SINERGI : Asisten I Setprov Kaltara H Syaiful Herman menyerahkan cinderamata kepada Direktorat Pengembangan Profesi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP RI Tatang Rustandar Wiraatmadja di sela Rakor ULP di Ballroom Hotel Pangeran Khar, Selasa (14/11).
SUARAKALTARA.com, TANJUNG
SELOR –
Bertujuan
untuk
pembinaan,
sekaligus
menyamakan
persepsi dalam
hal pengadaan
barang dan
jasa di lingkup
pemerintahan,
Pemerintah
Provinsi
(Pemprov)
Kalimantan
Utara (Kaltara)
melalui Biro
Pembangunan
menggelar
Rapat
Koordinasi
(Rakor) Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel Pangeran Khar, Selasa (14/11) ini
diikuti seluruh ULP dari kabupaten dan kota se Kaltara.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara H Syaiful Herman yang membuka
kegiatan itu, menyebutkan bahwa tujuan dari digelarnya Rakor ULP ini adalah menjalin koordinasi dan sinergi dalam
rangka menyelesaikan permasalahan pada ULP yang meliputi bentuk kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM),
komunikasi kerja dan tata kelola ULP.
Bertindak sebagai narsumber dalam kegiatan tersebut, Direktorat Pengembangan Profesi Deputi Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) RI Tatang Rustandar Wiraatmadja. “Rakor ini juga bertujuan sebagai pemantapan pengisian tingkat
kematangan ULP melalui Aplikasi SiULP,” ungkapnya.
LKPP RI, kata Syaiful, melalui Direktorat Pengembangan Profesi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia telah membuat sebuah aplikasi yang dinamakan SiULP atau Sistem Informasi Unit Layanan
Pengadaan. Aplikasi ini, lanjutnya, menjadi salah satu program Quick Win Prioritas Nasional. Di mana memiliki
tujuan agar ULP di setiap kementerian/lembaga/pemerintah memiliki penyusun peta jalan (road map) tingkat
kematangan ULP. “Hasil lampiran dalam bukti Rencana Aksi PPK berbentuk indeks kematangan ULP,” jelas Syaiful.
Dirinya berharap, seluruh ULP di Kaltara dapat melaksanakan penilaian mandiri (self assessement) dan penyusunan
peta jalan (road map) tingkat kematangan ULP melalui aplikasi SiULP. Keberadaan ULP di Kaltara, sebagai provinsi
baru dinilai sudah bagus. Ke depan diharapkan, jika beban kerja semakin besar, lembaga ULP Provinsi Kaltara yang
sementara masih berstatus Bagian, bisa ditingkatkan menjadi Biro. “Kalau masih ada kekurangan, salah satunya
lengkapnya staf atau SDM-nya itu wajar, dan semua butuh prosesnya. ULP Provinsi Kaltara juga masih berupa Bagian,
tergabung dalam Biro Pembanguan. Ini juga tidak masalah, mengingat Kaltara adalah provinsi baru. Beban kerja
belum terlalu berat,” tuntasnya.(humas/riska)
No comments