Social Items

(Foto : INT) 




SUARAKALTARA.com,TARAKAN - Percepatan pergantian alat tangkap nelayan, saat ini masih dalam tahap pengkajian. Berdasarkan amanah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dalam artian Gubernur untuk memberikan pengkajian terkait alat tangkap pengganti pukat hela.

Saat dikonfirmasi, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Kaltara, Kaltim dan Kalsel, Akhmadon menjelaskan, diperlukannya kajian, karena pukat hela di Kaltara khususnya Kota Tarakan, sudah membudaya. Sehingga, agar pergantian alat tangkap untuk kearifan lokal, dapat dilaksanakan.


"Tapi sekali lagi saya katakan, rohnya alat tangkap pukat hela dan sejenisnya, dapat merusak sumber daya kelautan dan perikanan," jelasnya, Selasa (12/9).

Berdasarkan peraturan, pukat hela, trol, dan sejenisnya, memang di larang. Meskipun sebelum dikeluarkannya aturan ini, belum banyak yang menggunakan alat tangkap seperti ini. Seiring berjalannya waktu, nelayan yang menggunakan alat tangkap kategori di larang mulai banyak. Sehingga, kehadiran pemerintah untuk melakukan pengaturan serta penataan.

"Sekali lagi, masalah ini tidak gampang. Karena menyangkut budaya dan kebiasaan orang lokal. Perlu tahap demi tahap," terangnya.

Untuk masalah alat tangkap yang cocok, perlu pengkajian yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lainnya. Dari informasi yang didapatnya, pada beberapa tahun yang lalu, ada opsi penggunaan bubu rakit. Akan tetapi, dirinya tidak mengetahui sejauh mana penerapan alternatif alat tangkap itu. "Mudah-mudahan penggantian alat tangkap lebih produktif," ujarnya.
Pemerintah Pusat juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menggandeng perbankan. Karena banyak nelayan yang mengeluhkan jika pergantian dilakukan, memerlukan biaya dan modal. "Boro-boro mau ganti alat tangkap, mungkin untuk makan sehari-hari masih kurang. Jadi pemerintah harus memfasilitasi dengan menggandeng perbankan," urainya.

Dirinya juga yakin, Pemerintah Provinsi Kaltara dapat menyelesaikan dengan baik masalah ini. Akan tetapi, dari sisi pengawas regulasi, pihaknya tetap berpegangan dengan aturan. Selain itu, pihaknya terus menyadarkan masyarakat agar dapat menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sesuai dengan aturan. Namun, untuk saat ini, apa yang menjadi kebijakan daerah, pihaknya akan tetapi mengikuti.

"Apabila lewat dari batas waktu yang diberikan kajian belum ada, sebenarnya semua stake holder yang terkait akan tetap melakukan pengawasan dan harus ada sanksi. Tetapi, saya rasa masih ada waktu lah. Karena masanya itu sampai akhir Desember 2017. Selagi belum selesai masa waktu, nelayan jalan saja. Tidak ada masalah," tutupnya. (lly/kia)

Kepsta PSDKP : Aturan Pelarangan Pukat Hela Harus Di Kaji Ulang

SUARA KALTARA
(Foto : INT) 




SUARAKALTARA.com,TARAKAN - Percepatan pergantian alat tangkap nelayan, saat ini masih dalam tahap pengkajian. Berdasarkan amanah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dalam artian Gubernur untuk memberikan pengkajian terkait alat tangkap pengganti pukat hela.

Saat dikonfirmasi, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Kaltara, Kaltim dan Kalsel, Akhmadon menjelaskan, diperlukannya kajian, karena pukat hela di Kaltara khususnya Kota Tarakan, sudah membudaya. Sehingga, agar pergantian alat tangkap untuk kearifan lokal, dapat dilaksanakan.


"Tapi sekali lagi saya katakan, rohnya alat tangkap pukat hela dan sejenisnya, dapat merusak sumber daya kelautan dan perikanan," jelasnya, Selasa (12/9).

Berdasarkan peraturan, pukat hela, trol, dan sejenisnya, memang di larang. Meskipun sebelum dikeluarkannya aturan ini, belum banyak yang menggunakan alat tangkap seperti ini. Seiring berjalannya waktu, nelayan yang menggunakan alat tangkap kategori di larang mulai banyak. Sehingga, kehadiran pemerintah untuk melakukan pengaturan serta penataan.

"Sekali lagi, masalah ini tidak gampang. Karena menyangkut budaya dan kebiasaan orang lokal. Perlu tahap demi tahap," terangnya.

Untuk masalah alat tangkap yang cocok, perlu pengkajian yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lainnya. Dari informasi yang didapatnya, pada beberapa tahun yang lalu, ada opsi penggunaan bubu rakit. Akan tetapi, dirinya tidak mengetahui sejauh mana penerapan alternatif alat tangkap itu. "Mudah-mudahan penggantian alat tangkap lebih produktif," ujarnya.
Pemerintah Pusat juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menggandeng perbankan. Karena banyak nelayan yang mengeluhkan jika pergantian dilakukan, memerlukan biaya dan modal. "Boro-boro mau ganti alat tangkap, mungkin untuk makan sehari-hari masih kurang. Jadi pemerintah harus memfasilitasi dengan menggandeng perbankan," urainya.

Dirinya juga yakin, Pemerintah Provinsi Kaltara dapat menyelesaikan dengan baik masalah ini. Akan tetapi, dari sisi pengawas regulasi, pihaknya tetap berpegangan dengan aturan. Selain itu, pihaknya terus menyadarkan masyarakat agar dapat menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sesuai dengan aturan. Namun, untuk saat ini, apa yang menjadi kebijakan daerah, pihaknya akan tetapi mengikuti.

"Apabila lewat dari batas waktu yang diberikan kajian belum ada, sebenarnya semua stake holder yang terkait akan tetap melakukan pengawasan dan harus ada sanksi. Tetapi, saya rasa masih ada waktu lah. Karena masanya itu sampai akhir Desember 2017. Selagi belum selesai masa waktu, nelayan jalan saja. Tidak ada masalah," tutupnya. (lly/kia)

No comments