Social Items

Sekprov Kaltara, H Badrun membuka Bimtek Pengendalian Gratifikasi di Swis Belhotel Tarakan, Senin (8/5).
SUARAKALTARA.COM, TARAKAN - Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Sekprov Kaltara), H Badrun, mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peraturan Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Swis-Belhotel Tarakan, Senin (8/5).

Kegiatan ini sebagai salah satu implementasi komitmen anti korupsi. Bimtek tersebut bertujuan agar seluruh jajaran pemerintah daerah di Kaltara, baik di Pemprov maupun kabupaten dan kota, memiliki unit-unit pengendalian gratifikasi, yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan ini juga melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumbernya.

Dalam sambutannya, H Badrun mengatakan, Bimtek ini merupakan tindaklanjut dari komitmen anti korupsi. Dengan tujuan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Salah satu poin yang bisa diambil dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah komitmen pemerintah daerah se- Kaltara untuk memperkuat sistem integrasi pemerintahan melalui pembentukan komite integrasi pengendalian gratifikasi,” ujar H Badrun.

Berkenaan dengan gratifikasi, sebenarnya telah didahului dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 061/4550/SJ tanggal 30 Desember 2014, tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan gratifikasi, ujar H Badrun, permasalahan yang tertuang dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi adalah belum adanya mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi.

Untuk itu, KPK merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menciptakan mekanisme pengendalian dan pelaporan gratifikasi.

Dijelaskan, tindak lanjut yang harus dilaksanakan Pemprov Kaltara sesuai rencana aksi itu, adalah penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengendalian Gratifikasi, Sosialisasi Gratifikasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bimtek Unit Pengendalian Gratifikasi, seperti yang dilaksanakan ini.

Bimtek tersebut berlangsung selama beberapa hari, mulai 8 Mei, yang diikuti inspektorat dan bagian atau Biro Hukum Pemprov Kaltara dan seluruh kabupaten dan kota se-Kaltara.

H Badrun menambahkan, tujuan pengendalian gratifikasi meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi, membentuk lingkungan instansi atau organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan dan terkendali dalam penanganan gratifikasi, mempermudah pelaporan atas penerimaan gratifikasi dan sebagai unit pengendali gratifkasi dan anti korupsi di instansi masing-masing.

“Kegiatan ini relevan dengan kondisi saat ini. Di mana di era keterbukaan, masyarakat kian kritis. Sehingga diperlukan transparansi,"tutupnya. (an-sor)

Sekprov Buka Bimtek Pengendalian Gratifikasi

SUARA KALTARA
Sekprov Kaltara, H Badrun membuka Bimtek Pengendalian Gratifikasi di Swis Belhotel Tarakan, Senin (8/5).
SUARAKALTARA.COM, TARAKAN - Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Sekprov Kaltara), H Badrun, mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peraturan Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Swis-Belhotel Tarakan, Senin (8/5).

Kegiatan ini sebagai salah satu implementasi komitmen anti korupsi. Bimtek tersebut bertujuan agar seluruh jajaran pemerintah daerah di Kaltara, baik di Pemprov maupun kabupaten dan kota, memiliki unit-unit pengendalian gratifikasi, yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan ini juga melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumbernya.

Dalam sambutannya, H Badrun mengatakan, Bimtek ini merupakan tindaklanjut dari komitmen anti korupsi. Dengan tujuan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Salah satu poin yang bisa diambil dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah komitmen pemerintah daerah se- Kaltara untuk memperkuat sistem integrasi pemerintahan melalui pembentukan komite integrasi pengendalian gratifikasi,” ujar H Badrun.

Berkenaan dengan gratifikasi, sebenarnya telah didahului dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 061/4550/SJ tanggal 30 Desember 2014, tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan gratifikasi, ujar H Badrun, permasalahan yang tertuang dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi adalah belum adanya mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi.

Untuk itu, KPK merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menciptakan mekanisme pengendalian dan pelaporan gratifikasi.

Dijelaskan, tindak lanjut yang harus dilaksanakan Pemprov Kaltara sesuai rencana aksi itu, adalah penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengendalian Gratifikasi, Sosialisasi Gratifikasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bimtek Unit Pengendalian Gratifikasi, seperti yang dilaksanakan ini.

Bimtek tersebut berlangsung selama beberapa hari, mulai 8 Mei, yang diikuti inspektorat dan bagian atau Biro Hukum Pemprov Kaltara dan seluruh kabupaten dan kota se-Kaltara.

H Badrun menambahkan, tujuan pengendalian gratifikasi meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi, membentuk lingkungan instansi atau organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan dan terkendali dalam penanganan gratifikasi, mempermudah pelaporan atas penerimaan gratifikasi dan sebagai unit pengendali gratifkasi dan anti korupsi di instansi masing-masing.

“Kegiatan ini relevan dengan kondisi saat ini. Di mana di era keterbukaan, masyarakat kian kritis. Sehingga diperlukan transparansi,"tutupnya. (an-sor)

No comments