Social Items

SASARAN INVESTOR : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie Kala Mengunjungi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi Tanjung Palas Timur (Foto:Ist)






SUARAKALTARA.com, JAKARTA – Setelah sebelumnya ada Hyungdai asal Korea, kemudian Tsingshan asal China, satu lagi investor kelas dunia berminat untuk berinvestasi di Kalimantan Utara (Kaltara). Perusahaan kilang minyak raksasa asal Arab Saudi, Al Bassam Petroleum Limited berminat membangun kilang minyak di provinsi termuda di Indonesia ini.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, melalui surat resmi pihak perusahaan yang kini memiliki kilang terbesar di Kanada itu, menyatakan ketertarikannya berinvestasi di Bumi Benuanta (sebutan Kaltara). Yaitu ingin membangun kilang minyak di lepas pantai sekitar Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.

Dikatakan Gubernur, terkait dengan rencana investasi Al Bassam, masih ada beberapa hal yang perlu di selesaikan. Untuk itu, dirinya telah mengutus Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kaltara Dian Muhammad Johan Johor untuk berkomunikasi berkaitan dengan hal ini kepada pihak perusahaan. Termasuk berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, terkait persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak Al Bassam.

Untuk diketahui, Al Bassam menginginkan adanya keringanan pajak bahkan bebas pajak hingga 100 persen. Namun, kata Irianto, keringanan pajak bukan kewenangan pemerintah daerah atau Gubernur, melainkan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, akan dilaporkan ke BKPM RI.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga akan mengirim surat kepada Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Menko Kemaritiman dan kementerian terkait mengenai insentif-insentif yang diberikan negara kepada investor. “Tidak hanya pajak, mungkin ada yang lain, kita juga akan pelajari aturan dalam Undang-Undang,” jelasnya.

Gubernur mengatakan, jika dari hasil perundingan nanti ada perkembangan positif, pihak Al Bassam akan menindaklanjuti pertemuan dengan mengundang pihak Pemprov Kaltara, untuk berdiskusi secara detail terkait rencana investasi ini. “Pertemuan bisa dilaksanakan di sini, di Jakarta, atau bahkan mungkin di Kanada, atau di Inggris,” kata Irianto. Intinya, lanjut Gubernur, Pemprov Kaltara akan memfasilitasi dan mendukung semaksimal mungkin agar rencana investasi Al Bassam bisa terealisasi, karena itu sangat menguntungkan.

Dikatakan Irianto, tidak hanya berinvestasi, Al Bassam juga akan memindahkan usahanya dari Kanada ke Kaltara. Namun demikian, ada kemungkinan di Brunei Darussalam. “Alternatif lain mereka ke Brunei, karena disana lebih mudah perizinannya, kalau Sultannya bilang “oke” bisa langsung jalan. Tapi mereka (Al Bassam) tetap lebih mengutamakan Kaltara. Karena secara posisi geografis, lebih strategis,” kata Irianto.

Ditegaskan, jika nantinya perusahaan tersebut bisa diberikan keringanan insentif atau pajak dari pusat, menurut Irianto, Pemprov Kaltara tentu juga akan meminta kompensasi dari perusahaan. “Artinya, kalau mereka jadi memproduksi minyak, tentu mereka nanti akan menjual minyak, kita minta ada persentase, jual minyak ke kita lebih murah. Apakah ke Pertamina atau lainnya,” tuntas Gubernur.(Humas)

Al Bassam Berminat Bangun Kilang Minyak di Kaltara

SUARA KALTARA
SASARAN INVESTOR : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie Kala Mengunjungi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi Tanjung Palas Timur (Foto:Ist)






SUARAKALTARA.com, JAKARTA – Setelah sebelumnya ada Hyungdai asal Korea, kemudian Tsingshan asal China, satu lagi investor kelas dunia berminat untuk berinvestasi di Kalimantan Utara (Kaltara). Perusahaan kilang minyak raksasa asal Arab Saudi, Al Bassam Petroleum Limited berminat membangun kilang minyak di provinsi termuda di Indonesia ini.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, melalui surat resmi pihak perusahaan yang kini memiliki kilang terbesar di Kanada itu, menyatakan ketertarikannya berinvestasi di Bumi Benuanta (sebutan Kaltara). Yaitu ingin membangun kilang minyak di lepas pantai sekitar Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.

Dikatakan Gubernur, terkait dengan rencana investasi Al Bassam, masih ada beberapa hal yang perlu di selesaikan. Untuk itu, dirinya telah mengutus Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kaltara Dian Muhammad Johan Johor untuk berkomunikasi berkaitan dengan hal ini kepada pihak perusahaan. Termasuk berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, terkait persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak Al Bassam.

Untuk diketahui, Al Bassam menginginkan adanya keringanan pajak bahkan bebas pajak hingga 100 persen. Namun, kata Irianto, keringanan pajak bukan kewenangan pemerintah daerah atau Gubernur, melainkan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, akan dilaporkan ke BKPM RI.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga akan mengirim surat kepada Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Menko Kemaritiman dan kementerian terkait mengenai insentif-insentif yang diberikan negara kepada investor. “Tidak hanya pajak, mungkin ada yang lain, kita juga akan pelajari aturan dalam Undang-Undang,” jelasnya.

Gubernur mengatakan, jika dari hasil perundingan nanti ada perkembangan positif, pihak Al Bassam akan menindaklanjuti pertemuan dengan mengundang pihak Pemprov Kaltara, untuk berdiskusi secara detail terkait rencana investasi ini. “Pertemuan bisa dilaksanakan di sini, di Jakarta, atau bahkan mungkin di Kanada, atau di Inggris,” kata Irianto. Intinya, lanjut Gubernur, Pemprov Kaltara akan memfasilitasi dan mendukung semaksimal mungkin agar rencana investasi Al Bassam bisa terealisasi, karena itu sangat menguntungkan.

Dikatakan Irianto, tidak hanya berinvestasi, Al Bassam juga akan memindahkan usahanya dari Kanada ke Kaltara. Namun demikian, ada kemungkinan di Brunei Darussalam. “Alternatif lain mereka ke Brunei, karena disana lebih mudah perizinannya, kalau Sultannya bilang “oke” bisa langsung jalan. Tapi mereka (Al Bassam) tetap lebih mengutamakan Kaltara. Karena secara posisi geografis, lebih strategis,” kata Irianto.

Ditegaskan, jika nantinya perusahaan tersebut bisa diberikan keringanan insentif atau pajak dari pusat, menurut Irianto, Pemprov Kaltara tentu juga akan meminta kompensasi dari perusahaan. “Artinya, kalau mereka jadi memproduksi minyak, tentu mereka nanti akan menjual minyak, kita minta ada persentase, jual minyak ke kita lebih murah. Apakah ke Pertamina atau lainnya,” tuntas Gubernur.(Humas)

No comments