DELEGASI INDONESIA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama istri, Hj Rita Ratina berfoto bersama
delegasi Indonesia yang hadir di COP ke-23, Bonn, Jerman, belum lama ini.
SUARAKALTARA.com, Gubernur
Kalimantan
Utara (Kaltara)
Dr H Irianto
Lambrie,
termasuk salah
satu dari
delegasi
Indonesia
dalam forum
Conference of
Parties (COP)
ke-23 terkait
perubahan
iklim di
Pavilion
Indonesia,
Bonn, Jerman,
yang berakhir
belum lama
ini. Apa saja
yang dihasilkan dari konferensi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia di bumi itu? Berikut di antara
hasil yang disampaikan Gubernur.
DR SUHERIYATNA, BONN, JERMAN
KONSISTENSI menjadi hal yang penting, dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai upaya mengendalikan
perubahan iklim. Indonesia, kata Irianto, sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi Paris Agreement patut
didukung oleh semua pihak.
Pemerintah, dari pusat hingga daerah, menurutnya, perlu mengambil langkah-langkah strategis dengan
mengeluarkan kebijakan-kebijakan riil dan lebih membumi, tentang perubahan iklim dengan menggandeng seluruh
pihak.
Pemaparan tersebut juga telah ditampilkan Paviliun Indonesia pada pertemuan para pihak konvensi Persatuan
Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Pengendalian Perubahan Iklim atau United Nations on Framework
Convention on Climate Chage (UNFCCC) itu.
Dijelaskan, untuk mengendalikan perubahan iklim, pemerintah bekerjasama dengan multi pihak di semua tingkatan,
mulai dari masyarakat sipil hingga pelaku bisnis, organisasi di tingkat tapak hingga internasional. Selain itu, di
lapangan juga melibatkan para generasi muda, kelompok pemeluk agama, organisasi wanita, hingga masyarakat di
pedesaan turut membangun solusi unik untuk mengendalikan perubahan iklim.
Pelaku usaha juga harus dilibatkan. Untuk itulah, kata Irianto, dalam melakukan pembangunan di Kaltara, selalu
mempertimbangkan aspek lingkungan. Salah satu contoh nyata, disebutkannya adalah kebijakan Gubernur untuk
membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan berbasis konservasi. “Kita memanfaatkan kekayaan alam
sungai yang ada di Kaltara untuk menghasilkan energi listrik. Dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan,
utamanya hutan. Apalagi terjaganya hutan yang menjadi sumber serapan air, adalah sebagai faktor utama
kelangsungan PLTA itu sendiri,” ucapnya.
Upaya lainnya, di samping melestarikan hutan, adalah aksi dan capaian para pihak untuk mengendalikan perubahan
iklim melalui pengurangan emisi karbon dan pembangunan ekonomi berkelanjutan kami tampilkan di Paviliun
Indonesia.
Gubernur menegaskan, pihaknya terus mendorong upaya pemerintah terhadap komitmen mewujudkan Sustainable
Development Goals (SDGs) khususnya poin ke-13, yaitu menyangkut isu perubahan iklim (climate change).
Untuk diketahui, salah satu yang menjadi pembahasan serius dalam konferensi tersebut adalah mengenai Paris
Agreement hasil COP ke-21 tahun 2015 lalu. Di mana telah diratifikasi dan secara prinsip memberikan peran cukup
strategis bagi Indonesia. Salah satu komitmen yang harus terus dijaga dan diwujudkan adalah, aksi nasional untuk
perubahan iklim seperti mengurangi emisi sebesar 29 persen tanpa bantuan asing pada 2030 ataupun pengurangan
emisi hingga 41 persen dengan bantuan asing sifatnya harus lintas sektoral.
Gubernur menyebutkan, komitmen untuk perubahan iklim, juga harus diselaraskan dengan berbagai kerangka
kebijakan nasional di berbagai bidang, seperti energi dan lingkungan hidup.
Saat di Bonn, para delegasi dari Indonesia, yang saat itu hadir, di antaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) Bambang Brodjonegoro, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gubernur Kaltara dan Gubernur
Sumatera Selatan (Sumsel), serta beberapa pihak terkait lainnya, menyatakan keseriusan pemerintah dalam climate
action.
Seperti disampaikan Menteri PPN/Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
juga telah disiapkan secara komprehensif dan proyeksi pertumbuhan hingga 2030 yang selaras dengan komitmen
implementasi SDGs dan Paris Agreement. “Indonesia telah menambahkan indeks resiliensi perubahan iklim dalam RPJM, sebagai bentuk komitmen kita dalam mewujudkan tujuan SDGs dan juga Paris Agreement,” ulas mantan
Menteri Keuangan RI tersebut.
Di lain pihak, Menteri Lingkungan Hidup Jepang Mr. Masaharu Nakagawa juga menegaskan bahwa Negeri Matahari
Terbit tersebut berkomitmen penuh untuk mendorong pembentukan platform Asia Pasific Adaptation Cooperation
sebelum tahun 2020.(humas/riska)
No comments