Social Items

PERTAMBANGAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meninjau lokasi pertambangan, beberapa waktu lalu.


TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menginginkan sektor pertambangan di Kaltara dapat sejajar dengan daerah yang lebih dulu maju. Karena itu, provinsi termuda di Indonesia ini membutuhkan investasi dan modal untuk pembangunan. Tetapi, usaha itu menuai kendala yang lebih disebabkan turunnya kuota batubara pada tahun 2019 hanya 6.250.000 ton. 

“Jika mengacu pada Domestic Market Obligation (DMO), Kaltara seharusnya mendapatkan 10 juta ton lebih. Namun ini menjadi lebih kontra produktif lagi, jika mengacu pada target penerimaan Kaltara yang dikeluarkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dari sektor tambang berjumlah Rp 730.093.004.600 dengan penetapan kuota 6.250.000 ton,” kata Irianto.

Seharusnya, lanjut Irianto, kuota yang diberikan adalah 14.397.606 ton. Sebab, pada 2018 Kaltara diberi target penerimaan melalui sektor tambang sebesar Rp 690.155.185.882 dengan jumlah produksi 13.610.413 ton. “Artinya, target pendapatan pada tahun ini seharusnya lebih tinggi, bukannya malah menurun,” ulas Gubernur.

Kebijakan DMO ini, adalah untuk mendukung dan mempercepat kemandirian dan ketahanan energi dan hanya menguntungkan dari sisi bisnis. Karena itu, sudah saatnya sektor tambang ini dianggap sebagai sumber energi yang penting dan vital bagi negara, sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara ketat oleh pemerintah. 

“Memang kebijakan DMO ini memunculkan pro dan kontra di tataran pelaksanaan, termasuk bagi pelaku usaha pertambangan di Provinsi Kaltara. Namun mengingat tujuannya demi kepentingan bangsa dan negara, maka pada prinsipnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mendukung kebijakan tersebut dan mengimbau kepada para pelaku usaha tambang batubara untuk berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban tersebut, jangan mengeluh dahulu sebelum usaha,” beber Irianto.

Pemprov Kaltara sendiri saat ini telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) dalam bentuk cetak biru (blue print) PPM dengan maksud untuk mengintegrasikan perencanaan strategis pembangunan secara terpadu. Ini dirumuskan ke dalam arah kebijakan yang dijadikan acuan oleh pemegang izin usaha pertambangan. 

“Pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 13/2016 yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara,” tuntas Gubernur.(humas) 

Sektor Pertambangan Harus Digenjot

KUNJUNGAN KERJA : Sekprov Kaltara, Dr H Suriansyah menerima kunjungan peserta KKDN Sespimti Polri Dikreg ke-28, kemarin (19/8).


Tanjung Selor – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Suriansyah menerima kunjungan dari peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-28 di Ruang Rapat Gubernur, Senin (19/8). 

Dikatakan Suriansyah, kunjungan ini untuk memberikan informasi dan pemahaman terkait daerah perbatasan di Indonesia agar diimplementasikan sebagai upaya memajukan keamanan, dan ketertiban masyarakat. Untuk diketahui, saat itu Sekprov Kaltara didampingi oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara. 

Beberapa topik dibahas dalam kegiatan tersebut. Mulai dari kondisi Kaltara saat ini, hingga permasalahan dan kemajuan dengan upaya pengamanan. “Kami paparkan terkait permasalahan yang ada di Kaltara terutama yang terkait dengan kondisi wilayah, kemananan, peredaran narkoba, ekonomi sampai tenaga kerja,” ujarnya.

Selain itu lanjut Suriansyah dibahas juga isu Nasional terkait radikalisme dan toleransi dimana pemerintah daerah diminta untuk bersinergi dengan TNI/Polri untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

Suriansyah berpesan agar nantinya para peserta yang hadir dan telah selesai melaksanakan pendidikan untuk mengingat Kaltara sebagai daerah yang membutuhkan bantuan terutama yang berkaitan masalah keamanan.(humas)

Sekprov Terima Kunjungan Sespimti Polri

PENGHARGAAN : Kepala DPMD Kaltara Wahyuni Nuzband mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menerima penghargaan Upakarya Wanua Nugraha dari Sekjen Kemendagri, baru-baru ini.


JAKARTA – Prestasi yang membanggakan kembali diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Kali ini berupa penghargaan Upakarya Wanua Nugraha yang diberikan oleh Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Upakarya Wanua Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang dianggap berhasil melakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan, sehingga berhasil meraih juara lomba desa dan kelurahan di ajang tingkat nasional. 

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada 14 kepala daerah dalam acara temu karya nasional dan pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan (PinDesKel) tahun 2019 di Ballroom Hotel Discovery Ancol, Kamis (15/8) malam. 

Untuk diketahui, penghargaan diberikan kepada 14 kepala daerah. Terdiri dari 6 Gubernur, 4 bupati dan 4 walikota. Kepada Gubernur Kaltara, penghargaan diterima oleh Wahyuni Nuzband, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltara.

Penganugerahan Upakarya Wanua Nugraha, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2015, tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Indonesia. Atas dasar tersebut, Kemendagri menyelenggarakan lomba desa dan kelurahan tingkat regional, Temu Karya Nasional serta PinDesKel kategori penilaian lomba bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga regional.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri memberikan apresiasi kepada semua kepala desa/kelurahan, kecamatan dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang telah berinovasi, sehingga desa dan kelurahan di wilayahnya dapat menjadi juara di tingkat provinsi maupun regional. Sehingga mempunyai nilai plus dibandingkan desa dan kelurahan lainnya. Hadi berharap, pemenang lomba desa/kelurahan bisa menjadi contoh bagi desa/kelurahan lainnya.

Hadi Prabowo mengingatkan, agar desa/kelurahan yang telah menjadi juara, tidak terlena, berdiam diri atau cepat merasa puas, tetapi harus terus berinovasi untuk kemajuan masyarakat di daerahnya. “Pemerintah akan terus memberikan penghargaan atas kerja keras seluruh perangkat desa/kelurahan, yang telah mampu mengantarkan desa maupun kelurahan mereka menjadi terbaik. Tentunya dalam inovasi, konsolidasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan penghargaan yang baru saja diterima, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri. “Penghargaan ini, bukan semata untuk Gubernur, tapi untuk Kaltara. Memang Gubernur punya kebijakan, punya komitmen. Namun semua itu tidak akan jalan, tanpa dukungan dari jajaran pemerintah daerah, hingga aparat pemerintah desa. Terutama lagi dukungan masyarakat dalam membangun desanya,” kata Gubernur. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Malinau Yansen TP, yang juga meraih penghargaan serupa. Tak hanya itu, prestasi juga ditorehkan Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Malinau yang terpilih sebagai juara I lomba desa dan kelurahan tingkat regional III Tahun 2019. Kemudian juara II Lomba Kelurahan, yang diraih Kelurahan Mamburungan Timur, Kota Tarakan.

“Atas nama Pemprov Kaltara dan juga secara pribadi mengapresiasi atas raihan penghargaan oleh Bupati Malinau dan juga desa Pulau Sapi yang juga masih wilayah Malinau, serta Kelurahan Mamburungan Timur, Tarakan. Semoga penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat bagi desa-desa dan Kelurahan di Kaltara, agar bisa bersaing memberikan yang terbaik untuk negeri ini,” tutup Irianto.(humas)


Kepala Daerah Peraih Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha
Provinsi/Gubernur
1. Sumatera Utara
2. Sumatera Barat
3. Jawa Tengah
4. DI Jogyakarta
5. Kalimantan Utara
6. Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Bupati
7. Limapuluh Kota
8. Bantul
9. Malinau (Kaltara)
10. Lombok Barat

Kota/Walikota
11. Medan
12. Surakarta 
13. Balikpapan
14. Mataram.

Gubernur Kaltara Terima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha

LEBIH NYAMAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, didampingi Wagub H Udin Hinggio menumpang bus bersama masyarakat menuju dermaga Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, baru-baru ini.


TARAKAN – Didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), H Udin Hianggio, Gubenur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mencoba langsung layanan di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Jumat (16/8) lalu. Penerapan rekayasa lalu lintas dan sistem boarding bagi penumpang.

Mulai dari areal parkir, kemudian masuk ke ruang tunggu dan naiki bus yang mengangkut ke dermaga, Gubernur dan Wagub serta didampingi beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mencoba merasakan semua bersama masyarakat yang akan menaiki speedboat. “Alhamdulillah, sejak diberlakukannya aturan baru di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, kini kondisi pelabuhan lebih tertib.

Penumpang lebih merasa nyaman dan aman. Saya merasakan itu semua tadi. Dari ini, saya minta kepada Dinas Perhubungan, utama UPT Pelabuhan Tengkayu I untuk terus mengevaluasi, tingkatkan pelayanan. Utamakan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Gubernur.

Seperti diketahui, sejak Selasa (13/8) lalu, di Pelabuhan Tengkayu I mulai diterapkan sistem boarding. Artinya, penumpang tidak boleh lalu-lalang di dermaga lagi. Para calon penumpang disiapkan di ruang tunggu. Keluar-masuk dermaga akan diantar menggunakan bus yang sudah kita siapkan. Busnya pun nyaman, dilengkapi dengan penyejuk ruangan atau air conditioner (AC).

Penumpang yang masuk ke dalam dermaga harus memiliki tiket. Kendaraan juga dilarang keluar masuk ke dermaga. Kecuali untuk tamu Very Important Person (VIP) dan keadaan darurat. Seperti ambulans dan sejenisnya. 

“Saya berharap masyarakat juga mendukung upaya ini. Karena ini dilakukan semata demi kenyamanan masyarakat juga. Di sisi lain, saat ini di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan sedang dilakukan kegiatan konstruksi dalam rangka peningkatan pelabuhan. Kita targetkan akhir tahun ini, sudah bisa selesai,” ungkap Irianto.

Kebijakan ini, lanjut Irianto, juga belum mutlak. Masih dalam tahap uji coba, dan akan terus dievaluasi. Segala masukan yang konstruktif dari pengguna juga masyarakat Kaltara pada umumnya, sangat diharapkan. “Ini akan menjadi bahan evaluasi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan ke depannya,” ungkap Irianto.(humas)

Gubernur dan Wagub Coba Langsung Layanan Baru Tengkayu I

KERJA SAMA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dan KSP Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko berfoto bersama pimpinan PT KHE dan beberapa BUMN, Kamis (15/9).


JAKARTA - Difasilitasi oleh Kantor Staf Kepresidenan RI, Kamis (15/9) kemarin dilakukan penandatanganan head of agreement atau perjanjian kerja sama antara PT Kayan Hidro Energi (KHE) dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara). 

Penandatanganan kerja sama yang dilakukan di Kantor Staf Kepresidenan RI tersebut, disaksikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Perjanjian ini, membuktikan semakin dekatnya realisasi pembangunan PLTA Kayan.

Ada dua kerja sama yang ditandatangani dalam kesempatan itu. Pertama, kerja sama pembangunan PLTA antara Synohydro Corporation Limited (konsorsium dengan PT SEPC) dengan  PT Adhi Karya (persero), PT Hutama Karya, dan PT Brantas Abi Karya (persero).

Selain PLTA, perjanjian kerja sama juga dilakukan terkait pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Yaitu antara PT Pelabuhan Internasional Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia  IV (persero), terkait rencana kerja sama pengoperasian dermaga di Tanah Kuning, Bulungan, Kaltara.

Menanggapi perjanjian kerja sama tersebut, Gubernur menyebut ini sebagai momen yang berharga, sekaligus bersejarah. Diungkapkannya, rencana pembangunan PLTA sudah digagas sejak lama. Yaitu, sekitar 2009 lalu atau kurang lebih 10 tahun. 

Dibandingkan dengan beberapa bendungan PLTA yang pernah dikunjungi, menurut Gubernur, realisasi pembangunan PLTA Kayan termasuk cepat. Dicontohkan bendungan Hoover di Colorado Amerika Serikat. Bendungan yang menghasilkan listrik sekitar 2.000 Megawatt (MW) lebih itu, dibangun dalam jangka waktu puluhan tahun. Begitu pun dengan bendungan Three Gorges di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang digagas sejak 1930-an dan baru menghasilkan listrik pada 2012 lalu. Termasuk PLTA terdekat. Yaitu di Serawak, Malaysia. Yang juga memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun.

Gubernur menjelaskan, perjalanan pembangunan PLTA Kayan bukan tanpa hambatan. Berbagai rintangan dihadapi. Namun, patut disyukuri hingga mendekati realisasi pembangunan, semua hambatan tersebut bisa teratasi. 

Disampaikan Irianto, selain atas kegigihan pihak pemrakarsa, dalam hal ini PT KHE yang terus bekerja, dukungan pemerintah dari daerah hingga pusat juga telah membantu terealisasinya pembangunan PLTA yang diproyesikan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara ini. Termasuk juga dukungan dari seluruh masyarakat. 

Lebih jauh, Irianto mengatakan, perjanjian kerja sama yang baru saja dilakukan adalah kerja sama B to B (business to business) atau kerja sama antar perusahaan. Diharapkan dengan kerja sama ini, semakin menguatkan optimisme pembangunan PLTA akan cepat terwujud. 

“Saya perlu tegaskan, perlu saya yakinkan bahwa Kaltara paling aman bagi investor. Dari itu, jangan ada kekhawatiran. Lagi pula, kita dari pemerintah daerah maupun pusat akan terus mengawal,"  kata Gubernur meyakinkan kepada para pimpinan perusahaan yang hadir dalam acara itu.

Gubernur menyebutkan, nilai investasi pembangunan PLTA ini cukup tinggi. Untuk tahap pertama (Kayan I) dengan kapasitas 900 MW, diinformasikan nilai kontraknya mencapai sekitar USD 2,2 miliar atau sekira Rp 33 triliun (dengan nilai kurs Rp 15.000 per USD) ini. Sementara, untuk daya mampu hingga 9 ribu MW seperti yang direncanakan, nilai investasinya bisa mencapai Rp 500 triliun lebih. 

“Kita semua patut bersyukur. Karena keinginan kita bersama untuk membangun PLTA yang akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara ini, insya Allah akan segera terwujud. Kita semakin optimis, dengan adanya kerja sama ini. Apalagi ada keterlibatan BUMN kita juga,” kata Gubernur.

“Saya juga mengajak, kepada seluruh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan utamanya kepada masyarakat memberikan doa dan dukungan untuk kelancaran pembangunan. Semua ini tidak akan berjalan dengan lancar, tanpa ada dukungan dari masyarakat. Terpenting juga, masyarakat, saya harapkan jangan mudah terpancing provokasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” timpalnya.

Ditegaskan Gubernur, pembangunan PLTA ini, pada dasarnya adalah untuk kepentingan masyarakat juga, untuk kesejahteraan masyarakat. Jika nantinya selesai dibangun, yang akan menikmati adalah masyarakat. “Kalau listrik sudah ada, investasi jalan. Otomatis tenaga kerja terserap, ekonomi masyarakat tumbuh, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat yang didapat,” kata Irianto lagi.

Dipaparkan Gubernur, pembangunan PLTA Kayan akan terintegrasi dengan dua proyek nasional yang ada di Kaltara. Yaitu, KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi dan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM)  Tanjung Selor. “Sebagian besar listriknya nanti akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Salah satunya industri smelter yang memang membutuhkan listrik yang besar,” urai Irianto.

Dalam kesempatan itu, Gubernur sempat menyinggung soal tenaga kerja. Irianto menegaskan, bahwa tenaga kerja yang digunakan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. Tentunya yang memiliki kemampuan dan telah tersertifikasi. 

“Untuk penggunaan tenaga kerja asing, baik yang dari RRT maupun negara lain, saya sudah sampaikan agar hanya khusus untuk tenaga-tenaga ahli yang memang di tempat kita belum ada. Jadi, tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. Dan sekarang juga sudah kita siapkan tenaga kerja lokal yang berkompeten, melalui pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, pembangunan PLTA Kayan di Kaltara, sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi di Indonesia. Utamanya, di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur pada umumnya.

Hal ini, lanjut Moeldoko, juga sejalan dengan rencana pemerintah memindahkan ibukota negara ke Kalimantan. “Yang jelas, kita dari KSP (Kantor Staf Presiden) akan terus mengawal, hingga pembangunan PLTA ini terwujud. Dan kita juga siap membackup, untuk penyelesaian apabila ada hambatan-hambatan di lapangan nanti,” tegas mantan Panglima TNI itu.(humas)

Moeldoko: Kita akan Kawal Hingga Terwujud

GALANG KEKUATAN : Kepala Bankesbangpol Kaltara Basiran dan kepala BNNP Kaltara Herry Dahara saat menghadiri evaluasi dan pelaksanaan Inpres No. 6/2008, Kamis (15/8).


TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bertekad untuk menyatukan kekuatan guna memerangi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) yang semakin meresahkan. Salah satu upaya menjaring kekuatan itu, melalui evaluasi dan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018, tentang Rencana Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltara. 

Demikian disampaikan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) Provinsi Kaltara Basiran, saat membuka kegiatan evaluasi dan pelaksanaan Inpres No. 6/2008 di ruang pertemuan Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (15/8).

Dia berharap, eksistensi Inpres tersebut mampu mendorong seluruh institusi pemerintahan untuk mengedukasikan bahaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. “Tentunya, sangat diharapkan pula pelaksanaan P4GN di Kaltara dapat lebih maksimal,” kata Basiran.

Sementara itu, kepala BNNP Kaltara Herry Dahana mengapresiasi upaya besar Pemprov Kaltara selama ini. “Didalam substansi Inpres No. 6/2018, rohnya melibatkan semua komponen. Mulai lembaga atau instansi pemerintah di tingkat pusat hingga ke daerah, untuk bersama-sama peduli dan bertanggung jawab terhadap masalah ini,” urai Herry.

Herry menyebutkan, Indonesia kini dalam kondisi darurat narkoba. “Kaltara memiliki ribuan jalur tikus yang tidak bisa kita awasi semuanya, tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri,” ucapnya.

Sebagai informasi, pada 2018 tercatat ada 388 kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan 105,8 kilogram narkoba jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan. Sementara di 2019, hingga saat ini tercatat 11 kasus dengan 73,3 kilogram shabu-shabu yang berhasil diamankan.(humas) 

Pemprov-BNNP Kaltara Galang Kekuatan Berantas Narkoba

CEGAH TERORISME : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka rembug aparatur kelurahan dan desa tentang literasi informasi melalui FKPT Provinsi Kaltara di ruang pertemuan Neo City Hotel, Tanjung Selor, Rabu (14/8).


TANJUNG SELOR – Di tengah kuatnya arus informasi, masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan dapat melakukan perubahan struktural pada cara berpikir. Selain itu, harus banyak membaca dan mendengar asupan rohani dari pemuka agama yang moderat agar mampu menyaring setiap informasi yang diterima. 

Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka rembug aparatur kelurahan dan desa tentang literasi informasi melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kaltara di ruang pertemuan Neo City Hotel, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (14/8).

Hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme di Kaltara. “Untuk mencegah radikalisme dan terorisme itu, salah satunya adalah apabila ada informasi yang tak beres di media sosial (Medsos), laporkan dan blokir. Apabila informasi tersebut membahayakan publik, laporkan kepada aparat yang berwenang,” kata Irianto.

Gubernur secara khusus juga meminta kepada aparat kelurahan dan desa untuk dapat menyampaikan berbagai informasi yang tepat, mengenai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme kepada masyarakat di kelurahan maupun desa masing-masing. 

“Jangan berputus asa dengan keterbatasan yang ada. Pastinya, saya selaku Gubernur beserta aparatur pemerintahan akan terus mengupayakan agar Kaltara tetap damai. Indikasinya pun banyak, diantaranya Kaltara meraih Harmoni Award 2018 yang merupakan penghargaan kepada daerah dengan kerukunan hidup beragama terbaik di Indonesia,” beber Gubernur.

Kaltara dengan kondusifitas yang terjaga saat ini, menurut Irianto harus terus dipertahankan. “Potensi radikalisme dan terorisme tetap ada. Untuk pencegahan dini, saya harap dapat mendidik anak sejak dini agar menjadi generasi yang unggul. Juga ajari mereka bergaul dengan lintas suku, agama dan ras,” urai Gubernur.

Irianto pun meminta agar masyarakat dapat memahami setiap aturan yang berlaku terkait pencegahan radikalisme dan terorisme ini. Yakni, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.(humas)

Saring Informasi, Cegah Radikalisme dan Terorisme

SENI BUDAYA : Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono saat membuka festival tari dan musik tradisional Kaltara di Pasar Induk Bulungan, kemarin (14/8).


TANJUNG SELOR – Seni tari dan musik tradisional Kalimantan Utara (Kaltara) jangan hanya menjadi hiburan semata. Harus punya martabat sebagai bagian dari seni budaya Kaltara. Demikian disampaikan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara Sigit Muryono yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Festival Tari dan Musik Tradisional Kaltara di Pasar Induk Bulungan, Rabu (14/8) pagi.

Diyakinkan Sigit, seni budaya Kaltara berpotensi besar. “Kita harus tunjukkan kepada daerah lain bahwa Kaltara mempunyai tarian dan musik yang beraneka ragam dan tidak kalah dengan daerah lain,” ucap Sigit.

Kaltara sendiri memiliki lebih dari 420 sub etnis budaya, tradisi dan seni. Dan yang telah diakui dan tersertifikasi oleh pusat sebanyak 17 warisan budaya tak benda. Sementara di tahun ini, Disdikbud Kaltara kembali mengusulkan sebanyak 10 budaya untuk disertifikasi. 

“Persoalan budaya memiliki dua hal yakni tuntun dan tonton. Disdikbud mempunyai tugas tuntun yaitu mengajari, melestarikan, membudayakan, dan memasyarakatkan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan tidak ada lagi pengakuan bahkan sampai dipatenkan oleh negara lain atas budaya Indonesia khususnya Kaltara,” beber Sigit.

Sedangkan tugas tonton menjadi bagian dari instansi lainnya. “Ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dari itu, saya berharap instansi lain dapat melirik khususnya Dinas Pariwisata, dapat mengenalkan budaya Kaltara ke daerah lain dan ujungnya dapat meningkatkan PAD Kaltara,” ujarnya.

Kegiatan ini sendiri diikuti oleh beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sanggar tari di kabupaten dan kota di Kaltara. Untuk kategorinya dibagi menjadi tiga. Yakni tari kreasi pesisir, tari kreasi pedalaman, dan musik tradisional.(humas)

Seni Budaya Harus Bermartabat

APEL PAGI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin apel pagi, Senin (12/8) di lapangan Agatish, Tanjung Selor.


TANJUNG SELOR - Sanksi tegas bakal diberikan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang membolos alias tidak turun kerja pada Senin (12/08) atas sehari pasca libur hari raya Iduladha 1440 Hijriah/2019. Gubernur Dr H Irianto Lambrie menegaskan hal itu saat memimpin apel di Lapangan Agatish Tanjung Selor, Senin (12/8) kemarin.

"Sesuai keputusan dari BKN dan KemenPAN-RB, tidak ada cuti bersama pada hari raya Iduladha tahun ini. Jadi Senin hari ini, seluruh ASB wajib turun kerja. Saya minta kepada BKD (badan kepegawaian daerah) untuk mendata absensi. Laporkan siapa-siapa saja yang tidak turun kerja hari ini (kemarin, red). Tanpa kecuali,” tegas Irianto.

Kepada ASN yang tidak turun kerja, Gubernur mengatakan, akan ada sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. “Akan ada sanksi, mulai dari teguran tertulis, hingga pemotongan Tunjangan,” tandasnya. 

Lebih jauh, gubernur mengungkapkan, momen hari raya Iduladha, tidak hanya sekedar dijadikan sebagai pelaksanaan ritual keagamaan. Utamanya bagi jajaran pegawai yang beragama muslim, diharapkan Iduladha menjadi momen untuk mengambil banyak pelajaran dari peristiwa iduladha atau idul kurban ini.

“Banyak pesan dan pelajaran yang bisa kita peroleh dari iduladha ini. Utamanya dari peristiwa yang menceritakan keteladanan Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Yaitu mengajarakan tentang ketaatan, dan kesetiaan. Terutama kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” ujar gubenur. Bagi para pegawai  di lingkup Pemprov Kaltara, diharapkan momentum iduladha menjadi penyemangat untuk bekerja dengan lebih baik lagi. (humas)

Gubernur akan Beri Sanksi untuk ASN yang Bolos

PERSIAPAN HUT RI : Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf, yang salah satunya membahas persiapan peringatan HUT ke-74 RI di Kaltara, Senin (12/08).


TANJUNG SELOR - Persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Republik Indonesia (RI) dibahas dalam rapat staf yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Ir H Irianto Lambrie di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur, Senin (12/8) kemarin.

Mulai dari jadwal kegiatan hingga apa saja yang digelar dalam rangkaian HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ini, menjadi pembahasan serius dalam rapat tersebut. Dilaporkan, dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengadakan beberapa kegiatan yang dimulai sejak 15 Agustus nanti.

Di antaranya, adalah puncak seremonial tahunan HUT RI yang akan dipusatkan di Lapangan Agatish Tanjung Selor. Acara seremoni, diawali dengan pengukuhan Pasukan Pengibaran Bendera (Paskibra), Renungan Suci pada hari Kamis (15/08) dan acara puncak Upacara HUT RI di Lapangan Agatish Tanjung Selor pada 17 Agustus. Kemudian malam harinya dilanjutkan dengan Resepsi Kenegaraan di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara.

“Sebelumnya akan kita laksanakan gladi kotor dan gladi bersih pada tanggal 15 Agustus. Kemudian pada tanggal 16 Agustus malam digelar acara malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan,” demikian dilaporkan Taufik, Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltara, selaku sekretaris panitia HUT ke-74 Kemerdekaan RI. 

Sementara itu, Gubernur menegaskan kepada seluruh jajaran panitia agar terus mematangkan persiapan acara perayaan HUT Kemerdekaan RI nanti. “Lakukan cek and ricek hingga hari H pelaksanaan. Pastikan semua siap, koordinasi terus dengan instansi terkait. Termasuk dengan TNI/Polri,” tegas Irianto dalam rapat itu.

Irianto juga menginginkan, selain upacara dan resepsi kenegaraan, ada kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI Tahun Ini. “Perlu ada kegiatan keramaian, seperti adakan lomba-lomba sederhana. Saya kira tidak membutuhkan biaya mahal, dan kita bisa laksanakan,” ungkapnya.

Di sampingi membahas persiapan HUT Kemerdekaan RI, dalam rapat staf yang dihadiri oleh Plh Sekretaris Provinsi, para asisten, kepala OPD dan Biro di jajaran Pemprov Kaltara itu, juga dilakukan evaluasi beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, serta membahas menganai agenda sepekan ke depan. Salah satunya, rencana kegiatan puncak hari pramuka tingkat provinsi, yang diagendakan di Malinau pada 15 Agustus nanti. (humas)

Pimpin Rapat Staf, Gubernur Ingin Matangkan Persiapan HUT RI