Social Items

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie (tengah) saat melakukan peninjauan. (foto: humas/kaltaraprov.go.id)
SUARAKALTARA.com, TANJUNGSELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengatakan, salah satu prioritas pembangunan di Kaltara pada tahun 2018 mendatang adalah pemenuhan infrastruktur. Yakni, membuka konektivitas antar wilayah baik antar kabupaten-kota maupun dengan daerah lain.

Hal ini disampaikan Irianto terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang akan dibahas di internal Pemprov Kaltara. Dijelaskan, pembangunan infrasturktur tersebut di antaranya pembangunan jalan, jembatan, dermaga, bandar udara (bandara), dan lainnya.

Menurut Irianto, membangun konektivitas bagi provinsi Kaltara sangat penting karena akan mendorong seluruh aspek terkait. Baik itu pertumbuhan ekomomi, pariwisata, sosial, hingga investasi.

Irianto juga mengatakan, perencanaan pembangunan seperti yang menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo ketika Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) beberapa waktu lalu adalah memfokuskan pada beberapa program prioritas. Ini tidak harus dibagi rata pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Saya sudah sering menyampaikan hal itu. Hal ini agar program yang kita laksanakan bisa lebih fokus dalam satu tahun, dua tahun, atau empat tahun ke depan sampai tuntas," kata Irianto seperti dikutip dari Kaltaraprov.go.id, Selasa (30/5/2017).

Irianto menyebutkan, ada lima program prioritas yang dijalankan oleh Pemprov Kaltara yakni pemenuhan energi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian.

"Sebagai daerah yang baru, di Kaltara fokus utama kita adalah pemenuhan energi dan infrastruktur. Dengan adanya energi, seperti berulang kali saya sampaikan semua akan mudah. Investasi akan muda masuk dan secara otomatis perekonomian bakal meningkat," kata Irianto.

Dengan terpenuhinya energi, lalu infrastruktur memadai, konektivitas lancar, serta masuknya investasi, Irianto yakin masyarkat Kaltara juga akan semakin sejahtera.

Pembangunan konektivitas sejauh ini telah dilaksanakan di seluruh daerah di Bumi Benuanta. Seperti di antaranya, pembangunan jalan di wilayah perbatasan, jalan antar kabupaten. Baik yang didanai oleh pusat maupun provinsi.

Sementara, di sektor udara dan laut, pemerintah terus melakukan pembenahan infrastruktur seperti dermaga, pelabuhan dan seluruh bandara yang ada di Kaltara.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tersebut, imbuh Irianto, sedianya OPD dapat melakukan pendekatan money follows program. Artinya, fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.

Untuk diketahui, sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Kaltara 2018, terbagi menjadi beberapa kelompok.

Kelompok infrastruktur terdapat usulan 72 program yang terdiri dari 514 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,7 tiriliun.

Kelompok perekonomoian dan sumber daya alam, ada 70 program dengan 535 kegiatan dengan nilai Rp 165 miliyar. Kelompok sosial budaya dan pemerintahan ada 201 program, 116 kegiatan dan usulan anggaran sebesar Rp 1,675 triliun.

Dan, kelompok penelitian dan pengembangan ada 261 kegiatan dari 61 program dengan nilai usulan Rp 179,2 miliar.

Secara keseluruhan RKPD 2018, diketahui ada 504 program dengan 2.419 kegiatan dan nilai usulan Rp 4,7 triliun.

(humas/IZO)

Pembangunan Konvektivitas Antar Wilayah Jadi Prioritas, Begini Komentar Gubernur Kaltara

SUARA KALTARA
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie (tengah) saat melakukan peninjauan. (foto: humas/kaltaraprov.go.id)
SUARAKALTARA.com, TANJUNGSELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengatakan, salah satu prioritas pembangunan di Kaltara pada tahun 2018 mendatang adalah pemenuhan infrastruktur. Yakni, membuka konektivitas antar wilayah baik antar kabupaten-kota maupun dengan daerah lain.

Hal ini disampaikan Irianto terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang akan dibahas di internal Pemprov Kaltara. Dijelaskan, pembangunan infrasturktur tersebut di antaranya pembangunan jalan, jembatan, dermaga, bandar udara (bandara), dan lainnya.

Menurut Irianto, membangun konektivitas bagi provinsi Kaltara sangat penting karena akan mendorong seluruh aspek terkait. Baik itu pertumbuhan ekomomi, pariwisata, sosial, hingga investasi.

Irianto juga mengatakan, perencanaan pembangunan seperti yang menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo ketika Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) beberapa waktu lalu adalah memfokuskan pada beberapa program prioritas. Ini tidak harus dibagi rata pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Saya sudah sering menyampaikan hal itu. Hal ini agar program yang kita laksanakan bisa lebih fokus dalam satu tahun, dua tahun, atau empat tahun ke depan sampai tuntas," kata Irianto seperti dikutip dari Kaltaraprov.go.id, Selasa (30/5/2017).

Irianto menyebutkan, ada lima program prioritas yang dijalankan oleh Pemprov Kaltara yakni pemenuhan energi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian.

"Sebagai daerah yang baru, di Kaltara fokus utama kita adalah pemenuhan energi dan infrastruktur. Dengan adanya energi, seperti berulang kali saya sampaikan semua akan mudah. Investasi akan muda masuk dan secara otomatis perekonomian bakal meningkat," kata Irianto.

Dengan terpenuhinya energi, lalu infrastruktur memadai, konektivitas lancar, serta masuknya investasi, Irianto yakin masyarkat Kaltara juga akan semakin sejahtera.

Pembangunan konektivitas sejauh ini telah dilaksanakan di seluruh daerah di Bumi Benuanta. Seperti di antaranya, pembangunan jalan di wilayah perbatasan, jalan antar kabupaten. Baik yang didanai oleh pusat maupun provinsi.

Sementara, di sektor udara dan laut, pemerintah terus melakukan pembenahan infrastruktur seperti dermaga, pelabuhan dan seluruh bandara yang ada di Kaltara.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tersebut, imbuh Irianto, sedianya OPD dapat melakukan pendekatan money follows program. Artinya, fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.

Untuk diketahui, sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Kaltara 2018, terbagi menjadi beberapa kelompok.

Kelompok infrastruktur terdapat usulan 72 program yang terdiri dari 514 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,7 tiriliun.

Kelompok perekonomoian dan sumber daya alam, ada 70 program dengan 535 kegiatan dengan nilai Rp 165 miliyar. Kelompok sosial budaya dan pemerintahan ada 201 program, 116 kegiatan dan usulan anggaran sebesar Rp 1,675 triliun.

Dan, kelompok penelitian dan pengembangan ada 261 kegiatan dari 61 program dengan nilai usulan Rp 179,2 miliar.

Secara keseluruhan RKPD 2018, diketahui ada 504 program dengan 2.419 kegiatan dan nilai usulan Rp 4,7 triliun.

(humas/IZO)

No comments