Social Items

(Foto:INT)



SUARAKALTARA.com,TARAKAN – Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dikeluarkan oleh Presiden RI, dalam waktu dekat akan terealisasi di Tarakan. Kenaikan gaji pimpinan serta anggota (DPRD) Tarakan, tinggal menunggu penetapan Peraturan Daerah (Perda).

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan, Aburamsyah menjelaskan, kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD, ada tiga tipe yang akan diberlakukan di seluruh daerah Indonesia. Tak terkecuali Kota Tarakan, untuk tipenya sendiri, diantaranya, tinggi, sedang dan rendah.

“Jadi, Tarakan itu masuk dalam tipe rendah. Nanti sifatnya akan mendapatkan 3 kali representative,” jelasnya, sabtu (9/9).

Lanjut Aburamsyah, hanya saja dirinya belum mengetahui kapan Perda ini akan diberlakukan. Sebab, untuk mengetahui besaran tunjangan yang akan diterima, masih menunggu Walikota Tarakan. Karena sebelum memberlakukan Perda ini, harus ada payung dari Peraturan Walikota (Perwali) dan melihat dari kemampuan keuangan daerah. “Jadi saat ini kita juga masih menunggu persetujuan Walikota,” jelasnya

Untuk tunjangan yang akan naik, yakni tunjangan sewa rumah dan transportasi. Dengan demikian, perlu dilihat kembali kondisi rumah di Tarakan dan keuangan daerah. Dalam artian, bagi anggota DPRD dapat memilih antara uang transportasi dan mobil dinas. Begitu pula sebaliknya jika tidak memikiki rumah, maka akan mendapatkan uang sewa.

“Kalau anggota bisa memilih apakah mau pakai mobil dinas atau tidak. Tetapi kalau untuk pimpinan diwajibkan menggunakan mobil dinas,” bebernya.

Dilain sisi, Walikota Tarakan, Sofian Raga mengungkapkan, DPRD telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang nantinya akan disahkan menjadi Perda. Dengan adanya aturan itu, maka akan dilaksanakan. “Tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” singkatnya. (lly/kia)

Hah,Gaji DPRD Naik Lagi??!

SUARA KALTARA
(Foto:INT)



SUARAKALTARA.com,TARAKAN – Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dikeluarkan oleh Presiden RI, dalam waktu dekat akan terealisasi di Tarakan. Kenaikan gaji pimpinan serta anggota (DPRD) Tarakan, tinggal menunggu penetapan Peraturan Daerah (Perda).

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan, Aburamsyah menjelaskan, kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD, ada tiga tipe yang akan diberlakukan di seluruh daerah Indonesia. Tak terkecuali Kota Tarakan, untuk tipenya sendiri, diantaranya, tinggi, sedang dan rendah.

“Jadi, Tarakan itu masuk dalam tipe rendah. Nanti sifatnya akan mendapatkan 3 kali representative,” jelasnya, sabtu (9/9).

Lanjut Aburamsyah, hanya saja dirinya belum mengetahui kapan Perda ini akan diberlakukan. Sebab, untuk mengetahui besaran tunjangan yang akan diterima, masih menunggu Walikota Tarakan. Karena sebelum memberlakukan Perda ini, harus ada payung dari Peraturan Walikota (Perwali) dan melihat dari kemampuan keuangan daerah. “Jadi saat ini kita juga masih menunggu persetujuan Walikota,” jelasnya

Untuk tunjangan yang akan naik, yakni tunjangan sewa rumah dan transportasi. Dengan demikian, perlu dilihat kembali kondisi rumah di Tarakan dan keuangan daerah. Dalam artian, bagi anggota DPRD dapat memilih antara uang transportasi dan mobil dinas. Begitu pula sebaliknya jika tidak memikiki rumah, maka akan mendapatkan uang sewa.

“Kalau anggota bisa memilih apakah mau pakai mobil dinas atau tidak. Tetapi kalau untuk pimpinan diwajibkan menggunakan mobil dinas,” bebernya.

Dilain sisi, Walikota Tarakan, Sofian Raga mengungkapkan, DPRD telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang nantinya akan disahkan menjadi Perda. Dengan adanya aturan itu, maka akan dilaksanakan. “Tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” singkatnya. (lly/kia)

No comments