Social Items

(Foto:Mufid/Suara Kaltara) Plt Kepala Dinas Kesehatan, Usman didampingi oleh Kabid dan Stafnya



SUARAKALTARA.com, TANJUNG SELOR - Salah satu tugas wakil rakyat dibidang regulasi adalah mengesahkan dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai peyung hukum atau produk hukum daerah. Pada Tahun 2017, sebanyak 21 rancangan peraturan daerah (Ranperda) masuk dalam Propemperda, dimana terdiri dari 11 rancangan merupakan usulan Pemerintah Provinsi Kaltara dan 10 merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. 

Setelah berjalan selama lebih dari enam bulan pada tahun berjalan, pada akhirnya satu Perda setelah Perda RTRW ditetapkan pada Paripurna ke-9 masa persidangan II di kantor DPRD Kaltara, Selasa (11/07/2017) siang tadi. Payung hukum tersebut adalah Perda Kaltara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. "Terima kasih kepada DPRD Kaltara telah menyetujui dan baru-baru ditandatangani satu buah Perda sebagai salah satu payung hukum. Sebagaimana payung hukum yang disahkan tidak bisa bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada diatasnya," kata Asisten I bidang Pemerintahan, Sanusi, mewakili Gubernur Kaltara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, Usman mengakui bahwa pihaknya tentu harus bekerja ekstra untuk mengimplementasikan amanat perda tersebut. Namun hal itu tak menjadi masalah karena menurutnya sejauh ini program pelayanan kesehatan yang maksimal terus dilakukan.
Hanya saja, ditekankan oleh Kadis, untuk pelayanan yang lebih baik tentu butuh anggaran yang memadai. Ia menyebutkan Pagu anggaran Dinkes tahun ini kurang lebih Rp38 miliar. Angka tersebut sudah memenuhi angka 10 persen berdasarkan amanat undang-undang, hanya saja evaluasi dari Kemendagri menyatakan itu belum cukup.
“Tujuan kita dengan adanya perda itu, untuk meningkatkan derajat pelayanan masyarakat. Kalau dari hasil evaluasi kemendagri belum mencapai 10 persen, karena dia masuk dalam BLUD-nya. Ini upaya kita dengan adanya perda ini, yang tentunya dukungan anggaran harus memadai,” katanya.
Selain itu, menurut Usman, yang tak kalah pentingnya adalah peran semua pihak khususnya lintas sektor yang berkaitan. Pelayanan kesehatan yang maksimal berhubungan dengan akses masyarakat mencapai pusat pelayanan. “Peran lintas sektor perlu dimaksimalkan. Karena masyarakat butuh akses, misalnya intansi yang menangani pembangunan jalan dan instansi lain yang berkaitan,” tegasnya. (muf)

Perda Pelayanan Kesehatan Masyarakat Ditetapkan, Kata Kadis...

SUARA KALTARA
(Foto:Mufid/Suara Kaltara) Plt Kepala Dinas Kesehatan, Usman didampingi oleh Kabid dan Stafnya



SUARAKALTARA.com, TANJUNG SELOR - Salah satu tugas wakil rakyat dibidang regulasi adalah mengesahkan dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai peyung hukum atau produk hukum daerah. Pada Tahun 2017, sebanyak 21 rancangan peraturan daerah (Ranperda) masuk dalam Propemperda, dimana terdiri dari 11 rancangan merupakan usulan Pemerintah Provinsi Kaltara dan 10 merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. 

Setelah berjalan selama lebih dari enam bulan pada tahun berjalan, pada akhirnya satu Perda setelah Perda RTRW ditetapkan pada Paripurna ke-9 masa persidangan II di kantor DPRD Kaltara, Selasa (11/07/2017) siang tadi. Payung hukum tersebut adalah Perda Kaltara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. "Terima kasih kepada DPRD Kaltara telah menyetujui dan baru-baru ditandatangani satu buah Perda sebagai salah satu payung hukum. Sebagaimana payung hukum yang disahkan tidak bisa bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada diatasnya," kata Asisten I bidang Pemerintahan, Sanusi, mewakili Gubernur Kaltara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, Usman mengakui bahwa pihaknya tentu harus bekerja ekstra untuk mengimplementasikan amanat perda tersebut. Namun hal itu tak menjadi masalah karena menurutnya sejauh ini program pelayanan kesehatan yang maksimal terus dilakukan.
Hanya saja, ditekankan oleh Kadis, untuk pelayanan yang lebih baik tentu butuh anggaran yang memadai. Ia menyebutkan Pagu anggaran Dinkes tahun ini kurang lebih Rp38 miliar. Angka tersebut sudah memenuhi angka 10 persen berdasarkan amanat undang-undang, hanya saja evaluasi dari Kemendagri menyatakan itu belum cukup.
“Tujuan kita dengan adanya perda itu, untuk meningkatkan derajat pelayanan masyarakat. Kalau dari hasil evaluasi kemendagri belum mencapai 10 persen, karena dia masuk dalam BLUD-nya. Ini upaya kita dengan adanya perda ini, yang tentunya dukungan anggaran harus memadai,” katanya.
Selain itu, menurut Usman, yang tak kalah pentingnya adalah peran semua pihak khususnya lintas sektor yang berkaitan. Pelayanan kesehatan yang maksimal berhubungan dengan akses masyarakat mencapai pusat pelayanan. “Peran lintas sektor perlu dimaksimalkan. Karena masyarakat butuh akses, misalnya intansi yang menangani pembangunan jalan dan instansi lain yang berkaitan,” tegasnya. (muf)

No comments