Social Items

Pegawai negeri sipil (PNS). (foto: ilustrasi/internet)
SUARAKALTARA.com, TANJUNGSELOR - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah resmi mengeluarkan Surat Nomor B/21/M.KT.02/2017 terkait larangan bagi pegawai untuk cuti sebelum dan sesudah Hari Raya Idulfitri 1438 Hijriyah/2017 Masehi.

Atas surat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) Muhammad Ishak mengatakan, telah menindaklnjutinya dengan mengedarkan surat Kemenpan RB itu ke seluruh instansi di lingkungan Pemprov Kaltara. Surat Kemenpan-RB tentang cuti PNS itu sifatnya instruksi langsung dari Gubernur agar dapat dipatuhi seluruh pegawai.

“Jadi, setiap SKPD sudah menerima instruksi itu, tinggal kepala SKPD yang mengambil kebijakannya lagi. Kami sekadar membuatkan aturan sesuai perintah dari Gubernur saja. Sedangkan untuk SMA/SMK yang membuat kebijakan dari Disdikbud Kaltara,” kata Ishak, Selasa (6/6/2017) disunting dari Prokal.co.

Ishak juga menegaskan, jika ada PNS yang tetap mengajukan cuti tambahan sebelum dan sesudah Idulfitri, akan direvisi atau tidak direkomendasikan. Karena pihaknya telah memberikan surat edaran larangan menambah cuti bagi pegawai.

Larangan menambah waktu libur, kata Ishak, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Intinya jangan sampai sebelum dan sesudah lebaran terjadi kekosongan di setiap OPD (organisasi perangkat daerah) yang ada,” terangnya.

Sedangkan untuk menambah libur atau izin setelah cuti bersama, dirinya menegaskan tidak ada izin atau menambah libur sehari usai cuti bersama setelah Idulfitri. Untuk mengindari kehabisan tiket, pegawai yang merayakan Idulfitri di kampung halaman, disarankannya untuk memesan jauh-jauh hari.

Terkait pengawasan setelah cuti bersama, Ishak mengatakan, akan meminta laporan kehadiran di setiap OPD. Dia juga mengatakan, pegawai negeri sipil yang tidak mematuhi surat edaran tersebut akan mendapatkan sanksi.

“Bisa diberikan teguran atau TPP-nya dipotong,” ujarnya.

(prokal/izo)

PNS Kaltara yang Mau Cuti Lebaran, Sebaiknya Baca Berita Ini Dulu deh...

SUARA KALTARA
Pegawai negeri sipil (PNS). (foto: ilustrasi/internet)
SUARAKALTARA.com, TANJUNGSELOR - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah resmi mengeluarkan Surat Nomor B/21/M.KT.02/2017 terkait larangan bagi pegawai untuk cuti sebelum dan sesudah Hari Raya Idulfitri 1438 Hijriyah/2017 Masehi.

Atas surat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) Muhammad Ishak mengatakan, telah menindaklnjutinya dengan mengedarkan surat Kemenpan RB itu ke seluruh instansi di lingkungan Pemprov Kaltara. Surat Kemenpan-RB tentang cuti PNS itu sifatnya instruksi langsung dari Gubernur agar dapat dipatuhi seluruh pegawai.

“Jadi, setiap SKPD sudah menerima instruksi itu, tinggal kepala SKPD yang mengambil kebijakannya lagi. Kami sekadar membuatkan aturan sesuai perintah dari Gubernur saja. Sedangkan untuk SMA/SMK yang membuat kebijakan dari Disdikbud Kaltara,” kata Ishak, Selasa (6/6/2017) disunting dari Prokal.co.

Ishak juga menegaskan, jika ada PNS yang tetap mengajukan cuti tambahan sebelum dan sesudah Idulfitri, akan direvisi atau tidak direkomendasikan. Karena pihaknya telah memberikan surat edaran larangan menambah cuti bagi pegawai.

Larangan menambah waktu libur, kata Ishak, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Intinya jangan sampai sebelum dan sesudah lebaran terjadi kekosongan di setiap OPD (organisasi perangkat daerah) yang ada,” terangnya.

Sedangkan untuk menambah libur atau izin setelah cuti bersama, dirinya menegaskan tidak ada izin atau menambah libur sehari usai cuti bersama setelah Idulfitri. Untuk mengindari kehabisan tiket, pegawai yang merayakan Idulfitri di kampung halaman, disarankannya untuk memesan jauh-jauh hari.

Terkait pengawasan setelah cuti bersama, Ishak mengatakan, akan meminta laporan kehadiran di setiap OPD. Dia juga mengatakan, pegawai negeri sipil yang tidak mematuhi surat edaran tersebut akan mendapatkan sanksi.

“Bisa diberikan teguran atau TPP-nya dipotong,” ujarnya.

(prokal/izo)

No comments