Social Items

( Foto : Ellya Achmad / SuaraKaltara.com)
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara, Siti Nuhriyati.





SUARAKALTARA.com,TARAKAN - Akhirnya telah ditetapkannya anggaran pemilu 2018 mendatang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tarakan, sebesar Rp 2,6 miliar. Namun dengan anggaran tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara, Siti Nuhriyati mengungkapkan, dengan anggaran yang ditetapkan DPRD Kota Tarakan tersebut dirinya merasa tidak cukup.

Pasalnya, untuk anggaran honorarium panwaslu serta pengawas TPS, menelan anggaran sebesar Rp 2 miliar lebih.

"Jadi kalau anggaran segitu tidak cukup, apalagi kalau memang tetap dijalankannya anggaran yang sudah ditetapkan, nantinya tidak akan ada kegiatan lain selain menerima honorer yang ada," jelasnya.

Lanjutnya, sebelum disepakatinya anggaran tersebut juga, Bawaslu telah mengajukan anggaran tersebut ke Penitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dengan anggaran Rp 6,8 miliar. "Awalnya segitu dana yang diajukan, tetapi dipangkas lagi menjadi Rp 4,3 miliar dan dipangkas lagi sampai saat ini menjadi Rp 2,6 miliar. Tetapi pihak kami akan berkoordinasi kepada Bawaslu RI dengan anggaran segitu," bebernya.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Bawaslu Provinsi Kaltara, Jhonly Pedro Marenteng mengatakan, pada 26 September 2016, pihaknya mengajukan anggaran kepada Pemkot Rp 5,3 miliar. Kemudian, dari angka itu, pihaknya kembali merevisi menjadi angka Rp 6,8 miliar. Sebab, ada surat edaran dari Bawaslu RI terkait kebutuhan-kebutuhan untuk Pilkada Tarakan.

"Jadi kita akan koordinasi juga dengan Bawaslu Kaltara mengenai anggaran segitu," tungkasnya. (lly/kia)

Siti : Rp. 2,6 M, Itu Nggak Cukup!

SUARA KALTARA
( Foto : Ellya Achmad / SuaraKaltara.com)
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara, Siti Nuhriyati.





SUARAKALTARA.com,TARAKAN - Akhirnya telah ditetapkannya anggaran pemilu 2018 mendatang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tarakan, sebesar Rp 2,6 miliar. Namun dengan anggaran tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara, Siti Nuhriyati mengungkapkan, dengan anggaran yang ditetapkan DPRD Kota Tarakan tersebut dirinya merasa tidak cukup.

Pasalnya, untuk anggaran honorarium panwaslu serta pengawas TPS, menelan anggaran sebesar Rp 2 miliar lebih.

"Jadi kalau anggaran segitu tidak cukup, apalagi kalau memang tetap dijalankannya anggaran yang sudah ditetapkan, nantinya tidak akan ada kegiatan lain selain menerima honorer yang ada," jelasnya.

Lanjutnya, sebelum disepakatinya anggaran tersebut juga, Bawaslu telah mengajukan anggaran tersebut ke Penitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dengan anggaran Rp 6,8 miliar. "Awalnya segitu dana yang diajukan, tetapi dipangkas lagi menjadi Rp 4,3 miliar dan dipangkas lagi sampai saat ini menjadi Rp 2,6 miliar. Tetapi pihak kami akan berkoordinasi kepada Bawaslu RI dengan anggaran segitu," bebernya.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Bawaslu Provinsi Kaltara, Jhonly Pedro Marenteng mengatakan, pada 26 September 2016, pihaknya mengajukan anggaran kepada Pemkot Rp 5,3 miliar. Kemudian, dari angka itu, pihaknya kembali merevisi menjadi angka Rp 6,8 miliar. Sebab, ada surat edaran dari Bawaslu RI terkait kebutuhan-kebutuhan untuk Pilkada Tarakan.

"Jadi kita akan koordinasi juga dengan Bawaslu Kaltara mengenai anggaran segitu," tungkasnya. (lly/kia)

No comments