Social Items

Satpol PP versus PKL (foto: ilustrasi)
SUARAKALTARA.com, NUNUKAN - Dispensasi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang diperbolehkan berjualan selama bulan Ramadan 1438 Hijriyah memang membuat mereka sedikit bernapas lega.

Akan tetapi, karena kebijakan ini bersifat temprorer yakni hanya berlaku selama bulan Ramadan saja, maka para PKL harus memutar otak untuk tetap dapat bertahan hidup dengan berjualan. Harapannya, mendapatkan tempat yang tidak dilarang pemerintah.

Maria (35), salah seorang PKL yang sehar-harinya berjualan sayur yang ini berjualan di tempat terlarang mengaku karena tak memiliki tempat di pasar. Baik di pasar milik pemerintah atau pasar swadaya masyasyarakat.

Sebab, aku Maria, untuk mendapatkan tempat berjualan, pihaknya harus mengeluarkan uang lagi untuk membayar sewa.

“Kami ini punya modal kecil. Untungnya kecil pak. Kalau harus sewa tempat lagi, dari mana mau dapat untung,” tutur Maria saat ditemui suarakaltara.com, Sabtu (3/6/2017).

Maria mengatakan, selain tak memiliki tempat, lokasi yang ditempati berjualan merupakan lokasi yang strategis dan mudah dilihat pembeli. Sehingga, dagangnya cepat laku. Khususnya untuk dagangan seperti sayur yang cepat rusak.

“Kalau di dalam-dalam, tidak dilihat. Makanya kami pilih di pinggir jalan. Tidak banyak juga. Kalau saya jualan pukul 7 pagi, paling pukul 11 siang sudah habis,” ungkap Maria.

Sementara, Rony (31), PKL buah dan ikan basah ini mengaku, tentang kesalahan mereka menempati trotoar berjualan. Hanya saja, kondisi dan situasi yang dialami memaksa untuk melakukan pelanggaran tersebut.

“Memang susah mencari sesuap nasi. Kalau mau resmi harus banyak modal. Kalau pedagang kayak kami ini, harus rela kucing-kucingan dengan aparat,” ujarnya.

Kendati demikian, ROny dan beberapa rekannya memiliki harapan agar suatu saat nanti tak berjualan di tempat yang dilarang. Namun memiliki tempat yang nyaman dan legal.

Untuk itu, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan tak hanya melarang dan membubarkan, tapi memberikan solusi.

“Siapa yang tidak mau memiliki tempat yang bagus. Semua pedagang di sini mau. Hanya saja, lokasi dan tempat itu yang belum ada. Kalaupun ada, masih dinilai tidak tepat saja,” pungkasnya.

(she)

Dengarlah...! Jerit dan Asa Para PKL Nunukan di Bulan Ramadan Ini

SUARA KALTARA
Satpol PP versus PKL (foto: ilustrasi)
SUARAKALTARA.com, NUNUKAN - Dispensasi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang diperbolehkan berjualan selama bulan Ramadan 1438 Hijriyah memang membuat mereka sedikit bernapas lega.

Akan tetapi, karena kebijakan ini bersifat temprorer yakni hanya berlaku selama bulan Ramadan saja, maka para PKL harus memutar otak untuk tetap dapat bertahan hidup dengan berjualan. Harapannya, mendapatkan tempat yang tidak dilarang pemerintah.

Maria (35), salah seorang PKL yang sehar-harinya berjualan sayur yang ini berjualan di tempat terlarang mengaku karena tak memiliki tempat di pasar. Baik di pasar milik pemerintah atau pasar swadaya masyasyarakat.

Sebab, aku Maria, untuk mendapatkan tempat berjualan, pihaknya harus mengeluarkan uang lagi untuk membayar sewa.

“Kami ini punya modal kecil. Untungnya kecil pak. Kalau harus sewa tempat lagi, dari mana mau dapat untung,” tutur Maria saat ditemui suarakaltara.com, Sabtu (3/6/2017).

Maria mengatakan, selain tak memiliki tempat, lokasi yang ditempati berjualan merupakan lokasi yang strategis dan mudah dilihat pembeli. Sehingga, dagangnya cepat laku. Khususnya untuk dagangan seperti sayur yang cepat rusak.

“Kalau di dalam-dalam, tidak dilihat. Makanya kami pilih di pinggir jalan. Tidak banyak juga. Kalau saya jualan pukul 7 pagi, paling pukul 11 siang sudah habis,” ungkap Maria.

Sementara, Rony (31), PKL buah dan ikan basah ini mengaku, tentang kesalahan mereka menempati trotoar berjualan. Hanya saja, kondisi dan situasi yang dialami memaksa untuk melakukan pelanggaran tersebut.

“Memang susah mencari sesuap nasi. Kalau mau resmi harus banyak modal. Kalau pedagang kayak kami ini, harus rela kucing-kucingan dengan aparat,” ujarnya.

Kendati demikian, ROny dan beberapa rekannya memiliki harapan agar suatu saat nanti tak berjualan di tempat yang dilarang. Namun memiliki tempat yang nyaman dan legal.

Untuk itu, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan tak hanya melarang dan membubarkan, tapi memberikan solusi.

“Siapa yang tidak mau memiliki tempat yang bagus. Semua pedagang di sini mau. Hanya saja, lokasi dan tempat itu yang belum ada. Kalaupun ada, masih dinilai tidak tepat saja,” pungkasnya.

(she)

No comments