Social Items


TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan tenaga ahli dan terampil tak cukup hanya ditunjukkan dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang menaunginya. Lebih dari itu, sertifikasi kompetensi seolah menjadi keharusan di tengah ketatnya persaingan global kedepan.


Begitu banyak mega proyek yang nantinya akan dikerjakan di Kaltara. Sebut saja salah satunya pembangunan lima bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan yang mampu menyerap 20 ribu tenaga kerja. “Tentu tenaga kerja konstruksi lokal akan bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Karenanya, tenaga ahli dan terampil bersertifikat mutlak diperlukan. Jadi tak cukup dengan modal ijazah, ahli dan terampil. Penggunanya juga harus bersertifikat,” kata Irianto.


Di Kaltara, Irianto yang didampingi Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Denny Yusdianto membeberkan, sejak awal dilaksanakan pada 2016, hingga saat ini sudah 2.596 tenaga konstruksi lokal tersertifikasi atau telah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) maupun Sertifikat Keterampilan (SKT).


Adapun rinciannya, lewat program pelatihan, fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi tenaga konstruksi pada 2016 sebanyak 305 orang. Lalu pada 2017 sebanyak 183 orang, 2018 sebanyak 180 orang, kemudian 2019 sebanyak 1.378 orang. Sementara pada 2020, di tengah masa pandemi, sebanyak 550 orang tersertifikasi secara daring.


Dalam masa transisi baru kedepan, Irianto pun berharap jumlah tenaga kerja lokal bersertifikat di Kaltara bisa terus bertambah. Utamanya, tenaga kerja pada bidang jasa konstruksi.


Sertifikat tidak hanya sebagai tanda bukti pengakuan atas kompetensi profesi keterampilan dan keahlian kerja seseorang. Melainkan sebagai modal untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar (asing). “Semakin terampil dan ahli dia, maka upah yang diterimapun semakin besar,” tutup Irianto.(humas / yn)

Kaltara Miliki 2.596 Tenaga Konstruksi Lokal Tersertifikasi

EVALUASI : Kepala DPMD Kaltara, H Amir Bakry saat mengikuti Vicon Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Serentak Tahun 2020 Per 21 Desember 2020, Rabu (23/12).


TANJUNG SELOR – Setelah sukses menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di tengah pandemi pada Rabu (16/12) lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan video conference (Vicon) mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Serentak Tahun 2020 Per 21 Desember 2020.


Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo.


Yusharto menjelaskan, sesuai dengan pemantauan harian melalui webinar maupun tim lapangan yang dituangkan dalam laporan harian, tahapan pemungutan suara di 17 kabupaten terlaksana dengan mengikuti berbagai aspek penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat sesuai dengan Permendagri No. 72/2020 yang diawasi bupati dan forkopimda. Dimana, secara teknis di lapangan melibatkan unsur forkopimda, Satpol PP, dan Linmas daerah.


Ia juga menekankan bagi daerah yang belum bisa melaksanakan protokol kesehatan, diharapkan menunda pilkades. “Jadi, sebelumnya perkuat peran subkepanitiaan tingkat kecamatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada panitia pemilihan tingkat desa, calon dan masyarakat secara masif dan terstruktur terkait penerapan protokol kesehatan,” ungkapnya.


“Dan bila terdapat suatu permasalahan, diharapkan pemerintah kabupaten untuk tidak ragu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun Ditjen Bina Pemerintahan Desa,” timpalnya.


Dengan terbitnya Permendagri No. 72/2020 serta Surat Edaran (SE) Mendagri No. 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih Tempat Pemungutan Suara (TPS) Maksimal 500 Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan ini sistem keamanan lebih optimal mengendalikan dan pemilih merasa lebih aman.


Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi (DPMD) Kalimantan Utara (Kaltara), H Amir Bakry menjelaskan bahwa pilkades mendatang masih harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. “Alhamdulillah, Kaltara pada Rabu (16/12) lalu berhasil menyelenggarakan pilkades di 56 desa, cara ini masih akan tetap kita lakukan lebih baik lagi. Untuk Pilkades Kaltara di masa mendatang, diperkirakan hanya dari Kabupaten Nunukan yang mengikuti yaitu sekitar 232 desa,” tutupnya.(humas / yn)

Patuh Prokes, Pilkades Serentak Lancar dan Aman

BAHAN BAKAR : Elpiji tabung 3 kilogram masih menjadi andalan warga Kaltara.

 

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG aman menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru).


Pasalnya, tim pegawas dan pengendalian pendistribusian BBM dan LPG Provinsi Kaltara telah bersurat ke PT Pertamina (Persero) meminta agar Pertamina menjaga stabilisasi pasokan aman untuk persiapan Nataru. Bahkan, tim secara intens telah berkoordinasi dengan Pertamina melakukan pegawasan serta mencari langkah antisipasi ketika ada permasalahan di lapangan.


Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Rohadi mengungkapkan, jika sesuai kuota ketersediaan BBM dan LPG di Kaltara saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hanya saja, memang akan ada penambahan distribusi yang diminta langsung oleh lembaga penyalur.


Selain itu, mengingat kebutuhan masyarakan akan BBM dan LPG cenderung meningkat menjelang Nataru. “Untuk menghadapi lonjakan permintaan terhadap BBM dan LPG menjelang Nataru, serta permintaan langsung dari lembaga penyalur maka pendistribusian BBM dan LPG akan ditambah. Pertamina menyiapkan 7 hingga 8 persen untuk penambahan penyaluran BBM dan LPG di Kaltara,” kata Rohadi.


Sebagai informasi, sesuai data dari Pertamina, per Oktober 2020, tercatat realisasi penyaluran BBM berjenis solar di Provinsi Kaltara mencapai 22,806 kilo liter atau 74 persen dari kuota 30,415 kilo liter. BBM berjenis kerosene di Nunukan, realisasinya mencapai 590 kilo liter atau 80,27 persen dari kuota 735 kilo liter. Dan untuk BBM berjenis premium, realisasinya mencapai 59,115 kilo liter atau 70,49 persen dari kuota 83,861 kilo liter. Sedangkan LPG 3 kilogram, realisasinya mencapai 9,464 metrik ton atau 83 persen dari kuota 11,293 metrik ton.(humas / yn)

Stok BBM dan LPG Aman Jelang Nataru

KALTARA CERDAS : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menyerahkan secara simbolis bantuan beasiswa Kaltara Cerdas 2019.


TANJUNG SELOR – Penerima bantuan beasiswa Kaltara Cerdas 2020, telah diumumkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, baru-baru ini. Resminya diumumkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.910/2020 tentang Penerima Beasiswa Kaltara Cerdas Bagi Pelajar Dan Mahasiswa Provinsi Kaltara.


Hasilnya, dari 8.878 pemohon bantuan, yang terverifikasi untuk menerima bantuan itu sebanyak 7.843 pemohon. “Pengumuman penerimanya dapat dilihat di website beasiswa.kaltracerdas.id. Dan, bagi pelajar dan mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan, diminta untuk segera mengirim kembali berkas aslinya ke Disdikbud Kaltara. Sebab, berkas yang diunggah ke web tersebut, hanya menjadi syarat pengajuan beasiswa, dan untuk pencairannya harus menggunakan berkas asli,” kata Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie yang didampingi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdikbud Kaltara, Firmanannur, Selasa (22/12).


Diakui Gubernur, kuota yang disediakan tidak memenuhi. Pun demikian, nominal bantuan tetap sesuai yang dialokasikan semula, tanpa ada perubahan. Sementara, sisa anggaran lebih akan dikembalikan ke kas daerah. “Setelah berkas asli dikumpulkan, bantuan beasiswa akan disalurkan langsung ke rekening penerima,” ujar Irianto.

//infografis//

Adapun besaran bantuan beasiswa tersebut, untuk kategori pelajar Rp 500 ribu per orang, mahasiswa dalam dan luar daerah jenjang diploma Rp 1 juta per orang, sarjana Rp 1,5 juta per orang, dan pasca sarjana Rp 2 juta per orang. “Sementara untuk mahasiswa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah seperti Poltek Kessos Bandung Rp 5 juta per orang,” ungkap Gubernur.


Irianto berharap bantuan tersebut dapat digunakan untuk membantu peningkatan kualitas pembelajaran dari setiap penerima bantuan.(humas / yn)

Pemprov Umumkan Penerima Kaltara Cerdas 2020

SINERGI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo usai penandatanganan MoU program Pertanian Keluarga di sela-sela puncak peringatan Hari Pangan Sedunia di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tahun lalu.


TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie mengabarkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo rencananya berkunjung ke Kalimantan Utara (Kaltara) pada Sabtu (19/12).


Ke Kaltara, diperkirakan Mentan melalui Bandara Juwata Tarakan. Disana Mentan akan mengikuti prosesi penyambutan, dan melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Selor menggunakan speedboat. Di Tanjung Selor, Mentan bakal disambut dengan penaburan tepung tawar dan tarian daerah. Namun ini masih bersifat tentatif.


Untuk itu, Gubernur meminta agenda kunjungan Mentan dipersiapkan secara matang. “Kedatangan beliau tentu akan berefek, utamanya investasi dan pengembangan pertanian di Kaltara,” kata Irianto, Kamis (17/12).


Ada dua lokasi alternatif yang akan dikunjungi Mentan di Bulungan pada 20 Desember. Masing-masing SP3 Desa Tanjung Buka dan Lubuk Manis, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Lokasi-lokasi tersebut masih masuk dalam klaster food estate.


Disebutkan Gubernur, belum dapat dipastikan lokasi mana yang akan dikunjungi Mentan. Namun rencananya, di titik kunjungan, Mentan akan melakukan peluncuran GraTieks atau Gerakan Tiga Kali Ekspor secara perdana dengan komoditas lada tujuan Vietnam dan Tiongkok. “Selain itu, Pak Menteri akan melakukan penanaman padi, panen ikan, rancangan IP 400, dan berbincang-bincang dengan petani setempat,” ulas Irianto.


Hingga berita ini diturunkan, rapat persiapan kunjungan Mentan masih berlangsung.(humas / yn)

Ekspor Lada Langsung dari Kaltara ke Vietnam dan Tiongkok

INOVASI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menerima trofi Top 45 KIPP 2019 untuk program Sipelandukilat dari Wapres HM Jusuf Kalla.

 

TANJUNG SELOR - Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil menciptakan sebanyak 155 program Inovatif. 77 program di antaranya merupakan inovasi pelayanan publik. Dan sebanyak 78 merupakan inovasi tata kelola pemerintahan.


Sejak dua tahun terakhir, inovasi pelayanan publik milik Pemprov Kaltara selalu masuk dalam Top 45 ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Adalah Sistem Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan (Si Pelandukilat) milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masuk Top 45 KIPP 2019, dan program Layanan Keasehatan Dokter Terbang milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara yang masuk Top 45 KIPP 2020.


“Dua inovasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi roda pemerintahan tahun depan dalam menciptakan inovasi baru lainnya. Ini agar di tahun-tahun berikutnya inovasi dari Pemprov Kaltara bisa terpilih kembali sebagai salah satu inovasi terbaik di ajang nasional,” kata Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie.


Irianto juga mengungkapkan beragam inovasi di Kaltara tidak lagi hanya terfokus pada penerapan sistem informasi yang menjembatani kehadiran program pemerintah. Inovasi di Kaltara sekarang ini lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.


“Setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik berkualitas. Seperti halnya kemudahan dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah. Tak terkecuali di daerah yang sulit terjangkau dan terisolir,” ungkap Irianto.


Dia berharap kedepan seluruh perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara dapat terus menciptakan berbagai program inovasi. “Terus ciptakan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tutup Irianto.(humas / yn)

Pemprov Kaltara Miliki 155 Inovasi

PERIKANAN BUIDIDAYA : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat melakukan panen perdana udang windu di salah satu tambak warga, beberapa waktu lalu.


TANJUNG SELOR – Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor perekonomian yang menjadi penopang utama Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di masa normal, bahkan pandemi. Menilik hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pun ingin mengembangkannya secara optimal. Ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie yang didampingi Kepala DKP Kaltara, Syahrullah Mursalin, Rabu (16/12) pagi.


Dipaparkan Gubernur, upaya pengembangan sektor ini sangat didukung oleh kondisi geografis Kaltara yang merupakan wilayah kepulauan. Dimana, panjang garis pantai Kaltara sekitar 3.557,65 kilometer dengan luas perairan 776.845,39 hektare dan memiliki 182 pulau. “Batas wilayah laut Kaltara (12 mil) mencapai 7.316,43 kilometer persegi. Dan, total karang keseluruhan di Kaltara 141.163,” kata Irianto.


Belum lagi, kawasan mangrove di Kaltara yang luasnya sekitar 180.981,7 hektare dengan luas kawasan konservasi 29.918,89 hektare. “Kawasan konservasi di Kaltara, ada 4. Yakni Kawasan Konservasi Sinelak di Nunukan seluas 664,96 hektare yang kini diusulkan perda-nya. Lalu, Kawasan Konservasi Tanjung Cantik-Binusan (Nunukan) seluas 289,53 hektare juga dalam usulan perda,” urai Gubernur. Selain itu, ada juga Kawasan Konservasi Bebatu 415,48 hektare di Tana Tidung, dan Kawasan Konservasi Karang Malingkit 24.581,98 hektare di Bulungan yang dalam usulan perda.


Bila dilihat lebih jauh lagi, pengembangan potensi tersebut berada di 25 kecamatan pesisir. Dimana 7 kecamatan berada di Bulungan, 4 kecamatan di Tarakan, 10 kecamatan di Nunukan, dan 4 kecamatan di Tana Tidung. “Sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik), pada 2016 kontribusi pertanian secara umum (termasuk perikanan) terhadap perekonomian Kaltara mencapai 17 persen. Dimana, 7 persen itu berasal dari sektor kelautan dan perikanan,” tutur Gubernur.


Kontribusi sektor ini terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kaltara terus meningkat sejak 2008 dengan rerata 10 persen hingga 15 persen per tahunnya. “Peningkatan yang terjadi, menunjukkan bahwa sub sektor kelautan dan perikanan mempunyai potensi di masa depan dengan menjadi salah satu sub sektor sebagai prime mover pembangunan Kaltara. Lantaran, potensi sumber daya ikan yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal,” beber Irianto.


Dikatakan Gubernur, salah satu sub sektor yang berpotensi besar dioptimalkan, adalah perikanan budidaya. Utamanya, tambak udang, ikan, rumput laut dan kepiting bakau. “Untuk tambak udang, produktivitasnya masih sangat rendah, sekitar 0,13 ton per hektare per tahun. Ini dikarenakan terbatasnya aksesibilitas dan sarana produksi. Lantaran, semua sarana produksi didatangkan dari Sulawesi Selatan maupun Jawa,” urai Gubernur.


Melihat kondisi itu, DKP Kaltara pun gencar melakukan penguatan budaya bahari melalui peningkatan produksi perikanan budidaya. “Ada sejumlah ciri khas perikanan budidaya di tiap kabupaten dan kota di Kaltara. Di Tarakan, komoditasnya udang windu dan kepiting soka. Sementara, Bulungan punya perikanan bandeng, Nunukan dengan rumput laut, dan Tana Tidung memiliki udang galah,” ucap Irianto.


Adapun sejumlah upaya yang dilakukan DKP untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya di Kaltara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2020, diantaranya melakukan sosialisasi atau pembinaan, pelatihan budidaya ikan, udang dan rumput laut, serta demplot tambak percontohan. “Selain itu, pada tahun ini DKP juga melakukan pemetaan dan pendataan lahan tambak di Tana Tidung dan Nunukan,” ungkap Gubernur.


Adapula kegiatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi 2020. Diantaranya, monitoring residu, survailance hama penyakit ikan, fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya, sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan lainnya.(humas / yn)

7 Persen Ekonomi Kaltara Ditopang Kelautan dan Perikanan

FOOD ESTATE : Stafsus Mentan, Yesiah Eri Tamalagi saat melakukan kunjungan kerja ke food estate SP3 Tanjung Buka, Bulungan, Rabu (16/12) siang.

 

TANJUNG SELOR – Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertanian, Yesiah Eri Tamalagi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (16/12). Dalam kunjungannya itu, Eri disambut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Wahyuni Nuzban.


Disebutkan Wahyuni, Stafsus Mentan tersebut ke Kaltara untuk meninjau lokasi food estate di SP3 Tanjung Buka. Sekaligus dalam rangka penguatan sinergitas pembangunan pertanian bersama stakeholder di Kaltara menuju pertanian maju mandiri dan modern. “Sekaligus meninjau beberapa lahan pertanian yang merupakan komoditi strategis yang menjadi fokus dibudidayakan oleh petani yang ada di SP3 yakni bawang merah dan cabai,” katanya.


Sementara itu, di lokasi kunjungan, Eri juga mengajak kelompok tani untuk berdiskusi terkait kebutuhan dan kendala apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh petani.


“Saya berterima kepada DPKP Kaltara dan Bulungan yang luar biasa melakukan pendampingan kepada para petani. Seperti yang kita lihat tadi, berkat optimasi lahan, lahan yang biasanya terendam sekarang bisa dipakai untuk menanam. Menurut saya, sudah tepatlah disini akan dibangun food estate, tinggal bagaimana dinas terkait mengkoordinasikannya dengan tepat,” ucap Eri.


”Apalagi Pak Menteri Pertanian akan hadir di Kaltara pada 19 Desember nanti. Itu berarti langkah maju progress dari food estate ini pasti akan lebih baik lagi,” timpalnya.


Eri berharap, produksi pertanian di wilayah food estate khususnya, tak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan local tapi juga mampu menyuplai daerah lain. “Melihat perkembangan yang ada, rencana food estate ini semestinya tak hanya menjadi tugas dinas petanian, tapi perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pembangunan food estate di Kaltara bisa sukses. Dalam artian, komoditasnya mungkin dari pertanian tapi infrastruktur yang lain itu ada di kementerian-kementerian yang lain,” ulasnya.


Eri juga menitipkan pesan kepada para petani. “Jangan lelah untuk terus bertani. Karena kalau petani sudah putus asa, memulai kembali pasti akan sulit. Saya harap kepada dinas terkait agar inovasi dari salah satu petani, tolong dikemas kirim ke kementerian agar bisa diteliti. Dan, kami akan bantu kawal, mungkin bisa disertifikasi sehingga tidak hanya dimanfaatkan sendiri tapi bisa saja bermanfaat petani seluruh Indonesia,” tutupnya.(humas / yn)

Stafsus Mentan Sebut SP3 Pas untuk Food Estate

UJI PETIK : Tim terpadu yang diprakarsai Dishub Kaltara saat melakukan uji petik standar keselamatan dan penerapan prokes pada armada regular di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor, baru-baru ini.


TANJUNG SELOR – Tim terpadu yang dimotori Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama sejumlah instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polairud, Pos AL, KSOP dan lainnya, melaksanakan uji petik pada kapal penumpang. Langkah ini sesuai Instruksi Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Nomor HK.211 / 5 / 16- djpl 2020 tentang Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Penumpang Dalam Rangka Natal 2020 dan Tahun Baru (Nataru) 2021. “Uji petik ini, sebelumnya dilaksanakan di Pelabuhan SDF Tarakan, tahun ini di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor,” kata Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid, Selasa (15/12).


Uji petik menyasar kapal penumpang atau speedboat regular yang berlayar antar kota dan kabupaten dalam Kaltara. Dari hasil uji petik sendiri, diketahui bahwa hampir seluruh armada memiliki alat keselamatan yang berfungsi optimal. “Tim berharap setiap perangkat keselamatan pelayaran, utamanya yang digunakan penumpang dan sudah tidak layak untuk dilengkapi atau digantikan dengan yang lebih layak,” urainya.


Selain itu, juga dilakukan tes simulasi penerapan protokol kesehatan. “Untuk tempat duduk penumpang, yang dapat digunakan hanya 85 persen dari kuota total penumpang,” ungkapnya.


Untuk memastikan kelancaran arus transportasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan jelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, tim terpadu akan mendirikan posko gabungan yang didukung sejumlah instansi terkait. “Pengawasan di posko gabungan ini dimulai 18 Desember hingga tahun baru nanti. Untuk lokasinya, rencananya di Pelabuhan Kayan II dan Tengkayu I, serta ditopang posko di tiap pelabuhan yang ada di Kaltara,” tutupnya.(humas / yn)

Fasilitas Keselamatan dan Penerapan Prokes Diprioritaskan


Kepala Bappeda-Litbang Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Risdianto 


TANJUNG SELOR – Kepala Bappeda-Litbang Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Risdianto mengungkapkan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan bagian penting dalam sebuah proses perizinan. Melalui RDTR, investor dapat mengetahui dan memiliki kepastian bahwa lokasi yang akan dipilihnya telah sesuai dengan rencana pengembangan yang tertuang didalam Peraturan Daerah (Perda) RDTR, termasuk ketentuan perizinannya. Selain itu, dengan adanya RDTR pemerintah daerah (Pemda) bisa langsung menerbitkan izin lokasi.


"RDTR itu kan amanat Peraturan Presiden (PP) Online Single Submission (OSS), dimana  disebutkan bagi daerah yang sudah punya RDTR, izin lokasi yang dimohon bisa langsung terbit tanpa harus ada pertimbangan teknis (Pertek). Nah, jika dia (investor) mau investasi disini, sudah ada RDTR, disitu tertulis kawasan peruntukan industri, langsung ke bupati untuk mendapatkan izin lokasi, tidak perlu pertimbangan apa-apa lagi,“ kata Risdianto.


Untuk saat ini, kata Risdianto, daerah yang sudah menyelesaikan Perda RTRW dan RDTR-nya adalah Kabupaten Malinau. Sedangkan untuk Tarakan, RTRW menuju RDTR. Sementara RTRW Kabupaten Bulungan, saat ini telah mendapatkan Persetujuan Prinsip (Persub) dari Kementerian ATR/BPN, dalam proses menuju Perda.


Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang pada DPUPR-Perkim Provinsi Kaltara Panji Agung membenarkan bahwa Persub terkait RTRW Kabupaten Bulungan sudah terbit. Hal ini berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN No PB.01/689-200/XI/2020, tanggal 11 November 2020, perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bulungan tentang RTRW Kabupaten Bulungan Tahun 2020-2040.


Selanjutnya, kata Panji, adalah pengesahan Ranperda tentang RTRW Kabupaten Bulungan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan. Nantinya, jika dokumen RTRW sudah disahkan perdanya, barulah Bulungan menyusun dokumen RDTR, utamanya untuk mega proyek seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Peso, Kota Baru Mandiri (KBM) di Tanjung Selor, dan pembangunan pelabuhan internasional KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. “Hanya saja, perkiraan waktu penetapannya kapan, itu menjadi ranah di DPRD Bulungan,” tutup Panji. (humas / yn)

RDTR Bulungan Tunggu Perda RTRW Disahkan