Social Items

BANTUAN : Sekprov Kaltara H Suriansyah menyerahkan bantuan khusus untuk perempuan dan anak sekaligus bantuan sembako bagi Kampung KB Provinsi Kaltara, Sabtu (11/7).

TANJUNG SELOR - Penyerahan bantuan kepada masyarakat terdampak coronavirus disease 2019 (Covid-19) terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Secara spesifik, bantuan kali ini ditujukan kepada perempuan dan anak dari keluarga miskin. Ini juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional.

Bantuan spesifik tersebut, secara simbolis diserahkan langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah dari dana dekonsentrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kaltara, Sabtu (11/7).

Sekprov bersyukur bantuan spesifik ini diadakan, selain dari bantuan yang telah diberikan oleh Pemprov Kaltara. “Sudah tiga tahap bantuan langsung dari Pak Gubernur termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam bentuk tunai. Gunakan untuk beli sembako jangan untuk yang lain, ujar Suriansyah.

Sementara dalam laporannya, Kepala DP3AP2KB Kaltara Suryanata menyebutkan bantuan khusus untuk perempuan dan anak diambil dari dana dekonsentrasi. Ini merujuk Surat Kementerian PPPA No. 8/2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Dekonsentrasi, 70 persen anggaran dana dekon dialokasikan untuk percepatan penanganan Covid-19, sebutnya.

Lanjutnya, bantuan ini dilaksanakan serentak di Indonesia. Ada juga bantuan khusus bagi lansia. Khusus saat ini, kami berikan dulu untuk anak sesuai arahan dari kementerian, katanya.

Selain penyerahan bantuan khusus untuk perempuan dan anak, Suriansyah turut pula menyerahkan bantuan sembako bagi warga Kampung KB Provinsi Kaltara yang bersumber dari APBD Kaltara.(humas/YL)

Bantuan Bagi Anak Jelang Peringatan Hari Anak Nasional

Kepala BKD Kaltara Burhanuddin

TANJUNG SELOR - Dijadwalkan mulai hari ini, 13 Juli 2020 dan besok Selasa (14/07), para peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) 2020, akan mengikuti tahap seleksi uji potensi dan kompetensi melalui metode assesment test secara online. 

Pelaksanaan Assesment test dilaksanakan selama 2 hari secara online di Gedung Computer Assisted Test (CAT) Pemprov Kaltara di Jl Durian Tanjung Selor. Untuk memastikan kesiapan para peserta dalam mengikuti test secara online ini, sebelumnya sudah mengikuti simulasi pada 10 Juli lalu di Gedung CAT, kata Burhanuddin, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara.

Burhanuddin mengatakan, pelaksanaan uji potensi dan kompetensi akan diikuti sebanyak 60 peserta dari 70 peserta yang lolos pada tahap seleksi administrasi. Sedang 10 peserta lainnya tidak mengikuti tes kali ini, karena sebelumnya telah mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN melalui assesment test dengan kategori optimal. 

Teknisnya, pelaksanaan tes digelar per sesi. Pada hari pertama untuk kelompok A, dibagi 4 sesi. Selanjutnya di hari kedua, pada tanggal 14 Juli diikuti kelompok B dengan 4 sesi juga. Tiap sesi akan diikuti 8 peserta. Ujian secara online dimulai pada pukul 09.00 Wita. Untuk itu, peserta wajib hadir 45 menit sebelum kegiatan dimulai, tegasnya.

Burhanuddin mengungkapkan, dalam pelaksanaan assesment test, tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Seperti wajib mencuci tangan, cek suhu badan, jaga jarak dan menggunakan masker.  

Untuk kesiapan lokasi CAT mula dari ruang CAT, ruang tunggu, hingga ruang pendaftaran akan disterilkan sebelum dimulai, yaitu dengan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan, kata Burhanuddin.

Karena dilakukan secara online, penguji atau asesor melakukan uji secara virtual. Sehingga tiap peserta harus mengikuti etika tatap muka virtual. Yakni menggunakan pakaian rapi dan formal, serta memasang camera video dalam aplikasi video conference. 

Prosedur penyelanggaraan seleksi mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4 tahun 2017, tentang tata cara pembayaran PNBP dalam penyelenggaraan pembinaaan dan penilaian kompetensi pegawai ASN dan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019, tentang pembinaan penyelenggara penilaian kompetensi PNS, serta surat edaran Kepala BKN nomor 15/SE/V/2020, tentang tata cara pelaksanaan penilaian komptensi JPT melalui media daring (dalam jaringan) pada masa kedaruratan kesehatan akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), urainya.(humas/YL)

Secara Online, Hari Ini Peserta Seleksi JPT Ikuti Uji Kompetensi

HEWAN QURBAN : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menyerahkan sumbangan hewan qurban. Foto diabadikan 8 Agustus 2019.

TANJUNG SELOR – Berdasarkan monitoring Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), stok hewan ternak dalam rangka mempersiapkan ketersediaan hewan qurban untuk Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020 M relatif aman. Pun demikian, daya beli masyarakat relatif turun dibanding tahun sebelumnya, termasuk untuk hewan qurban. 

Kemungkinan besar dipengaruhi pandemi Covid-19, kata Kepala DPKP Kaltara, Wahyuni Nuzband, belum lama ini.

Data sementara, populasi hewan ternak sapi se-Kaltara per 30 Juni 2020 sebanyak 22.834 ekor. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 22.776 ekor. Untuk kambing, tercatat sebanyak 7.538 ekor untuk tahun ini, sedangkan tahun sebelumnya lebih tinggi dengan jumlah 13.990.

“1 kabupaten dan 1 kota yang belum menyetorkan datanya sehingga kami memprediksi akan ada peningkatan signifikan jika semua data telah terkumpul,” urainya.

DPKP memprediksi kebutuhan sapi kurban tahun ini sekitar 2.629 ekor. Sementara kebutuhan untuk ternak kambing kurban berkisar 899 ekor. Ini berdasar pada jumlah data pemotongan hewan qurban tahun lalu. Informasi yang kami terima, beberapa pengusaha atau pedagang ternak qurban akan mendatangkan dari luar daerah,” ulasnya.

DPKP juga melakukan pemeriksaan terhadap hewan qurban. “Pemeriksaan akan dilaksanakan jelang Idul Adha nanti,” tuturnya.

Pemeriksaan itu, diantaranya pemeriksaan ante mortem atau sebelum pemotongan meliputi pemeriksaan kesehatan ternak untuk melihat ada tidaknya penyakit menular maupun tidak menular, pemeriksaan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal jika ternak berasal dari luar daerah serta pemeriksaan fasilitas baik tempat pakan, air minum, kebersihan tempat penampungan serta perizinan tempat usaha penjualan ternak.

“Pemeriksaan ante mortem akan lebih diintensifkan sehari sebelum Idul Adha, lalu pemeriksaan setelah pemotongan dilakukan pada saat perayaan Idul Adha dan 3 hari setelahnya,” tutupnya.(humas/YL)

Stok Hewan Qurban Diyakini Aman

SILATURAHMI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat bersilaturahmi dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (8/7).

TANJUNG SELOR - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut mendorong dan membantu percepatan pembangunan Kaltara melalui. Gubernur mengharapkan keterlibatan dan peran BUMN semakin gencar di provinsi muda ini.

Permintaan tersebut disampaikan secara langsung kepada Menteri BUMN Erick Tohir, Rabu (8/7) di rumah dinas Menteri BUMN, Jalan Denpasar Raya, Jakarta. Gubernur juga ditemani Boy Tohir, Presdir PT Adaro Group yang merupakan salah satu pengusaha sukses di Tanah Air, dan notabene adalah saudara Menteri BUMN. 

“Cukup lama kami tidak bertemu, sejak Pak Erick mengikuti rombongan Bapak Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Kaltara, 18-19 Desember 2019 yang lalu,” kata Gubernur.

Di kesempatan silaturahmi tersebut, Irianto juga menyampaikan permohonan fasilitasi hibah lahan PT Pertamina dalam rangka pembangunan dermaga/pelabuhan di pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan. Pembangunan pelabuhan ini akan dianggarkan melalui dana APBN Kementerian Perhubungan pada tahun 2021 nanti.

Rencana pembangunan Pelabuhan Bunyu, sudah dimulai sejak tahun 2016. Saat itu, Dinas Perhubungan Kaltara menggarap feasibility study (FS), detail engineering design (DED), dan rencana induk atau master plan. “Pada 2017, dilakukan pra studi kelayakan pelabuhan oleh Kemenhub dan Pertamina. 

Lalu 2018, melakukan SID juga oleh Kemenhub. Kemudian berlanjut pada 2019, diantaranya menyusun dokumen DLKr- DLKp, RIP, pengesahan studi kelayakan pelabuhan, dan pengesahan SID,” ujarnya.

Tahun ini, melangkah ke tahap pemenuhan izin penggunaan jalan akses Pertamina dari Direktur Aset Pertamina, Rekomendasi Bupati atas Kesesuaian Tata Ruang dari Bupati Bulungan, dan Rekomendasi Gubernur atas Kesesuaian Tata Ruang. 

“Alhamdulillah, izin menggunakan akses jalan Pertamina sudah disetujui, tinggal menunggu proses penetapan lokasi, ini mengingat pelabuhan Bunyu merupakan pelabuhan pengumpul,” ujarnya.

//GRAFIS\\

Pelabuhan Bunyu selain dapat digunakan untuk dermaga speedboat, juga akan dilalui oleh kapal barang. Diharapkan mengurangi disparitas harga barang masuk ke daerah penghasil minyak ini. “Beliau meminta agar nanti diajukan secara resmi dengan dilampiri data pendukung yang lengkap. Beliau akan memberi kesempatan bertemu di Kantor BUMN untuk pembahasan lebih lanjut,” ujarnya.

Gubernur juga melaporkan perkembangan rencana investasi pembangunan kilang methanol senilai Rp 10 triliun lebih di Pulau Bunyu yang akan dilakukan oleh PT Karya Mineral Jaya (KMJ). Sebelumnya, Pemprov Kaltara telah bersurat ke Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Kepala BKPM untuk memfasilitasi kemudahan bagi investor tersebut yang akan berinvestasi di Kaltara. 

Gubernur mengatakan, Pemprov Kaltara mengetahui bahwa niat PT MKJ sangat serius untuk merealisasikan investasinya. Untuk itu, pemprov mendorong pelaksanaan negosiasi harga gas WK Nunukan antara PT KMJ dengan PHENC segera dilanjutkan kembali. Kaltara sangat berkepentingan dalam rencana investasi ini. Bukan hanya soal daerah penghasil. Namun investasi itu dapat menyerap 3-4 ribu pekerja lokal selama proyek berlangsung.

Gubernur beranggapan keinginan PT Pertamina (Persero) untuk ikut masuk sebagai pemegang saham super mayoritas, tidak sepatutnya menghentikan pelaksanaan negosiasi harga gas WK Nunukan. Apalagi Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan telah memberikan rekomendasi dan fasilitasi perizinan yang diperlukan PT KMJ. 

“Saya berharap dengan komunikasi dengan Menteri BUMN, Menteri ESDM, Kepala BKPM, penyelesaian hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan kilang methanol dapat dilanjutkan kembali dan proyek pembangunan dapat diselesaikan sesuai target yang telah dicanangkan,” ujarnya. 

“Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Beliau orang yang profesional, memiliki banyak gagasan inovatif dan kreatif, cerdas, open minded, humble, guyonannya selalu segar dan bermutu,” tambahnya. 

Kata Gubernur, ia berkenalan dengan Menteri BUMN Erick Tohir melalui Boy Tohir. Perkenalan berawal pada 2015. “Pada 2015, saya melaksanakan ibadah umroh bersama isteri. Secara kebetulan kami menginap di hotel yang sama di Madinah. Pak Boy Tohir memperkenalkan saya dan isteri kepada orangtua beliau, Pak Teddy Tohir (almarhum) dan isteri, serta Pak Erick Tohir; mereka umroh rombongan satu keluarga besar,” tutupnya.(humas/YL)

Gubernur Temui Menteri BUMN

Sekprov Kaltara Suriansyah

TANJUNG SELOR - Pemprov Kaltara mulai menyiapkan beleid pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19. Semua OPD terkait dilibatkan dalam penyusunan beleid atau produk hukum dalam bentuk peraturan gubernur (Pergub) nantinya, utamanya OPD pemrakarsa.

Terhitung sudah dua kali diadakan rapat membahas Rancangan Pergub (Rapergub) ini. Sekprov Kaltara Suriansyah mengatakan masih akan pembahasan lebih lanjut bersama OPD terkait hingga mencapai tahap finalisasi. 

“Setelah itu finalisasi, akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Kemudian penandatanganan oleh Pak Gubernur. Dan selanjutnya penomoran. Maka itu sedapat mungkin Pergub ini substansinya betul-betul mendalam dan dapat diimplementasikan,” sebut Sekprov, Selasa (7/7). 

Demi penyempurnaannya, pembahasan Rapergub pun tidak terlepas dari penyediaan data dan evaluasi pelaksanaan penanganan Covid-19 sejak Maret lalu, sampai saat ini. “Evaluasi penanganan Covid-19 juga kita siapkan baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Karena datanya sangat dinamis, kami akan ambil data-data terakhir nanti,” ujarnya. 

Terhadap masukan substansi dari berbagai OPD, Sekprov menilai semuanya positif untuk penyempurnaan materi muatan Rapergub. Oleh Biro Hukum, masukan-masukan tersebut telah ditampung untuk disaring sesuai kebutuhan substansi Rapergub nantinya. 

“Nanti masing-masing OPD akan mengecek kembali apakah yang dibuat di Biro Hukum itu sudah meng-cover sesuai dengan masukan mereka (OPD),” ujarnya. 

Pembahasan Rapergub ini ditargetkan rampung dalam sepekan ini. Rapergub tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru itu diharapkan Sekprov memiliki materi muatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan mampu menyelesaikan masyarakat atau menjawab kebutuhan masyarakat. 

“Untuk itu, saya sudah meminta ke Biro Hukum juga untuk membuka ruang diskusi dan pemikiran bagi sarjana-sarjana hukum di lingkungan Pemprov Kaltara. Setelah betul-betul mantap baru dibawa untuk dievaluasi. Di sinilah peran kita semua untuk berkontribusi,” ujarnya. 

Rapergub ini dibuat sebagai upaya penanggulangan atau penanganan dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Maka pelaksanannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. 

“Pedoman rapergub hingga nanti menjadi Pergub, akan dijadikan acuan bersama para pihak khususnya Pemkab/Pemkot di Kaltara dalam rangka mendukung proses pemutusan mata rantai Covid-19 agar tercipta masyarakat yang produktif dan aman Covid-19,” ujarnya. 

Dalam draft Rapergub, diatur beberapa substansi pelaksanaan pedoman aktivitas masyarakat di tempat atau di fasilitas umum seperti di pasar; pusat perbelanjaan atau pertokoan; hotel/penginapan/homestay/asrama; rumah makan/restoran; sarana dan kegiatan olahraga; penyelenggaraan kegiatan atau event pertandingan keolahragaan; pusat pelatihan olahraga; moda transportasi; terminal/pelabuhan; objek wisata; jasa perawatan kecantikan/rambut; jasa ekonomi kreatif; kegiatan keagamaan di rumah ibadah; penyelenggara event/pertemuan; dan Anjungan Tunai Mandiri.(humas/YL)

Rapergub Adaptasi Kebiasaan Baru segera Difinalkan

RESPONS KALTARA : Kepala Disperindagkop-UKM Kaltara Hartono dan Kabid Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan DKP Kaltara Idham Khalid bersama Kalan BI Kaltara Yufrizal dan Ketua DPD HNSI Kaltara H Nur Hasan menjadi narasumber Respons Kaltara, Rabu (8/7).

TANJUNG SELOR - 4 narasumber hadir pada Respons Kaltara (ResKal), Rabu (8/7). Mereka, adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kaltara Hartono; Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara Idham Khalid; Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltara Yufrizal; dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kaltara H Nur Hasan.

Kehadiran keempat narasumber tersebut membahas kondisi perekonomian Kaltara, tepatnya di sektor perikanan. Utamanya, soal nilai jual komoditi perikanan yang tengah terpuruk di masa pandemi ini.

Disampaikan Ketua DPD HNSI Kaltara, H Nur Hasan, setidaknya ada 4 permasalahan yang dihadapi pelaku usaha pertambakan di Kaltara, utamanya petambak udang. Pertama, adalah belum adanya peningkatan harga jual udang selama 2020. Bahkan sejak Januari hingga Juli, telah terjadi penurunan harga jual udang dari petambak ke pos pengumpul sebanyak 4 kali. 

“Permasalahan menurunnya harga udang, sedianya terjadi sejak 2017 hingga saat ini. Namun pada 2020, termasuk pada saat pandemi ini, cukup pelik karena sudah terjadi 4 kali penurunan,” katanya.

Persoalan kedua, petambak menuntut kejelasan penyebab terjadinya penurunan harga. Ketiga, produktivitas tambak di Kaltara juga terus menurun. Padahal luasan lahan tambaknya bertambah terus. Keempat, meningkatnya harga faktor pendukung budidaya tambak udang windu. Seperti harga pupuk, saponin, bibit dan lainnya.

Keluhan tersebut dibenarkan oleh Kepala Disperindagkop-UKM Kaltara, Hartono. Menurutnya, dari sisi produktivitas, sedianya penjualan udang windu di Kaltara meningkat. Namun, harga jualnya dari sisi petambak dinilai masih jauh dari harga rata-rata penjualan ke tingkat cold storage (CS). 

“Dari pertemuan dengan pihak terkait pada Februari lalu, harga udang sudah ditetapkan sebesar Rp 230 ribu per kilogram (untuk size 20). Namun, sekarang turun menjadi Rp 85 ribu per kilogram,” tuturnya.

Disperindagkop-UKM menilai adanya permainan harga pada tingkat pos pengumpul dengan CS. “Dari itu, kami berharap pengumpul dan CS tidak mempermainkan harga udang,” urainya.

Menindaklanjuti lebih jauh, Disperindagkop-UKM bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan membentuk tim terpadu untuk memastikan kebenaran pergerakan harga dan produktivitas udang windu di lapangan. 

“Sesuai aturan yang ada, Pemprov tidak banyak terlibat dalam penetapan harga jual udang windu. Hanya memantau dan menerima laporan dari pelaku usaha (CS) terkait perkembangan harga udang. Namun hingga saat ini, belum ada pelaporan tersebut. Untuk itu, sangat diharapkan laporan perkembangan harga tersebut dapat disampaikan minimal sebulan atau 3 bulan sekali,” ungkapnya.

Saran lainnya, adalah perlunya kesepakatan penetapan ambang batas bawah dan atas harga udang windu antara petani dan CS. 

“Untuk menjamin kestabilan harganya sendiri, OPD teknis bersama Disperindagkop-UKM berencana membentuk SRG (Skema Resi Gudang) khusus untuk udang,” ucapnya. Selain itu, agar lebih implementatif, perlu adanya kebijakan berupa peraturan gubernur (Pergub) untuk penetapan harga udang. 

Juga disarankan agar usaha pos pengumpul atau pembelian udang dapat berbentuk badan usaha sehingga memudahkan pemerintah mengintervensi. Termasuk memberikan sanksi apabila ditemukan adanya permainan harga di lapangan.

Di sisi teknisnya, Kabid Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan DKP Kaltara, Idham Chalid menyampaikan bahwa produktivitas hasil perikanan khususnya udang windu di Kaltara sudah melampaui target. 

“Untuk persoalan harga jualnya, ini dipengaruhi oleh mutu komoditinya. Nah, menjadi peran DKP untuk menjamin mutu produk ekspor tersebut di level petambak. Mulai dari mutu benih hingga ke pasca panennya,” jelasnya.

Sepengetahuannya, nilai penjualan total yang dapat diterima petambak udang windu bisa mencapai Rp 280 ribu per kilogram. “Ini karena selain harga jual rataan, ada lagi komisi. Namun pada rantai penjualannya, ada peran pos pengumpul atau pembelian udang. 

Petambak kebanyakan bergantung kepada mereka, karena sebagian besar faktor produksinya disediakan pos pengumpul yang diutangkan kepada petambak. Jadi, petambak harus menyisihkan pendapatannya untuk membayar utang kepada pos, ditambah lagi beban tambahan berupa kenaikan harga faktor produksi itu sendiri,” ulasnya.

Hal yang patut dipahami juga, daya dukung lahan tambak di Kaltara terus mengalami penurunan. Ini dikarenakan lahan yang ada, sudah difungsikan sebagai tambak sejak era 80-an. 

“Jadi, untuk memaksimalkan daya dukungnya, lahan itu perlu mendapat perlakuan lebih. Ini juga cukup membebani petambak Kaltara yang mempertahankan ciri khas tambak tradisionalnya,” bebernya. Pesaing terberat pangsa pasar udang windu Kaltara, adalah udang vaname yang kini banyak dibudidayakan sejumlah negara.

Dari sisi makro ekonominya, Kalan BI Kaltara Yufrizal menuturkan bahwa ada 5 solusi yang dapat dipikirkan untuk mengatasi masalah ini. Yakni, mencari pasar baru udang windu Kaltara, sehingga pelaku usaha tidak bergantung kepada negara pengimpor utama. 

Lalu, pembenahan sistem tata niaga udang windu. “Perlu dibuat kajian implementatif tentang siapa saja yang terlibat dalam rantai nilai udang sehingga dapat dilihat efesiensinya,” jelasnya.

Ketiga, perubahan sistem penjualan udang windu dengan sistem lelang. Lalu, pengoptimalan Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah (Perusda). Dalam hal ini, BUMD membeli dan mengatur secara spesifik tentang harga dengan petani. 

Ini menguntungkan kedua belah pihak. Harga ini dapat diatur sesuai kesepakatan keduanya. Apabila terjadi kenaikan, maka dicari nilai tengahnya, urainya. Saran terakhir, perlunya diketahui dan diinformasikan mengenai acuan harga udang di pasar internasional.(humas/YL)

Kupas 4 Masalah Petambak Udang di Kaltara

PERSIAPAN AKB : Sekprov Kaltara, H Suriansyah saat memimpin Rapat Pembahasan Ranpergub Kaltara Tentang Pedoman AKB, Selasa (7/7) pagi.

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tengah mempersiapkan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara mengenai Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Membahasnya, kemarin (7/7) pagi dilakukan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Kaltara Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman Covid-19 yang dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Suriansyah.

Setelah saya pelajari, Rancangan Pergub ini sudah bagus dan tinggal diperdalam lagi. Saran saya, serahkan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap sektor, lalu didiskusikan, katanya.

Selanjutnya, rancangan yang telah dibahas dan didiskusikan, segera dikembalikan dan disertai dengan berita acara bahwa sudah dikoreksi oleh OPD setiap sektor. Setiap OPD harus memahami setiap tugasnya di dalam Pergub Pedoman AKB tersebut, agar penerapannya bisa jalan dan masyarakat juga lebih mudah mengerti, ujarnya.

Ketika Pergub ini telah terbit, diharapkan setiap OPD melakukan sosialisasi ke perangkat dibawahnya agar jelas dan struktur. Misalnya saja Disperindagkop, Pergubnya disosialisasikan dulu ke UPTD Pasar yang ada, begitupun Dishub ke UPTD Pelabuhan-nya, tutupnya.(humas/YL)

Pemprov Siapkan Pergub Pedoman AKB

//GRAFIS\\

JAKARTA - Berbagai program bantuan sosial dari pemerintah, utamanya melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dilaporkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat berdiskusi dengan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara di Kantornya, Senin (6/7). 

“Selama sekitar 40-an menit kami berdiskusi tentang program penyaluran bantuan sosial Kemensos dalam penanggulangan pandemi Covid-19, khususnya di Kaltara. Saya sampaikan, alhamdulillah, penyaluran bantuan sosial di Kaltara, baik dari Kemensos dan Kemendes, termasuk dari Pemprov dan Pemkab, relatif tidak terdapat permasalahan krusial yang prinsip, kata Gubernur usai pertemuan tersebut. 

Permasalahan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan sosial (bansos), kata Irianto, telah dapat diatasi dengan baik. Sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi penerima bansos dapat dihindari atau dikurangi sekecil mungkin. 

Saya sampaikan juga kepada Pak Menteri, upaya Pemprov Kaltara dalam menyalurkan Bansos, dengan menugaskan Tim ASN Pemprov Kaltara ke seluruh lokasi penerima bansos. Sehingga dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi yang makin solid dan efektif, baik untuk monitoring maupun penyerahan bansos itu sendiri kepada yang berhak menerimanya, ujar Irianto. 

Di samping itu, lanjut Gubernur, pertanggungjawabannya juga dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai tata kelola keuangan yang telah diatur oleh undang-undang. 

Untuk menghindari kesalahan atau bahkan penyimpangan, kita juga selalu koordinasi dan komunikasi dengan pengawas (BPKP) dan juga dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kepolisian dan kejaksaan. Sehingga sistem dibangun dengan mekanisme yang saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing, ungkapnya.

Dalam diskusi tersebut, Mensos, kata Gubernur, merespons dengan baik apa yang sudah dilaporkannya. Juliari atau yang akrab disapa Pak Ari menyampaikan, beberapa program bantuan yang masuk dalam Jaringan Pengaman Sosial (JPS) diberikan bagi masyarakat yang terdampak karena pandemi Covid-19. Mensos juga berterima kasih, program tersebut bisa tersalurkan dengan baik kepada masyarakat penerima, dan tepat sasaran.

Untuk diketahui, Kemensos memberikan kuota bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 27.000 keluarga penerima manfaat (KPM) ke Kaltara dari 9 juta KPM program ini di seluruh Tanah Air. 

Jaring pengaman sosial dalam rangka meminimalisir warga jatuh miskin yang terdampak karena Covid-19 ini, dinilai Gubernur sangat berarti bagi masyarakat, khususnya di Katara. Besaran BST sendiri adalah Rp 600 ribu/KPM/bulan disalurkan pada bulan April, Mei, dan Juni. 

Bahkan informasi terakhir diperpanjang hingga Desember 2020. Termasuk juga perluasan program Kartu Sembako bulan April Provinsi Kaltara terhadap 4.547 KPM.  Selain itu, kita juga menerima kuota 12.888 KPM bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II sebesar Rp 11.428.300.000, imbuhnya.

Selain dari Kemensos, untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Pemprov Kaltara juga menggulirkan bantuan serupa dengan indeks Rp 200 ribu per rumah tangga. Utamanya diberikan kepada warga yang belum mendapat bantuan dari program lain. Termasuk yang dari Kemensos.

Lebih jauh, disampaikan Gubernur bahwa sebanyak 8.062 KPM di Kaltara yang terdampak Covid-19 akan menerima bansos dari pemerintah melalui perluasan program bansos sembako. Program bansos sembako ini disebut juga bantuan pangan non tunai (BPNT). 

“Sebelum pandemi, program bantuan sembako ini sudah berjalan mulai Januari hingga Desember dengan kuota 22.709 KPM. Sedangkan melalui perluasan program sembako ini, di masa pandemi ditambah 8.062 KPM yang disalurkan mulai April hingga Desember 2020. Jadi, total keseluruhan bansos sembako di Kaltara sebanyak 30.771 KPM, kata Irianto.

Secara teknis, tiap KPM melakukan transaksi menggunakan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang dimiliki melalui mesin EDC pada e-Waroeng atau agen penyalur sembako di wilayah masing-masing. 

Teknis penyaluran sebelumnya dengan pada masa pandemi, sama saja, jelas Gubernur. Adapun besaran bantuannya senilai Rp 200 ribu per bulan per KPM. Jenis bantuan yang diterima, yakni beras, telur, ikan, tahu atau tempe, daging, sayur dan buah-buahan.

Selain itu, dikabarkan pula penyaluran BST diperpanjang mulai Juli hingga Desember. “Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Provinsi Kaltara mendapatkan kuota BST sebanyak 30.002 KPM, dengan total anggaran sebesar Rp. 54.003.600.000,” tutur Irianto.

Program BST perpanjangan ini, besarannya berbeda dengan penyaluran BST periode April hingga Juni yang sebesar Rp 600 ribu per KPM per bulan. Untuk BST perpanjangan ini, nilai bantuannya sebesar Rp 300 ribu per KPM per bulan. 

Untuk penyaluran BST, melalui lembaga penyalur yang diisyaratkan pemerintah sebagai penyalur BST di daerah. Yakni, HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) yaitu BNI dan BRI yang disalurkan atau ditransfer langsung ke rekening penerima bansos masing-masing,” urai Irianto.

Penyalurannya juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia secara tunai. “Penyaluran melalui Pos dilakukan pada  PT Pos cabang unit atau tempat yang telah disepakati oleh Dinsos kabupaten/kota dengan PT Pos setempat yang dapat atau mudah dijangkau oleh masyarakat penerima bantuan di wilayah masing-masing,” tutup Gubernur.(humas/YL)

Bertemu Mensos, Gubernur Laporkan Progres Bansos di Kaltara

DOKTER TERBANG : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat meninjau kegiatan pengobatan gratis pada program “Dokter Terbang”, belum lama ini.

TANJUNG SELOR  - Sempat sedikit terkendala karena adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), layanan kesehatan jemput bola melalui program Dokter Terbang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali akan hadir melayani masyarakat.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, Dokter Terbang merupakan salah satu progran layanan publik andalan Pemprov Kaltara. Program ini berdampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan di Kaltara. Program ini terinisisiasi sejak dirinya masih menjabat Penjabat (Pj) Gubernur pada tahun 2014 silam. 

Program ini terbilang unggul lantaran menjangkau daerah-daerah yang masyarakatnya sulit mendapatkan layanan fasilitas kesehatan, utamanya layanan tingkat lanjut, karena masih minimnya fasilitas kesehatan di wilayahnya. Jikalau pun mampu mengakses fasilitas kesehatan seperti Puskesmas ataupun Rumah Sakit harus mengeluarkan banyak biaya karena sulitnya akses. 

“Tidak jarang masyarakat kita, ada yang sudah lama sakit, tetapi tidak ada tindakan medis, akhirnya tidak tertolong. Untuk itu, saya berpikir bahwa harus ada gebrakan untuk membantu masyarakat. Salah satunya kita hadirkan dokter terbang. 

Sekaligus secara bertahap kita dorong pemenuhan fasilitas-fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah terpencil itu. Beberapa kali kita minta Menteri Kesehatan juga untuk berani membuat keputusan demi kebaikan masyarakat kita di pedalaman dan perbatasan,” kata Irianto menceritakan kondisi yang melatarbelakangi program tersebut. 

Melalui layanan Dokter Terbang, terangnya, tim dari Dinas Kesehatan membawa dokter spesialis di bidangnya menyatu dengan masyarakat. Selain memberi penanganan medis terhadap warga yang sakit, mereka juga memberi motivasi kepada masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. 

“Kebanyakan adalah dokter spesialis kandungan, jantung, anak, dan gigi. Termasuk dokter umum juga,” ujarnya, Senin (6/7). 

Sejak 2014 sampai 2018 sudah terlayani 4.550 masyarakat/pasien. Dan pada 2019 melayani 3.529 masyarakat dengan berbagai keluhan penyakit yang diderita. “Keberhasilan kita hari ini adalah kerja keras semua pihak. Utamanya tenaga medis yang rela meluangkan waktu sejenak ke wilayah yang sulit diakses. Perjuangannya bukan main. 

//GRAFIS\\

Saya tahu mereka harus mempertaruhkan nyawa melewati medan perjalanan yang begitu keras. Terima kasih juga kepada semua staf di Dinas Kesehatan. Termasuk kepada tokoh adat, tokoh masyarakat yang telah mensosialisasikan program ini ke masyarakat kita di pedalaman dan perbatasan,” ujarnya.

Tahun ini sejatinya 7 titik layanan telah ditargetkan dijangkau Dokter Terbang. Yakni Peso dan Bunyu di Bulungan. Dan Seimanggaris, Pembeliangan, Sebatik Timur, Sebatik Tengah, dan Tulin Onsoi di Nunukan. Di Malinau rencananya di Long Lore (Malinau Selatan) dan Metu (Malinau Selatan Hulu). 

“Namun karena terhalang pandemi Covid-19, baru dua titik yang terealisasikan. Yakni Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan dan SP 7 Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan,” ujarnya. 

Melihat grafik reproduksi Covid-19 yang telah melandai di Kaltara, Dokter Terbang akan kembali hadir di tengah masyarakat dalam waktu dekat dengan mengedepankan protokol kesehatan. 

“Sebelumnya, selama reproduksi Covid-19 terus meningkat di Kaltara, dokter spesialis kita sering dilibatkan fokus pada pelayanan penanganan pasien Covid-19. Dan anggaran sementara di-realokasi ke penanganan Covid-19. Insyallah dalam waktu dekat Dokter Terbang hadir lagi di tengah masyarakat,” ujar Gubernur.

MASUK TOP 99 KIPP
Program Dokter Terbang masuk dalam Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). 

Sebanyak 2.126 proposal inovasi pelayanan publik kelompok umum dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari hasil penilaian proposal oleh Tim Panel Independen tersaring 193 proposal Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, salah satunya inovasi Dokter Terbang Pemprov Kalimantan Utara. 

Dari 193 proposal inovasi yang masuk nominasi, 16 di antaranya adalah proposal inovasi pelayanan dari 9 provinsi di Tanah Air. Pemprov DKI Jakarta berhasil meloloskan 3 proposal inovasi. Selanjutnya Pemprov Jawa Barat 3 inovasi, Pemprov Jawa Tengah 3 inovasi, Pemprov Kalimantan Timur 2 inovasi, dan masing-masing Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Kalimantan Barat, Pemprov Kaltara, dan Pemprov Bangka Belitung masing-masing 1 inovasi. 

“Insya Allah kita berkesempatan presentasi inovasi pelayanan publik Dokter Terbang' pada 13 Juli nanti di Kemenpan RB. Insya Allah juga saya akan hadir langsung di Kemenpan RB memaparkan program ini,” tutup Gubernur.(humas/YL)

13 Juli, Gubernur akan Paparkan Top 99 Inovasi Layanan Publik 2020

Kepala BKD Kaltara Burhanuddin

TANJUNG SELOR – Sejak dibuka hingga ditutup pendaftaran, dan selanjutnya melalui proses seleksi administrasi, dari 78 peserta yang mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) 2020, Panitia Seleksi (Pansel) menetapkan sebanyak 70 peserta seleksi yang lolos pada tahap administrasi. 

“Peserta yang lolos pada tahap administrasi, selanjutnya akan mengikuti pada seleksi uji potensi dan kompetensi melalui metode assesment test, kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Burhanuddin, Senin (6/7).

Burhandemikian sapaannya mengungkapkan, sesuai jadwal, pelaksanaan seleksi uji potensi dan kompetensi melalui metode assesment test akan dilaksanakan pada 9 hingga 17 Juli 2020. “Jadwal ini sifatnya tentaif. Rencananya uji potensi dan kompetensi ini nanti akan dilaksanakan di Laboratorium CAT (Computer Assisted Test) Provinsi Kaltara di Tanjung Selor.  

Dengan melibatkan fasilitator Puspenkom ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ungkap Burhan yang juga merupakan salah satu anggota Tim Seleksi JPT Pratama itu.

Seperti tahun sebelumnya, lanjut Burhan, peserta yang mengikuti seleksi uji kompetensi assesment tes, hasilnya akan dibahas oleh tim Pansel, untuk menjadi dasar pembahasan. Kalau untuk penilaiannya itu nanti yang menilai dari tim asesor. Karena tim asesor yang memilki kewenangan penuh dalam penilaian. Sesuai jadwal yang ditentukan, hasil seleksi uji kompetensi ini akan diumumkan pada 27 Juli 2020 mendatang,” ujarnya.

Untuk kepastian jadwal tes seleksi, masih menunggu informasikan oleh Puspenkom ASN BKN. Karena dari BKN nanti yang akan menjadi asesor nya. Sementara dijadwalkan mulai 9 Juli. Tapi untuk kepastiannya menunggu dari BKN. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang. Semoga saja tidak terkendala,” katanya.

Burhan mengatakan, dari 70 peserta seleksi ini tidak semua mengikui uji potensi dan kompetensi. Untuk 10 peserta yang sebelumnya telah mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN melalui assesment test, dengan kategori Optimal, tidak perlu lagi mengikuti assesment test lagi. 

Tahapan selanjutnya, setelah nanti dinyatakan lulus uji potensi dan kompetensi, peserta akan mengikuti tahap membuat makalah, dan paparan, serta tes wawancara. Setelah itu, dari Pansel akan mengajukan pada 3 nama yang lolos seleksi JPT Pratama kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), pungkasnya.(humas/YL)

70 Peserta Seleksi JPT Pratama Lolos Administrasi