Social Items


MAHIR PAJAK : Sekprov Kaltara, H Badrun menerima cenderamata dari Kanwil DJP Kaltim-Tara pada Bimtek Bendahara Mahir Pajak di Hotel Le Grandeur, Balikpapan, Rabu (17/5).

SUARAKALTARA.COM - BALIKPAPAN – Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Karena itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Badrun mengimbau perlu adanya Bimbingan Teknis (Bimtek) Bendahara Mahir Pajak dan Penatausahaan Keuangan Berbasis Aplikasi Simda Keuangan, di Le Grandeur, Rabu (17/5).

Menurut H Badrun, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Untuk pemerintah daerah, kewenangan fungsi bendahara pengeluaran harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar H Badrun.

Sesuai dengan Pasal 64 PP No. 58/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Selain itu juga, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

H Badrun menyebutkan, jenis pajak yang dipotongatau dipungut antara lain ; pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan ; Pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang; pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang; pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya; pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya).

Sedangkan yang menjadi objek pajak, adalah penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan, seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya,” paparnya.

Dari itu, H Badrun berharap agar para peserta yang hadir pada bimtek tersebut untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sebab kegiatan ini sangat penting untuk mengembangkan potensi bendahara agar dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.( Tyo )

Sekprov kaltara Buka Bintek Bendahara Mahir Pajak

SUARA KALTARA

MAHIR PAJAK : Sekprov Kaltara, H Badrun menerima cenderamata dari Kanwil DJP Kaltim-Tara pada Bimtek Bendahara Mahir Pajak di Hotel Le Grandeur, Balikpapan, Rabu (17/5).

SUARAKALTARA.COM - BALIKPAPAN – Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Karena itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Badrun mengimbau perlu adanya Bimbingan Teknis (Bimtek) Bendahara Mahir Pajak dan Penatausahaan Keuangan Berbasis Aplikasi Simda Keuangan, di Le Grandeur, Rabu (17/5).

Menurut H Badrun, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Untuk pemerintah daerah, kewenangan fungsi bendahara pengeluaran harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar H Badrun.

Sesuai dengan Pasal 64 PP No. 58/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Selain itu juga, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

H Badrun menyebutkan, jenis pajak yang dipotongatau dipungut antara lain ; pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan ; Pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang; pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang; pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya; pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya).

Sedangkan yang menjadi objek pajak, adalah penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan, seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya,” paparnya.

Dari itu, H Badrun berharap agar para peserta yang hadir pada bimtek tersebut untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sebab kegiatan ini sangat penting untuk mengembangkan potensi bendahara agar dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.( Tyo )

No comments