Social Items

BSPS: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dan Istri, Hj Rita Ratina berfoto bersama warga usai meninjau salah satu rumah yang mendapatakn BSPS di Bulungan



SUARAKALTARA.com, – Selain dari Pemerintah Pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga mengalokasikan anggaran untuk program serupa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Ada 320 unit rumah warga yang akan dibantu untuk direhab, dengan anggaran bervariasi mulai dari 10 juta hingga 20 juta, tergantung dengan tingkat kebutuhan rumah tersebut.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan bahwa dana untuk rehab rumah tersebut diperoleh dari anggaran belanja pegawai, terutama perjalanan pegawai dan honor kegiatan yang dipotong. “Alhamdulillah melalui efisiensi anggaran yang kita lakukan, dengan mengurangi dana perjalanan dinas dan kegiatan lainnya, akhirnya terkumpul hingga kurang lebih Rp 195 miliar. Dari uang itulah, sebagian bisa kita manfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Kaltara. Selebihnya untuk kegiatan pembangunan insfrastruktur lain yang bermanfaat untuk masyarakat,” kata Irianto.

Diungkapkan bahwa program bantuan rumah ini merupakan upaya Pemprov Kaltara dalam mengentaskan kemiskinan. “Masih banyak masyarakat kita yang kondisi rumahnya kurang layak. Melalui program bantuan rehab rumah ini, diharapkan juga nantinya bisa membangkitkan kepercayaan diri masyarakat,” ujarnya.

Irianto menyampaikan, tahun ini ada 320 unit rumah warga di Kaltara yang akan mendapatkan bantuan stimulan. Dengan rincian, di Kota Tarakan 60 unit, Bulungan 200 unit dan Tana Tidung 60 unit. “Sebenarnya program ini akan direalisasikan tahun lalu, namun waktu itu kami baru dilantik menjadi Gubernur defenitif Januari 2016, maka baru bisa dijalankan tahun ini. Saya minta tahun depan kembali dilaksanakan, bahkan kalau bisa lebih banyak lagi,” ujar Irianto lagi.

Sebelumnya Pemprov Kaltara juga telah merealisasikan program BSPS untuk 1.500 warga di Kaltara, bantuan untuk rehabilitasi rumah yang dilakukan oleh Pemprov Kaltara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-Perkim) ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan alokasi anggaran yang disiapkan Rp 27,3 miliar. Dimana masing-masing rumah diberikan bantuan sekitar Rp 15 juta.

Sistem pembantuannya, jelas Gubernur dengan swakelola, dimana pemerintah memberikan bantuan dana, untuk pengerjaan dilakukan oleh pemilik rumah sendiri. “Sistemnya setiap rumah yang mendapatkan bantuan dibukakan rekening, kemudian nanti dana langsung ditransfer ke rekekning tersebut, dengan jumlah sesuai hasil perhitungan material yang dibutuhkan. Dan perlu diketahui, uang tersebut nanti langsung diberikan kepada pihak supplier yang menyuplai bahan-bahan bangunan yang diperlukan itu,” terang Irianto.

Lebih jauh, Gubernur menguraikan bahwa sebelum direalisasikan bantuan stimulan perumahan tersebut, ada tim yang melakukan verifikasi dan penilaian ke rumah-rumah warga yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan. “Setelah dinilai, kemudian dihitung material apa saja yang diperlukan, berapa biayanya. Jadi bantuan yang diberikan berbeda, tidak sama antara rumah yang satu dengan rumah lainnya. Disesuaikan dengan biaya material yang diperlukan,”ungkapnya. Disebutkan dalam program ini Pemprov Kaltara menunjuk Bank Kaltim sebagai bank penyalur bantuannya.

BSPS merupakan program fasilitasi pemerintah berupa bantuan pembangunan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu masyarakat yang kurang mampu sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Program BSPS dari APBN ini pun merupakan program ke-2 kalinya, setelah program yang pertama di tahun 2016 telah terlaksana dan untuk di 2017 saat ini sudah mulai berjalan bahkan beberapa rumah masyarakat telah selesai direhab.

Dalam kesempatan itu, Irianto mengimbau kepada Bupati dan Walikota yang masyarakatnya menerima bantuan BSPS agar turut memantau proses pemberian bantuan tersebut sehingga tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Bantuan tersebut akan terus diberikan secara berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang untuk setiap daerah. Diharapkan melalui bantuan tersebut seluruh masyarakat nantinya akan mendapatkan rumah yang layak huni. “Yang belum dapat tahun ini, insya allah bisa mendapatkan ditahun berikutnya, karena anggaran pun terbatas dan tidak bisa sekaligus,” tuntasnya.(Humas)

Potong Dana Pegawai Untuk Membantu Warga Miskin Di Kaltara

SUARA KALTARA
BSPS: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dan Istri, Hj Rita Ratina berfoto bersama warga usai meninjau salah satu rumah yang mendapatakn BSPS di Bulungan



SUARAKALTARA.com, – Selain dari Pemerintah Pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga mengalokasikan anggaran untuk program serupa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Ada 320 unit rumah warga yang akan dibantu untuk direhab, dengan anggaran bervariasi mulai dari 10 juta hingga 20 juta, tergantung dengan tingkat kebutuhan rumah tersebut.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan bahwa dana untuk rehab rumah tersebut diperoleh dari anggaran belanja pegawai, terutama perjalanan pegawai dan honor kegiatan yang dipotong. “Alhamdulillah melalui efisiensi anggaran yang kita lakukan, dengan mengurangi dana perjalanan dinas dan kegiatan lainnya, akhirnya terkumpul hingga kurang lebih Rp 195 miliar. Dari uang itulah, sebagian bisa kita manfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Kaltara. Selebihnya untuk kegiatan pembangunan insfrastruktur lain yang bermanfaat untuk masyarakat,” kata Irianto.

Diungkapkan bahwa program bantuan rumah ini merupakan upaya Pemprov Kaltara dalam mengentaskan kemiskinan. “Masih banyak masyarakat kita yang kondisi rumahnya kurang layak. Melalui program bantuan rehab rumah ini, diharapkan juga nantinya bisa membangkitkan kepercayaan diri masyarakat,” ujarnya.

Irianto menyampaikan, tahun ini ada 320 unit rumah warga di Kaltara yang akan mendapatkan bantuan stimulan. Dengan rincian, di Kota Tarakan 60 unit, Bulungan 200 unit dan Tana Tidung 60 unit. “Sebenarnya program ini akan direalisasikan tahun lalu, namun waktu itu kami baru dilantik menjadi Gubernur defenitif Januari 2016, maka baru bisa dijalankan tahun ini. Saya minta tahun depan kembali dilaksanakan, bahkan kalau bisa lebih banyak lagi,” ujar Irianto lagi.

Sebelumnya Pemprov Kaltara juga telah merealisasikan program BSPS untuk 1.500 warga di Kaltara, bantuan untuk rehabilitasi rumah yang dilakukan oleh Pemprov Kaltara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-Perkim) ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan alokasi anggaran yang disiapkan Rp 27,3 miliar. Dimana masing-masing rumah diberikan bantuan sekitar Rp 15 juta.

Sistem pembantuannya, jelas Gubernur dengan swakelola, dimana pemerintah memberikan bantuan dana, untuk pengerjaan dilakukan oleh pemilik rumah sendiri. “Sistemnya setiap rumah yang mendapatkan bantuan dibukakan rekening, kemudian nanti dana langsung ditransfer ke rekekning tersebut, dengan jumlah sesuai hasil perhitungan material yang dibutuhkan. Dan perlu diketahui, uang tersebut nanti langsung diberikan kepada pihak supplier yang menyuplai bahan-bahan bangunan yang diperlukan itu,” terang Irianto.

Lebih jauh, Gubernur menguraikan bahwa sebelum direalisasikan bantuan stimulan perumahan tersebut, ada tim yang melakukan verifikasi dan penilaian ke rumah-rumah warga yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan. “Setelah dinilai, kemudian dihitung material apa saja yang diperlukan, berapa biayanya. Jadi bantuan yang diberikan berbeda, tidak sama antara rumah yang satu dengan rumah lainnya. Disesuaikan dengan biaya material yang diperlukan,”ungkapnya. Disebutkan dalam program ini Pemprov Kaltara menunjuk Bank Kaltim sebagai bank penyalur bantuannya.

BSPS merupakan program fasilitasi pemerintah berupa bantuan pembangunan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu masyarakat yang kurang mampu sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Program BSPS dari APBN ini pun merupakan program ke-2 kalinya, setelah program yang pertama di tahun 2016 telah terlaksana dan untuk di 2017 saat ini sudah mulai berjalan bahkan beberapa rumah masyarakat telah selesai direhab.

Dalam kesempatan itu, Irianto mengimbau kepada Bupati dan Walikota yang masyarakatnya menerima bantuan BSPS agar turut memantau proses pemberian bantuan tersebut sehingga tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Bantuan tersebut akan terus diberikan secara berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang untuk setiap daerah. Diharapkan melalui bantuan tersebut seluruh masyarakat nantinya akan mendapatkan rumah yang layak huni. “Yang belum dapat tahun ini, insya allah bisa mendapatkan ditahun berikutnya, karena anggaran pun terbatas dan tidak bisa sekaligus,” tuntasnya.(Humas)

No comments