HIBAH: Asisten I Setprov Kaltara Sanusi menyerahkan dokumen serah terima hibah lahan Mapolda Kaltara kepada Asrena Kapolri Irjen Pol Bambang Sunarwibowo di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (27/9).
SUARAKALTARA.com, TANJUNG
SELOR – Untuk
percepatan
proses
pembentukan
Kepolisian
Daerah (Polda)
Kalimantan
Utara
(Kaltara), Rabu
(27/9)
kemarin,
Asisten
Perencanaan
dan Anggaran
(Asrena)
Kepala
Kepolisian
Republik
Indonesia (Kapolri) Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Bambang Sunarwibowo didampingi beberapa pejabat dari Markas
Besar (Mabes) Polri dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Timur (Kaltim) Brigadir Jenderal
(Brigjen) Pol M Naufal Yahya kembali meninjau lahan untuk Markas Polda (Mapolda) Kaltara, serta gedung Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan yang akan menjadi Kantor Polda Kaltara sementara.
Selain mengunjungi dua lokasi itu, bertempat di Kantor Gubernur Kaltara, kemarin juga dilakukan penandatangan
serah terima hibah lahan yang akan digunakan untuk Mapolda Kaltara dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara
yang diwakili oleh Asisten I Setprov Kaltara Sanusi kepada pihak Mabes Polri yang diwakili oleh Asrena Kapolri.
Di saat yang bersamaan dilakukan penandatanganan serah terima pinjam pakai gedung DPRD Kabupaten Bulungan di
Kilometer (Km) 9 oleh Bupati Bulungan H Sudjati kepada Asrena Kapolri.
Ditemui usai pertemuan, Bambang Sunarwibowo mengatakan, pembentukan Polda Kaltara diharapkan bisa
diresmikan pada 2017. Namun karena perlu proses persiapan, kemungkinan baru efektif berjalan pada 2018.
“Makanya kita datang ini, dalam rangka percepatan. Kita semua berharap bisa secepat-cepatnya,” kata
Bambang.
Dikatakannya, untuk legalitas terbentuknya Polda Kaltara kini tinggal menunggu keputusan resmi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI. Dari Mabes Polri sendiri, pada dasarnya
sudah siap. “Termasuk penyiapan lahan dan perkantoran sementara, makanya ini akan kita tinjau nanti. Dari situ
nanti akan kita ketahui, apa-apa saja yang perlu dilengkapi untuk layaknya menjadi Kantor Polda nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Setprov Kaltara Sanusi yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan,
Pemprov Kaltara sangat mendukung penuh rencana pembentukan Polda, yang memang sangat diharapkan oleh
masyarakat. Di samping untuk melengkapi mitra pemerintah daerah, keberadaan Polda juga sangat diperlukan dalam
rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi Kaltara merupakan wilayah perbatasan.
Terkait dengan persiapan lahan, Sanusi mengatakan Pemprov Kaltara telah menyiapkan lokasi di kawasan Kota Baru
Mandiri (KBM) seluas 22,3 hektare. Mengenai legalitas lahan, saat ini masih dalam proses pembebasan. “Mengenai
pembebasan, kami sangat beraharap dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk turut membantu percepatannya,”
kata Sanusi.(Humas/RisK)
No comments