Social Items

Dok - Mufid / Suarakaltara
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menerima LHP tahun anggaran 2016 dari Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Daerah, Barlean Suwondo setelah diserahkan kepada DPRD.


SUARAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi dari sisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Betapa tidak, secara berturut-turut Laporan Hasil Keuangan (LHK) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2016 setelah pada sebelumnya 2014 dan 2015 juga mendapat penilaian yang sama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada Selasa (13/06/2017) tepatnya Pukul 10.50 Wita pagi ini, bertempat di kantor DPRD Kaltara digelar paripurna istimewa dengan agenda penyerahan LHK oleh BPK RI terhadap LKPD tahun anggaran 2016. Mewakili Ketua BPK RI, Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Drs Barlean Suwondo MM CGA menyerahkan langsung laporan hasil pemeriksaan BPK kepada Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon  dan diserahkan kepada Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. "Setelah BPK Perwakilan Provinsi Kaltara melakukan pemeriksaan atas LKPD Kaltara Tahun Anggaran 2016, dengan menggunakan metode risk based audit (RBA) yang komprehensif yang dilandasi asas profesionalisme, independensi dan integritas. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," terang Barlean.

Kemampuan pemprov mempertahankan WTP sejak Kaltara dibentuk, menurut Barlean bentuk komitmen pemerintah daerah bersama dengan SKPD-nya. "Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta peran DPRD dalam fungsi pengawasannya," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan pencapaian WTP ketiga kalinya merupakan hasil kinerja semua pihak. Dan yang terpenting, WTP adalah untuk masyarakat di Kaltara. "Ini bukan sekedar prestasi melainkan kewajiban kita untuk mencapainya," kata Irianto dalam sambutannya. (muf)

Pemprov kaltara Hat Trick Opini WTP Atas LKPD 2016

SUARA KALTARA
Dok - Mufid / Suarakaltara
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menerima LHP tahun anggaran 2016 dari Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Daerah, Barlean Suwondo setelah diserahkan kepada DPRD.


SUARAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi dari sisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Betapa tidak, secara berturut-turut Laporan Hasil Keuangan (LHK) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2016 setelah pada sebelumnya 2014 dan 2015 juga mendapat penilaian yang sama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada Selasa (13/06/2017) tepatnya Pukul 10.50 Wita pagi ini, bertempat di kantor DPRD Kaltara digelar paripurna istimewa dengan agenda penyerahan LHK oleh BPK RI terhadap LKPD tahun anggaran 2016. Mewakili Ketua BPK RI, Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Drs Barlean Suwondo MM CGA menyerahkan langsung laporan hasil pemeriksaan BPK kepada Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon  dan diserahkan kepada Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. "Setelah BPK Perwakilan Provinsi Kaltara melakukan pemeriksaan atas LKPD Kaltara Tahun Anggaran 2016, dengan menggunakan metode risk based audit (RBA) yang komprehensif yang dilandasi asas profesionalisme, independensi dan integritas. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," terang Barlean.

Kemampuan pemprov mempertahankan WTP sejak Kaltara dibentuk, menurut Barlean bentuk komitmen pemerintah daerah bersama dengan SKPD-nya. "Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta peran DPRD dalam fungsi pengawasannya," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan pencapaian WTP ketiga kalinya merupakan hasil kinerja semua pihak. Dan yang terpenting, WTP adalah untuk masyarakat di Kaltara. "Ini bukan sekedar prestasi melainkan kewajiban kita untuk mencapainya," kata Irianto dalam sambutannya. (muf)

No comments