Social Items



SUARAKALTARA. COM, TANJUNG SELOR – Beberapa pos anggaran dari pusat melalui kementerian yang akan dialokasikan ke daerah mengalami fluktuatif.  Hal ini dikarenakan alokasi ke kementerian juga tidak sama. Ada yang anggarannya naik, ada juga yang mengalami penurunan.

Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dikucurkan ke Kaltara pada 2018. “DAK kita ada yang mengalami kenaikan, ada juga yang turun. Misalnya kesehatan dan pendidikan, yang masuk dalam DAK penugasan, pada 2018 turun. Karena alokasi ke kementeriannya turun. DAK itu melekat pada alokasi ke kementerian masing-masing, sehingga ada beberapa provinsi yang turun komponen DAK Fisik-nya, baik itu DAK Penugasan maupun DAK Reguler,” kata Irianto beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 untuk Kaltara yang diterima Gubernur dari Presiden Joko Widodo, Rabu (6/12) lalu di Istana Bogor, DAK Fisik yang digelontorkan pemerintah untuk Kaltara pada 2018 mencapai Rp 188,96 miliar. Jumlah DAK Fisik tersebut meningkat dibandingkan 2017, yang tercatat hanya Rp 144,74 miliar.

Informasi lain menyebutkan, peningkatan DAK Fisik dipengaruhi meningkatnya komponen DAK Penugasan yang jumlahnya mencapai Rp 178,64 miliar. Pada 2017, Kaltara hanya mencapat DAK Penugasan senilai Rp 68,63 miliar. Sebaliknya, saat DAK Fisik naik, komponen DAK Reguler justru menurun. Pada 2018, Kaltara hanya mendapat Rp 10,03 miliar. Jauh lebih kecil dibandingkan 2017, di mana DAK Reguler mencapai sebanyak Rp 76,11 miliar.

Gubernur mengatakan, selain DAK yang naik, Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami kenaikan tipis dari Rp 1,16 triliun dalam 2017 menjadi Rp 1,18 triliun di 2018. Kenaikan ini, kata Irianto, sangat wajar. Karena adanya penambahan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Katara, termasuk 500 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi terbuka yang akan bergabung mulai 2018. “Untuk DAU, penambahan 500 pegawai baru sudah termasuk di dalam situ. Kalau gaji mereka tahap pertama PNS itu rata-rata kalau sarjana Rp 1,850 juta. Itu tinggal dikalikan 500 orang. Belum lagi insentif mereka dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” katanya.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) yang didapatkan ikut meningkat hingga mencapai Rp 342,83 miliar. DBH Pajak Bumi Bangunan misalnya meningkat dari Rp 45,14 miliar (2017) menjadi Rp 59,2 miliar (2018). DBH Sumber Daya Alam Kehutanan ikut meningkat dari Rp 28,24 miliar (2017) menjadi Rp 156,29 miliar (2018). DBH Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) justru turun dari Rp 11,4 miliar (2017) menjadi Rp 7,6 miliar (2018). “DBH SDA Migas turun karena lifting migas juga ikut turun,” katanya.

Kenaikan juga terjadi pada penyaluran DAK Non-Fisik. Yaitu sebesar Rp 165,18 miliar di 2018 ini, dari sebelumnya Rp 163,27 miliar (2017). Komponen DAK Non-Fisik seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Rp 136,12 miliar, Tunjangan Profesi Guru Rp 22,98 miliar, Tambahan Penghasilan Guru Rp 414 juta, Bantuan Operasional Kesehatan Rp 1,62 miliar, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Rp 1,5 miliar, termasuk Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp 1,51 miliar.

Sebelumnya, Gubernur menerima DIPA 2018 untuk Kaltara dari Presiden Joko Widodo, Rabu (6/12) di Istana Bogor. Berdasarkan rekapitulasi alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk tahun anggaran 2018, se-Kaltara menerima dana sebesar Rp 6,338 triliun atau meningkat sekitar Rp 160 miliar dibandingkan nilai DIPA 2017, senilai Rp 6,17 triliun.

Meski keseluruhan mengalami kenaikan, khusus dana transfer Pemprov justru turun. Jika di DIPA sebelumnya (2017), Pemprov mendapatkan alokasi dana transfer sebesar Rp 1,9 triliun, pada 2018 menurun menjadi Rp 1,882 triliun. Pemerintah Kabupaten Malinau memperoleh dana transfer tertinggi yaitu sebesar Rp 1,23 triliun (menurun sedikit dibandingkan pada 2017). Kemudian Nunukan memperoleh Rp 1,02 triliun sama besar dengan 2017. Kabupaten Bulungan memperoleh Rp 901 miliar atau naik dibandingkan 2017 sebesar Rp 836,91 miliar, Tarakan Rp 717,450 miliar, naik cukup signfikan dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp 577,09 miliar.

Selanjutnya kabupaten bungsu di Kaltara, yaitu Kabupaten Tana Tidung (KTT) memperoleh sebesar Rp 578,31 miliar naik sedikit dibandingkan 2017 sebesar Rp 573,55 miliar. Di antara dana transfer empat kabupaten di Kaltara, termasuk di dalamnya adalah Dana Desa yang tahun ini mendapatkan alokasi Rp 387,688 miliar untuk semua desa di 4 kabupaten. Jumlah ini meningkat dibandingkan Dana Desa pada 2017, sebesar Rp 369,938 miliar.(humas/riska)



Rincian Dana Perimbangan ke Pemprov Kaltara Tahun 2018

1. DAU                : Rp 1,185 triliun

2. DAK Fisik        : Rp 188,96 miliar

3. DAK Non Fisik : Rp 165,18 miliar

4. DBH                : Rp 324,83 miliar, rinciannya :

a. DBH Pajak PPh                 : Rp 28,8 miliar

b. DBH Pajak PBB                 : 59,2 miliar

c. DBH SDA Migas                : Rp 7,66 miliar

d. DBH SDA Minerba            : 90,80 miliar

e. DBH SDA Kehutanan        : Rp 156,29 miliar.

Sumber : Laman Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, 2017

Dana Perimbangan 2018 Meningkat

SUARA KALTARA


SUARAKALTARA. COM, TANJUNG SELOR – Beberapa pos anggaran dari pusat melalui kementerian yang akan dialokasikan ke daerah mengalami fluktuatif.  Hal ini dikarenakan alokasi ke kementerian juga tidak sama. Ada yang anggarannya naik, ada juga yang mengalami penurunan.

Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dikucurkan ke Kaltara pada 2018. “DAK kita ada yang mengalami kenaikan, ada juga yang turun. Misalnya kesehatan dan pendidikan, yang masuk dalam DAK penugasan, pada 2018 turun. Karena alokasi ke kementeriannya turun. DAK itu melekat pada alokasi ke kementerian masing-masing, sehingga ada beberapa provinsi yang turun komponen DAK Fisik-nya, baik itu DAK Penugasan maupun DAK Reguler,” kata Irianto beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 untuk Kaltara yang diterima Gubernur dari Presiden Joko Widodo, Rabu (6/12) lalu di Istana Bogor, DAK Fisik yang digelontorkan pemerintah untuk Kaltara pada 2018 mencapai Rp 188,96 miliar. Jumlah DAK Fisik tersebut meningkat dibandingkan 2017, yang tercatat hanya Rp 144,74 miliar.

Informasi lain menyebutkan, peningkatan DAK Fisik dipengaruhi meningkatnya komponen DAK Penugasan yang jumlahnya mencapai Rp 178,64 miliar. Pada 2017, Kaltara hanya mencapat DAK Penugasan senilai Rp 68,63 miliar. Sebaliknya, saat DAK Fisik naik, komponen DAK Reguler justru menurun. Pada 2018, Kaltara hanya mendapat Rp 10,03 miliar. Jauh lebih kecil dibandingkan 2017, di mana DAK Reguler mencapai sebanyak Rp 76,11 miliar.

Gubernur mengatakan, selain DAK yang naik, Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami kenaikan tipis dari Rp 1,16 triliun dalam 2017 menjadi Rp 1,18 triliun di 2018. Kenaikan ini, kata Irianto, sangat wajar. Karena adanya penambahan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Katara, termasuk 500 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi terbuka yang akan bergabung mulai 2018. “Untuk DAU, penambahan 500 pegawai baru sudah termasuk di dalam situ. Kalau gaji mereka tahap pertama PNS itu rata-rata kalau sarjana Rp 1,850 juta. Itu tinggal dikalikan 500 orang. Belum lagi insentif mereka dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” katanya.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) yang didapatkan ikut meningkat hingga mencapai Rp 342,83 miliar. DBH Pajak Bumi Bangunan misalnya meningkat dari Rp 45,14 miliar (2017) menjadi Rp 59,2 miliar (2018). DBH Sumber Daya Alam Kehutanan ikut meningkat dari Rp 28,24 miliar (2017) menjadi Rp 156,29 miliar (2018). DBH Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) justru turun dari Rp 11,4 miliar (2017) menjadi Rp 7,6 miliar (2018). “DBH SDA Migas turun karena lifting migas juga ikut turun,” katanya.

Kenaikan juga terjadi pada penyaluran DAK Non-Fisik. Yaitu sebesar Rp 165,18 miliar di 2018 ini, dari sebelumnya Rp 163,27 miliar (2017). Komponen DAK Non-Fisik seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Rp 136,12 miliar, Tunjangan Profesi Guru Rp 22,98 miliar, Tambahan Penghasilan Guru Rp 414 juta, Bantuan Operasional Kesehatan Rp 1,62 miliar, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Rp 1,5 miliar, termasuk Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp 1,51 miliar.

Sebelumnya, Gubernur menerima DIPA 2018 untuk Kaltara dari Presiden Joko Widodo, Rabu (6/12) di Istana Bogor. Berdasarkan rekapitulasi alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk tahun anggaran 2018, se-Kaltara menerima dana sebesar Rp 6,338 triliun atau meningkat sekitar Rp 160 miliar dibandingkan nilai DIPA 2017, senilai Rp 6,17 triliun.

Meski keseluruhan mengalami kenaikan, khusus dana transfer Pemprov justru turun. Jika di DIPA sebelumnya (2017), Pemprov mendapatkan alokasi dana transfer sebesar Rp 1,9 triliun, pada 2018 menurun menjadi Rp 1,882 triliun. Pemerintah Kabupaten Malinau memperoleh dana transfer tertinggi yaitu sebesar Rp 1,23 triliun (menurun sedikit dibandingkan pada 2017). Kemudian Nunukan memperoleh Rp 1,02 triliun sama besar dengan 2017. Kabupaten Bulungan memperoleh Rp 901 miliar atau naik dibandingkan 2017 sebesar Rp 836,91 miliar, Tarakan Rp 717,450 miliar, naik cukup signfikan dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp 577,09 miliar.

Selanjutnya kabupaten bungsu di Kaltara, yaitu Kabupaten Tana Tidung (KTT) memperoleh sebesar Rp 578,31 miliar naik sedikit dibandingkan 2017 sebesar Rp 573,55 miliar. Di antara dana transfer empat kabupaten di Kaltara, termasuk di dalamnya adalah Dana Desa yang tahun ini mendapatkan alokasi Rp 387,688 miliar untuk semua desa di 4 kabupaten. Jumlah ini meningkat dibandingkan Dana Desa pada 2017, sebesar Rp 369,938 miliar.(humas/riska)



Rincian Dana Perimbangan ke Pemprov Kaltara Tahun 2018

1. DAU                : Rp 1,185 triliun

2. DAK Fisik        : Rp 188,96 miliar

3. DAK Non Fisik : Rp 165,18 miliar

4. DBH                : Rp 324,83 miliar, rinciannya :

a. DBH Pajak PPh                 : Rp 28,8 miliar

b. DBH Pajak PBB                 : 59,2 miliar

c. DBH SDA Migas                : Rp 7,66 miliar

d. DBH SDA Minerba            : 90,80 miliar

e. DBH SDA Kehutanan        : Rp 156,29 miliar.

Sumber : Laman Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, 2017

No comments