usulan sendiri, selambatnya disampaikan pada Minggu ke-2 Juni 2019. “Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar, ulas Gubernur.

Selain itu, Irianto juga meminta kepada setiap OPD untuk melakukan penataan terhadap Pekerja Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer. Saya lihat, jumlah PTT di Pemprov Kaltara sudah berlebihan. Dari itu, perlu penataan, perhitungkan lagi kebutuhan dan ketersediaan anggaran, tutup Gubernur.(humas)

Pengadaan ASN 2019, Gaji dan Latsar CPNS Dibebankan ke Pemerintah Daerah

Humas Pemprov Kaltara
--headshot Gubernur Kaltara==


TANJUNG SELOR - Disamping membahas persiapan menyambut Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriah, dalam rapat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kaltara, para bupati/walikota atau yang mewakili, serta instansi terkait lainnya, Rabu (22/05) kemarin juga dibahas mengenai situasi terkini pasca pengumuman hasil Pemilu 2019.

"Sebelum membahas persiapan menjelang hari raya Idulfitri, tadi juga sempat kita bahas mengenai situasi terkini. Salah satunya menyikapi adanya peristiwa di Ibukota Jakarta. Kita semua sepakat menjaga agar jangan sampai peristiwa itu merembet ke daerah kita," kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat tersebut.

Terkait dengan peristiwa kerusuhan ini,  gubernur meminta semua pihak untuk menyikapi secara bijak. Dengan tidak terpancing dengan melakukan hal yang bisa memicu merembetnya persoalan tersebut ke daerah.

"Sebelumnya, menyikapi situasi pasca pengumuman hasil Pemilu, selaku Gubernur, saya  juga sudah mengeluarkan surat edaran. Yang pada intinya, saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusifitas dan kedamaian daerah kita. Mari jaga selalu persatuan dan kesatuan, serta keharmonisan di Kaltara," ungkap Irianto.

Yang tak kalah penting, lanjutnya, diimbau kepada para tokoh, ormas, dan elemen masyarakat lainnya, agar sama-sama memberikan pemahaman kepada warga, dan juga tidak mudah terpancing dengan berita-berita yang tidak jelas.

"Meski sempat ada kerusuhan, ada pembakaran, info terakhir kondisi masih kondusif. Tidak ada hal mencekam seperti yang beredar. Jadi yang terpenting masyarakat tidak perlu resah, tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan info-info hoax," kata Gubernur.

Sesuai informasi yang diterima, Irianto mengungkapkan, bahwa kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 22 Mei lalu, dilakukan oleh orang-orang yang sengaja ingin membuat kerusuhan.

"Itu masa bukan pendemo, tapi penyusup dari kelompok lain. Tadi juga sudah kita saksikan bersama penjelasan dari Polri. Bahwa mereka yang sudah diamankan karena melakukan kerusuhan adalah kebanyakan preman, bertato-tato," ungkap Irianto. Atas hal itu, kembali Gubernur menegaskan, agar masyarakat tidak mudah terpancing, dengan tetap menjaga kondusifitas di Kaltara.

Senada dengan Gubernur, disampaikan oleh Kapolda Kaltara Brigjend Pol Indrajit, yang menegaskan bahwa situasi di Jakarta sudah kondusif, karena telah ditangani oleh aparat kepolisian yang dibantu TNI.

Kapolda menegaskan, bersamaan dengan peristiwa di Jakarta, banyak beredar berita-berita utamanya melalui media sosial yang sengaja disebar untuk membuat masyarakat takut, resah dan lebih parahnya lagi ingin memecah belah. "Ada berita katanya ada polisi China ikut jaga, ada polisi serang masjid dan lain-lain. Itu semua berita bohong, polisi adalah warga negara Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, tidak mungkin menyerang masjid," tegas Kapolda.

Sama hal gubernur, Kapolda juga mengimbau kepada masyarakat di Kaltara untuk tidak mudah percaya dengan berita-berita bohong atau hoax yang sengaja disebar untuk membuat kekacauan di Indonesia. "Yang terpenting kita tetap rukun, damai, nyaman. Jangan mudah percaya dengan kabar yang disebar orang, apalagi malah ikut menyebar. Mari kita jaga Kaltara tetap aman dan kondusif," imbuhnya.(humas)

Minta Tangkal Hoax, Gubernur Ajak Masyarakat Jaga Kedamaian Kaltara


Humas Pemprov Kaltara
NUZULUL QURAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menyalami satu per satu warga yang menghadiri peringatan Nuzulul Quran di pendopo Rumjab Gubernur Kaltara, Selasa (21/5) malam.


TANJUNG SELOR – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) ditegaskan untuk kembali bekerja pada 10 Juni, pasca libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriah/2019 Masehi. Ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 617 Tahun 2018; Nomor 262 Tahun 2018; dan Nomor 16 Tahun 2018, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memberikan sambutan pada Peringatan Nuzulul Quran di Rumah Jabatan Gubernur Kaltara, Jalan Enggang, Tanjung Selor, Selasa (21/5) malam.

Diungkapkan Gubernur, meski keputusan presiden (Keppres) mengenai hari libur dan cuti bersama Idulfitri belum terbit, jika menilik tahun sebelumnya maka pada hari pertama kerja pasca cuti bersama itu tidak dibenarkan mengambil cuti atau libur tambahan. Apabila dilakukan, maka akan diberikan sanksi pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan sanksi lain dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. “Jadi, semuanya wajib masuk kerja seperti biasa mulai hari Senin, 10 Juni 2019. Terkecuali memang ada alasan yang kuat sehingga ia tak bisa masuk kerja pada hari itu,” urai Irianto.

Jelang libur dan cuti bersama tersebut, diingatkan juga oleh Gubernur agar seluruh ASN di Kaltara untuk dapat masuk kerja pada 31 Mei 2019. “Disepakati, pada hari Jumat, 31 Mei 2019 Pemprov Kaltara akan menggelar upacara Hari Lahir Pancasila. Jadi, pelaksanaan upacaranya kita percepat dari jadwal seharusnya 1 Juni 2019. Namun, mengingat itu hari libur nasional dan berdekatan dengan cuti bersama maka kita percepat,” beber Gubernur.

Irianto juga meminta kepada OPD yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas),  lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan lainnya untuk mengatur penugasan pegawai atau karyawan pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019.

Diingatkan juga kepada seluruh warga Kaltara untuk dapat memanfaatkan momen libur dan cuti bersama tahun ini secara produktif. “Saya imbau agar warga Kaltara untuk dapat bersilaturahmi dengan sanak saudara juga tetangga. Utamanya, kedua orangtua. Jangan lupa tetap waspada dan terus berdoa untuk kebaikan diri, keluarga, Kaltara juga Indonesia,” tutup Irianto.(humas)

10 Juni, ASN Wajib Masuk Tepat Waktu


Humas Pemprov Kaltara
RENCANA STRATEGIS : Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Datu Iqro Ramadan dan Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna menjadi narasumber Respons Kaltara, Selasa (21/5).


TANJUNG SELOR – ‘Rencana Strategis Kaltara 2020’ menjadi tema yang dibahas pada Respons Kaltara (ResKal), Selasa (21/5) sore. Untuk membahas tema lebih jauh, hadir 2 narasumber berkompeten yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara Datu Iqro Ramadan serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna.

Disebutkan Datu Iqro, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyampaikan rekapan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 melalui aplikasi Krisna Selaras untuk proyek prioritas nasional sebanyak 236 usulan, dan non proyek prioritas nasional (pilihan) sebanyak 158 usulan. “Usulan tersebut tersebar pada 5 prioritas nasional (PN). Yakni, PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, serta PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan,” kata Datu Iqro.
Pemprov Kaltara sendiri, pada PN 1 mengajukan 48 usulan proyek prioritas nasional dan 61 usulan non proyek prioritas nasional (pilihan).

Lalu, pada PN 2, Kaltara mengajukan 76 usulan proyek prioritas nasional dan 8 usulan non proyek prioritas nasional. PN 3, diajukan 33 usulan proyek prioritas nasional dan 38 usulan non proyek prioritas nasional. PN 4, Kaltara mengajukan 69 usulan proyek prioritas nasional dan 49 usulan non proyek prioritas nasional. Dan, PN 5, diajukan 10 usulan proyek prioritas nasional dan 3 usulan non proyek prioritas nasional.

Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna menyebutkan, guna mempercepat kemajuan Kaltara, untuk saat ini pembangunan infrastruktur masih perlu dikedepankan. Baik ketersediaan akses jalan, pembangkit listrik, perkantoran dan lainnya. “Untuk mempercepat pembangunan di Kaltara, infrastruktur yang dibangun tersebut sedianya harus mampu menunjang kegiatan investasi yang ada. Jadi, kuncinya ada pada investasi,” ujar Suheriyatna.(humas)

2020, Kaltara Miliki 236 Usulan Prioritas Nasional


Humas Pemprov Kaltara
AUDIENSI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menerima audiensi jajaran BNNP Kaltara, Rabu (22/5).


TANJUNG SELOR  Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memberikan arahan kepada jajaran pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltara, saat mereka melakukan audensi dengan gubernur di ruang kerjanya, Rabu (22/5). Salah satunya, Irianto meminta kepada jajaran pengurus Baznas membenahi administrasi keuangan di lingkup badan pengelola zakat itu.

Audensi dipimpin oleh Ketua Baznas Kaltara H Sayid Muhammad Bilfaqih dan para pengurus, dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kaltara, H Suriansyah Hanafi. Sementara itu, Gubernur didampingi beberapa pejabat terkait, seperti di antaranya Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Usdiansyah dan Kepala Inspektorat Provinsi, Ramli.

Gubernur mengatakan, sebagai Lembaga mitra pemerintah yang mengurusi dana umat, dalam hal ini berupa dana zakat, infaq dan sadaqah, Baznas dituntuk bekerja secara professional, jujur dan terbuka. Serta yang tak kalah penting ditekankan gubernur adalah, tertib administrasi.

Administrasi penting, utamanya dalam pembuatan laporan-laporan. Kekeliruan administrasi bisa berakibat fatal. Untuk itu, saya minta Baznas memperbaiki sistem administrasinya. Kalau perlu mencari staf yang paham akutansi, kata Gubernur saat memberi arahannya.

Selain soal administrasi, Gubernur juga meminta para pengurus Baznas untuk lebih transparan. Setiap kegiatan yang dilakukan, diminta jelas terdokumentasikan, bahkan bila perlu dipublikasikan agar masyarakat tahu.

Baznas sebagai mitra pemerintah, sekaligus juga penerima dana hibah dari Pemerintah, akan selalu dilakukan audit internal dari BPKP maupun Inspektorat. Hal ini dimaksudkan, agar pertanggungjawaban keuangan lebih transparan. Intinya kepengurusan Baznas harus transparan, administrasinya lengkap, dan siap diaudit, terangnya.

Sementara itu, Sayid Muhammad yang ditemui usai bertemu Gubernur mengatakan, pihaknya siap melaksanakan apa yang menjadi arahan Gubernur. Ditegaskan, selama ini Baznas telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Yaitu mengelola dana zakat dan menyalurkan kepada pihak yang berhak menerima.
Memang kekurangan kita, kegiatan kita selama ini kurang terpublikasi. Kita sudah bekerja maksimal. Masukan dan arahan  yang disampaikan Pak Gubernur tadi, akan kita tindaklanjuti. Utamanya soal permintaan pembenahan administrasi. Ini akan kita prioritaskan, kata Sayid Muhammad singkat.

Sebagai informasi, sebelumnya Gubernur juga
menerima audiensi dari jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara (Kaltara) yang dipimpin pelaksana harian (Plh) Kepala BNNP Kaltara Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Deden Andriana SH. Dalam audiensi itu, disampaikan bahwa pada 26 Juni 2019 akan digelar Upacara Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2019. Upacara ini, rencananya digelar di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Selain upacara, BNNP Kaltara juga merangkaikan peringatan HANI 2019 tersebut dengan pemusnahan barang bukti.(humas)

Gubernur Minta Baznas Benahi Administrasi Keuangan


Humas Pemprov Kaltara
SUBSIDI : Aktivitas pengiriman barang ke wilayah Kecamatan Lumbis Ogong melalui SOA Barang 2019, baru-baru ini.


TANJUNG SELOR   Pemberian Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang ke wilayah perbatasan dan pedalaman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai berjalan sejak sebulan terakhir. Hanya saja, seperti disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kaltara Hartono, masih ada beberapa titik yang belum tersalurkan.

“Semua titik-titik pendistribusiannya sudah dilelang sejak Maret. Tinggal pada titik penyaluran ke Pujungan (Malinau) yang masih dalam proses penandatangan kontrak. Insya Allah dalam minggu ini sudah selesai. Sehingga penyaluran SOA barang pada rute Tanjung Selor - Pujungan sudah mulai berjalan, ungkapnya.

Hartono mengatakan, pendistribusian barang yang tela disubsidi ongkos angkutnya Sudha dimulai sejak sebulan lalu. Untuk yang pertama kali pada 2019 dilaksanakan pada rute Nunukan - Seimanggaris. Sejak bulan maret penyaluran SOA barang sudah dilaksanakan, bahkan saat ini pendistribusian SOA barang sudah mencapai 60 persen, kata Hartono.

Selain Nunukan  Seimanggaris, pendistribusian barang dengan SOA juga sudah dilakukan pada rute Tarakan - Long Bawan (Nunuka), yang telah berjalan sejak April lalu. Hingga saat ini, kata Hartono, realisai peyalurannya sudah mencapai 30 persen. Sarana transportasib yang digunakan berbeda-beda. Ada yan menggunakan kapal atau perahu, ada juga yang menggunakan pesawat.

“Untuk ke Long Bawan rute penyaluran menggunakan transportasi pesawat dari Tarakan. Tapi ada juga yang melewati sungai, terangnya. Rute lainnya yang sudah berjalan, adalah rute ke Lumbis Ogong, yangpenyalurannya sudah mencapai 40 persen.

Hartono menguraikan, khusus rute Lumbis Ogong ini dibagi dua penyedia penyalur SOA barang, karena SOA yang disalurkan di Lumbis Ogong disebar ke 49 desa, sehingga penyaluran SOA dapat efektif. Untuk desa yang posisinya di hilir ada sebanyak 20 desa, kemudian yang harus disalurkan oleh penyedia untuk desa hulu, hingga wilayah perbatasan ada sebanyak 29 desa.

Makanya penyedia dibagi dua, karena kami khawatir kalau hanya satu penyedia saja yang mendistribusikan takutnya tidak sanggup pada rute Mansalong - Lumbis Ogong, kata Hartono lagi.

Dibeberkan, barang-barang yang mendapatkan SOA oleh Disperindagkop, diutamakan barang kebutuhan pokok, di antaranya sembako, obat-obatan jika diperlukan, juga alat sekolah, alat kesehatan, peralatan bayi, serta Bahan Bakar Minyak (BBM). Kalau penyaluran BBM sepanjang di sana tidak ada SPBU, BBM juga kita salurkan, karena BBM juga mempengaruhi harga barang, tentu penyaluran BBM ini akan dibatasi juga sesuai dengan kebutuhan. Seperti di Lumbis Ogong penyaluran BBM nya menyesuakan dengan kapasitas kemuatan kapalnya, imbuh Hartono. (humas)

SOA Barang Mulai Jalan, Rute Nunukan - Seimenggaris Sudah 60 Persen


Humas Pemprov Kaltara
RAPAT STAF : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur, Selasa (21/5).


TANJUNG SELOR  Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta, dalam waktu maksimal 2 bulan ke depan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beserta tim pengelolaan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara lainnya, sudah melakukan reinventarisir, pemasangan pelang nama dan memasukkan setiap aset didalam neraca aset Pemprov.

Hal ini, kata Irianto saat memimpin rapat staf di ruang pertemuan lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (21/5), merupakan bagian dari upaya pengamanan dan penataan aset Pemprov Kaltara yang tersebar. Baik di dalam wilayah Bulungan maupun luar Bulungan.

Ada beberapa aset yang menjadi perhatian Gubernur. Yakni, Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Kota Tarakan. Pengamanan dan penataan serta pengelolaan aset ini harus disegerakan dengan maksimal. Tim harus segera dibentuk dan melaporkan kondisi serta status aset terkini, ungkap Irianto.
Untk pengelolaan pelabuhan perikanan, Gubernur meminta tim khusus untuk segera menyelesaikan permasalahan pengelolaannya.

Begitupula dengan KKMB, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara harus mulai merencanakan penataan dan pengelolaannya dengan matang. Di KKMB, saya melihat cukup banyak fasilitas yang rusak. Ini perbaikannya harus disegerakan. Saya juga berharap UPT KPH Tarakan bersama OPD terkait lainnya untuk melakukan pengawasan. Seperti melibatkan Satpol PP untuk melakukan pengamanan, dan lainnya, jelas Gubernur.

Pengelolaan aset tersebut, sedianya dapat dimaksimalkan untuk menuai Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Kaltara. Bila memungkinkan, besaran retribusi yang dipungut dapat ditingkatkan. Tentu konsekuensinya, adalah penyediaan layanan dan fasilitas yang baik pula, urainya.

Selain pelabuhan perikanan dan KKMB, aset lainnya yang menjadi sorotan Gubernur adalah gedung yang saat ini digunakan sebagai Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan serta beberapa aset perumahan. Saya minta per 3 bulan, harus ada pembaruan daftar aset Pemprov Kaltara. Dan, di tiap kantor harus ada daftar aset yang dimiliki tiap OPD, atau KIB (Kartu Inventaris Barang), beber Gubernur.

Ini juga bagian dari upaya Pemprov Kaltara untuk memenuhi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penatakelolaan aset daerah yang dimiliki Pemprov Kaltara. Adapula 3 aset perikanan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Yakni BBI (Balai Benih Ikan) dan BBU (Balai Benih Udang) yang akan diserahkan kepada Pemkot Tarakan, serta SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) Sebatik yang akan diserahkan kepada Pemkab Nunukan. Penyerahannya harus disiapkan secepat mungkin, termasuk apabila harus melalui persetujuan DPRD Kaltara, tutup Irianto.

Sebelumnya, dalam penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018, disbeutkan total aset yang dimiliki Pemprov Kaltara sebesar kurang lebih Rp 6,7 triliun. Meningkat 14 persen lebih dari nilai aset pada 2017. Penataan aset Pemprov yang tahun sebelumnya menjadi catatan BPK RI, pada 2018 dinilai sudah jauh lebih baik. Ata situ pula lah yang turut mendukung Kaltara untuk kelima kalinya secara berturut-turut memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tanpa catatan atau  dengan paragraf penjelas (DPP). (humas)

Pengamanan dan Penatakelolaan Aset Harus Dioptimalkan


Humas Pemprov Kaltara
RAMP CHECK : Kegiatan ramp chek kendaraan umum di PKB Bulungan, Selasa (21/5).


TANJUNG SELOR  Untuk menjamin kelancaran dan keselamatan para pengguna angkutan umum jelang arus mudik dan balik lebaran Idulfitri 1440 Hijriah, Pemprov Kaltara melalui Dinas Perhubungan (Dishub), melakukan inspeksi keselamatan atau ramp check terhadap seluruh kendaraan umum yang akan digunakan untuk transportasi lebaran.

Kegiatan inspeksi keselamatan terhadap angkutan penumpang dilaksanakan di dua tempat, yakni di Bulungan dan Kota Tarakan. Untuk angkutan darat ramp check kita lakukan kepada Bus Damri di PKB Bulungan. Sementara ramp check angkutan perairan, Speedboat dilaksanakan di Pelabuhan Tengkayu Tarakan, ujar Taupan Madjid, Kepala Dishub Kaltara.

Dengan melibatkan petugas atau penguji dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, pengecekan secara menyeluruh dilakukan terhadap seluruh kendaraan. Selanjutnya, setiap angkutan umum yang sudah diinspeksi, dan telah dinyatakan layak jalan akan ditempel stiker layak jalan. Kalau yang belum ada stikernya, berarti belum layak jalan karena belum diinspeksi, lanjut Taupan.

Taupan menjelaskan, pelaksanaan inspeksi keselamatan terhadap angkutan umum ini, dilakukan atas dasar pada Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Darat No.

AJ.201/2/2DRJD/2019, perihal Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan (Rampcheck) dalam rangka persiapan angkutan lebaran tahun 2019.
Berdasarkan SE ini lah maka kita gelar inspkesi. Bekerjasama dengan Dirlantas Polda Kaltara, Dishub Kabupaten Bulungan, dan PT Jasa Rahaja (Persero) kita lakukan inspeksi kepada 6 Bus Damri yang beroperasi di Kaltara,” ungkapnya.
Selain angkutan darat, persiapan jelang lebaran juga dilakukan pada jalur perairan. Ramp Check dilakukan kepada kiranya kepada 60 speedboat reguler yang beroperasi di wilayah Kaltara. Ramp Check terpusat di Tarakan sebab semua speedboat yang ada di Kaltara berlabuh di Tarakan.

Dalam prosesnya, imbuh Taupan, banyak komponen kendaraan yang diperiksa. Salah satunya dokumen serta alat keselamtan yang ada di dalam speedboat. Seperti, lifejacket, alat komunikasi, dan alat pemadam api atau apar.
Kita juga melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk tes urine bagi para motoris dan  ABK. Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltara kita lakukan pemeriksaan kepada 60 motoris dan 40 Anak Buah Kapal atau ABK. Jika dalam pemeriksaan motoris terbukti menggunakan narkoba, akan kita beri sanksi tegas. Dengan tidak diizinkannya untuk berlayar, tutupnya. (humas)

Jamin Keselamatan Pemudik, Dishub Lakukan Ramp Check Angkutan Umum