Dari 256 Kuota, Baru terisi 125 Tenaga Pendamping Profesional

SUARAKALTARA.com, TANJUNG SELOR – Selain penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tahun ini juga Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat kuota untuk merekrut tenaga pendamping profesional. Mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Berdasarkan informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltara, kuota rekrutmen tenaga pendamping profesional sebanyak 256 orang yang akan disebar di 4 kabupaten, yakni Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung. Dari kuota tersedia tersebut, yang sudah terpenuhi hingga Agustus 2017 totalnya sebanyak 125 orang.

Sementara itu, melalui APBN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa-PDTT) mengalokasikan anggaran untuk rekrutmen tenaga pendamping profesional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2017. Kaltara pun mendapatkan jatah alokasi tersebut.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 diamanatkan, bahwa percepatan pembangunan desa akan dilaksanakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, bentuk implementasinya, dalam rangka menjalankan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa maka akan dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tentang Kemendesa-PDTT yang mengamanatkan Kemendesa, PDTT untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

“Sebagai tindak lanjut dari amanat itu, maka Kemendesa-PDTT akan melaksanakan kegiatan pendampingan melalui penyediaan tenaga pendamping profesional,” jelas Gubernur.

Penyediaan tenaga pendamping profesional dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka berdasarkan Permendesa-PDTT Nomor 3 Tentang Pendampingan Desa Bab III pasal 23 ayat 1. “Jadi dalam rangka memenuhi kekosongan tenaga pendamping profesional di berbagai lokasi, termasuk Kaltara, pada tahun ini diadakan rekrutmen tersebut, melalui Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) di kabupaten,” jelas Gubernur.

Proses pendaftaran dilakukan secara online, pada website http://pendamping2017.kemendes.go.id. Pelamar sendiri hanya dapat melakukan pendaftaran sesuai lokasi kekosongan berdasarkan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan ketentuan, untuk posisi PLD dan PDP pelamar harus berdomisili di kabupaten lokasi desa dan kecamatan yang kosong dengan prioritas pelamar yang sesuai dengan domisili desa dan kecamatan yang kosong.

Dipaparkan Gubernur bahwa dari penjelasan DPMD Kaltara, pengumuman atau pendaftaran online dilakukan sejak 25 hingga 31 Agustus lalu. Dilanjutkan, penetapan shortlist, selambatnya 5 september.

Untuk memudahkan peserta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengumumkan pengumuman pemanggilan peserta tes tertulis melalui website kaltaraprov.go.id. “Tahun ini jumlah peserta yang dipanggil untuk tes tertulis seleksi tenaga pendamping profesional di Kaltara, 477 orang,” jelas Gubernur.

Setelah peserta melalui tes tertulis dan wawancara, PPBJ Provinsi nantinya akan menetapkan status peserta yang lulus dengan kriteria, ‘Lulus Ditempatkan’ dan ‘Lulus Cadangan’.

PPBJ Provinsi selanjutnya menyerahkan hasil seleksi Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi, untuk selanjutnya disampaikan kepada Satker Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD).

“Satker Ditjen PPMD membantu mengumumkan daftar peserta yang dinyatakan lulus dangan status ‘Lulus Ditempatkan’ atau ‘Lulus Cadangan’ melalui website Kemendesa-PDTT. Setelah diumumkan, peserta yang dinyatakan lulus dengan status ‘Lulus Ditempatkan’ mengikuti Pelatihan Pratugas dan In Servis Training (IST),” beber Gubernur.

Sementara itu Kepala DPMD Kaltara Wahyuni Nuzban menambahkan, kuota tenaga pendamping profesional untuk tiap daerah bervariasi. Di Bulungan, kuota tersedia sebanyak 51 orang secara keseluruhan, Nunukan 109 orang, Malinau 72 orang dan Tana Tidung 24 orang.

Kaltara saat ini, selanjutnya, masih kekurangan 131 tenaga pendamping profesional, karena dari kuota tersedia baru berisi 125 orang. Yaitu Bulungan sebanyak 28 orang, Nunukan 62 orang, Malinau 22 orang dan Tana Tidung 13 orang.

Adapun kekurangan tenaga pendamping profesional di tiap daerah, sebagaimana dipaparkan Wahyuni yakni Bulungan kekurangan 23 orang, Nunukan 47 orang, Malinau 50 orang dan Tana Tidung 11 orang.(Humas/Riska)