Social Items

RESKAL : Kepala DPMD Kaltara, Wahyuni Nuzban didampingi Koordinator Pendamping Wilayah 3, Kemendes-PDTT, Agus Nugroho, menjadi salah satu narasumber pada Respons Kaltara di Kedai 99, Selasa (3/9).


TANJUNG SELOR – Pengembangan desa menjadi salah prioritas pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasalnya, desa menjadi ujung tombak pembangunan yang ada di daerah. Melalui alokasi dana desa, pemerintah berharap desa di daerah dapat berkembang. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Wahyuni Nuzban mengungkapkan, program alokasi dana desa yang dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah banyak memberikan kontribusi positif bagi daerah di Kaltara. 

“Program ini sudah berhasil meningkatkan pelayanan sosial dasar, dan telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat,”kata Wahyuni Nuzband saat menjadi narasumber pada Program Respons Kaltara, Selasa (3/9). 

Dalam waktu 5 tahun terakhir, pembiayaan dana desa melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terus meningkat. Bahkan saat ini dana desa yang dikurukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah di seluruh Indonesia sebesar Rp 187 Triliun.

“Kalau untuk dana desa yang diterima oleh 447 desa di Kaltara mulai tahun 2015 hingga 2019 sudah mencapai Rp 1,6 triliun. Pasalnya, tiap tahun dana desa yang di terima terus meningkat. Tahun ini saja dana desa di Kaltara sebesar Rp 463 miliar yang tersebar di 447 desa di Kaltara,”beber Wahyuni. (humas)

Dana Desa Beri Kontribusi Positif TANJUNG SELOR – Pengembangan

PENETAPAN : Wagub Kaltara H Udin Hianggio bersama Ketua DPRD Kaltara menunjukkan dokumen penetapan Perda Perubahan APBD 2019, Selasa (3/9).


TANJUNG SELOR – Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan. Penetapannya dilakukan pada rapat paripurna ke-23 masa persidangan II tahun 2019 yang berlangsung kemarin (3/9) di ruang rapat utama gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Selasa (3/9). Dokumen penetapannya sendiri ditandatangani Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio dan ketua DPRD Provinsi Kaltara Marthen Sablon. 

Dijelaskan Wagub, didalam Perda Perubahan APBD tersebut, secara umum struktur perubahan pada anggaran 2019 untuk target pendapatan daerah sebesar Rp 2.633.058.772.854,99 dan belanja Rp 2.793.404.486.168,25 dengan selisih Rp 160.345.713.313,26 yang tertutupi dengan pembiayaan dari realisasi nilai silpa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2018. 

“Ini telah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 38/2018, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019,” kata H Udin.

Sebelumnya, Perubahan APBD 2019 telah dibahas dan disepakati bersama oleh Pemprov dan DPRD Kaltara, serta dievaluasi oleh Mendagri. Dan, akhirnya ditetapkan dan disahkan menjadi perda.

“Tahun anggaran 2019 sudah memasuki triwulan III. Untuk itu, diimbau kepada semua pihak terkait yang ditugaskan untuk melaksanakan percepatan realisasi anggaran, segera lakukan upaya nyata agar target pembangunan tahun ini dapat tercapai tepat waktu,” tutur Wagub.

Selain penetapan Perda Perubahan APBD 2019, di rapat paripurna kemarin juga dilaksanakan agenda penyampaian hasil panitia khusus (Pansus) interpelasi dan penutupan masa II tahun 2019 akhir masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Kaltara periode 2014-2019. 

Adapun hasil pansus interpelasi itu, yakni menghentikan hak interpelasi terhadap Gubernur Kaltara serta mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kaltara untuk membubarkan pansus tentang hak interpelasi. 

“Salah satu penyebabnya, adalah materi interpelasi sudah dicabut DPRD Kaltara. Materinya, terkait pinjaman kepada PT SMI. Selain itu, pansus juga tidak memiliki waktu yang cukup. Sesuai aturan, pansus minimal memiliki waktu 60 hari untuk bekerja. Sementara waktu yang tersedia hanya 20 hari,” tutup Wagub.(humas)

DPRD Hentikan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Kaltara

RAPAT STAF : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf, Kamis (29/8).


TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menggerakkan roda mutasinya. Ini menyusul dilakukannya pelantikan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, jabatan fungsional (Jafung) Analis Kebijakan Ahli Utama, Jafung Widyaiswara, Jafung Bidang Pertanian, Jafung Bidang Kehutanan, Jafung Auditor, dan Jafung Pegawas Pemerintahan di lingkup Pemprov Kaltara pada hari ini (30/8). 

Berdasarkan laporan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, ada 22 pejabat yang akan dilantik. Termasuk 3 jabatan eselon II (setara kepala dinas), yakni kepala Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sebelumnya dilakukan seleksi terbuka untuk pengisian jabatannya.

Terkait pelantikan tersebut, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menekankan agar dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. “Pelantikan harus dilakukan tepat waktu. Para pejabat yang dilantik juga harus memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan seragam untuk pelantikan,” kata Irianto saat memimpin rapat staf di meeting room lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (29/8).

Mengantisipasi implikasi dari pelantikan tersebut, Gubernur memerintahkan agar dilakukan pengisian kekosongan jabatan yang lowong secara bertahap. “Akan dilakukan pergeseran untuk mengisi jabatan yang lowong nantinya. Insya Allah, setelah pelantikan Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kaltara,” jelas Gubernur.

Adapun dasar pergeserannya, adalah kebutuhan organisasi dan lama waktu menjabat seseorang di sebuah jabatan. “Untuk sebuah jabatan eselon, sedianya setelah 5 tahun itu harus dilakukan pergeseran. Ini berlaku kepada semua jabatan eselon di lingkup pemerintahan,” urai Irianto.

Soal pelaksanaan kegiatan pada 2020, Gubernur meminta kepada setiap OPD untuk dapat berinovasi. “Terpenting, inovasi tersebut harus memberikan nilai tambah, mengubah cara kerja lebih baik dari sebelumnya serta mampu dimanfaatkan dan berperan ekonomis bagi masyarakat,” papar Gubernur. Terkait hal ini, Irianto juga berencana memulai sebuah gerakan agar OPD semakin kompak sehingga memiliki integritas, loyalitas dan kepemimpinan yang lebih baik.

Arahan lainnya, yakni setiap kepala OPD untuk rutin mengecek progres gedung atau kantor yang tengah dikerjakan. “Saya juga memerintahkan setiap PPTK dan KPA untuk segera melakukan pengecekan progres proyek yang dikerjakan,” jelas Irianto.

Di kesempatan tersebut, turut dibahas sejumlah agenda kegiatan. Salah satunya, pelantikan Anggota DPRD Kaltara terpilih periode 2020-2024. “Penanggungjawab kegiatan ini, Sekwan. Untuk pelantikannya di ruang pertemuan lantai 1 Gedung GADIS Pemprov Kaltara pada 4 September 2019. 

Jadi, digeser dari jadwal semula (2 September 2019), usai jadwal pelantikan Anggota DPRD Kaltim oleh ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Pergeseran jadwal ini juga sesuai surat resmi dari ketua Pengadilan Tinggi Kaltim dan dikonfirmasi Kemendagri,” beber Gubernur.

Irianto juga meminta agar setelah pelantikan, digelar dialog dengan Anggota DPRD Kaltara. Tujuannya untuk mengkoordinasikan tugas dan wewenang anggota DPRD, juga mengenai hak dan kewajiban anggota legislatif. “Saya minta persiapan acara ini dimantapkan sehingga dapat berjalan lancar dan sukses. Lantaran akan banyak orang yang hadir pada acara itu,” tutup Irianto.(humas)

Total 22 Pejabat Dilantik, Termasuk 3 Jabatan Eselon II

SERTIFIKASI : Kabid Jakon DPUPR-Perkim Kaltara Deni Yusdianto saat membuka acara sertifikasi tenaga kerja konstruksi terampil untuk BSPS, Kamis (29/8).


TANJUNG SELOR - Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara kembali menggelar Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi terampil untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

Dengan bekerjasama dengan Dinas Perumahan Kabupaten Bulungan, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perumahan dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 menargetkan 160 tenaga kerja dapat tersertifikasi. “Ke depannya tenaga kerja untuk bantuan rehab rumah harus memiliki sertifikat,”kata Kepala Bidang Jakon, DPUPR-Perkim Kaltara, Deni Yusdianto, Kamis (29/8).

Deni mengatakan kegiatan ini merupakan wujud implementasi dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dimulai sejak 2018 lalu. “Tenaga kerja yang telah tersertifikasi akan diberikan kartu tanda kerja konstruksi yang memiliki barcode,”jelasnya.

Ini juga merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi khususnya yang ada di Kaltara, mengingat tantangan serta peluang kerja di bidang itu cukup besar. “Konstruksi menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi di Kaltara,”sebutnya. Ke depan, pemerintah melalui instansi terkait berencana melakukan kegiatan serupa di daerah yang belum pernah dilaksanakan kegiatan sertifikasi jasa konstruksi sehingga tenaga kerja jakon yang tersertifikasi dapat merata di Kaltara. 

Seperti diketahui, sesuai data DPUPR-Perkim Kaltara, hingga Juli 2019 sudah ada 1.058 tenaga kerja bidang konstruksi yang telah tersertifikasi. Artinya, upaya peningkatan SDM bagi para tenaga kerja bidang jasa konstruksi, sekaligus sertifikasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sejak 2016 lalu. Yaitu melalui program Pelatihan, Fasilitasi Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kontruksi yang digalakkan DPUPR-Perkim Provinsi Kaltara.

Dari 1.058 tenaga kerja yang tersertifikasi tersebut, dirincikan, pada tahun 2016 sebanyak 305 orang, 2017 sebanyak 183 orang, dilanjutkan pada 2018 sejumlah 180 orang. Kemudian di 2019 telah tersertifikasi sebanyak 390 tenaga kerja bidang konstruksi. “Jika ditotal maka sebanyak 1.058 tenaga kerja konstruksi telah tersertifikasi,” jelas Deni.(humas)

160 Tenaga Kerja Konstruksi Terampil BSPS Ikut Sertifikasi Jakon

PERSETUJUAN BERSAMA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melalui Wagub Kaltara H Udin Hianggio bersama ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD 2020, Selasa (27/8) malam.


TANJUNG SELOR – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 telah disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara). 

Ini setelah Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melalui Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio bersama ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon menandatangani persetujuan bersama tersebut, Selasa (27/8) malam di ruang rapat utama gedung DPRD Kaltara.

Dalam sambutannya, Wagub atas nama Pemprov Kaltara mengucapkan syukur dan mengapresiasi tercapainya persetujuan bersama raperda tersebut. “Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahapan dalam penyusunan APBD yakni persetujuan bersama Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020, setelah melewati beberapa kali rapat pembahasan hingga terlaksananya penandatanganan persetujuan bersama ini,” kata H Udin.

Dia berpesan, agar para pihak terkait dapat berpacu dengan waktu untuk memaksimalkan segenap sumber daya yang ada. Ini untuk mewujudkan target pembangunan daerah pada 2020, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara 2016-2021. “Dalam hal ini, diperlukan keikhlasan dan kerja nyata dalam mengemban amanah ini. Semuanya, baru dapat tercapai apabila dilakukan kerja bersama dan bersinergi,” jelas H Udin.

Setelah ditandatangani persetujuan bersama ini, maka selanjutnya adalah evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada APBD 2020, belanja daerah yang dianggarkan sekitar Rp 2,739 triliun. “Insya Allah, APBD 2020 dapat memberikan dampak yang nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kaltara,” tutupnya.(humas)

Raperda APBD 2020 Disetujui

PELAJAR PELOPOR : Salah satu pelajar sedang mendemonstrasikan alat peraga guna mengikuti Pemilihan Pelajar Pelopor Tingkat Provinsi, Rabu (28/8).


TANJUNG SELOR – Sebanyak 21 pelajar dari jenjang sekolah menengah se-Kaltara mengikuti Pemilihan Pelajar Pelopor Tingkat Provinsi. Kegiatan ini, menurut kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara (Kaltara) Taupan Madjid, digelar untuk meningkatkan keselamatan dan kesadaran berlalu lintas khususnya untuk generasi muda yang ada di provinsi termuda ini. 

“Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) menyelenggarakan Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional, sehingga tahapan awal pemilihan pelajar pelopor ini dilaksanakan pada tingklat provinsi dulu,”kata Taupan di Gedung Gadis, Rabu (28/8).

Taupan menjelaskan, digelarnya pemilihan pelajar pelopor ini, yakni untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan pelajar. Tak hanya itu kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembentukan karakter budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. 

“Saya berharap para pelajar yang diutus masing-masing sekolah untuk mengikuti kegiatan ini, dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk menjadi generasi muda yang peduli terhadap keselamatan lalu lintas, lebih tertib dalam berlalu lintas, menyebarluaskan informasi tentang keselamatan lalu lintas atau menjadi pelopor bagi pelajar lainnya,” jelasnya.

Nantinya, hasil dari pemilihan pelajar pelopor tingkat provinsi ini akan diambil 2 pelajar terbaik untuk ikut Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional pada Oktober mendatang di Jakarta. “Tahapannya, peserta akan memaparkan produk inovatifnya kepada masing-masing tim penilai meliputi, akademisi, petugas dari Kepolisian dan Dishub Kaltara,”katanya. 

Unsur penilaiannya, lanjut Taupan diantaranya, kepemimpinan (leadership), kemampuan berbicara di depan umum, norma atau etika. Serta memiliki materi karya ilmiah yang berkaitan dengan peningkatan keselamatan jalan, dan uji materi. 

“Untuk tema pemilihan pelajar pelopor keselamatan jalan tahun ini, leadership for road safety, saya berharap para peserta terus mengembangkan kreativitasnya sehingga mampuh mewujudkan keselamatan lalu lntas dan angkutan jalan bagi masyarakat di Kaltara,” tuntas Taupan. (humas)

21 Siswa ikuti Pemilihan Pelajar Pelopor

PERCEPATAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf mengenai percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, belum lama ini.


TANJUNG SELOR – Progress realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sampai dengan triwulan II Juni 2019 tahun anggaran 2019 menunjukkan angka yang positif.

Di periode tersebut, progress realisasi fisik mencapai Rp 899,9 miliar atau sebesar 29,88 persen. Ini lebih tinggi dibanding periode tahun sebelumnya, yakni sebesar 26,84 persen. Sementara untuk realisasi keuangannya, mencapai Rp 827,3 miliar atau sebesar 27,78 persen. Juga lebih besar dibandingkan periode realisasi keuangan tahun sebelumnya sebesar 23,69 persen. 

“Jika dilihat perbandingan di tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 3,04 persen untuk realisasi fisik, dan 4,09 persen untuk realisasi keuangan,” ujar Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang didampingi Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Sunardi, belum lama ini.

Berdasarkan informasi dari Biro Pembangunan Setprov Kaltara per Juni 2019, dari total 298 paket pada Rencana Umum Pengadaan (RUP), sebanyak 196 paket telah memiliki Surat Perintah Tugas (SPT). Sementara sebanyak 137 paket selesai tender, dan sebanyak 54 paket dalam proses tender. 

“Saya mengharapkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Kaltara dapat terus menggenjot realisasi anggaran di sisa tahun anggaran 2019. Khususnya, untuk pekerjaan barang dan jasa yang dianggarkan pada APBD,” ungkap Irianto.

Pada tahun anggaran 2019, tercatat pagu anggaran APBD Pemprov Kaltara sebesar Rp 2.978.421.907.475,44 pada 64 Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Dimana, ada 369 program dengan 1.481 kegiatan. Semua program kegiatan, diinput oleh masing-masing OPD melalui sistem e-Pengendalian berdasarkan DPA Murni tahun anggaran 2019.(humas)

Triwulan II, Realisasi Keuangan dan Fisik Alami Kenaikan

Karo Perekonomian Rohadi


TANJUNG SELOR – Penjaringan bakal calon Direksi 2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini telah memasuki tahapan Uji Kompetensi Kelayakan dan Kepatutan. Berdasarkan surat pengumuman No. 004/PS/VIII/2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi pada Pembukaan Kembali Penjaringan Calon Direksi PT Migas Kaltara Jaya dan Pemanggilan Seluruh Pelamar, ada 11 calon direksi yang telah dinyatakan memenuhi syarat dalam seleksi administrasi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. 

“Sebanyak 11 calon direksi dinyatakan memenuhi syarat dalam seleksi administrasi. Dan, dijadwalkan pada September mendatang akan dilaksanakan uji kompetensi dan kepatutan,” ujar Rohadi, kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Rohadi mengatakan, 11 calon direksi dua BUMD tersebut, yakni 4 pelamar dari PT Migas Kaltara Jaya, dan 7 pelamar dari PT Benuanta Kaltara Jaya. “Para pelamar yang berhasil lolos dalam seleksi administrasi dianggap telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Dimana syarat tersebut ditetapkan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 37 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah,” kata Rohadi.

Didalam tahapan uji kompetensi dan kepatutan, 11 calon direksi akan mempresentasikan visi dan misi, rencana bisnis, serta strategi untuk memajukan BUMD. “Kami sangat berharap bakal calon direksi yang mendaftar adalah orang-orang yang bagus dan memiliki kemampuan dalam memajukan BUMD. Ini guna menggenjot pendapatan daerah di Provinsi Kaltara,” tuturnya.

Informasi pelaksanaan serta jadwal uji kelayakan dan kepatutan calon direksi PT Migas Kaltara Jaya dan PT Benuata Kaltara Jaya dapat dilihat di website resmi Pemprov Kaltara (http://www.kaltaraprov.go.id/pengumuman) dan website resmi Biro Perekonomian Setprov Kaltara (http://www.biroekonomi.kaltaraprov.go.id).(humas/)

11 Calon Direksi BUMD Lolos Syarat Administrasi

PENDIDIKAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat mengunjungi salah satu sekolah di Kaltara, belum lama ini.


TANJUNG SELOR – Dari 2.224 guru baik berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan non PNS di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), baru 744 diantaranya telah tersertifikasi. Selain itu, terdata pula sebanyak 66 guru sedang mengikuti pendidikan sertifikasi di sejumlah kampus. Rincinya, 37 guru dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 29 guru menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dikatakan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara Sigit Muryono, seritifikasi guru berkaitan dengan kualitas dari tenaga pendidik tersebut. Dengan sertifikasi, guru juga berhak atas tunjangan profesi. “Ini sejalan dengan pasal 82 ayat (1), UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan menteri terkait,” kata Sigit di ruang kerjanya, belum lama ini.

Imbal baliknya, guru yang tersertifikasi harus benar-benar menyajikan pembelajaran yang berkualitas. “Yang harus diingat, sertifikasi ini dapat diikuti guru PNS maupun non PNS,” jelas Sigit.

Sertifikasi guru digelar setiap tahun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kuotanya pun ditetapkan, dan dibagi dalam beberapa angkatan dengan penyelenggaraannya di beberapa kampus yang telah diatur oleh Kemendikbud. “Untuk Kaltara, ada 59 guru yang sudah memenuhi syarat namun belum mendapatkan kuota. Mereka juga sudah lulus pre test,” urai Sigit. Ke-59 guru yang lulus pre test tersebut juga dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Pre test digelar setiap tahun, lalu ada penempatan bagi yang telah lulus pre test yang ditentukan Kemendikbud. “Kami berharap, tahun depan kuota pre test untuk guru di Kaltara bakal lebih banyak dari tahun sebelumnya,” tutupnya.(humas)

744 Guru Kaltara Sudah Tersertifikasi

PERSIAPAN : Plh Sekprov Kaltara H Syaiful Herman saat memimpin persiapan peresmian program digitalisasi perbatasan di Nunukan, kemarin (26/8).


TANJUNG SELOR – Jika tak ada aral melintang, pada 31 Agustus mendatang akan diluncurkan program digitalisasi perbatasan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Program ini diprakarsai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI.

Guna memaksimalkan pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pun menggelar rapat persiapan yang dipimpin pelaksana harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Syaiful Herman di meeting room lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (26/8). 

“Peresmian program ini, rencananya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Atau, apabila Presiden berhalangan hadir maka akan diwakili Menkominfo Rudiantara,” jelas H Syaiful.

Sesuai rundown acara sementara, Pemprov Kaltara akan menyambut rombongan Kemenkominfo di Tarakan pada 30 Agustus mendatang. Dilanjutkan ke sejumlah lokasi yang akan didatangi rombongan, hingga puncak acara peresmian di Nunukan. 

“Diresmikan langsung oleh Presiden atau tidak, Pemprov Kaltara tetap menyiapkan segalanya secara maksimal. Dan, hal ini saya arahkan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait di Pemprov Kaltara juga OPD terkait di kabupaten,” ucap H Syaiful.

Terakhir, Pemprov Kaltara sangat mengapresiasi upaya Kemenkominfo meluncurkan siaran digital bagi masyarakat di perbatasan. “Ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia. Nantinya, masyarakat di wilayah perbatasan pun mampu menerima informasi yang sama dengan masyarakat di perkotaan,” tutupnya.(humas)

Digitalisasi Perbatasan, Pemprov Maksimalkan Persiapan