Social Items

Rapat dengar pendapat antara SPTI Tarakan dengan Pemkot Tarakan yang difasilitasi DPRD Tarakan. (foto: Kia/suarakaltara.com)
SUARAKALTARA.com,TARAKAN – Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Kota Tarakan, Hamka mengatakan, pihaknya telah sering kali meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan terkait Bus Rapid Transit (BRT).

Menurut Hamka, hadirnya BRT di Tarakan telah menyerobot 'lahan' operasi para sopir angkutan kota (angkot) di Kota Tarakan. Untuk itu, kata Hamka, SPTI Tarakan sudah beberapa kali menyampaikan keluhan mereka ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Taraka.

Akan tetapi keluhan mereka tersebut tidak digubris sehingga diputuskanlah untuk digelar aksi unjuk rasa (unras) damai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan pada Senin (5/6/2017) hari ini.

“Kami sudah beberapa kali mengeluh tentang BRT tapi belum ada satupun undangan musyawarah hingga hari ini,” tegas Hamka dalam dengar pendapat (hearing) di Ruang Rapat Komisi DPRD Tarakan tadi.

SPTI, sebut Hamka, mengeluhkan beberapa BRT yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti saat ada penumpang yang bukan pada tempatnya. Maka BRT tetap akan mengambil para penumpang  tersebut.

Namun, hal ini dibantah oleh Kepala Dinas Perhubungan, Hamid Amren. Hamid menjelaskan, BRT hanya akan mengambil penumpang yang berada dihalte-halte yang sudah ditentukan, seperti halte Mulawarman dan Terminal Gunung Lingkas.

“BRT hanya akan beroprasi sesuai jalur dan berhenti sesuai tempatnya, tapi untuk jalur juata memang belum dioperasikan mengingat adanya angkot yang beroperasi kesana, kita hanya mengoperasikan BRT ke jalur yang jarang dilewati angkot,” kata Hamid.

Pihak STPI berharap pemerintah segera menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi ketegangan antara BRT dan angkot yang makin hari makin memanas.

(kia)

Rapat Dengar Pendapat SPTI dengan Dishub Sengit, Begini Komentar Mereka

SUARA KALTARA
Rapat dengar pendapat antara SPTI Tarakan dengan Pemkot Tarakan yang difasilitasi DPRD Tarakan. (foto: Kia/suarakaltara.com)
SUARAKALTARA.com,TARAKAN – Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Kota Tarakan, Hamka mengatakan, pihaknya telah sering kali meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan terkait Bus Rapid Transit (BRT).

Menurut Hamka, hadirnya BRT di Tarakan telah menyerobot 'lahan' operasi para sopir angkutan kota (angkot) di Kota Tarakan. Untuk itu, kata Hamka, SPTI Tarakan sudah beberapa kali menyampaikan keluhan mereka ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Taraka.

Akan tetapi keluhan mereka tersebut tidak digubris sehingga diputuskanlah untuk digelar aksi unjuk rasa (unras) damai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan pada Senin (5/6/2017) hari ini.

“Kami sudah beberapa kali mengeluh tentang BRT tapi belum ada satupun undangan musyawarah hingga hari ini,” tegas Hamka dalam dengar pendapat (hearing) di Ruang Rapat Komisi DPRD Tarakan tadi.

SPTI, sebut Hamka, mengeluhkan beberapa BRT yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti saat ada penumpang yang bukan pada tempatnya. Maka BRT tetap akan mengambil para penumpang  tersebut.

Namun, hal ini dibantah oleh Kepala Dinas Perhubungan, Hamid Amren. Hamid menjelaskan, BRT hanya akan mengambil penumpang yang berada dihalte-halte yang sudah ditentukan, seperti halte Mulawarman dan Terminal Gunung Lingkas.

“BRT hanya akan beroprasi sesuai jalur dan berhenti sesuai tempatnya, tapi untuk jalur juata memang belum dioperasikan mengingat adanya angkot yang beroperasi kesana, kita hanya mengoperasikan BRT ke jalur yang jarang dilewati angkot,” kata Hamid.

Pihak STPI berharap pemerintah segera menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi ketegangan antara BRT dan angkot yang makin hari makin memanas.

(kia)

No comments