Social Items


Kartu BPJS Kesehatan (foto: ilustrasi)
SUARAKALTARA.com, NUNUKAN – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Nunukan, dr. Andi Akhmad M Kes mengatakan, jumlah pengguna Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di wilayah Kabupaten Nunukan yang mendapatkan rekomendasi pihaknya terus meningkat. Sejak 2015 lalu, jumlah permintaan BPJS rekomendasi ini telah mencapai 2.000 orang.

“Selalu ada. Setiap hari ada saja yang saya tanda tangan permohonannya. 2.000 itu angka kasarnya saja. Bisa lebih bisa kurang. Yang jelas selalu ramai permohonan seperti itu,” kata Andi Akhmad kepada suarakaltara.com, Rabu (7/6/2017).

Andi Akhmad menuturkan, banyaknya permohonan BPJS Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi dari Dinsos Nunukan itu ditengarai karena masa aktif yang diberlakukan. Apalagi bagi masyarakat yang memiliki penyakit berbahaya seperti diabetes dan lainnya.

“Kami juga tidak boleh menolak. Sebab, kebutuhan masyarakat dan menyangkut masalah kemanusian juga,” beber Andi, sapaan akrabnya.

Andi menjelaskan, kepesertaan BPJS Kesehatan rekomendasi ini untuk sementara tidakmembebankan keuangan daerah. Sebab, proses pembayarannya masih ditanggung peserta. Artinya, bersifat mandiri. Bebeda dengan mereka yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

“Yang PBID itu ada 15 ribu orang. Setiap bulan itu dibayarkan. Saya lupa berapa jumlahnya. Yang jelasnya kelas 3 dengan tarif Rp 25.500 per orang. Jadi, jumlahnya cukup besar juga,” sebut Andi.

Menurut Andi, peserta BPJS Kesehatan rekomendasi ini merupakan calon PBID juga. Tidak semua yang mengajukan masyarakat kurang mampu.

Namun ada juga yang termasuk keluarg menengah ke atas. Sehingga, suatu saat nanti akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga.

“Jika anggarannya cukup baru ditanggung. Tapi, kalau belum, tetap peserta yang membayar sendiri iurannya,” jelas Andi.

Andi mengungkapkan, banyaknya peminat peserta BPJS Kesehatan sosial ini dipicu karena mahalnya biaya rumah sakit. Belum lagi biaya obat dan biaya lainnya. Makanya wajar saja jika ada yang mengatakan sehat itu mahal.

“Kalau mau bayar sendiri biaya rumah sakit sekarang ini mahal. Ya, kalau hanya Rp 100 hingga Rp 1 juta masih bisa ditahan. Tapi, kalau sudah sampai Rp 5 juta sampai Rp 10 juta per malam. Itu yang kewalahan. Apa lagi pembayaran kontan lagi,” ujar Andi.

(she)

Masyarakat yang Ikut BPJS Kesehatan Rekomendasi Dinsos Nunukan Kian Membludak

SUARA KALTARA

Kartu BPJS Kesehatan (foto: ilustrasi)
SUARAKALTARA.com, NUNUKAN – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Nunukan, dr. Andi Akhmad M Kes mengatakan, jumlah pengguna Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di wilayah Kabupaten Nunukan yang mendapatkan rekomendasi pihaknya terus meningkat. Sejak 2015 lalu, jumlah permintaan BPJS rekomendasi ini telah mencapai 2.000 orang.

“Selalu ada. Setiap hari ada saja yang saya tanda tangan permohonannya. 2.000 itu angka kasarnya saja. Bisa lebih bisa kurang. Yang jelas selalu ramai permohonan seperti itu,” kata Andi Akhmad kepada suarakaltara.com, Rabu (7/6/2017).

Andi Akhmad menuturkan, banyaknya permohonan BPJS Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi dari Dinsos Nunukan itu ditengarai karena masa aktif yang diberlakukan. Apalagi bagi masyarakat yang memiliki penyakit berbahaya seperti diabetes dan lainnya.

“Kami juga tidak boleh menolak. Sebab, kebutuhan masyarakat dan menyangkut masalah kemanusian juga,” beber Andi, sapaan akrabnya.

Andi menjelaskan, kepesertaan BPJS Kesehatan rekomendasi ini untuk sementara tidakmembebankan keuangan daerah. Sebab, proses pembayarannya masih ditanggung peserta. Artinya, bersifat mandiri. Bebeda dengan mereka yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

“Yang PBID itu ada 15 ribu orang. Setiap bulan itu dibayarkan. Saya lupa berapa jumlahnya. Yang jelasnya kelas 3 dengan tarif Rp 25.500 per orang. Jadi, jumlahnya cukup besar juga,” sebut Andi.

Menurut Andi, peserta BPJS Kesehatan rekomendasi ini merupakan calon PBID juga. Tidak semua yang mengajukan masyarakat kurang mampu.

Namun ada juga yang termasuk keluarg menengah ke atas. Sehingga, suatu saat nanti akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga.

“Jika anggarannya cukup baru ditanggung. Tapi, kalau belum, tetap peserta yang membayar sendiri iurannya,” jelas Andi.

Andi mengungkapkan, banyaknya peminat peserta BPJS Kesehatan sosial ini dipicu karena mahalnya biaya rumah sakit. Belum lagi biaya obat dan biaya lainnya. Makanya wajar saja jika ada yang mengatakan sehat itu mahal.

“Kalau mau bayar sendiri biaya rumah sakit sekarang ini mahal. Ya, kalau hanya Rp 100 hingga Rp 1 juta masih bisa ditahan. Tapi, kalau sudah sampai Rp 5 juta sampai Rp 10 juta per malam. Itu yang kewalahan. Apa lagi pembayaran kontan lagi,” ujar Andi.

(she)

No comments