Social Items


(Foto : IST) Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lamrie membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat Kaltara.









SUARAKALTARA.com,Tanjung Selor - Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke 7, Joko Widodo di ibu Kota Kalimantan Utara yakni Tanjung selor merupakan pertama kalinya dalam sejarah.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden RI tersebut untuk membagikan 1.422 sertifikat tanah kepada masyarakat Kaltara. "Jadi sertifikat itu dibagikan dari masyarakat Malinau, Tarakan, Bulungan, Tanah Tidung dan Berau," ujar Jokowi sapaan akrabnya dalam sambutannya di halaman kantor Bupati Bulungan, jumat (6/10).

Kemudian dalam sambutan Presiden RI ini, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan sertifikat tanah dengan kemampuan 2000 sertifikat yang di terbitkan.
"Ditahun 2017 ini mencapai 26 ribu sertifikat dan mudah-mudahan ditahun depan bisa naik mencapai 58 ribu sertifikat yang diterbitkan BPN," terangnya.

Dalam kunjungan yang dilakukan Presiden RI ini juga, dirinya mendapatkan banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap masalah sengketa lahan. "Saya banyak mendapatkan keluhan masyarakat, maka dari itu, ini peran penting pemerintah untuk menangani masalah itu dan sertifikat ini juga adalah salah satu bukti nyata kepemilikan tanah itu," katanya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, dalam pembagian sertifikat tanah tersebut, merupakan sebagai bukti kepedulian Pemerintah kepada masyarakat. "Jadi ini lah salah satu kepedulian Pemerintah, karena masyarakat juga butuh kepastian dalam membuktikan kepemilikan tanah mereka," singkatnya. (lly)SUARAKALTARA.com,Tanjung Selor - Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke 7, Joko Widodo di ibu Kota Kalimantan Utara yakni Tanjung selor merupakan pertama kalinya dalam sejarah.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden RI tersebut untuk membagikan 1.422 sertifikat tanah kepada masyarakat Kaltara. "Jadi sertifikat itu dibagikan dari masyarakat Malinau, Tarakan, Bulungan, Tanah Tidung dan Berau," ujar Jokowi sapaan akrabnya dalam sambutannya di halaman kantor Bupati Bulungan, jumat (6/10).

Kemudian dalam sambutan Presiden RI ini, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan sertifikat tanah dengan kemampuan 2000 sertifikat yang di terbitkan.
"Ditahun 2017 ini mencapai 26 ribu sertifikat dan mudah-mudahan ditahun depan bisa naik mencapai 58 ribu sertifikat yang diterbitkan BPN," terangnya.

Dalam kunjungan yang dilakukan Presiden RI ini juga, dirinya mendapatkan banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap masalah sengketa lahan. "Saya banyak mendapatkan keluhan masyarakat, maka dari itu, ini peran penting pemerintah untuk menangani masalah itu dan sertifikat ini juga adalah salah satu bukti nyata kepemilikan tanah itu," katanya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, dalam pembagian sertifikat tanah tersebut, merupakan sebagai bukti kepedulian Pemerintah kepada masyarakat. "Jadi ini lah salah satu kepedulian Pemerintah, karena masyarakat juga butuh kepastian dalam membuktikan kepemilikan tanah mereka," singkatnya. (lly)

Bagi Sertifikat Tanah, Jokowi : Semoga Di Tahun Depan Bisa Lebih Banyak yang Dapat

SUARA KALTARA

(Foto : IST) Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lamrie membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat Kaltara.









SUARAKALTARA.com,Tanjung Selor - Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke 7, Joko Widodo di ibu Kota Kalimantan Utara yakni Tanjung selor merupakan pertama kalinya dalam sejarah.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden RI tersebut untuk membagikan 1.422 sertifikat tanah kepada masyarakat Kaltara. "Jadi sertifikat itu dibagikan dari masyarakat Malinau, Tarakan, Bulungan, Tanah Tidung dan Berau," ujar Jokowi sapaan akrabnya dalam sambutannya di halaman kantor Bupati Bulungan, jumat (6/10).

Kemudian dalam sambutan Presiden RI ini, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan sertifikat tanah dengan kemampuan 2000 sertifikat yang di terbitkan.
"Ditahun 2017 ini mencapai 26 ribu sertifikat dan mudah-mudahan ditahun depan bisa naik mencapai 58 ribu sertifikat yang diterbitkan BPN," terangnya.

Dalam kunjungan yang dilakukan Presiden RI ini juga, dirinya mendapatkan banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap masalah sengketa lahan. "Saya banyak mendapatkan keluhan masyarakat, maka dari itu, ini peran penting pemerintah untuk menangani masalah itu dan sertifikat ini juga adalah salah satu bukti nyata kepemilikan tanah itu," katanya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, dalam pembagian sertifikat tanah tersebut, merupakan sebagai bukti kepedulian Pemerintah kepada masyarakat. "Jadi ini lah salah satu kepedulian Pemerintah, karena masyarakat juga butuh kepastian dalam membuktikan kepemilikan tanah mereka," singkatnya. (lly)SUARAKALTARA.com,Tanjung Selor - Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke 7, Joko Widodo di ibu Kota Kalimantan Utara yakni Tanjung selor merupakan pertama kalinya dalam sejarah.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden RI tersebut untuk membagikan 1.422 sertifikat tanah kepada masyarakat Kaltara. "Jadi sertifikat itu dibagikan dari masyarakat Malinau, Tarakan, Bulungan, Tanah Tidung dan Berau," ujar Jokowi sapaan akrabnya dalam sambutannya di halaman kantor Bupati Bulungan, jumat (6/10).

Kemudian dalam sambutan Presiden RI ini, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan sertifikat tanah dengan kemampuan 2000 sertifikat yang di terbitkan.
"Ditahun 2017 ini mencapai 26 ribu sertifikat dan mudah-mudahan ditahun depan bisa naik mencapai 58 ribu sertifikat yang diterbitkan BPN," terangnya.

Dalam kunjungan yang dilakukan Presiden RI ini juga, dirinya mendapatkan banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap masalah sengketa lahan. "Saya banyak mendapatkan keluhan masyarakat, maka dari itu, ini peran penting pemerintah untuk menangani masalah itu dan sertifikat ini juga adalah salah satu bukti nyata kepemilikan tanah itu," katanya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, dalam pembagian sertifikat tanah tersebut, merupakan sebagai bukti kepedulian Pemerintah kepada masyarakat. "Jadi ini lah salah satu kepedulian Pemerintah, karena masyarakat juga butuh kepastian dalam membuktikan kepemilikan tanah mereka," singkatnya. (lly)

No comments