Social Items

PROGRAM PRIORITAS : Pembangunan Insfrastruktur Akan Direalisasikan Oleh Pemprov Kaltara (Foto:Ist)




SUARAKALTARA.com, JAKARTA – Salah satu program Kalimantan Utara ( Kaltara) dari 11 Program Prioritas adalah pembangunan sektor pertanian. Utamanya pembangunan insfrastruktur di real rice and food estate. Agar tercapainya prioritas tersebut secara optimal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyediakan pos anggaran untuk bantuan peralatan pertanian yang disalurkan melalui instansi yang terkait.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Pemprov Kaltara telah memberikan bantuan peralatan mesin pertanian yang pengadaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara 2017, diantaranya adalah power thresher 25 unit, dengan pembagian untuk Kabupaten Nunukan 10 unit dan 15 unit untuk Bulungan. “Pemprov juga menyalurkan bantuan pupuk, yakni pupuk untuk tanaman cokelat di Sebatik. Juga ada keperluan mesin giling padi di Bulungan, lokasinya di SP (Satuan Pemukiman) 6,” kata Irianto.

Untuk memperoleh bantuan tersebut, Kelompok Tani (Poktan) menyampaikan usulan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota setempat, sebelum diakomodir oleh Pemprov Kaltara. “Pengusulan bantuan itu biasanya disampaikan awal tahun anggaran, sekitar bulan Agustus atau September tahun berjalan, bantuan akan di salurkan,” urainya.

Dengan alur yang sama, dipastikan oleh Irianto bahwa bantuan tersebut akan disalurkan pada tahun depan. “Hanya saja, belum dapat dipastikan apa saja bantuannya, karena data usulannya belum kami terima. Targetnya, setelah data di sampaikan sekitar bulan September tahun depan akan disalurkan,” ungkap Irianto.

BANTUAN CETAK SAWAH

Selain melalui APBD, bantuan untuk sektor pertanian juga diakomodir oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adalah bantuan cetak sawah melalui Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan). Tahun ini, bantuan percetakan sawah untuk Bulungan seluas 596 hektare, dan Malinau 538 hektare. “Dalam penggarapannya, bantuan cetak sawah itu dikerjasamakan dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia),” ungkap Irianto.

Berdasarkan informasi DPKP Kaltara di Bulungan, bahwa bantuan cetak sawah Kementan yang telah dikerjasamakan seluas 188 hektare. Dari total yang dikerjasamakan itu, 72 hektare telah digarap. Di Bulungan realisasi kegiatan diserahkan  kepada instansi terkait di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan yang bekerjasama dengan Komando Resor Militer (Korem) setempat. Sementara itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) program ini adalah Disnaktapan Kaltara. Informasinya akhir Agustus ini akan diselesaikan penggarapan lahan bantuan cetak sawah di SP6, dilanjutkan ke SP8. Di SP6 ada 101 hektare, dan di SP8 rencanya sekitar 80 hektare. Sementara di malinau, Pemkab Malinau juga bekerjasama dengan TNI. Dari informasi Disnaktapan Malinau, dari 538 hektare bantuan cetak sawah yang ada, sekitar 52 persen telah tergarap.

Untuk bantuan cetak sawah ini, yang mendapatkan bantuan adalah pemerintah kabupaten atau kota yang mengajukan saja. Namun, mulai tahun ini akan kami pastikan apakah ada pemerintah daerah yang siap untuk merealisasikan percetakan sawah. Apabila ada, maka pemerintah pusat siap memberikan bantuan,” ungkap Gubernur. Dalam pengusulannya, pemerintah daerah menyampaikan langsung kepada Ditjen PSP Kementan. Setelah terkonfirmasi, bantuan akan disalurkan melalui Pemprov Kaltara untuk kemudian disalurkan ke pemerintah daerah yang bersangkutan.

Bersamaan dengan bantuan cetak sawah, Ditjen PSP Kementan juga menyalurkan bantuan Sarana Produksi Padi (Saprodi) dengan perbandingan bantuan senilai Rp 2 juta per hektare, aplikasinya berbentuk pupuk urea, NPK, SP36 dan benih. “Setelah bantuan cetak sawah disalurkan, pemerintah daerah akan membuat berita acara serah terima untuk diajukan pemberian Saprodinya kepada Poktan,” terang Irianto.

Guna diketahui, dalam 1 Poktan terdapat 25 orang, tiap anggota mendapatkan jatah tanah seluas 1 hektare. Dijelaskan Gubernur, “untuk lahan transmigrasi seperti SP6, berbeda jatah lahan yang digarap lewat program ini. Karena itu lahan transmigrasi, sebagian lahannya sudah diplot untuk lahan perkarangan. Jadi, yang diambil untuk percetakan sawah, rata-rata 0,5 hingga 0,75 hektare,” tuntasnya.(Humas)

Pemprov Bantu Peralatan Pertanian Melalui APBD

SUARA KALTARA
PROGRAM PRIORITAS : Pembangunan Insfrastruktur Akan Direalisasikan Oleh Pemprov Kaltara (Foto:Ist)




SUARAKALTARA.com, JAKARTA – Salah satu program Kalimantan Utara ( Kaltara) dari 11 Program Prioritas adalah pembangunan sektor pertanian. Utamanya pembangunan insfrastruktur di real rice and food estate. Agar tercapainya prioritas tersebut secara optimal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyediakan pos anggaran untuk bantuan peralatan pertanian yang disalurkan melalui instansi yang terkait.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Pemprov Kaltara telah memberikan bantuan peralatan mesin pertanian yang pengadaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara 2017, diantaranya adalah power thresher 25 unit, dengan pembagian untuk Kabupaten Nunukan 10 unit dan 15 unit untuk Bulungan. “Pemprov juga menyalurkan bantuan pupuk, yakni pupuk untuk tanaman cokelat di Sebatik. Juga ada keperluan mesin giling padi di Bulungan, lokasinya di SP (Satuan Pemukiman) 6,” kata Irianto.

Untuk memperoleh bantuan tersebut, Kelompok Tani (Poktan) menyampaikan usulan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota setempat, sebelum diakomodir oleh Pemprov Kaltara. “Pengusulan bantuan itu biasanya disampaikan awal tahun anggaran, sekitar bulan Agustus atau September tahun berjalan, bantuan akan di salurkan,” urainya.

Dengan alur yang sama, dipastikan oleh Irianto bahwa bantuan tersebut akan disalurkan pada tahun depan. “Hanya saja, belum dapat dipastikan apa saja bantuannya, karena data usulannya belum kami terima. Targetnya, setelah data di sampaikan sekitar bulan September tahun depan akan disalurkan,” ungkap Irianto.

BANTUAN CETAK SAWAH

Selain melalui APBD, bantuan untuk sektor pertanian juga diakomodir oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adalah bantuan cetak sawah melalui Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan). Tahun ini, bantuan percetakan sawah untuk Bulungan seluas 596 hektare, dan Malinau 538 hektare. “Dalam penggarapannya, bantuan cetak sawah itu dikerjasamakan dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia),” ungkap Irianto.

Berdasarkan informasi DPKP Kaltara di Bulungan, bahwa bantuan cetak sawah Kementan yang telah dikerjasamakan seluas 188 hektare. Dari total yang dikerjasamakan itu, 72 hektare telah digarap. Di Bulungan realisasi kegiatan diserahkan  kepada instansi terkait di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan yang bekerjasama dengan Komando Resor Militer (Korem) setempat. Sementara itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) program ini adalah Disnaktapan Kaltara. Informasinya akhir Agustus ini akan diselesaikan penggarapan lahan bantuan cetak sawah di SP6, dilanjutkan ke SP8. Di SP6 ada 101 hektare, dan di SP8 rencanya sekitar 80 hektare. Sementara di malinau, Pemkab Malinau juga bekerjasama dengan TNI. Dari informasi Disnaktapan Malinau, dari 538 hektare bantuan cetak sawah yang ada, sekitar 52 persen telah tergarap.

Untuk bantuan cetak sawah ini, yang mendapatkan bantuan adalah pemerintah kabupaten atau kota yang mengajukan saja. Namun, mulai tahun ini akan kami pastikan apakah ada pemerintah daerah yang siap untuk merealisasikan percetakan sawah. Apabila ada, maka pemerintah pusat siap memberikan bantuan,” ungkap Gubernur. Dalam pengusulannya, pemerintah daerah menyampaikan langsung kepada Ditjen PSP Kementan. Setelah terkonfirmasi, bantuan akan disalurkan melalui Pemprov Kaltara untuk kemudian disalurkan ke pemerintah daerah yang bersangkutan.

Bersamaan dengan bantuan cetak sawah, Ditjen PSP Kementan juga menyalurkan bantuan Sarana Produksi Padi (Saprodi) dengan perbandingan bantuan senilai Rp 2 juta per hektare, aplikasinya berbentuk pupuk urea, NPK, SP36 dan benih. “Setelah bantuan cetak sawah disalurkan, pemerintah daerah akan membuat berita acara serah terima untuk diajukan pemberian Saprodinya kepada Poktan,” terang Irianto.

Guna diketahui, dalam 1 Poktan terdapat 25 orang, tiap anggota mendapatkan jatah tanah seluas 1 hektare. Dijelaskan Gubernur, “untuk lahan transmigrasi seperti SP6, berbeda jatah lahan yang digarap lewat program ini. Karena itu lahan transmigrasi, sebagian lahannya sudah diplot untuk lahan perkarangan. Jadi, yang diambil untuk percetakan sawah, rata-rata 0,5 hingga 0,75 hektare,” tuntasnya.(Humas)

No comments