Social Items

SUARAKALTARA.com, TARAKAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) telah melakukan audit keuangan tahunan kepada lima kabupaten kota di Kaltara pada Selasa (30/5/2017) lalu.

Hasilnya, Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan mendapatkan hasil yang kurang baik, yakni opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara untuk Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Tornanda Syaifullah mengatakan, dengan adanya hasil WDP yang didapatkan oleh tiga kabupaten kota merupakan sesuatu hal yang wajar, berkaitan dengan perubahan sistem akutansi. Terutama masalah di kota Tarakan adalah berhubungan dengan aset.

“Sebenarnya masalah aset ini yang utama adalah bahwa aset yang dicatat itu ya begitulah adanya. Mungkin inventarisasinya yang belum, semisal sudah diinventarisir 90, yang ada 86 nah yang 4 ini kemana? Ini yang kami minta untuk diverifikasi ulang. Jadi ini juga masalah penataan pengelolaan, pencatatan serta yang saya tekankan adalah supaya lebih tertib para bendahara pengeluaran agar segera disetorkan di akhir tahun, jangan sampai menumpuk,” kata Tornanda dikutip dari Prokal.co.

Begitupun dengan bendahara penerimaan seperti penerimaan retribusi dimana ada waktu setidaknya 1x24 jam. Tornanda pun menyarankan agar keuangan atau kas yang dipegang oleh bendahara harus tertib untuk segera disetorkan diakhir tahun.

Sebab, dikhawatirkan jika masih ada yang menyangkut, dicatatan ada namun uangnya sudah tidak ada. Ini jelas akan menjadi fatal dalam penilaian laporan keuangan.

“Saya minta penegasan pada kepala daerah untuk segera, karena dalam aturan juga, kepala daerah itu harus menindaklanjuti atas rekomendasi BPK itu 60 hari setelah LHP diterima. Jadi mereka harus bekerja memberikan jawaban. Namun kalau selama batas waktu tidak ada perkembangan, nanti bisa pindah masalah hukum,” imbuh Tornada.

Tornanda juga menjelaskan, tahun depan dianggap akan lebih rumit lagi karena ada perpindahan aset dari satu daerah ke daerah lain, perubahan struktur seperti sekolah yang harus dipindahkan ke provinsi dan diserahkan.

Tapi Tornanda mengatakan, pihak BPK sudah tahu apa penyakit masalah kali ini, masalah umumnya adalah berkaitan dengan aset atau kas keuangan yang masih berada di bendahara keuangan.

“Yang penting saya sudah beri saran ini penyakitnya, sudah saya beri obat berupaya dengan pembinaan bagaimana agar bisa diperbaiki kedepannya. Perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, dulu penyakitnya belum ketemu, sekarang sudah ketemu. Keseriusan yang saya minta pada Kepala Daerah untuk melihat, kan sudah ada rekomendasinya, silakan dievaluasi kedepannya,” jelas Tornanda.

Sekedar informasi, pemeriksaan laporan keuangan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

(prokal/izo)

Jreng jreng! Inilah Hasil Audit BPK Kaltara Kepada Lima Kabupaten Kota

SUARA KALTARA
SUARAKALTARA.com, TARAKAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) telah melakukan audit keuangan tahunan kepada lima kabupaten kota di Kaltara pada Selasa (30/5/2017) lalu.

Hasilnya, Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan mendapatkan hasil yang kurang baik, yakni opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara untuk Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Tornanda Syaifullah mengatakan, dengan adanya hasil WDP yang didapatkan oleh tiga kabupaten kota merupakan sesuatu hal yang wajar, berkaitan dengan perubahan sistem akutansi. Terutama masalah di kota Tarakan adalah berhubungan dengan aset.

“Sebenarnya masalah aset ini yang utama adalah bahwa aset yang dicatat itu ya begitulah adanya. Mungkin inventarisasinya yang belum, semisal sudah diinventarisir 90, yang ada 86 nah yang 4 ini kemana? Ini yang kami minta untuk diverifikasi ulang. Jadi ini juga masalah penataan pengelolaan, pencatatan serta yang saya tekankan adalah supaya lebih tertib para bendahara pengeluaran agar segera disetorkan di akhir tahun, jangan sampai menumpuk,” kata Tornanda dikutip dari Prokal.co.

Begitupun dengan bendahara penerimaan seperti penerimaan retribusi dimana ada waktu setidaknya 1x24 jam. Tornanda pun menyarankan agar keuangan atau kas yang dipegang oleh bendahara harus tertib untuk segera disetorkan diakhir tahun.

Sebab, dikhawatirkan jika masih ada yang menyangkut, dicatatan ada namun uangnya sudah tidak ada. Ini jelas akan menjadi fatal dalam penilaian laporan keuangan.

“Saya minta penegasan pada kepala daerah untuk segera, karena dalam aturan juga, kepala daerah itu harus menindaklanjuti atas rekomendasi BPK itu 60 hari setelah LHP diterima. Jadi mereka harus bekerja memberikan jawaban. Namun kalau selama batas waktu tidak ada perkembangan, nanti bisa pindah masalah hukum,” imbuh Tornada.

Tornanda juga menjelaskan, tahun depan dianggap akan lebih rumit lagi karena ada perpindahan aset dari satu daerah ke daerah lain, perubahan struktur seperti sekolah yang harus dipindahkan ke provinsi dan diserahkan.

Tapi Tornanda mengatakan, pihak BPK sudah tahu apa penyakit masalah kali ini, masalah umumnya adalah berkaitan dengan aset atau kas keuangan yang masih berada di bendahara keuangan.

“Yang penting saya sudah beri saran ini penyakitnya, sudah saya beri obat berupaya dengan pembinaan bagaimana agar bisa diperbaiki kedepannya. Perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, dulu penyakitnya belum ketemu, sekarang sudah ketemu. Keseriusan yang saya minta pada Kepala Daerah untuk melihat, kan sudah ada rekomendasinya, silakan dievaluasi kedepannya,” jelas Tornanda.

Sekedar informasi, pemeriksaan laporan keuangan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

(prokal/izo)

No comments