Social Items

SUARAKALTARA.com, NUNUKAN – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Nunukan mengaku masih memiliki kendala dalam melakukan penyaluran bantuan beras sejahtera (rastra). Berkurangnya jumlah penerima rasta juga menjadi persoalan yang akan ditangani serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

Kepala Dinsos Kabupaten Nunukan, dr. Andi Akhmad mengatakan, pihaknya telah mendapatkan imbauan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) agar pada 2018 mendatang dinas sosial diminta menangani persoalan rastra. Mulai dari data hingga proses penyalurannya.

“Di acara sosialisasi pengalihan dari bantuan beras miskin (raskin) menjadi rastra di Jakarta beberpa waktu lalu memang dibahas secara detail tentang rastra ini. Ada perubahan program yang lebih detail lagi,” kata dr. Andi Akhmad kepada suarakaltara.com, Rabu (31/5/2017).

Akhmad mengungkapkan, di beberapa daerah se-Indonesia penanganan soal bantuan rastra yang dulunya beras miskin (raskin) memang berbeda-beda. Ada beberapa instansi yang menangani soal beras bantuan ini.

Untuk Kabupaten Nunukan sendiri, selama ini ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nunukan.

“Ke depannya, dinas sosial yang tangani. Sebab, beras-beras bulog ini merupakan beras yang dibeli langsung kementerian sosial. Makanya, ada penugasan di seluruh daerah agar dinsa sosial yang menanganinya,” ungkapnya.

Dijelaskan, jika ditangani pihaknya, penyaluran bantuan tersebut bakal berubah. Kalau selama ini diberikan secara langsung berupa beras, maka direncanakan penyalurannya berubah. Bantuan akan diserahkan dengan cara non tunai.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (PKM) hanya mendapatkan subsidi sebesar Rp. 110. 000 per kepala keluarga per bulan.

“Selama ini memang ada sejumlah masalah. Makanya, kemensos itu meminta agar dinas sosial yang menanganinya,” jelas mantan kepala dinas kesehatan (dinkes) Nunukan ini.

Menurutnya, dengan berpatokan data yang saat ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, penyaluran rastra ini memang dinilai tak tepat sasaran. Sebab, penerimanya tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dikatakan, pengelolaan rastra saat ini memang di setiap daerah itu berbeda. Ada di bagian kesejahteraan rakyat, ada di dinas sosial ada juga di dinas lain.

“Hal ini memang terjadi di masyarakat. Persoalan ini sedang dicarikan solusinya. Makanya, kami diminta untuk menangani persoalan ini,” ujarnya.

Disebutkan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 21/HUK/2017 tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat subsidi beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai, jumlah warga miskin di Kabupaten Nunukan mencapai 8.822 orang.

“Jumlahnya ini global. Untuk rinciannya per kecematan belum saya dapatkan. Namun yang jelas data ini data terbaru,” sebutnya.

(she)

Masih Banyak Kendala, Dinsos Nunukan Seriusi Soal Rastra

SUARA KALTARA
SUARAKALTARA.com, NUNUKAN – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Nunukan mengaku masih memiliki kendala dalam melakukan penyaluran bantuan beras sejahtera (rastra). Berkurangnya jumlah penerima rasta juga menjadi persoalan yang akan ditangani serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

Kepala Dinsos Kabupaten Nunukan, dr. Andi Akhmad mengatakan, pihaknya telah mendapatkan imbauan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) agar pada 2018 mendatang dinas sosial diminta menangani persoalan rastra. Mulai dari data hingga proses penyalurannya.

“Di acara sosialisasi pengalihan dari bantuan beras miskin (raskin) menjadi rastra di Jakarta beberpa waktu lalu memang dibahas secara detail tentang rastra ini. Ada perubahan program yang lebih detail lagi,” kata dr. Andi Akhmad kepada suarakaltara.com, Rabu (31/5/2017).

Akhmad mengungkapkan, di beberapa daerah se-Indonesia penanganan soal bantuan rastra yang dulunya beras miskin (raskin) memang berbeda-beda. Ada beberapa instansi yang menangani soal beras bantuan ini.

Untuk Kabupaten Nunukan sendiri, selama ini ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nunukan.

“Ke depannya, dinas sosial yang tangani. Sebab, beras-beras bulog ini merupakan beras yang dibeli langsung kementerian sosial. Makanya, ada penugasan di seluruh daerah agar dinsa sosial yang menanganinya,” ungkapnya.

Dijelaskan, jika ditangani pihaknya, penyaluran bantuan tersebut bakal berubah. Kalau selama ini diberikan secara langsung berupa beras, maka direncanakan penyalurannya berubah. Bantuan akan diserahkan dengan cara non tunai.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (PKM) hanya mendapatkan subsidi sebesar Rp. 110. 000 per kepala keluarga per bulan.

“Selama ini memang ada sejumlah masalah. Makanya, kemensos itu meminta agar dinas sosial yang menanganinya,” jelas mantan kepala dinas kesehatan (dinkes) Nunukan ini.

Menurutnya, dengan berpatokan data yang saat ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, penyaluran rastra ini memang dinilai tak tepat sasaran. Sebab, penerimanya tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dikatakan, pengelolaan rastra saat ini memang di setiap daerah itu berbeda. Ada di bagian kesejahteraan rakyat, ada di dinas sosial ada juga di dinas lain.

“Hal ini memang terjadi di masyarakat. Persoalan ini sedang dicarikan solusinya. Makanya, kami diminta untuk menangani persoalan ini,” ujarnya.

Disebutkan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 21/HUK/2017 tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat subsidi beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai, jumlah warga miskin di Kabupaten Nunukan mencapai 8.822 orang.

“Jumlahnya ini global. Untuk rinciannya per kecematan belum saya dapatkan. Namun yang jelas data ini data terbaru,” sebutnya.

(she)

No comments