Social Items


( Foto : Ellya Achmad / SuaraKaltara.com)
Barang Bukti Hasil Operasi Tangkap Tangan, Tim Saber Pungli Polres Tarakan.





SUARAKALTARA.com,TARAKAN – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Tarakan kali ini menangkap seorang oknum Ketua RT dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan pungutan liar dengan dalih jasa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Diketahui Oknum PNS tersebut yang berinisialkan AA bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tarakan.

Terkait hal tersebut, Ketua Tim Saber Pungli, Kompol Riski Fara Shandy menjelaskan, sebelum melakukan penangkapan tersebut, diketahui korban yang berinisialkan RS ingin membuat KTP dibantu dengan oknum RT yang berinisialkan AB. “Saat itu, korban ditawari RT itu membuat KTP dengan cepat yang dipungut dana dengan sebesar Rp 1,5 juta, korban itu juga mengetahui harga segitu dia enggan untuk membuat dan langsung melaporkan ke Polisi,” jelasnya.

Lanjutnya, usai mengetahui laporan tersebut, Reserse Kriminal (Reskrim) langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan yang diberikan oleh korban yang berinisialkan RS. Kemudian Reskrim Polres Tarakan langsung memberikan jadwal untuk RS agar bertemu dengan AB disebuah warung kopi yang berada dikarang balik.

“Jadi minggu (29/10) sekitar pukul 10.00 wita, kita mengrebek AB dan saat pengrebekan itu kita mendapatkan uang sebesar 1,5 juta dengan Kartu Keluarga,” terangnya.

Kemudian itu juga, usai mengamankan oknum Ketua RT tersebut, pihaknya kembali mengembangkan. Kemudian hasil pengembangan itu,pihak kepolisian berhasil mengamankan AB yang mengaku bekerjasama dengan salah seorang oknum PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tarakan (Discapil) berinisial AA untuk memperlancar kepengurusan KTP tersebut. Namun, setelah pihaknya mengecek langsung, ternyata AA sudah tidak bekerja di Disdukcapil, melainkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tarakan. "Jadi kita akan kembangkan kasus ini terus dan masih menyelidiki kasus ini,” tuturnya.


Sementarta itu,Kompol Risky mengaku, dirinya tidak bisa menerapkan kasus tersebut ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasalnya, tidak ada kerugian negara yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Pihaknya juga belum bisa memastikan, apakah nantinya kedua pelaku akan dikenakan unsur pidana lain, seperti korupsi atau yang lain. Akan tetapi kedua pelaku sudah melanggar pasal pemerasan dan penipuan yakni pasal 368 dan 378. "Kalau untuk pasal 368 ancamannya maksimal 9 tahun dan pasal 378 ancamannya maksimal 4 tahun penjara," bebernya.

Disinggung mengenai tersangka yang berinisial AA tersebut, apakah sering melakukan tindakan pungli, Risky belum bisa membeberkan, karena pihaknya masih mendalami kasus ini dan masih menyelidiki kasus pungli tersebut. Kemudian apakah AA juga merupakan salah satu oknum PNS yang pernah terlibat dalam kasus yang sama. Akan tetapi pihak Saber Pungli belum bisa memastikan.

“Jadi kita belum bsa pastikan, kita masih menyelidiki kasus ini, apakah tersangka sudah pernah melakukan hal ini atau tidak dan saya juga menghimbau kepada masyarakat agar seharusnya membuat KTP maupun berkas yang lain harus sesuai perosedur yang ada, jangan seperti ini lagi,” tutupnya. (*/lly)

Berdalih Bantu Percepatan Buat E-KTP, Oknum PNS Ini Ditangkap

SUARA KALTARA

( Foto : Ellya Achmad / SuaraKaltara.com)
Barang Bukti Hasil Operasi Tangkap Tangan, Tim Saber Pungli Polres Tarakan.





SUARAKALTARA.com,TARAKAN – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Tarakan kali ini menangkap seorang oknum Ketua RT dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan pungutan liar dengan dalih jasa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Diketahui Oknum PNS tersebut yang berinisialkan AA bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tarakan.

Terkait hal tersebut, Ketua Tim Saber Pungli, Kompol Riski Fara Shandy menjelaskan, sebelum melakukan penangkapan tersebut, diketahui korban yang berinisialkan RS ingin membuat KTP dibantu dengan oknum RT yang berinisialkan AB. “Saat itu, korban ditawari RT itu membuat KTP dengan cepat yang dipungut dana dengan sebesar Rp 1,5 juta, korban itu juga mengetahui harga segitu dia enggan untuk membuat dan langsung melaporkan ke Polisi,” jelasnya.

Lanjutnya, usai mengetahui laporan tersebut, Reserse Kriminal (Reskrim) langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan yang diberikan oleh korban yang berinisialkan RS. Kemudian Reskrim Polres Tarakan langsung memberikan jadwal untuk RS agar bertemu dengan AB disebuah warung kopi yang berada dikarang balik.

“Jadi minggu (29/10) sekitar pukul 10.00 wita, kita mengrebek AB dan saat pengrebekan itu kita mendapatkan uang sebesar 1,5 juta dengan Kartu Keluarga,” terangnya.

Kemudian itu juga, usai mengamankan oknum Ketua RT tersebut, pihaknya kembali mengembangkan. Kemudian hasil pengembangan itu,pihak kepolisian berhasil mengamankan AB yang mengaku bekerjasama dengan salah seorang oknum PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tarakan (Discapil) berinisial AA untuk memperlancar kepengurusan KTP tersebut. Namun, setelah pihaknya mengecek langsung, ternyata AA sudah tidak bekerja di Disdukcapil, melainkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tarakan. "Jadi kita akan kembangkan kasus ini terus dan masih menyelidiki kasus ini,” tuturnya.


Sementarta itu,Kompol Risky mengaku, dirinya tidak bisa menerapkan kasus tersebut ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasalnya, tidak ada kerugian negara yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Pihaknya juga belum bisa memastikan, apakah nantinya kedua pelaku akan dikenakan unsur pidana lain, seperti korupsi atau yang lain. Akan tetapi kedua pelaku sudah melanggar pasal pemerasan dan penipuan yakni pasal 368 dan 378. "Kalau untuk pasal 368 ancamannya maksimal 9 tahun dan pasal 378 ancamannya maksimal 4 tahun penjara," bebernya.

Disinggung mengenai tersangka yang berinisial AA tersebut, apakah sering melakukan tindakan pungli, Risky belum bisa membeberkan, karena pihaknya masih mendalami kasus ini dan masih menyelidiki kasus pungli tersebut. Kemudian apakah AA juga merupakan salah satu oknum PNS yang pernah terlibat dalam kasus yang sama. Akan tetapi pihak Saber Pungli belum bisa memastikan.

“Jadi kita belum bsa pastikan, kita masih menyelidiki kasus ini, apakah tersangka sudah pernah melakukan hal ini atau tidak dan saya juga menghimbau kepada masyarakat agar seharusnya membuat KTP maupun berkas yang lain harus sesuai perosedur yang ada, jangan seperti ini lagi,” tutupnya. (*/lly)

No comments