Social Items



SUARAKALTARA.com,TARAKAN - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), bersama dengan Polres Bulungan dan TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan aksi pencurian ikan disekitar wilayah perairan Kaltara.

Kepala DKP Provinsi Kaltara H. Amir, menjelaskan sebelum penangkapan ia mendapat telepon dari seorang nelayan di Kampung Baru Mangkupadi atas seringnya pencurian ikan yang terjadi.

"Penangkapan ini bermula dari adanya laporan masyarakat nelayan Kampung Baru Mangkupadi kepada saya melalui telepon seluler dan laporan langsung kepada DKP di Tanjung Selor bahwa, adanya kapal dari luar yang melakukan pengeboman ikan diwilayah perairan Kaltara dan kami langsung bergerak melakukan penangkapan, DKP sengaja melibatkan aparat TNI dan Kepolisian karena ditakutkan pelaku pencurian ikan tersebut membawa senjata api/tajam," tegasnya.

Pencurian ikan diwilayah perairan Kaltara ini disinyalir sering terjadi, termasuk di wilayah Kampung Baru Mangkupadi. Penangkapan ikan dengan cara memakai bahan peledak bertentangan dengan kode etik penangkapan, kegiatan ini umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada.

Penangkapan ikan dengan cara memakai bahan peledak juga sangat tidak baik bagi ekosistem perairan dan kehidupan dibawah laut.

“Ini penangkapan kami yang kedua kalinya dan ditempat yang sama, DKP yang bekerjasama dengan TNI AL dan Polres Bulungani dimana berhasil mengamankan Mardi juragan kapal, Nono dan Kiu ABK dan kedua anak kandung dari Mardi sang juragan kapal, pengakuan sementara juragan kapal, mereka adalah nelayan yang berasal dari Kabupaten Berau, barang bukti kapal dan hasil tangkapan telah kami bawa ke Tanjung Selor bersama awak kapal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mereka benar dari Berau atau tidak,” tambah Amir.

Menurutnya apabila pelaku terbukti melakukan penangkapan ikan dengan cara memakai bahan peledak maka pelaku bisa terjerat dengan pasal 85 Undang- Undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan, dimana diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda maksimal Rp. 2 miliar. (KIA)


Nangkap Ikan Pake Bom?! Masih Jaman?!

SUARA KALTARA


SUARAKALTARA.com,TARAKAN - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), bersama dengan Polres Bulungan dan TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan aksi pencurian ikan disekitar wilayah perairan Kaltara.

Kepala DKP Provinsi Kaltara H. Amir, menjelaskan sebelum penangkapan ia mendapat telepon dari seorang nelayan di Kampung Baru Mangkupadi atas seringnya pencurian ikan yang terjadi.

"Penangkapan ini bermula dari adanya laporan masyarakat nelayan Kampung Baru Mangkupadi kepada saya melalui telepon seluler dan laporan langsung kepada DKP di Tanjung Selor bahwa, adanya kapal dari luar yang melakukan pengeboman ikan diwilayah perairan Kaltara dan kami langsung bergerak melakukan penangkapan, DKP sengaja melibatkan aparat TNI dan Kepolisian karena ditakutkan pelaku pencurian ikan tersebut membawa senjata api/tajam," tegasnya.

Pencurian ikan diwilayah perairan Kaltara ini disinyalir sering terjadi, termasuk di wilayah Kampung Baru Mangkupadi. Penangkapan ikan dengan cara memakai bahan peledak bertentangan dengan kode etik penangkapan, kegiatan ini umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada.

Penangkapan ikan dengan cara memakai bahan peledak juga sangat tidak baik bagi ekosistem perairan dan kehidupan dibawah laut.

“Ini penangkapan kami yang kedua kalinya dan ditempat yang sama, DKP yang bekerjasama dengan TNI AL dan Polres Bulungani dimana berhasil mengamankan Mardi juragan kapal, Nono dan Kiu ABK dan kedua anak kandung dari Mardi sang juragan kapal, pengakuan sementara juragan kapal, mereka adalah nelayan yang berasal dari Kabupaten Berau, barang bukti kapal dan hasil tangkapan telah kami bawa ke Tanjung Selor bersama awak kapal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mereka benar dari Berau atau tidak,” tambah Amir.

Menurutnya apabila pelaku terbukti melakukan penangkapan ikan dengan cara memakai bahan peledak maka pelaku bisa terjerat dengan pasal 85 Undang- Undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan, dimana diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda maksimal Rp. 2 miliar. (KIA)


No comments