Social Items

Rombongan Gubernur Kaltara, Kemenko Maritim, dan investor Saat meninjau PLTU Milik PKN

Suarakaltara.com,TANJUNG SELOR, – Rencana Tsingshan Houlding Group untuk berinvestasi di Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan keseriusannya. Beberapa hari lalu, perusahaan asal Tiongkok atau China tersebut menurunkan timnya untuk melakukan survei langsung ke lokasi rencana Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Mangkupadi-Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Sehari sebelumnya, tim dari Tsingshan yang didampingi dari Kementerian Perindustrian dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga meninjau lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Peso, Bulungan.
Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie mengatakan, berdasarkan laporan dari jajarannya bersama tim, dari tinjauan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa infrastuktur utama yang mendesak adalah pembangkit tenaga listrik. Sambil menunggu penyelesaian PLTA yang diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama, alternatifnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai solusi jangka pendek.
Gayung bersambut, di lokasi yang tidak lumayan jauh dari KIPI ada perusahaan batubara yang siap membangun PLTU dengan kapasitas yang lumayan besar. Pemprov Kaltara terus melakukan koordinasi perusahaan tersebut, yakni PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN). “Pemprov bersama Tsingshan Holding Group sudah minta data mereka (PKN). Salah satunya, berapa cadangan batu bara yang ada untuk mendukung power plant nanti,” kata Irianto.
Dikatakan, PKN telah menyatakan kesiapannya membantu memenuhi kebutuhan energi listrik untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Mangkupadi-Tanah Kuning. “Pada saat berkunjung ke PKN, telah dipaparkan bahwa perusahaan tersebut sudah menyiapkan lokasinya di Rangau, Tanah Kuning. Mereka siap berapa yang kita butuhkan. Bisa 2 x 200 Megawatt (MW) sampai 2 x 300 MW. Lokasinya dekat dengan KIPI, sekitar 14 kilometer saja,” sebutnya.
Dibandingkan dengan rencana pembangunan PLTA, pembangunan PLTU dinilai Irianto lebih cepat. Sehingga PLTU akan tetap berjalan sembari menunggu pembangunan bendungan PLTA terealisasi. “Paling tidak butuh waktu 5 sampai 6 tahun untuk pembangunan PLTA. Karena itu, dengan PLTU sebagai solusi jangka pendeknya, dapat kita manfaatkan. Untuk membangun PLTU, paling lama rentang waktu yang dibutuhkan hanya 24 bulan,” kata Irianto.
Bahkan, katanya, kapasitas daya listrik PLTU masih memungkinkan ditambah sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan industri. Sebab, PKN memiliki cadangan batu bara hingga 74 juta metrik ton. Apalagi ada beberapa investor yang melirik kawasan industri ini. “Kalau permintaan banyak, PKN bisa meningkatkan (kapasitas daya) power plant,” tukasnya.
Gubernur juga menegaskan, tidak menutup kemungkinan PKN akan berinvestasi di dalam kegiatan pengembangan kawasan industri. “Termasuk mendukung investor lainnya nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pertambangan dan Infrastruktur Energi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman Yohanes Yudi Prabangkara yang turut serta dalam peninjauan itu mengatakan, lokasi KIPI Tanah Kuning–Mangkupadi sangat layak untuk dikembangkan menjadi kawasan industri. Hanya saja kebutuhan infrastruktur energi harus segera teratasi, untuk menopang industri yang akan masuk ke kawasan itu. “KIPI di Tanah Kuning dan Mangkupadi, merupakan kawasan strategis. Mengingat kawasan ini terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Karena itu, kebutuhan energi di wilayah ini harus cepat dilakukan agar wilayah ini secara cepat berkembang,” ujar Yohanes.
Mengingat pembangunan PLTA membutuhkan waktu yang cukup lama, Yohanes tidak menampik untuk sementara waktu dapat digunakan PLTU. Apalagi PT PKN, siap membangun PLTU di kawasan Rangau, yang lokasinya hanya 14 kilometer dari kawasan industri. “Tiga tahun ke depan pemerintah mendorong percepatan pembangunan kawasan industri. Kawasan industri ini akan memberi nilai tambah kepada Kaltara. Dimana, secara bersamaan akan menyerap tenaga kerja sehingga mempengaruhi perekonomian daerah,” tuntasnya.(humas/mei)

PKN Siap Suplai Listrik 2x300 MW ke KIPI

SUARA KALTARA
Rombongan Gubernur Kaltara, Kemenko Maritim, dan investor Saat meninjau PLTU Milik PKN

Suarakaltara.com,TANJUNG SELOR, – Rencana Tsingshan Houlding Group untuk berinvestasi di Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan keseriusannya. Beberapa hari lalu, perusahaan asal Tiongkok atau China tersebut menurunkan timnya untuk melakukan survei langsung ke lokasi rencana Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Mangkupadi-Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Sehari sebelumnya, tim dari Tsingshan yang didampingi dari Kementerian Perindustrian dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga meninjau lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Peso, Bulungan.
Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie mengatakan, berdasarkan laporan dari jajarannya bersama tim, dari tinjauan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa infrastuktur utama yang mendesak adalah pembangkit tenaga listrik. Sambil menunggu penyelesaian PLTA yang diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama, alternatifnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai solusi jangka pendek.
Gayung bersambut, di lokasi yang tidak lumayan jauh dari KIPI ada perusahaan batubara yang siap membangun PLTU dengan kapasitas yang lumayan besar. Pemprov Kaltara terus melakukan koordinasi perusahaan tersebut, yakni PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN). “Pemprov bersama Tsingshan Holding Group sudah minta data mereka (PKN). Salah satunya, berapa cadangan batu bara yang ada untuk mendukung power plant nanti,” kata Irianto.
Dikatakan, PKN telah menyatakan kesiapannya membantu memenuhi kebutuhan energi listrik untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Mangkupadi-Tanah Kuning. “Pada saat berkunjung ke PKN, telah dipaparkan bahwa perusahaan tersebut sudah menyiapkan lokasinya di Rangau, Tanah Kuning. Mereka siap berapa yang kita butuhkan. Bisa 2 x 200 Megawatt (MW) sampai 2 x 300 MW. Lokasinya dekat dengan KIPI, sekitar 14 kilometer saja,” sebutnya.
Dibandingkan dengan rencana pembangunan PLTA, pembangunan PLTU dinilai Irianto lebih cepat. Sehingga PLTU akan tetap berjalan sembari menunggu pembangunan bendungan PLTA terealisasi. “Paling tidak butuh waktu 5 sampai 6 tahun untuk pembangunan PLTA. Karena itu, dengan PLTU sebagai solusi jangka pendeknya, dapat kita manfaatkan. Untuk membangun PLTU, paling lama rentang waktu yang dibutuhkan hanya 24 bulan,” kata Irianto.
Bahkan, katanya, kapasitas daya listrik PLTU masih memungkinkan ditambah sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan industri. Sebab, PKN memiliki cadangan batu bara hingga 74 juta metrik ton. Apalagi ada beberapa investor yang melirik kawasan industri ini. “Kalau permintaan banyak, PKN bisa meningkatkan (kapasitas daya) power plant,” tukasnya.
Gubernur juga menegaskan, tidak menutup kemungkinan PKN akan berinvestasi di dalam kegiatan pengembangan kawasan industri. “Termasuk mendukung investor lainnya nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pertambangan dan Infrastruktur Energi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman Yohanes Yudi Prabangkara yang turut serta dalam peninjauan itu mengatakan, lokasi KIPI Tanah Kuning–Mangkupadi sangat layak untuk dikembangkan menjadi kawasan industri. Hanya saja kebutuhan infrastruktur energi harus segera teratasi, untuk menopang industri yang akan masuk ke kawasan itu. “KIPI di Tanah Kuning dan Mangkupadi, merupakan kawasan strategis. Mengingat kawasan ini terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Karena itu, kebutuhan energi di wilayah ini harus cepat dilakukan agar wilayah ini secara cepat berkembang,” ujar Yohanes.
Mengingat pembangunan PLTA membutuhkan waktu yang cukup lama, Yohanes tidak menampik untuk sementara waktu dapat digunakan PLTU. Apalagi PT PKN, siap membangun PLTU di kawasan Rangau, yang lokasinya hanya 14 kilometer dari kawasan industri. “Tiga tahun ke depan pemerintah mendorong percepatan pembangunan kawasan industri. Kawasan industri ini akan memberi nilai tambah kepada Kaltara. Dimana, secara bersamaan akan menyerap tenaga kerja sehingga mempengaruhi perekonomian daerah,” tuntasnya.(humas/mei)

No comments