Social Items

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie


TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mewacanakan membangun gudang beku, sebagai tempat penyimpanan hasil perikanan. Sejalan dengan pembangunan gudang tersebut, pengelolaan dilakukan dengan Sistem Resi Gudang (SRG).


Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, melalui DKP Kaltara tahun ini akan mengusulkan satu unit pembangunan gudang beku dengan RS) ke pemerintah pusat. “Sesuai laporan dari Kepala DKP Kaltara, saat ini sedang disusun usulan SRG itu untuk diajukan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 


Selanjutnya, nanti sharing dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam hal ini, Bappebti. Kalau melalui APBN tidak dapat, kita upayakan nanti bisa dibiayai melalui APBD, atau bisa juga sharing,” ujar Gubernur.


Irianto mengatakan, rencana pengajuan usulan pembangunan Gudang beku itu, untuk mengoptimalkan SRG bagi para pelaku usaha pada sektor perikanan di Kaltara. Apalagi seperti diketahui bersama, potensi perikanan di Kaltara sangat besar. 


“Dengan adanya SRG ini bisa menekan kerugian yang lebih banyak, sehingga pelaku usaha dapat menjualnya kembali saat harga sudah kembali membaik, ujar gubernur yang didampingi Syahrullah, Kepala DKP Kaltara.


Pembangunan gudang beku untuk SRG yang diusulkan, rencananya akan dibangun di Kota Tarakan, tepatnya di areal Pelabuhan Tengkayu II (Pelabuhan Perikanan). Dengan kapasitas 200 ton. 


Yakni 100 ton untuk ikan dan 100 ton untuk udang. Rencananya nanti kita  akan bekerjasama dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMD nanti yang akan mengolahnya,  kalau anggaran belum diketahui karena masi dalam penysunan usulan SRG, imbuh Syahrullah.


Dikatakan, pemanfaatan SRG ini ke depannya juga dapat memberikan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pada sektor perikanan. 


Diharapkan dengan adanya SRG ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha di sektor perikanan. Karena dengan adanya SRG ini dapat memberikan kontribusi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.


Untuk diketahui, SRG sebagai solusi yang sangat menguntungkan bagi petani maupun nelayan, karena diterapkan untuk menyimpan hasil komoditinya. Dengan SRG nelayan atau petani dapat menunda penjualanya saat harga jatuh, serta kemudian menjualnya pada saat harga baik.


Tak hanya itu, SRG juga  merupakan instrumen perdagangan maupun keuangan yang memungkinkan komoditas yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, tanpa diperlukan jaminan lainnya. Sehingga dapat meningkatkan kredit/pembiayaan kepada petani, nelayan, poktan, gapoktan, koperasi dan pelaku UMKM.(humas/YL)

Terapkan SRG untuk Bantu Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

DIKLAT : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat membuka PKP Angkatan IV dan V di Lingkungan Pemprov Kaltara, Selasa (4/8).


TANJUNG SELOR – Selasa (4/8) pagi, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV dan V di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) di ruang pertemuan Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara.


Dalam sambutannya, Gubernur memaparkan bahwa sesuai undang-undang, jabatan di pemerintahan dibagi 2. Yakni, jabatan struktural dan jabatan fungsional. “Pengalaman menunjukkan, sebagian besar ASN PNS umumnya sangat berminat untuk duduk dalam jabatan struktural. Kecuali mendekati masa pensiun, baru beralih ke jabatan fungsional,” kata Gubernur.


Jabatan struktural diidamkan. Sebab, saat seorang menduduki jabatan struktural, akan merasa jadi pemimpin karena memiliki bawahan atau staf. 


“Pertanyaan sederhananya, apakah setiap PNS bisa memimpin? Karena pemimpin dan bos itu, berbeda implementasinya. Dan, sebagian orang yang ingin menjadi pemimpin tanpa mengukur dirinya. Bahkan terkadang ada yang menghalalkan segala cara,” jelas Irianto.


Disebutkan Irianto, PKP adalah kewajiban seseorang ASN PNS untuk menduduki jabatan struktural pengawas. “Secara ideal, seorang ASN PNS memang harus mengikuti diklat pengawas baru duduk di jabatan tersebut. Namun, ada juga yang beruntung dapat menduduki jabatan sebelum mengikuti diklat seperti ini. Baik diklat pengawas maupun administrator,” ungkap Gubernur.


“Dari itu, kita harus terus bersyukur kepada Allah SWT karena masih diberikan kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan. Juga tunjukkan rasa terima kasih kepada pimpinan atau atasannya yang mengusulkan seseorang menduduki suatu jabatan,” imbuh Irianto.


Ditekankan Gubernur, seorang pemimpin bukannya pahlawan super, tapi manusia biasa yang memiliki kelemahan juga kelebihan dan berpengalaman. 


“Pemimpin juga harus bersikap sederhana, namun disegani dan berwibawa. Kesimpulannya tidak mudah jadi pemimpin, harus melalui tahapan yang ada. Dan, pemimpin harus berhasil membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi yang dipimpinnya,” tutur Gubernur.


Selain itu, pemimpin juga harus membangun spirit dan jiwa kepemimpinan pada dirinya. “Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya pada saatnya nanti,” urai Irianto.


Guna diketahui, total peserta pelatihan ini, 65 orang dengan model pelatihan menyesuaikan dengan era new normal life. Artinya, ada pelatihan yang akan digelar secara online. Untuk PKP Angkatan IV akan digelar mulai 4 Agustus hingga 2 Desember 2020. Sementara untuk PKP Angkatan V akan digelar mulai 11 Agustus hingga 9 Desember 2020.


Model pelatihannya, on campus 31 hari dan off campus 60 hari. Juga akan dilakukan studi lapangan adaptasi inovasi daerah yang dilaksanakan secara virtual lewat aplikasi Zoom Meeting. Sementara untuk penilaiannya, akan diperoleh dengan evaluasi terhadap ujian studi lapangan, aksi perubahan, juga sikap dan perilaku.(humas/YL)

Pemimpin Harus Belajar dari Pengalaman

WIRAUSAHA : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie stand UMKM peserta rangkaian pelatihan wirausaha, Senin (3/8).


TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie ‘diserbu’ ibu-ibu di gedung gabungan dinas Pemprov, Senin (3/8) di Jalan Rambutan, Tanjung Selor. Gubernur ditawari produk olahan makanan oleh kaum ibu-ibu. Produk mereka adalah produk rumahan. Mereka ini pelaku UMKM atau wirausaha.


Sebelumnya, di tempat yang sama Gubernur memberi arahan ke mereka, peserta rangkaian pelatihan wirausaha. Walaupun belum mewakili 14 ribu pelaku UMKM di Kaltara, Gubernur berharap mereka bisa menularkan ilmunya kepada pelaku UMKM yang lain. 


Gubernur menyampaikan sedikit informasi dan pengalamannya. Ia pernah diberi tugas Kepala Disperindagkop Provinsi Kaltim tahun 2004-2009. “Saat itu, cukup banyak pewirausaha kami bantu dan berhasil,” ujarnya.


Irianto mengemukakan, seorang pelaku usaha perlu memahami kata ‘Wirausaha’. “Wirausaha terdiri atas Wira dan Usaha. Wira berarti pahlawan, pejuang. Usaha berarti berbuat sesuatu, bekerja. Jadi wirausaha adalah pahlawan atau pejuang yang berbuat sesuatu,” imbuhnya.


Yang harus dilakukan dalam berwirausaha sebut Gubernur, tentu harus berbuat sesuatu. Selama ini ia mengamati, kalangan ibu-ibu adalah yang paling banyak berhasil sebagai UMKM. 


Kata Gubernur, hal itu dibuktikan lewat penelitian ilmiah Muhammad Yunus, pria asal Bangladesh yang telah mendapatkan Penghargaan Nobel Ekonomi. Ia menggagas memberikan kredit mikro dari bank yang dibukanya yaitu Grameen Bank. 


“Ia membuktikan bahwa jika perempuan meminjamkan uang, di atas 80 persen pasti kembali. Mudah-mudahan di Kaltara juga termasuk kelompok yang tertib mengembalikan pinjaman bank,” ujarnya.


“Jadi, apa saja, harus jujur dan amanah. Kalau kita memulai sesuatu dengan kebohongan, itu untungnya tidak akan baik. Jangan mencuri timbangan, mengurangi ukuran,” imbuhnya. 


Sejak di Disperindagkop Kaltim, tambahnya, banyak sekali kaum ibu yang telah dibantu modal melalui APBD. Hampir 100 persen berhasil. “Contohnya ibu Hasanah, pengusaha amplang yang sukses di Samarinda. 


Awalnya dia punya gubuk reok, sekarang sudah punya rumah lantai 2. Begitu juga dengan ibu Sri di Balikpapan, Saya bantu hingga usaha telur pindangnya berkembang. Dan saat ini sudah memiliki aset yang cukup,” ujarnya. 


“Jadi apa kunci keberhasilan? Yaitu keikhlasan, kejujuran, keuletan, inovasi, kreatifitas, dan mau belajar. Bantuan-bantuan modal dan pelatihan itu tidak diukur seberapa besarnya tetapi sejauh mana kita mempraktekkannya. Saya sudah meminta Kepala Disperindagkop Kaltara untuk serius membina UMKM kita,” imbuhnya. 


Gubernur berpesan, keberhasilan juga jangan diukur dengan materi. Tetapi keberhasilan itu adalah kepuasan batin untuk menghidupi dan bermanfaat orang lain. “Terakhir, inilah yang paling penting dan menjadi kunci kebahagian. Sering-seringlah bersedekah dan berinfak. Karena kebaikan yang kita tanam, kebaikan juga yang kita tuai,” tutupnya.(humas/YL)

Irianto: Berwirausahalah dengan Jujur dan Jangan Lupa Sedekah

PENGHARGAAN : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menerima piagam penghargaan dari BPS yang disampaikan Kepala BPS Provinsi Kaltara Eko Marsoro, Senin (3/8) pagi.


TANJUNG SELOR – Dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) 2020 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) berbuah penghargaan. 


Oleh BPS, Kaltara dinilai sukses mendukung pelaksanaan SP 2020 secara online dengan cakupan sekitar 25 persen dari total penduduk Kaltara atau sekitar 300 ribu jiwa penduduk telah secara responsif mengupdate data pribadinya untuk kepentingan SP 2020 secara online.


“Untuk skala regional Kalimantan, Kaltara adalah yang terbaik pertama. Sementara untuk skala nasional, Kaltara menempati peringkat ketiga, setelah Jawa Tengah dan Gorontalo yang masing-masing menempati posisi terbaik I dan II,” kata Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie usai menerima silaturahmi Kepala BPS Provinsi Kaltara Eko Marsoro dan jajarannya, Senin (3/8) pagi.


Atas capaian tersebut, Irianto mengaku memberikan apresiasi yang tinggi terhadap respons masyarakat Kaltara yang cukup aktif mendukung kesuksesan pelaksanaan SP 2020 secara online. “Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. 


Data yang dicapai, biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Terima kasih kepada BPS dan masyarakat Kaltara yang sudah pro aktif mengisi datanya secara online,” tutur Irianto.


SP 2020 sendiri, bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan Indonesia. Selain itu, juga untuk menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteritstik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs.


Lebih lanjut, disebutkan Gubernur, Pemprov Kaltara juga akan mendukung pelaksanaan SP 2020 tahap ke-2 yang akan digelar pada September mendatang dengan menerbitkan surat imbauan Gubernur Kaltara agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mendukung kesuksesan pelaksanaan SP 2020 Tahap ke-2.


“Pada SP 2020 tahap ke-2 ini, petugas BPS akan mendatangi masyarakat untuk menyerahkan form isian SP berikut menjelaskan tata cara pengisiannya. Masyarakat akan melakukan pengisian SP itu secara manual, dimana form isian yang telah diisi masyarakat akan dikumpulkan petugas. Mohon masyarakat berpartisipasi aktif, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” tutup Irianto.(humas/YL)

Cakupan Penduduk Merespon Capai 25 Persen

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR - Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara). 

Jalan sepanjang 966,59 kilometer yang dibangun, terdiri dari jalan paralel perbatasan dan akses perbatasan. Demikian dirilis oleh Kementerian PUPR melalui laman resminya @kemenpupr, Selasa (28/7).

Terkait hal ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyatakan, bahwa selain bertujuan mempercepat pemerataan ekonomi dan memudahkan kendaraan logistik masyarakat untuk membawa produk-produk lokal, hadirnya infrastruktur dapat membuka akses warga untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih muda dan murah. 

Dengan begitu tercipta jalur logistik yang dapat memicu pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan. “Atas nama masyarakat Indonesia di Kalimantan Utara, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR. Ini semua juga karena sinergi, komunikasi dan koordinasi yang terbangun dengan baik antara pemerintah daerah dengan pusat, kata Irianto.

Dikatakan, sesuai dengan keterangan pihak Kementerian PUPR menginformasikan, pembangunan jalan perbatasan di Kaltara, dibagi atas dua ruas ruas. Yakni, ruas paralel perbatasan Long Boh hingga Malinau dengan total panjang jalan 614,55 kilometer, dan ruas akses perbatasan Malinau hingga Long Midang sampai Mensalong-Tau Lumbis dengan total panjang 359 kilometer.

Kondisi terakhir, sesuai informasi dari Balai Pelaksana Jalan Nasional XII, Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, pembangunan jalan di perbatasan Kaltara menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. 

Untuk jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 kilometer, sudah terbuka jalan sepanjang 557,55 kilometer. Atau tinggal menyisakan sekira 57 kilometer lagi.
Memang masih didominasi oleh jalan tanah, namun sudah ada beberapa segemen yang telah teraspal. 

Di mana, sepanjang 5,00 kilometer telah teraspal, 19,00 kilometer berupa jalan agregat, 62,00 kilometer jalan urugan pilihan, dan 471,55 kilometer berupa jalan tanah. Itu artinya, tinggal menyisakan 57 kilometer jalan yang belum tembus atau masih kondisi berupa hutan, kata Irianto.

Sedangkan untuk kondisi akses jalan perbatasan. Yakni akses jalan perbatasan Malinau-Long Midang, dari total panjang ruas 203,30 kilometer telah terapal 42,74 kilometer. 160,56 kilometer jalan eksisting berupa tanah, dan relokasi sepanjang 102,47 kilometer. 

Sementara akses jalan perbatasan Mensalong-Tau Lumbis, dari total panjang ruas 155,70 telah teraspal 4,00 kilometer. 124,65 kilometer jalan eksisting berupa tanah, dan jalan yang belum tembus atau kondisi hutan sepanjang 27,05 kilometer, tambahnya.

Untuk tahun ini, melalui APBN kembali dialokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan jalan pebatasan Indonesia-Malaysia di Kaltara. Sesuai kontrak total nilainya mencapai Rp 318,9 miliar lebih. Di mana, dari total 10 paket program jalan perbatasan tahun ini, 8 paket diantaranya telah berkontrak. 

Diantaranya, pembangunan jalan Long Boh-Metulang-Long dengan panjang efektif 15,00 kilometer. Pembangunan jalan Long Boh-Metulang-Long Nawang 2 dengan panjang efektif 10,00 kilometer. Pembangunan jalan Long Nawang panjang efektif 2,30 kilometer. 

Kemudian, pembangunan jalan Long Kemuat-Langkap 1 (penurunan grade) dengan panjang efektif 2,60 kilometer. Pembangunan jalan Long Semamu-Long Bawan 3 panjang efektif 4,74 kilometer dan pembangunan jalan Long Semamu-Long Bawan 4 dengan panjang efektif 4,00 kilometer. 

Ada juga pemeliharaan terhadap jalan perbatasan, dengan panjang efektif 283,33 kilometer, serta pemeliharaan rutin terhadap jembatan perbatasan dengan panjang efektif 666 meter.

Dijelaskan Irianto, sedianya pada awal 2020, Satker Perbatasan Kaltara mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19, membuat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR melakukan refocusing sehingga dana yang awalnya Rp 700,10 miliar untuk pembangunan ruas jalan pararel perbatasan dan akses perbatasan di Kaltara juga otomatis ikut berkurang. 

Jika di awal 2020 rencana paket pembangunan jalan di perbatasan totalnya ada 11 paket, dengan refocusing menjadi 10 paket saja. Dan sesuai informasi dari Satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltara, terdapat 2 paket yang saat ini masih dalam proses, yakni untuk pembangunan Jalan Long Boh-Metulang (Buka Hutan) panjang efektif 4,30 kilometer dan pembangunan jalan Malinau-Samamu 1 dengan panjang efektif 8,00 kilometer. 

Mudah-mudahan saja kedua paket ini bisa berjalan, tidak terkena dampak akibat adanya refocusing, tutup Irianto.(humas/YL)

Terkendala Pandemi Covid-19, Tahun Ini Anggaran Berkurang

PELABUHAN : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat meninjau rencana pelebaran dan pengaspalan Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, belum lama ini.

NUNUKAN - RUAS jalan di depan Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan bakal diperlebar dan diaspal oleh Pemprov Kaltara. Saat ini, eksisting jalan di depan pelabuhan penyeberangan antar pulau milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV (Persero) itu sedikit mengalami kerusakan dan belum teraspal. 

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, ruas jalan di depan pelabuhan itu sudah menjadi kewenangan Pemprov. Disayangkan jika jalannya masih rusak dan belum beraspal. Karena pelabuhannya sudah sangat bagus sekali setelah direnovasi pemerintah (pusat), ujar Gubernur, Ahad (2/8).

“Dengan perbaikan jalan yang akan dilakukan oleh Pemprov, adalah bentuk sinergi kita. Artinya pelabuhan sudah direnovasi, kita daerah memperbaiki jalannya, imbuhnya.

Berdasarkan informasi dari Dinas PUPR Perkim Kaltara, Pelabuhan Tunon Taka diguyur Rp 100 miliar dalam proses renovasinya. Adapun untuk perbaikan jalannya, Pemprov Kaltara menyiapkan anggaran dalam APBD berkisar Rp 4,5 miliar sampai Rp 5 miliar. Tidak terlalu panjang. Hanya 160-an meter. Nanti akan dibuat 4 lajur, ujarnya. 

“Sebetulnya pernah sudah kita anggarkan. Cuma waktu itu permasalahannya terhadap aset milik Pelindo belum tuntas. Sekarang Pelindo menyatakan sudah tuntas. Sehingga nanti ada penyerahan dari Pelindo untuk pelebaran badan jalan, imbuhnya.

Gubernur mengatakan, perbaikan jalan di depan Pelabuhan Tunon Taka akan memberi dampak positif baik secara ekonomi maupun keamanan dan kelancaran transportasi darat transportasi laut sungai. Selain itu, jalan ini nanti akan nyambung dengan Jalan Lingkar Nunukan, tutupnya.(humas/YL)

Siapkan Rp 5 M Perlebar Jalan Pelabuhan Tunon Taka

BAHAS SEKTOR UMKM : Respons Kaltara edisi ke-88 membahas perkembangan sektor UMKM di era pandemi, Rabu (29/7).

TANJUNG SELOR – Geliat pertumbuhan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi tumpuan pemerintah untuk menguatkan ekonomi. Pemerintah pusat pun beberapa waktu lalu telah mengisyaratkan agar UKM dapat bertahan pada masa pandemi.

Kepala Unit Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltara, Dhika Arya Perdana mengungkapkan, solusi agar UKM dapat bertahan adalah dengan melakukan digitalisasi, koporatisasi. Artinya, mau tidak mau sumberdaya yang dimiliki harus menguasai teknologi.

Beberapa waktu lalu, KPw BI Kaltara juga telah menggelar pelatihan bagi pelaku UKM mengenai Digitalisasi UKM. “Di masa pandemi yang belum berakhir, kita dipaksa beralih agar perekonomian kita dapat tumbuh, salah satunya adalah digitalisasi,” jelas Dhika.

Akan tetapi, formula itu sangat bergantung dengan kesediaan fasilitas internet yang mumpuni. Bagaimana dengan daerah yang belum memilikinya?. Dhika menjelaskan, digitalisasi ini adalah jembatan antara pelaku UKM dan perbankan. Di mana melalui program ini, pihak perbankan akan lebih mudah menawarkan kredit kepada pelaku UKM.

Keuntungannya, lanjut Dhika, adalah efisiensi dan transparansi soal harga. Akan jauh lebih murah, dan memudahkan konsumen. “Apalagi di era pandemi ini, sangat membutuhkan efisiensi,” jelasnya. 

Terkait dengan kondisi daerah yang belum memiliki fasilitas internet maupun jaringan, Dhika mengungkapkan, ada agregator yang punya peran sebagai pengumpul produk yang akan dijual. “Tugas agregator adalah mengumpulkan produknya untuk didistribusikan ke platform digital yang sudah dikerjasamakan,” jelas Dhika.

Dalam paparannya, Dhika juga menjelaskan dominasi pertumbuhan ekonomi di Kaltara masih bertumpu pada konstruksi. Terkait UKM, BI Kaltara melihat dengan pendekatan porsi kredit sudah melebihi 20 persen. 

Secara aturan penyaluran kredit UMKM dibanding kredit korporasi. “Di Kaltara penyaluran kredit sudah melebihi 20 persen, hingga Juni 2020 porsinya 21,89 persen meski sedikit menurun dibanding tahun 2019,” jelasnya.

Sementara terkait sektor utama kredit UKM masih didominasi oleh sektor perdagangan, sekitar 64,72 persen. Yang kemudian disusul oleh Sektor Pertanian sebesar 15,58 persen. Untuk wilayah penyalurannya masih didominasi Kota Tarakan sebesar 43,8 persen.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kaltara, Muhtori mengungkapkan, UKM sangat berperan penting untuk perekonomian, khususnya di Kaltara. “Jumlah UKM di Kaltara cukup besar, mencakup semua sektor,” jelasnya.

Ia menceritakan, UKM dapat terus eksis jika dibarengi dengan perhatian pemerintah. Disperindagkop-UKM Kaltara rutin memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan UKM di daerah. "Berbagai sektor, karena antusiasmenya sangat besar. Karena itu harus kita berikan pendampingan,” jelasnya.

Muhtori mengamini peran digitaliasi UKM untuk bertahan. Di Kaltara, cukup banyak sekali kreasi yang dilakukan oleh pelaku UKM di masa pandemi. Dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya. “Ini justru menjadi angin segar bagi pelaku UKM lainnya, agar mampu bertahan di masa pandemi,” sebutnya.

Sementara, Pimpinan Kantor Wilayah PT BPD Kaltimtara Muhammad Hidayat mengungkapkan, kredit UMKM sangat banyak diberikan. Misalnya, kredit ternak sejahtera, perikanan, sawit. Fasilitas kredit diberikan berdasarkan anjuran pemerintah dan memiliki kriteria persyaratan yang berbeda.

“Fasilitas kredit yang diberikan melalui sejumlah segmen, untuk di Kaltara capaiannya sudah Rp 380 miliar yang sudah tersalurkan untuk 2553 nasabah yang di-cover,” tuturnya. Target di TW II perkembangan kredit UMKKM di wilayah Kaltara sudah mengalami pertumbuhan 103,034 persen.(humas/YL)

Agregator Jadi Solusi Digitalisasi UKM

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie sejak awal tahun meminta organisasi perangkat daerah untuk memperbanyak progam-program padat karya. Selain untuk mengungkit ekonomi, juga menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat. 

Salah satu program padat karya yang saat ini gencar dilakukan adalah pembangunan jalan lingkungan. Awalnya direncanakan terbangun 115 ruas. Pasca kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 berkurang menjadi 56 titik yang tersebar di lima kabupaten/kota. (Selengkapnya lihat grafis)

“Kenapa membanyakkan jalan lingkungan. Kita kembali pada kebutuhan masyarakat. Apalagi di masa pandemi, tujuannya memang kita mengusahakan pembangunan yang dilakukan langsung bersentuhan derngan masyarakat dan langsung bisa dinikmati masyarakat,” kata Gubernur, Rabu (29/7).

Kedua, sebut Gubernur, pembangunan jalan secara padat karya membawa dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung apabila kegiatan itu dikerjakan oleh masyarakaat setempat. 

Tiap ruas jalan lingkungan yang dibangun menghabiskan dana berkisar Rp 190 juta sampai Rp 200 juta. Panjang tiap jalan yang dibangun bervariasi, antara 60 sampai 100 meter. “Ini sudah termasuk pareit kecil untuk melancarkan aliran air saat kondisi hujan,” ujarnya. 

Lokasi jalan lingkungan yang dibangun tidak serta merta. Jalan dibangun jika ada usulan Bupati/Walikota. “Inilah yang kita coba benahi juga administrasi usulan dari Bupati/Walikota agar nanti pada saat penyerahan NPHD atau penyebahan hibah barang, itu tidak jadi masalah. Karena kalau bermasalah, akan mengganggu penatausahaan aset kita,” ujarnya. 

Rata-rata jalan lingkungan yang dibangun progresnya sudah lebih 50 persen. Bahkan beberapa diantaranya hampir rampung. Seperti jalan lingkungan di Jalan Hien Suharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan yang ditinjau Gubernur, Selasa (28/7).

“Saya minta dikerjakan dengan rapi, berkualitas, agar jalannya awet. Minimal kendaraan roda dua bisa lapang bolak balik. Tidak terjebak lumpur dan masyarakat sekitar merasa aman dan nyaman. Dan tentunya lingkungan jadi bersih, sehat, dan rapi,” tutupnya.(humas/YL)

56 Ruas Jalan Lingkungan yang Dibangun Hampir Rampung

//GRAFIS\\

TANJUNG SELOR - Salah satu sarana pendukung untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, adalah pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Tanjung Selor-KIPI Tanah Kuning.

Dikatakan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie, berdasarkan laporan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara, sepanjang 2015 hingga 2019, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara, telah dialokasikan anggaran sekitar Rp 137,9 miliar untuk jalan tersebut. 

Dengan dana yang ada, dari total panjang jalan 55,918 kilometer, output yang telah dikerjakan mencapai 27,515 kilometer. Mulai dari ruas Tanjung Selor-Sajau, Sajau-Binai, Tanah Kuning-Mangkupadi, Mangkupadi-Pindada, dan Pindada-Kampung Baru-Karang Tigau,” kata Gubernur.

Rincinya, dari 2016 hingga 2019, dari 26 kilometer jalan tersebut, telah dilakukan pembukaan dan pembentukan badan jalan dengan output sepanjang 13,67 kilometer pada ruas jalan Tanjung Selor-Sajau. 

“Pagu APBD (2016 hingga 2019), untuk pembukaan dan pembentukan badan jalan ruas jalan Tanjung Selor-Sajau menghabiskan anggaran sebesar Rp 13,39 miliarlebih. Sementara pada 2018, melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) diangggarkan Rp 28 miliar, ucap Irianto.

Pembukaan dan pembentukan jalan juga dilakukan pada ruas jalan Sajau-Binai. Dari total panjang ruas jalan 13,850 kilometer, pada 2015 hingga 2019, output yang telah dikerjakan sepanjang 7,200 kilometer. Dengan pagu APBD (2015 hingga 2019), dialokasikan anggaran sebesar Rp 87,59 miliar.

Kemudian pada ruas jalan Tanah Kuning-Mangkupadi, dari total panjang 11,652 kilometer, output yang selesai dikerjakan sepanjang 0,2 kilometer. Kegiatannya berupa rigid yang dikerjakan pada 2015, dengan pagu APBD Kaltara saat itu sebesar Rp 4 miliar. 

Lalu, ruas jalan Mangkupadi-Pindada, dari total panjang ruas jalan 4,616 kilometer, hingga 2019, output yang telah dikerjakan untuk pembukaan dan pembentukan badan jalan sudah 1,245 kilometer. Saat itu, melalui APBD (2016 hingga 2019), dialokasikan anggaran sebesar Rp 12,954 miliar.

Adapula pembukaan dan pembentukan badan jalan ruas jalan Pindada-Kampung Baru-Karang Tigau. Dari total panjang ruas 9,8 kilometer, output yang telah dikerjakan sepanjang 5,2 kilometer. Dimana, pada 2016 telah dilakukan pembukaan dan pembentukan jalan sepanjang 1,2 kilometer, 2017 sepanjang 4,0 kilometer, dan 2018 sepanjang 2,6 kilometer. 

Pada ruas jalan ini, terakhir dikerjakan pada 2018. Dimana total anggaran yang telah dialokasikan sejak 2016 hingga 2018, melalui APBD Kaltara mencapai 19,97 miliar, ungkap Gubernur.

Irianto menyebutkan, walaupun dengan keterbatasan anggaran, pembangunan jalan bebas hambatan Tanjung Selor menuju KIPI tetap menjadi fokus Pemprov Kaltara tahun ini. 

Dimana, untuk mempercepat proses pembangunannya, DPUPR-Perkim Kaltara saat ini sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. 

Koordinasi ini nantinya, diharapkan dapat meningkatkan peran dan keterlibatan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pembangunan jalan bebas hambatan (Tanjung Selor-Tanah Kuning). 

Utamanya, dalam pengalokasian dan besaran porsi anggarannya. Ini mengingat KIPI-Tanah Kuning merupakan salah satu proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Gubernur juga mengakui, selain keterbatasan anggaran, terdapat juga beberapa kendala dalam pembangunan jalan bebas hambatan ini. Diantaranya, pembebasan lahan yang belum sepenuhnya tuntas. 

Serta masih adanya kekurangan terhadap dokumen lingkungan yang perlu dilengkapi dan dilakukan penyempurnaan. Namun demikian, DPUPR-Pekim tetap berupaya mencari jalur lain untuk pendanaannya.(humas/YL)

Dari Total Panjang Ruas Jalan 55,918 Kilometer

PANGAN MURAH : Pelaksanaan Gelar Pangan Murah di TTIC Kaltara, Selasa (28/7).

TANJUNG SELOR - Menjelang perayaan Iduladha 1441 H, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara melaksanakan Gelar Pangan Murah (GPM) pada 28 dan 29 Juli 2020 di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Kaltara.

Kepala DPKP Kaltara, Wahyuni Nuzban, di GPM, sejumlah komoditi pangan dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Seperti bawang merah dengan harga Rp 33 ribu per kilo, bawang putih dengan harga Rp 19 ribu per kilo serta komoditi lainnya seperti minyak goreng, telur, susu dan daging. 

Di TTIC Kaltara stok bawang merah kita sebanyak 100 kilogram, dan bawang putih sebanyak 125 kilogram, kata Wahyuni. 

Selain itu, kita juga menyediakan beberapa olahan jadi produksi UMKM dalam bentuk kemasan yang dititip jual di lapak GPM yang kami gelar,” imbuhnya.

Harga yang ditawarkan relatif lebih murah, dengan pembatasan jumlah maksimal pembelian. Sehingga dapat menghindari pembelian dari pengepul, dan bertujuan untuk menekan harga beberapa komoditas pangan di pasaran.

Wahyuni juga menambahkan, dalam penyelenggaraan GPM, TTIC juga menyediakan paket pengiriman gratis untuk pembeli yang melakukan pembelian secara online untuk deraeh Tanjung Selor.

Selain pelaksanaan pasar murah menjelang hari besar keagamaan, TTIC buka setiap hari untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat dari hasil pertanian yang dijual dengan harga sangat terjangkau. Sehingga masyarakat umum yang ingin berbelanja bisa terbantu. 

“Karena ada subsidi dari Pemerintah, beberapa komoditi harganya di bawah harga di pasaran. Jadi ini menguntungkan petani, juga membantu masyarakat,” tutupnya. Guna diketahui, TTIC diresmikan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie pada awal Mei 2020.(humas/YL)

Jelang Iduladha, DPKP Gelar Pangan Murah