Social Items

(Foto:Rizkia) Dr. Syarifudin S.H M.Hum, salah satu pengacara dari tersangka kasus sabu, HD.

SUARAKALTARA.com, Tarakan - Kasus penangkapan secara paksa yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tarakan dan Lantamal XIII Tarakan kepada HD salah satu sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II a Tarakan yang berinisial HD. HD yang saat  ini tengah mendekam didalam tahanan BNN diketahui dalam kondisi yang kurang baik.

Menurut kuasa hukum tersangka Dr. Syarifudin S.H. M.Hum, penangkapan HD tidaklah sesuai dengan peraturan yang ada dan BNN telah menyalahi aturan tersebut.

" Jangan sembarangan menangkap orang, kemerdekaan orang loh itu, masa barang baru dipegang langsung disergap," ujarnya bingung saat diwawancarai oleh Suara Kaltara.

Syaf panggilan akrabnya mempertanyakan soal sikap BNN yang asal main tangkap, tanpa menjalani prosedur yang ada. Ia juga mengungkapkan mempersoalkan soal penangkapan, diketahui penangkapan HD pada 12 Juni 2017 lalu, sedangkan surat penangkapan baru terbit pada 13 Juni 2017. Ia menjelaskan penangkapan HD tidak cukup bukti sehingga ini bisa menjadi penangkapan dan penahanan yang tidak sah, karena dalam pasal 184 KUHAP harus memiliki minimal 2 alat bukti untuk melakukan penangkapan secara sah.


" Apa halnya dilakukan penangkapan? Sedangkan suratnya belum ada, dan untuk menjadikan tersangka minimal 2 barang bukti, mana barang buktinya?," terangnya keheranan.

Ia menjelaskan dalam 1 minggu ini berkas-berkas akan dikumpulkan, dan akan dilakukan sidang dengan hakim tunggal. Selain itu ia juga menginformasikan keadaan HD yg kurus paska dijadikan tahanan oleh BNN Tarakan.

" Saya liat dia sekarang kurus, karena dia juga punya penyakit paru-paru dan maag sehingga tidak bisa telat makan," ungkapnya prihatin. (KIA)

HD Menjadi TSK, Syafrudin : Kalau Mau Nangkap, Harus Ada 2 Bukti!

SUARA KALTARA
(Foto:Rizkia) Dr. Syarifudin S.H M.Hum, salah satu pengacara dari tersangka kasus sabu, HD.

SUARAKALTARA.com, Tarakan - Kasus penangkapan secara paksa yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tarakan dan Lantamal XIII Tarakan kepada HD salah satu sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II a Tarakan yang berinisial HD. HD yang saat  ini tengah mendekam didalam tahanan BNN diketahui dalam kondisi yang kurang baik.

Menurut kuasa hukum tersangka Dr. Syarifudin S.H. M.Hum, penangkapan HD tidaklah sesuai dengan peraturan yang ada dan BNN telah menyalahi aturan tersebut.

" Jangan sembarangan menangkap orang, kemerdekaan orang loh itu, masa barang baru dipegang langsung disergap," ujarnya bingung saat diwawancarai oleh Suara Kaltara.

Syaf panggilan akrabnya mempertanyakan soal sikap BNN yang asal main tangkap, tanpa menjalani prosedur yang ada. Ia juga mengungkapkan mempersoalkan soal penangkapan, diketahui penangkapan HD pada 12 Juni 2017 lalu, sedangkan surat penangkapan baru terbit pada 13 Juni 2017. Ia menjelaskan penangkapan HD tidak cukup bukti sehingga ini bisa menjadi penangkapan dan penahanan yang tidak sah, karena dalam pasal 184 KUHAP harus memiliki minimal 2 alat bukti untuk melakukan penangkapan secara sah.


" Apa halnya dilakukan penangkapan? Sedangkan suratnya belum ada, dan untuk menjadikan tersangka minimal 2 barang bukti, mana barang buktinya?," terangnya keheranan.

Ia menjelaskan dalam 1 minggu ini berkas-berkas akan dikumpulkan, dan akan dilakukan sidang dengan hakim tunggal. Selain itu ia juga menginformasikan keadaan HD yg kurus paska dijadikan tahanan oleh BNN Tarakan.

" Saya liat dia sekarang kurus, karena dia juga punya penyakit paru-paru dan maag sehingga tidak bisa telat makan," ungkapnya prihatin. (KIA)

No comments