Social Items

PENDIDIKAN : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama sejumlah pelajar di Kaltara. Foto diabadikan sebelum pandemi Covid-19. 

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bakal menerbitkan surat perpanjangan masa belajar dari rumah (BDR). Ini dilakukan sembari menunggu ketentuan dan jadwal masuk sekolah dari pemerintah pusat yang kini tengah dibahas.

Disebutkan pelaksana harian (Plh) Kepala Disdikbud Kaltara Firmanannur, selain menunggu perubahan kebijakan pusat dan daerah, Disdikbud juga akan menyesuaiak dengan kalender pendidikan. Seperti yang disampaikan Mendikbud di media nasional, Kemendikbud masih menunggu keputusan gugus tugas nasional penanganan Covid-19 untuk penentuan jadwal masuk sekolah. Jadi, kita pun bersikap demikian,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melalui surat edaran nomor : 045.4/ 0666 /GUB yang merupakan tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Kaltara nomor: 045.4/0366.4/GUB yang salah satu poinnya ialah memperpanjang BDR dari rumah bagi siswa SMA/SMK/SLB selama 14 (empat belas) hari, yakni terhitung mulai tanggal 11 hingga 20 Mei 2020 dan dari 26 hingga 30 Mei 2020. “Untuk durasi perpanjangan terakhir ini, kita akan menyesuaikan dengan kebijakan di pusat dan daerah,” jelasnya.

Sekaitan dengan pelaksanaan BDR tersebut, kegiatan belajar siswa menggunakan sistem Pembelajaran dalam jaringan (online) dan atau pembelajaran luar jaringan (offline) dengan pemberian tugas mandiri. 

Pendidik dan tenaga kependidikan akan tetap memandu proses belajar siswa baik melalui dalam jaringan (online) maupun dengan pemberian tugas mandiri,” urainya. Untuk pembelajaran sendiri, diharapkan orang tua untuk melakukan pengawasan kepada anak dan mengajarkan tentang penerapan physical dan social distancing dalam kehidupan sehari-hari.(humas/YL)

Tunggu Kebijakan Masuk Sekolah, BDR Bakal Diperpanjang

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie 

TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan kilang methanol di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan terus berproses. Dikabarkan, PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) akan  mensuplai bahan baku untuk industri methanol yang akan dibangun PT Karya Mineral Jaya (KMJ) itu.

Terkait hal itu, dijadwalkan dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama dengan PT KMJ, PT PHE dan PT Pertamina (Persero) akan mengadakan pertemuan ulang secara virtual membahas rencana pembangunan kilang methanol tersebut.

“PT KMJ berencana akan membangun industri kilang methanol di Bunyu dengan nilai investasi sebesar USD 700 juta atau lebih dari Rp 10 triliun. Rencana awal, bahan baku industri methanol tersebut akan disuplai dari offshore PT PHE, kata Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie yang didampingi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara Faisal Syabaruddin, Kamis (28/5).

Rencana pembangunan kilang methanol di Bunyu sendiri, disampaikan PT KMJ sejak 2019. Untuk pembangunan kilang ini, PT KMJ memerlukan lahan sekitar 55 hektare. Selain untuk kilang methanol, lahan tersebut juga untuk lokasi industri turunannya, kata Irianto.

Diinformasikan pula bahwa pembangunan kilang methanol ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Dari itu, Gubernur memastikan Pemprov Kaltara sangat mendukung penuh rencana investasi tersebut untuk segera direalisasikan. Tentu efeknya positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menumbuhkan ekonomi Kaltara,” jelas Gubernur.

Sementara itu Plt Kepala DPMPTSP Kaltara Faisal Syabaruddin menuturkan, PT KMJ sendiri menaksir, feedstock yang diperoleh dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun sebesar 90 MMSCFD natural gas dari Wilayah Kerja (WK) Nunukan. Dengan target aliran gas sekitar kuartal ke-3 2023 (commisiong pada kuartal ke-4 2023). “Dengan kata lain, produksinya ditargetkan 1 juta ton per tahun atau sekitar 3 ribu ton per hari untuk methanol,” katanya.

Untuk penyerapan tenaga kerja sendiri, dipaparkan bahwa rencananya sekitar 3 ribu tenaga kerja lokal akan diserap selama 4 tahun proyek berlangsung. “Ini meliputi 1.000 orang teknisi proyek, dan 2 ribu orang pendukung kebutuhan hidup tenaga pelaksana proyek,” tutupnya.(humas/YL)

Pemprov Dukung Percepatan Realisasi Kilang Methanol PT KMJ

Kepala DPKP Kaltara Wahyuni Nuzband

TANJUNG SELOR – Pembentukan pasar ternak dengan memprioritaskan hewan ternak berukuran besar seperti sapi, kambing, dan kerbau di beberapa lokasi menjadi wacana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Pasar ternak, menurut kepala DPKP Kaltara Wahyuni Nuzband penting untuk memutus panjangnya rantai produsen ke konsumen sekaligus meningkatkan keuntungan dari peternak dan pedagang. “Dalam hal ini, DPKP Kaltara akan bekerjasama dengan Disperindagkop Kaltara,” katanya.

Saat terealisasi, peternak akan membawa sendiri hasil ternaknya kepada pedagang. “Jadi tidak panjang rantai penjualannya, ucpanya.

Pasar ternak juga dapat melindungi konsumen dengan dijajakannya jenis daging yang berkualitas lebih baik. Kita akan menempatkan beberapa petugas yang akan melakukan pengecekan kualitas kesehatan dari daging secara berkala sehingga kualitas dan kesehatan dari daging yang diperjual belikan disana terjamin, jelasnya.

Peranan Disperidangkop-UMKM sendiri, adalah menjamin kestabilan harga jual, baik dari sisi peternak, pedagang dan juga konsumen dengan menetapkan standar harga yang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk meyakinkan bahwa daging aman, sehat, utuh, dan halal kita juga akan merangkul pengusaha Rumah Pemotongan hewan (RPH) yang sudah terjamin di kaltara, tutupnya.(humas/YL)

Pemprov Kaltara Wacanakan Pasar Ternak

MANDIRI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat meninjau rencana laboratorium PCR RSUD Tarakan, belum lama ini. 

TANJUNG SELOR – Pemeriksaaan sampel spesimen Covid-19 secara mandiri oleh Pemprov Kaltara dipastikan mulai berjalan pada awal Juni 2020. Alat Polymerase Chain Reaction atau PCR yang ditunggu-tunggu sudah tiba di Tarakan sejak Kamis (21/5) dan diantar ke RSUD Pemprov di Kota Tarakan Jumat (22/5) pekan kemarin.

RSUD Tarakan juga mengebut pekerjaan renovasi laboratorium yang terstandar. Di laboratorium inilah alat PCR akan dioperasikan. Proses uji sampel juga akan difokuskan di laboratorium tersebut. “Ruangannya ditambah sekat, ruang IT-nya juga juga harus safety. Ada lapisan yang dipasang di dinding-dinding sebagai pengaman. Lantainya juga didesain sesuai standar kesehatan,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Selasa (26/5). 

Proses renovasi ruangan diperkirakan masih membutuhkan waktu kurang dari sepekan ke depan. Ruang juga akan dilengkapi alat bertekanan negatif. Alat ini masih dalam proses pengiriman ke Tarakan. 

“Karena alat bertekanan negatif ini lumayan besar, pengirimannya hanya bisa melalui kapal laut kargo. Alat ini dipasang kalau ruang laboratorium sudah selesai. Juga akan datang lemari pendingin sampel bersuhu minus 80 derajat,” ujarnya. 

Setelah alat bertekanan negatif terpasang, teknisi PCR selanjutnya akan datang membawa reagen sekaligus memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang akan mengoperasikan PCR. Pengoperasian PCR, RSUD menyiapkan 6 orang tenaga medis. 

Akan disiapkan pula tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan sampel yang keluar masuk. “Kita ingin operasionalnya full atau maksimal. Maka itu SDM di laboratorium harus siap. Dan ada pembagian tugas supaya personel yang bertugas di laboratorium itu tidak merangkap,” ujarnya. 

Alat PCR yang diadakan Pemprov, mampu memeriksa 90 sampel spesimen dalam waktu 2 jam. Dibandingkan dengan PCR yang dipakai di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, PCR di RSUD Kaltara lebih cepat 5 jam memeriksa sampel. 

Renovasi laboratorium pemeriksaan spesimen Covid-19 di RSUD Tarakan menelan anggaran sebesar Rp 3,2 miliar, termasuk penambahan alat tes cepat molekuler (TCM). Khusus pengadaan PCR dan reagen menelan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar.(humas/YL)

Uji Spesimen Mandiri Dipastikan Awal Juni

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR - Selain membangun Pelabuhan Pesawan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang telah memasuki tahap inventarisasi dan identifikasi lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), rencana pembangunan pelabuhan untuk kapal barang dan speedboat di Pulau Bunyu pun terus berproses.

Pembangunan pelabuhan yang rencananya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut, kabarnya telah menyelesaikan administrasi perencanaan pembangunan Pelabuhan Bunyu. 

Diantaranya, mulai dari dokumen Studi Kelayakan (FS), Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Survey Investigation Design (SID), dan dokumen Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).

Bahkan, untuk izin lingkungannya sudah diselesaikan (Kemenhub). Dan sekarang sedang dalam proses penetapan lokasi pelabuhan oleh Kemenhub, kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Taupan Madjid yang didampingi Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP Datu Iman Suramenggala, Selasa (26/5).

Taupan menjelaskan, lahan yang akan digunakan nantinya, untuk sisi darat adalah reklamasi lahan pantai bersebelahan dengan dermaga milik PT Pertamina, satu jalur dengan kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Bunyu.

Yang direklamasi adalah tanah negara berupa pantai, bukan aset Pertamina. Aset Pertamina adalah jalan akses menuju pelabuhan, dan sudah diurus dan telah mendapatkan persetujuan atau izin penggunaan jalan aksesnya oleh PT Pertamina, jelas Taupan.

Rencana pembangunan Pelabuhan Bunyu, dimulai sejak 2016. Dimana saat itu dilakukan FS, DED dan Masterplan oleh Dishub Kaltara. Pada 2017, dilakukan pra studi kelayakan pelabuhan oleh Kemenhub dan Pertamina. Lalu 2018, melakukan SID juga oleh Kemenhub.

Kemudian berlanjut pada 2019, diantaranya menyusun dokumen DLKr- DLKp, RIP, pengesahan studi kelayakan pelabuhan, dan pengesahan SID. Lalu pada 2020, izin penggunaan jalan akses Pertamina dari Direktur Aset Pertamina, Rekomendasi Bupati atas Kesesuaian Tata Ruang dari Bupati Bulungan, dan Rekomendasi Gubernur atas Kesesuaian Tata Ruang oleh Gubernur Kaltara. 

Alhamdulillah, izin menggunakan akses jalan Pertamina sudah disetujui, tinggal menunggu proses penetapan lokasi, ini mengingat pelabuhan Bunyu merupakan pelabuhan pengumpul, ungkap Taupan.

Rencananya, Pelabuhan Bunyu selain dapat digunakan untuk dermaga speedboat, juga akan dilalui oleh kapal barang. Ini bertujuan agar mengurangi disparitas harga barang, mengingat sulitnya akses ke Pulau Bunyu menjadi pemicu naiknya harga barang.(humas/YL)

Pembangunan Pelabuhan Bunyu Terus Berproses

EXIT MEETING : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri pertemuan virtual dengan Kepala Perwakilan BPK Kaltara Agus Priyono dan jajarannya, Selasa (26/5) sore.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie memastikan akan memperbaiki dan menindaklanjuti apa saja yang menjadi temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. 

Bahkan, Gubernur menginginkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dapat meningkatkan jumlah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pada tahun ini. Untuk itu, Pemprov Kaltara sesegera mungkin menyusun rencana aksi tindaklanjut atas temuan yang disampaikan BPK.

Saya sudah menerima matriks hasil pemeriksaan tersebut. Saya juga sedari awal melakukan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan BPK ini, kata Gubernur saat menghadiri pertemuan virtual dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara Agus Priyono dan tim auditor terkait exit meeting tim pemeriksa atas LKPD Tahun Anggaran 2019 dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kaltara, Selasa (26/5) sore.

Irianto mengaku sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kinerja yang sudah dilakukan tim pemeriksa BPK dalam mengaudit LKPD Provinsi Kaltara. “Setiap tahun BPK akan mengumumkan pemerintah daerah yang paling tinggi menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Dan, Pemprov Kaltara, alhamdulillah, terhitung sebagai provinsi yang responsnya tinggi terhadap tindaklanjut dari rekomendasi BPK selama ini,” ucap Gubernur. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara Agus Priyono menyatakan bahwa exit meeting ini, merupakan akhir dari pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. “Pihak Perwakilan BPK Kaltara menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang sudah membantu tugas tersebut. Untuk kali ini, pemeriksaan harus dilakukan secara daring selama sekitar 30 hari,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Agus juga mengumumkan temuan dari 5 entitas yang diperiksa. 5 entitas itu, yakni Pemprov Kaltara, Pemkot Tarakan, Pemkab Bulungan, Nunukan dan Tana Tidung. Untuk diketahui, Pemkab Malinau masih dalam proses pemeriksaan oleh kantor akuntan publik.

BPK juga menginformasikan mengenai pemantauan tindaklanjut atas rekomendasi setiap entitas. “Seluruh tindaklanjut ini akan dimasukkan kedalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II yang akan disampaikan dalam waktu dekat kepada setiap entitas. 

Hanya saja, untuk IHPS semester II akan mengalami perubahan. Jika sebelumnya berbentuk hardcopy, maka mulai tahun ini hingga tahun mendatang IHPS akan disampaikan dalam bentuk softcopy didalam flashdisk,” ungkapnya.

Di penghujung, Agus menyarankan agar setiap pemerintah daerah memiliki layanan publik yang dapat diandalkan dalam sektor yang dinilai potensial.(humas/YL)

Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti akan Ditingkatkan

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR - Mulai dibangun sejak 2017 lalu, Toko Indonesia di wilayah perbatasan tepatnya di Krayan Barat, Kabupaten Nunukan sudah rampung 100 persen pada akhir 2019 lalu. Saat ini bangunan tersebut siap difungsikan sebagai toko Indonesia yang menjual produk-produk dalam negeri di perbatasan RI. Hanya saja, sesuai ketentuan, bangunan tersebut perlu masa pemeliharaan dari pihak kontraktor pelaksana kegiatan.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, Toko Indonesia dibangun atas gagasan dirinya ketika berkunjung ke wilayah perbatasan. Salah satunya di Krayan. Yaitu dengan melihat disparitas harga yang tinggi, serta banyaknya barang dari negara tetangga (Malaysia) yang bahkan melebihi barang produk dalam negeri.

Dengan pertimbangan itu, terpikir mencari cara bagaimana mengurangi ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap barang luar negeri. Untuk itu lah kita bangun Toko Indonesia di perbatasan. Yang nantinya akan menjual produk-produk dalam negeri. Mengenai harga, akan ada subsidi dari pemerintah. Salah satunya melalui subsidi ongkos angkut (SOA) barang yang selama ini sudah berjalan, terang Gubernur.

Terkait dengan pembangunannya sendiri, Gubernur didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Perumahan (DPUPR-Perkim) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H Sunardi mengatakan, meskipun telah rampung dikerjakan, saat ini tengah dilakukan masa pemeliharaan terhadap hasil akhir pekerjaan (final hand over-FHO) oleh kontraktor. Artinya, jika selama masa pemeliharaan tidak ditemukan kerusakan, barulah bangunan akan diserahkan ke Pemprov Kaltara melalui DPUPR-Perkim. 

Untuk kemudian dievaluasi kembali kelayakannya, sebelum bangunan tersebut di serahkan ke Disperindagkop-UKM Kaltara untuk di kelola. Kalau secara fungsional bangunan itu sudah berfungsi, hanya saja memang perlu dilakukan masa pemeliharaan. Agar bangunan betul-betul berfungsi dengan baik, sebelum bangunan difungsikan sebagai sentral pemenuhan barang kebutuhan sehari-hari masyarakat di sana, kata Sunardi.

Di tengah pandemi covid-19, kita harap juga dalam masa pemeliharaan terhadap hasil akhir pekerjaan dapat selesai dalam kurung waktu 6 bulan. Dengan begitu maka di akhir tahun 2020, Toko Indonesia di Krayan sudah bisa beroperasi, kata Sudjadi, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya menambahkan.

Disebutkan secara rinci, pada tahun 2017, pembangunan Toko Indonesia di Krayan dialokasikan anggaran Rp 5 miliar (tahap I) dari APBD Provinsi. Kegiatannya yakni pekerjaan konstruksi struktur pada toko. Berlanjut pada tahun 2018, anggaran sebesar Rp 4 miliar (tahap II) untuk kegiatan pemasangan bata, alian, plaster, pemasangan keramik, lantai dan kontruksi atap. Terakhir tahun 2019 (tahap III), dikucurkan dana APBD sebesar Rp 8,4 miliar untuk kegiatan penyelesaiannya.

Terpisah, Kepala Dinas Disperindagkop-UKM Kaltara Hartono mengatakan, selain pembangunan Toko Indonesia di Krayan Barat yang sudah selesai, ada juga pembangunan Toko Indonesia di Pulau Sebatik. Tepatnya di Desa Bukit Aru Indah, Sebatik Timur, Nunukan.

Pembangunan Toko Indonesia di Pulau Sebatik, kata dia, tahun ini dimulai dengan pematangan lahan. Saat ini masih dalam tahap lelang. Pembangunannya dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Tahap I tahun ini, dilakukan pemetangan lahan, sementara untuk tahap II atau pembangunan fisiknya, dilakukan pada 2021 mendatang. 

Anggaran tahap I tahun ini besarnya Rp 4 miliar, dengan luas lahan kurang lebih 4.320 Meter persegi. Di mana, akan dilakukan pekerjaan penimbunan, siring serta pondasi. Sementara mengenai lahannya, untuk Toko Indonesia di Sebatik Timur merupakan hibah dari masyarakat Desa Bukit Aru Indah, kata Hartono.

Ditambahkan, rencana pembangunan Toko Indonesia di Pulau Sebatik merupakan gagasan Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie. Sebelumnya, gagasan serupa sudah terealisasi di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan. Pembangunan Toko Indonesia memang membutuhkan waktu panjang. Pembangunannya dilakukan secara bertahap, mulai dari penyediaan lahan, pengurusan syarat administratif, penganggaran, hingga berlanjut ke tahap pembangunan. (humas/YL)

Masih Tahap Pemeliharaan, Tahun Ini di Sebatik Mulai Pematangan Lahan

STIMULUS : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menyerahkan BLT Pemprov Kaltara untuk warga yang belum tercover program social safety net APBN, belum lama ini.

TANJUNG SELOR - Dalam penanganan dampak sosial-ekonomi dari pandemi Covid-19, pemerintah telah mengambil kebijakan pengamanan sosial, dengan merealokasi anggaran (refocusing). Hal tersebut juga berlaku di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Disebutkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat, yaitu dengan memberikan stimulus fiskal berupa insentif kepada masyarakat agar terjaga daya belinya, disamping tentu saja untuk penanganan masalah kesehatan itu sendiri. 

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya sampaikan bahwa setidaknya ada lima stimulus fiskal, yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kaltara, meliputi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Penyaluran DAK Fisik Kesehatan untuk Covid-19, Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan pelaksanaan program Pra Kerja,” kata Irianto berdasarkan rilis Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara per 16 Mei 2020.

Diakui Gubernur, stimulus fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat di Kaltara cenderung diberikan secara langsung kepada penerima manfaat dengan harapan efek yang akan ditimbulkan juga akan bersifat langsung. “Efek yang diharapkan tersebut, adalah meningkatnya daya beli masyarakat sehingga perekonomian di Kaltara dapat bergairah kembali, jelas Gubernur yang didampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Indra Soeparjanto.

Terkait pemberian THR, Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2020 telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian THR Tahun 2020 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian THR tersebut, baik yang bersumber dari APBN dan APBD. 

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan pemberian THR yang bersumber dari APBN, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari APBN. Untuk mempercepat penyelesaian pembayaran THR, Ditjen Perbendaharaan menetapkan Nota Dinas Nomor ND-343/PB/2020 tanggal 11 Mei 2020. 

Nota dinas ini kemudian menjadi dasar bagi seluruh KPPN di Indonesia, termasuk tiga KPPN di lingkup Kaltara dalam memberikan layanan prima dalam proses pencairan THR, timpal Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Indra Soeparjanto. Dari monitoring Kanwil DJPb Kaltara, per 16 Mei lalu, di Kaltara telah diajukan SPM THR yang bersumber dari APBN sebesar Rp 24.142.375.200,00.

Stimulus kedua, penyaluran BLT Dana Desa. Dikatakan Indra, BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Penggunaan BLT Dana Desa adalah sebagai jaring pengaman sosial di Desa. Adapun Penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja, ucapnya.

Dari laporan Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, per 14 Mei 2020, telah disalurkan BLT Dana Desa, yang sesuai namanya disalurkan secara tunai, sebesar Rp 1.462.800.000,00 kepada 2.438 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 58 Desa dari total 447 Desa di Kaltara. Dengan kata lain sebesar 12,97 persen desa telah tersaluri BLT Dana Desa. 

“Nominal BLT yang diberikan adalah sebesar Rp 600 ribu per KPM setiap bulannya selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020, paparnya. Diketahui bahwa Nunukan menjadi daerah dengan jumlah desa dan KPM terbesar yaitu 49 desa dengan 1.651 KPM, sementara Kabupaten Malinau menduduki peringkat kedua yaitu 8 desa dengan 769 KPM, dan Kabupaten Tana Tidung dengan 1 desa dan 18 KPM.

Sementara untuk stimulus ketiga, penyaluran DAK Fisik Kesehatan Covid-19, sampai saat ini telah tersalur Rp 29.297.150.607. Dimana, sebanyak 80,03 persen disalurkan ke Nunukan atau sekitar Rp 23,45 miliar. Berturut-turut untuk Malinau, Tana Tidung dan Kota Tarakan adalah 6,91 persen (Rp 2,02 miliar), 4,9 persen (Rp 1,44 miliar) dan 0,97 persen (Rp 284,5 juta). 

Untuk level Provinsi Kaltara adalah sebesar Rp 2,11 Miliar atau 7,2 persen dari total dana yang tersalur, urainya. Adapun alokasi DAK Fisik untuk penanganan COVID 19 dipergunakan untuk kegiatan antara lain pembangunan/rehab ruang isolasi, pengadaan Mobile X-Ray, Ventilator dan Virus Transport Media (VTM).

Stimulus keempat adalah Bansos PKH. Pemberian bansos ini bertujuan agar keluarga pra-sejahtera tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan selama pandemi. 

Berdasarkan data, per 14 Mei 2020, Bansos PKH yang tersalurkan di Kaltara adalah sebesar Rp 23,09 miliar untuk 25.827 KPM. Jumlah tersebut tersalur dalam dua tahap. Pada tahap pertama, tersalur Bansos PKH sebesar Rp11,66 miliar untuk 12.938 KPM sementara pada tahap kedua, tersalur sebesar Rp11,42 miliar untuk 12.889 KPM. 

Dan, stimulus kelima yakni program Kartu Pra Kerja. Untuk sementara waktu, Kartu Prakerja akan diprioritaskan bagi pekerja maupun pelaku usaha mikro/kecil yang terdampak penghidupannya. Dijelaskan Indra.

Kaltara mendapatkan kuota sebesar 21.594 orang. Sampai dengan saat ini, sesuai dengan informasi dari Disnaker Kaltara, sebanyak 13.904 orang atau 64,39 persen, telah melakukan akses atau mendaftar pada situs www.prakerja.go.id sebagai calon penerima. 

Dari jumlah tersebut yang telah terdaftar adalah 4.116 orang yang terdiri dari 1.987 orang dari Kota Tarakan, 1.200 orang dari Kabupaten Nunukan, 607 orang dari Kabupaten Bulungan, 249 orang dari Kabupaten Malinau, dan 73 orang dari Kabupaten Tana Tidung.(humas/YL)

Ungkit Daya Beli Lewat 5 Stimulus Fiskal

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR  - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kalimantan Utara (Kaltara) menerapkan pelayanan Samsat Keliling (Samling) beroperasi di halaman Samsat Induk. Ini merupakan salah satu upaya BP2RD untuk membantu mengurangi penyebaran Covid-19 di Kaltara. 

Samling yang dioperasikan, untuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan tahunan. Sementara di kantor Samsat sendiri untuk pembayaran pajak kendaraan 5 tahunan, kata Kepala Bidang Pajak Daerah BP2RD Kaltara, Imam Pratikno yang ditemui baru-baru ini.

Jam pelayanan pun diperpendek, agar tidak terjadi penumpukan orang. Untuk pelayanan Samsat dari Senin hingga Kamis, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 Wita. Sementara pada Jumat mulai pukul 08.00 hingga 10.00, ujarnya. Untuk Kota Tarakan, maksimal pelayanan bagi wajib pajak hanya 25 persen karena Tarakan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pelayanan lainnya, adalah Samsat Online Nasional (Samolnas) yang dapat diunduh pada aplikasi playstore android smartphone. Banyak juga yang melakukan pembayaran melalui Samolnas. Dan, sebenarnya penggunaannya sangat disarankan guna menghindari kontak langsung, jelasnya.

Sementara itu, terkait potensi pendapatan yang diperoleh dari layanan Samsat tersebut, utamanya dari 5 unit pelaksana teknis (UPT) Samsat yang ada mencapai Rp 200 hingga 300 juta per hari.

Artinya, kalau kita tidak melaksanakan pelayanan maka pemasukan PAD bisa hilang hingga Rp 19 miliar per bulan. Dari itu, pelayanan tetap dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tutupnya.(humas/YL)

BP2RD Tetap Sarankan Penggunaan Samolnas

BANTUAN APD : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie secara simbolis menerima bantuan APD dari KAGAMA di ruang kerja Gubernur Kaltara, Rabu (20/5).

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie secara simbolis menerima bantuan berupa satu set Alat Pelindung Diri (APD) dari Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA). Penyerahan dilakukan oleh Ketua KAGAMA Kaltara, Heri Rudiono di ruang kerja Gubernur Kaltara, Rabu (20/5). 

Kita sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KAGAMA yang telah membantu APD lengkap untuk para tenaga medis kita yang sedang berjuang menangani pasien Covid-19, kata Gubernur usai menerima bantuan tersebut.

APD, kata Irianto, sangat dibutuhkan oleh para medis dalam menangani pasien Covid-19. Sesuai Laporan gugus tugas, lanjutnya, stok APD di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kaltara masih mencukupi. Selain dari pemerintah, pengadaan APD juga dibantu oleh banyak pihak. Seperti salah satunya dari KAGAMA tadi. Jadi kita sangat berterima kasih, imbuhnya.

Untuk diketahui, bantuan APD yang diberikan KAGAMA kemarin, di antaranya berupa 50 pieces coverral, 25 gown, 50 face shield, masker N95, masker bedah, serta handscoon. Sesuai arahan gubernur, APD ini akan didrop untuk di RSUD Tarakan.(humas/YL)

Gubernur Apresiasi Pihak yang Bantu APD untuk Para Medis