Social Items

INVESTASI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama Feng Yilun, Chief Representative Sinosteell MIECC, belum lama ini.

JAKARTA – Setelah sebelumnya ada beberapa perusahaan besar dunia berminat investasi di Kalimantan Utara (Kaltara), bahkan ada yang sudah mulai melakukan kegiatan persiapan realisasi, kembali perusahaan asal Republik Rakyat Tiongkok atau China menawarkan untuk berinvestasi di provinsi termuda di Tanah Air ini. Sinosteel Equipment & Engineering Co, Ltd (Sinosteell MECC), salah satu perusahaan baja terbesar di dunia yang ingin membangun industri di Kaltara.

Keinginan pihak Sinosteel disampaikan langsung oleh Feng Yilun, Chief Representatif Sinosteel Indonesia kepada Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat bertemu di Kantornya, Jumat (6/12) lalu. 

“Dengan didampingi beberapa kepala OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, kami menyimak paparan rencana investasi oleh perusahaan. Pada dasarnya kami menyambut baik, rencana investasi yang ditawarkan. Silakan tindak lanjuti, tentu dengan tetap berpegang pada aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia,” kata Irianto usai pertemuan.

Sesuai dengan paparannya yang disampaikan Feng Yilun, perusahaan ini berminat untuk berinvestasi di Kaltara. Salah satu lokasi yang ditawarkan Gubernur adalah di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning - Mangkupadi.

“Kita tawarkan lokasi di KIPI. Pertimbangannya, pertama posisinya strategis. Karena di lokasi ini juga akan dibangun pelabuhan internasional. Kemudian akan terintegrasi dengan PLTA (pembangkit listrik tenaga air). Karena untuk industri yang ditawarkan itu (baja) membutuhkan listrik yang sangat besar,” bebernya. 

Disebutkan, perusahaan ini telah memiliki banyak pengalaman berinvestasi di beberapa negara. Di antaranya membangun power plant atau pembangkit listrik. Dengan bahan bahan baku. Seperti batubara, gas, hydro, angin dan tenaga surya.

Selain bergerak di bidang pembangunan power plant, perusahaan ini juga berinvestasi bidang lain. Seperti industry nikel, steel (baja), engineering, hingga bidang teknologi. “Satu hal yang saya tekankan, adalah keseriusannya. Sesuai arahan Presiden Jokowi, kita welcome terhadap siapa pun yang berminat investasi. Yang terpenting adalah serius. Kita akan bantu, memberikan kemudahan, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan kita,” tegas Gubernur.

Sebelumnya, investor ini juga telah datang ke Kaltara. Salah satu yang didatangi adalah di Tarakan. Mengenai lokasi yang dipilih, Gubernur menyerahkan kepada pihak perusahaan, di mana yang cocok. “Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sekali lagi, kalau dari kita yang paling penting diharapkan adalah keseriusan perusahaan,” tandasnya.

Untuk diketahui juga, perusahan yang berminat untuk mendirikan pabrik baja dan nikel di Kaltara ini, membutuhkan lahan sekitar 1000 hektare. Dengan nilai investasi sekitar USD 2,7 miliar atau kurang lebih Rp 40 triliun. (humas)

Lagi, Perusahan asal China Tawarkan Investasi di Kaltara

PENGOBATAN GRATIS : Pengobatan gratis yang melibatkan sejumlah dokter spesialis RSUD Tarakan. Kegiatan ini bentuk kerja sama DWP-RSUD Tarakan, dalam rangka HUT ke-20 DWP.

TARAKAN – Pencegahan stunting menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk itu, kegiatan dalam upaya memenuhi tujuan tersebut terus digelar. Salah satunya, seperti yang digelar Dharma Wanita Persatuan (DWP), kemarin (8/12).

Dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-20 DWP, digelarlah bakti sosial (Baksos) pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi anak panti asuhan dan balita terlantar atau gizi buruk. Dalam baksos ini, DWP menggandeng Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan. “Alhamdulillah, diharapkan melalui kegiatan ini dapat membantu upaya Pemprov Kaltara melakukan pencegahan stunting di Kaltara,” kata Direktur Utama (Dirut) RSUD Tarakan, dr Muhammad Hasbi Hasyim.

Dalam kegiatan ini, terlibat beberapa tenaga kesehatan di RSUD Tarakan. Diantaranya, ada dokter spesialis telinga-hidung-tenggorokan (THT), anak, gigi, mata dan kulit. “Pada kegiatan ini, sebanyak 110 anak dan balita mendapatkan pelayanan pengobatan gratis. Ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov Kaltara untuk hadir bagi masyarakatnya, utamanya mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” tutupnya.(humas)

Cegah Stunting, DWP-RSUD Tarakan Gelar Pengobatan Gratis

Kepala Diskominfo Kaltara H Ir Syahrullah Mursalin

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltara kembali memasang 9 titik Very Small Aperture Terminal (VSAT) Mangoesky pada 2019. Pemasangannya dikhususkan di SMA dan SMK guna menunjang pelaksanaan 100 persen Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Kepala Diskominfo Kaltara, H Ir Syahrullah Mursalin mengatakan, pemasangan VSAT tahun ini berdasarkan usulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara. Untuk pemasangannya berada di Kabupaten Bulungan 1 titik, Kabupaten Malinau 6 titik dan Kabupaten Nunukan 2 titik. 

Lebih jauh, dijelaskannya bahwa pengadaan VSAT Mangoesky yang dijalankan oleh PT Telkom (Persero) menggunakan media satelit dengan sistem kontrak setahun. “Untuk kuotanya sebesar 5 GB (Gigabyte) setiap bulannya selama setahun. Jika kuota habis dan sekolah mau menggunakan akses internet, sekolah bisa top up sendiri,” sebutnya.

//GRAFIS\\

Pada 2018, lanjutnya, terdapat pemasangan VSAT Mangoesky di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) KM 9 Tanjung Selor. “Untuk yang Puskesmas tidak diperpanjang, karena sudah terdapat jaringan fiber optik. Dan untuk peralatannya, dialihkan ke SMAN 1 Sekatak pada tahun ini. Lantaran SMAN 1 Sekatak masih belum tercover akses internet, selain menggunakan koneksi VSAT,” ujarnya.

Diinformasikan juga oleh H Syahrullah, Diskominfo sudah mengalokasikan 5 titik lagi pada 2020. “Pengusulan oleh sekolah-sekolah melalui Disdikbud Kaltara. Selanjutnya diusulkan Disdikbud ke Diskominfo. Jika pengusulan lebih dari 5, mungkin bisa dianggarkan kembali di perubahan 2020,” paparnya.

Ditanya soal WiFi Gratis Kaltara Terdepan yang juga dikelola oleh Diskominfo Kaltara, dibeberkannya bahwa sampai dengan saat ini terdapat 118 titik yang tersebar di area publik. Yakni 67 titik pada 2017 dan 51 titik pada 2018.

“Dengan kecepatan up to 20 Mbps (Megabyte per second), dapat digunakan sekitar 50 user, tapi tergantung penggunaan. Misal, semuanya buka YouTube, maka kecepatannya tidak sampai segitu. Dan jika tidak ada koneksi internet, agar dapat menyampaikan ke Diskominfo untuk ditindaklanjuti dengan meneruskan kepada provider, Telkomsel,” tutupnya.(humas)

Pemprov Kembali Install VSAT Mangoesky di 9 Titik

KEPENDUDUKAN : Asisten II Setprov Kaltara, H Syaiful Herman saat menghadiri Rakornis Dukcapil se-Kaltara, Kamis (5/12). 

TANJUNG SELOR – Seluruh pihak terkait digitalisasi proses bisnis penyelenggaraan administrasi kependudukan (Adminduk) diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen serta mendukung agenda-agenda pemerintah. Ini disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H Syaiful Herman saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) se-Kaltara tahun anggaran 2019 di gedung pertemuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabupaten Bulungan, Kamis (5/12).

Disebutkan Syaiful, penguatan komitmen dalam bisnis proses adminsitrasi kependudukan itu, salah satunya melalui Dukcapil Go Digital. Implementasinya, melalui komitmen penerapan tanda tangan elektronik dalam penerbitan dokumen kependudukan oleh seluruh kabupaten dan kota. Utamanya, untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK), biodata, Surat Keterangan Pindah WNI serta Akta-Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak). “Untuk hal ini, Disdukcapil Provinsi Kaltara sedianya melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap pelaksanaan penerapan tanda tangan elektronik tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Disdukcapil baik provinsi maupun kabupaten dan kota juga dapat berkomitmen melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung dan tempat pelayanan. 

“Selain itu, jajaran terkait dari pusat hingga daerah juga berkomitmen menerapkan SIAK Terpusat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, guna meningkatkan kualitas pelayanan adminduk, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah yang akurat, lengkap, dan mutakhir serta mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data,” bebernya.

Komitmen lainnya, adalah kesiapan untuk menyelenggarakan penerbitan Akta Kelahiran Online dan penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). “Pemanfaatan ADM ini, sebagai peluang untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih murah dan lebih akurat kepada seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Pada rakor itu, juga ditegaskan komitmen dari Pemprov serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020 melalui penandatanganan komitmen dari seluruh Disdukcapil provinsi maupun kabupaten dan kota. “Untuk Pilkada 2020, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil juga menyatakan dukungannya. 

Perwujudannya, melalui penyediaan DP4 serta membantu KPU dalam melakukan verifikasi terhadap calon pemilih, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, Disdukcapil se-Kaltara juga dituntut untuk menuntaskan perekaman KTP Elektronik di wilayahnya masing-masing serta memberikan dukungan kepada penyelenggara pemilu di daerahnya masing-masing sesuai permintaan,” tutupnya.(humas)

Kuatkan Komitmen Wujudkan Digitalisasi Adminduk

PASAR MURAH : Asisten II Setprov Kaltara, H Syaiful Herman saat memimpin tim OPM Pemprov Kaltara di Desa Silva Rahayu, Tanjung Palas Tengah, Rabu (4/12).


TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memulai Operasi Pasar Murah (OPM) jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Titik pertama, adalah Desa Silva Rahayu dan Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Pagelaran OPM dilakukan Rabu (4/12).

Di kesempatan tersebut, tim OPM melibatkan 11 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara serta instansi vertikal terkait lainnya. Tim dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, H Syaiful Herman. 

“OPM ini dilaksanakan untuk mengendalikan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020,” kata H Syaiful di lokasi kegiatan.

Keberangkatan tim melalui jalur darat dengan membawa 19 jenis komoditi kebutuhan pokok. “Ini diperuntukkan bagi 200 KK (kepala keluarga), dengan sasarannya adalah masyarakat menengah kebawah,” tuturnya.

Antusiasme warga sasaran cukup tinggi atas kehadiran OPM tersebut. “Harga barang yang dijual di OPM ini, terjangkau. Pastinya, tidak diatas HET (Harga Eceran Tertinggi),” jelasnya.

Rencananya, pada 5 Desember mendatang, tim OPM Pemprov Kaltara akan menyambangi Desa Metun Sajau, Tanjung Palas Timur. Selanjutnya, pada 10 dan 11 Desember, giliran Kabupaten Tana Tidung dan Malinau disambangi. Dan, titik terakhir adalah Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan pada 13 Desember.(humas)

Silva Rahayu jadi Titik Pertama OPM

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie

JAKARTA – Perjalanan ekonomi 2019, menyisakan tiga pelajaran penting bagi Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Tiga pelajaran tersebut dapat dipetik sebagai strategi dalam menghadapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi untuk memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju ke depan. 

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie memetik pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019 di Jakarta, belum lama ini.

Tiga pelajaran itu, pertama adalah sinergi bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan yang diperkuat untuk ketahanan ekonomi nasional. Kedua, transformasi ekonomi ditingkatkan agar pertumbuhan lebih tinggi melalui pengembangan sumber pertumbuhan dari dalam negeri dengan fokus pada industri manufaktur dan pengembangan pariwisata. 

Pelajaran ketiga, yakni inovasi dalam ekonomi dan keuangan digital yang didorong untuk memperkuat daya saing dan kepentingan nasional serta mempersempit kesenjangan masyarakat. “Jadi, kata kuncinya ada tiga, yakni sinergi, transformasi dan inovasi. Hal inilah yang harus dilakukan untuk menghadapi tekanan competitiveness perekonomian di 2020. Khususnya, bagi Kaltara,” kata Gubernur.

Lebih rinci, Irianto menyebutkan dari penjelasan Gubernur BI diketahui juga bahwa dalam kondisi perekonomian global yang belum kondusif, bauran kebijakan Bank Indonesia (BI) yang telah ditempuh pada 2019 akan semakin diperkuat pada 2020 mendatang melalui enam fokus area kebijakan yang akan ditempuh oleh BI dalam menjaga stabilitas dan mendorong momentum pertumbuhan.

Fokus area pertama, adalah kebijakan moneter tetap akomodatif. Kedua, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada penguatan instrumen dan infrastruktur publik berbasis digital. 

“BI, diinformasikan Pak Perry akan melakukan lima inisiatif SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) yaitu pengembangan Open Banking, penguatan konfigurasi sistem pembayaran ritel, penguatan infrastruktur pasar keuangan, pengembangan infrastruktur publik untuk data, dan penguatan framework pengaturan, perizinan, dan pengawasan,” jelas Irianto. Selain itu, sebagai dukungan BI dalam integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional, BI juga mendiseminasikan arah kebijakan SPI ke depan melalui publikasi buku Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 : Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital.

Lebih jauh, fokus area keempat bauran kebijakan BI adalah, kebijakan pendalaman pasar uang diperkuat untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. Kelima, kebijakan pemberdayaan ekonomi syariah dan UMKM terus didorong agar menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia. 

Dan, keenam, memperkuat sinergi dengan fokus pada sinergi kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan untuk menjaga stabilitas, sinergi transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi, dan sinergi dalam inovasi digital untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional.(humas)

Strategi Kaltara Mendorong Perekonomian 2020

PEDULI DISABILITAS : Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2019 di Taman Tanjung Selor, Selasa (3/12).

TANJUNG SELOR – Para pelajar sekaligus penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), memperoleh perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Ini, setelah Pemprov Kaltara melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menerapkan pendidikan inklusif untuk mengakomodir mereka. Pendidikan inklusif, adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

Dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Joko Suprapto, di Kaltara ada 2 sekolah yang ditunjuk untuk menerapkan pendidikan inklusif. Yaitu, SD Negeri 003 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan SD Negeri 004 Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. “Lewat pendidikan inklusif ini, sekolah reguler yang ditunjuk dapat mengakomodir anak-anak disabilitas yang jauh dari jangkauan SLB (Sekolah Luar Biasa),” kata Joko yang ditemui di sela Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2019 di Taman Tanjung Selor, Selasa (3/12) pagi.

Metode ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas. “Sekolah (pelaksana pendidikan inklusif maupun SLB, Red.) tidak boleh tidak menerima anak disabilitas yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan pendidikan,” urainya.

Selain sekolah pelaksana pendidikan inklusif, di Kaltara juga terdapat 4 SLB. Yakni, SLB Tanjung Selor di Bulungan, SLB Nunukan, SLB Tarakan, dan SLB Tana Tidung. “Mari kita bersama-sama mengangkat mereka, kita akui hak-haknya sehingga mereka dapat berinteraksi dengan teman-temannya yang lain,” tutupnya.(humas)

Akomodir Hak Disabilitas Lewat Pendidikan Inklusif

Rapat Teknis Sistem Informasi Absensi Online (SIAO) dan Monitoring Evaluasi Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di ruang pertemuan Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Selasa (3/12).

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mencanangkan Bulan Pemutakhiran Data Kepegawaian di lingkungan Pemprov Kaltara pada Januari 2020. Ini untuk memastikan data kepegawaian lengkap dan terjamin validitasnya.

Dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Informasi Pegawai BKD Kaltara, Andir Amriampa, pencanangan itu memiliki tujuan agar memudahkan pengembangan karir aparatur sipil negara (ASN). Baik, promosi jabatan maupun peningkatan kualifikasi pendidikannya. “BKD juga tengah melakukan upaya sinkronisasi data dari aplikasi kepegawaian milik BKN ke daerah,” kata Andi pada Rapat Teknis Sistem Informasi Absensi Online (SIAO) dan Monitoring Evaluasi Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di ruang pertemuan Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Selasa (3/12).

Tak itu saja, BKD juga akan mengevaluasi juga melakukan pemantauan terhadap kehadiran pegawai. Utamanya, soal regulasi dan kebijakan yang berjalan saat ini. ”Sejalan dengan perkembangannya, terdapat hal-hal yang belum secara tegas diatur mengenai absensi ini, pada saat kondisi tertentu. Contohnya ketika terjadi pemadaman listrik, jaringan internet yang offline, data yang tidak terekam, atau pun saat menjalankan tugas belajar. BKD Kaltara akan merumuskan solusi-solusi yang terbaik agar pegawai tidak merasa dirugikan,” tutupnya.(humas)

Januari 2020, Bulan Pemutakhiran Data Kepegawaian

AKSES BARU : Kondisi jalan pendekat dari Tanjung Selor ke Tanah Kuning.


TANJUNG SELOR – Penyiapan sarana infrastruktur pendukung Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi berlanjut. Salah satunya, adalah pembangunan jalan pendekat dari Tanjung Selor menuju Tanah Kuning.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUR-Perkim) Kaltara, Yusran menjelaskan, jalan pendekat itu merupakan jalan baru dengan titik temu di Desa Binai dengan jarak 39,85 kilometer. Sementara jika dibandingkan dengan jalan yang ada sekarang berjarak 72,47 kilometer. “Dengan kata lain, jalan baru yang kita bangun nantinya akan memangkas 32,62 kilometer dengan jalan yang ada saat ini,” jelasnya.

Jalan baru ini nantinya akan mendukung kegiatan di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi untuk mengangkut kendaraan yang bertonase besar. Menurutnya, jalan yang ada saat ini tidak layak digunakan untuk kegiatan industri. Lantaran fisik jalan yang sempit dan berkelok, di mana beban jalan yang ditanggung juga kecil. “Saat ini, proses pembentukan jalan masih berupa timbunan dan belum terkoneksi. Ini dibangun secara perlahan dan akan terus berprogress,” kata Yusran. 

Rencananya, jalan baru ini akan dibuat dengan lebar badan jalan sekitar 30 meter dengan pengerasan 7 meter jalan. Konstruksinya dibangun lebih lurus dan tidak berkelok-kelok sehingga jaraknya lebih dekat serta mendukung kendaraan dengan tonase besar. “Pengerasan 7 meter ini hanya tahap awal untuk menembuskan jalan. Namun sesuai dengan perencanaan, akan ditingkatkan menjadi 15 meter kedepannya,” bebernya.

Pembangunan jalan pun dilakukan per segmen dan bertahap, karena menggunakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni. Untuk mempercepat proses pembangunannya, DPUPR-Perkim juga akan berupaya mencari jalur pendanaan lainnya. 

Yusran menilai, kerusakan badan jalan yang terjadi selama ini disebabkan kendaraan yang melintas tidak sesuai dengan kapasitas tonase jalan. Kawasan jalan itu kerap dilewati kendaraan dengan tonase besar. Untuk itu, ia mendorong dinas terkait untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melintas. Misalnya, membangun jembatan timbang, sehingga tonase kendaraan yang melintas dapat terkontrol.(humas)

Akses Baru ke KIPI Pangkas Jarak 32,62 Kilometer

SINERGI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat berbincang dengan Presiden RI Joko Widodo, baru-baru ini.


JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menuturkan, bahwa ada arahan langsung yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo untuk Provinsi Kaltara pada saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019 di Jakarta pada Kamis (28/11) malam lalu. Arahan itu, adalah agar rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan segera dimulai pada 2020. Dan, Presiden akan memantau terus perkembangannya.
“Menurut Presiden, PLTA Kayan merupakan salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Lewat PLTA Kayan juga akan meningkatkan competitiveness Indonesia, atau Indonesia yang berdaya saing,” kata Irianto mengutip arahap Presiden.

Kenapa demikian? Menurut Irianto, Presiden memproyeksikan akan terjadinya penghematan biaya produksi atau production cost tenaga listrik. Di mana selama ini, apabila mengandalkan batubara biaya produksi bisa mencapai USD 6 hingga 7 sen, sementara apabila menggunakan hydro power hanya sekitar USD 2 sen.

“Pak Jokowi berharap, dengan pemanfaatan hydro power ini, investor akan berdatangan ke Indonesia, khususnya Kaltara. Sekali lagi, ini penegasan dari Pak Presiden,” ucap Gubernur. Dari PLTA Kayan, diharapkan energi listrik yang dapat dihasilkan mencapai 11 ribu megawatt (MW).

Tak hanya PLTA Kayan, di Kaltara juga akan dibangun PLTA di Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau. Oleh Presiden Jokowi, PLTA dengan kapasitas 1.375 Megawatt (MW) ini juga didorong percepatannya. “Pak Presiden mendorong percepatan pembangunan dua hydro power di Kaltara ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, PLTA Mentarang rencananya dibangun atas kerjasama dua perusahaan. Yaitu Kayan Hidro Power Nusantara atau PT Kayan Investama Internasional (KII) Group dari Indonesia, dengan Sarawak Energy Berhad (SEB) dari Malaysia.

//GRAFIS\\

Irianto juga mengupayakan untuk memenuhi arahan Presiden terkait dengan pencarian sumber baru pertumbuhan ekonomi, selain hydro power. Ini sekaitan dengan transformasi ekonomi yang tengah dikejar oleh pemerintah.

“Selama ini Indonesia banyak mengekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah, seperti nikel, timah, bauksit, hingga batu bara. Padahal, apabila komoditas tersebut diolah sehingga menghasilkan produk turunan berupa barang jadi atau setengah jadi maka akan memiliki nilai tambah yang lebih besar,” urai Gubernur.

Mengulang pernyataan Presiden, Irianto menganalogikan batubara yang apabila diolah menjadi DME atau polypropylene bisa mengganti impor Indoensia atas LPG, atau mengganti impor bahan-bahan baku untuk pakaian. “Demikian juga dengan produk lain seperti kelapa sawit yang bisa diolah menjadi biodiesel, dan nikel, mangan, serta cobalt yang produk turunannya bisa menjadi bahan untuk lithium baterai,” ungkap Irianto.

Lebih jauh, Presiden menyebut, pemerintah tengah mengatur strategi besar bisnis negara agar Indonesia bisa menjadi pemain besar penghasil produksi lithium baterai dunia. “Ke depan yang namanya mobil listrik itu pasti akan besar-besaran diproduksi karena orang sudah tidak senang lagi menggunakan energi fosil,” ulas Gubernur.

Potensi lainnya adalah melalui pengembangan destinasi pariwisata baru. Pemerintah kini tengah berfokus mengerjakan 10 Bali baru, di mana 5 destinasi pertama yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Danau Toba, dan Manado ditargetkan selesai pada 2020. “Di destinasi wisata itu, airport terminal dibesarkan, runway diperpanjang semuanya, jalan menuju tempat-tempat wisata dikerjakan semuanya,” jelas Irianto.

Di samping itu, untuk bisa bertahan dalam situasi global yang tidak menentu adalah dengan tetap optimis. Terkait hal ini, Presiden mengajak para pelaku usaha dan investor untuk tidak ragu-ragu jika hendak menanamkan investasinya. Karena menurut Presiden, pemerintah kini tengah membangun iklim investasi yang lebih baik.

Salah satu caranya yaitu dengan penyederhanaan regulasi dan birokrasi melalui pembuatan omnibus law dan pemangkasan eselon. “Para pengusaha, jangan sampai ada yang menyampaikan wait and see. Kalau mau investasi, investasi lah karena kita akan memperbaiki iklim investasi itu,” tutup Irianto.(humas)

Gubernur: PLTA Kayan untuk Indonesia Berdaya Saing