Social Items

Hearing DPRD Kota Tarakan, dengan Koperasi Budidaya Tambak Kepiting








SUARAKALTARA.com,TARAKAN – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan kembali didatangi puluhan masyarakat. Kali ini masyarakat yang berdatangan merupakan pelaku usaha kepiting yang ada di Kota Tarakan. Pelaku usaha kepiting bertelur Tarakan mendatangi kantor DPRD sekira pukul 09.00 Wita tadi pagi, senin (23/10).

Datangnya pelaku usaha kepiting bertelur tersebut ke kantor DPRD Kota Tarakan, dengan keluhan terkait
budidaya kepiting yang dianggap melanggar aturan.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Koperasi Produsen Nelayan Kaltara, Robinsar Arios Aritonang mengatakan, pihaknya datang ke kantor DPRD tersebut karena adanya perbedaan persepsi dengan dinas terkait dan penegak hukum. Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga belum ada kesepahaman dengan para pelaku usaha. Dengan demikian, para pelaku usaha, sering kali dirugikan akibat penangkapan kepiting oleh aparat keamanan.

“Kita datang kesini hanya ingin mencocokan persepsi aja, bukan berarti kita mau melawan penegak hukum,” jelasnya.

Lanjutnya, dirinya mengakomodir para petambak dalam badan hukum koperasi. Kegiatan budidaya yang dikhususkan olehnya, tidak mengutamakan sebagai bentuk berjualan jika belum layak untuk dipasarkan.

“Nah, maka dari itu kita mau cocokan aja pendapat mereka. Jadikan kendala juga buat kami para petambak,  kita juga ingin mengajak polisi untuk ikut kami ketambak dan melepaskan kepiting itu bersama-sama,” terangnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Koperasi Produsen Nelayan Kaltara, Mangatur Nainggolan mengatakan, peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan pada nomor 6 Tahun 2016 ada penyalahan arti, karena murutnya, peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-undang 49 Tahun 2009 tentang prikanan. “Kan pada UU nomor 49 pada pasal 1 butir kelima itu sudah dijelaskan penangkapan yang dimaksud bukan budidaya, yang dimana dalam artian peraturan yang dikeluarkan mentri itu mengatur tangkapan hasil laut di alam bebas. Sedangkan kita ini menangkap hasil budidaya kita. Jadi kita perlu penjelasan dari ibu Mentri tentang maksud peraturan itu,” terangnya.

Diakuinya, kepiting tersebut merupakan hasil budi daya para petambak tersebut, dengan demikian seharusnya Pemkot Tarakan dan Pemprov dapat mengeluarkan kebijakan untuk memanfaatkan produksi. “Kan kalau di beri kebijakan Pemerintah, itu merupakan salah satu pendapatan daerah kita,” tuturnya.

Kemudian juga, disisi lain Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Mudain menjelaskan, dalam dilakukannya rapat ini, ada tiga pembahasan yang dibahas dalam rapat tersebut. yang pertama yakni dengan permasalahan budidaya kepiting, pelaku koperasi yang ada di Tarakan dan permasalahan kesepakatan yang dilakukan Pemkab Takalar, Sulawesi Selatan atas pembudidaya,” terangnya.

Kemudian, dalam permasalahan ketiga pembahasan tesebut juga, yang menjadi penting terkait pelaku usaha kepiting bertelur yang dilarang. “Kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan mengundang puhak Dinas Kelautan dan Prikanan (DKP) untuk membahas masalah itu,” tutupnya.(*/lly)

Kepiting Budidaya DiTangkap, Petambak Sambangi DPRD

SUARA KALTARA
Hearing DPRD Kota Tarakan, dengan Koperasi Budidaya Tambak Kepiting








SUARAKALTARA.com,TARAKAN – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan kembali didatangi puluhan masyarakat. Kali ini masyarakat yang berdatangan merupakan pelaku usaha kepiting yang ada di Kota Tarakan. Pelaku usaha kepiting bertelur Tarakan mendatangi kantor DPRD sekira pukul 09.00 Wita tadi pagi, senin (23/10).

Datangnya pelaku usaha kepiting bertelur tersebut ke kantor DPRD Kota Tarakan, dengan keluhan terkait
budidaya kepiting yang dianggap melanggar aturan.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Koperasi Produsen Nelayan Kaltara, Robinsar Arios Aritonang mengatakan, pihaknya datang ke kantor DPRD tersebut karena adanya perbedaan persepsi dengan dinas terkait dan penegak hukum. Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga belum ada kesepahaman dengan para pelaku usaha. Dengan demikian, para pelaku usaha, sering kali dirugikan akibat penangkapan kepiting oleh aparat keamanan.

“Kita datang kesini hanya ingin mencocokan persepsi aja, bukan berarti kita mau melawan penegak hukum,” jelasnya.

Lanjutnya, dirinya mengakomodir para petambak dalam badan hukum koperasi. Kegiatan budidaya yang dikhususkan olehnya, tidak mengutamakan sebagai bentuk berjualan jika belum layak untuk dipasarkan.

“Nah, maka dari itu kita mau cocokan aja pendapat mereka. Jadikan kendala juga buat kami para petambak,  kita juga ingin mengajak polisi untuk ikut kami ketambak dan melepaskan kepiting itu bersama-sama,” terangnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Koperasi Produsen Nelayan Kaltara, Mangatur Nainggolan mengatakan, peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan pada nomor 6 Tahun 2016 ada penyalahan arti, karena murutnya, peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-undang 49 Tahun 2009 tentang prikanan. “Kan pada UU nomor 49 pada pasal 1 butir kelima itu sudah dijelaskan penangkapan yang dimaksud bukan budidaya, yang dimana dalam artian peraturan yang dikeluarkan mentri itu mengatur tangkapan hasil laut di alam bebas. Sedangkan kita ini menangkap hasil budidaya kita. Jadi kita perlu penjelasan dari ibu Mentri tentang maksud peraturan itu,” terangnya.

Diakuinya, kepiting tersebut merupakan hasil budi daya para petambak tersebut, dengan demikian seharusnya Pemkot Tarakan dan Pemprov dapat mengeluarkan kebijakan untuk memanfaatkan produksi. “Kan kalau di beri kebijakan Pemerintah, itu merupakan salah satu pendapatan daerah kita,” tuturnya.

Kemudian juga, disisi lain Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Mudain menjelaskan, dalam dilakukannya rapat ini, ada tiga pembahasan yang dibahas dalam rapat tersebut. yang pertama yakni dengan permasalahan budidaya kepiting, pelaku koperasi yang ada di Tarakan dan permasalahan kesepakatan yang dilakukan Pemkab Takalar, Sulawesi Selatan atas pembudidaya,” terangnya.

Kemudian, dalam permasalahan ketiga pembahasan tesebut juga, yang menjadi penting terkait pelaku usaha kepiting bertelur yang dilarang. “Kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan mengundang puhak Dinas Kelautan dan Prikanan (DKP) untuk membahas masalah itu,” tutupnya.(*/lly)

No comments