Social Items


SUARAKALTARA.COM - TARAKAN - Dugaan pencemaran nama baik Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) oleh pihak Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Gerakan Bela Rakyat (Gebrak) melaporkan tindakan tersebut ke Mako Polres Tarakan, pada rabu (24/1).

Ketua GEBRAK Kaltara, Steven Singgih mengatakan, pihaknya mengambil tindakan dengan melaporkan beberapa media online yang dianggap menyebarkan informasi yang tidak benar ke aparat kepolisian. "Jadi demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada Rabu (17/1) oleh Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kaltara melaporkan sebanyak 15 media online,  yang kita laporkan dan ini juga atas inisiatif kami dan saya pribadi atas kepedulian saya pada Kaltara," jelasnya, rabu (24/1).

Lanjutnya, dengan adanya pemberitaan pada berita dengan tudingan bahwa Gubernur Kaltara yang menerima deposito sebesar Rp 5 miliar untuk memuluskan izin pertambangan dan pertanian tersebut, Saya katakan, itu tidak benar. "Jadi jangan bikin fitnah, nanti bisa menghambat para investor untuk masuk ke Kaltara. Kan kalau memang demo itu harus ada izin terlebih dahulu," terangnya. 

Selain itu, dengan pemberitaan yang dilakukan 15 media online tersebut diduga ada titipan dari salah satu oknum. Pihaknya juga ingin mengetahui siapa sosok dibalik oknum yang mengadakan demo di depan Gedung KPK. 

"Pokoknya pelaku demo itu sekitar 7 atau 8 orang ikut kami laporkan juga," tegasnya. 

Sememtara itu, dalam demo tersebut juga, ada beberapa warga Kota Tarakan yang ikut melakukan demo pada waktu itu "Jadi nanti diselidiki lagi sama petugas Polisi, intinya kami punya bukti dalam semua itu," tutupnya. (AD/NG)

Pencemaran Nama Baik Gubernur Kaltara, LSM GEBRAK Lapor Ke Polisi

SUARA KALTARA

SUARAKALTARA.COM - TARAKAN - Dugaan pencemaran nama baik Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) oleh pihak Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Gerakan Bela Rakyat (Gebrak) melaporkan tindakan tersebut ke Mako Polres Tarakan, pada rabu (24/1).

Ketua GEBRAK Kaltara, Steven Singgih mengatakan, pihaknya mengambil tindakan dengan melaporkan beberapa media online yang dianggap menyebarkan informasi yang tidak benar ke aparat kepolisian. "Jadi demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada Rabu (17/1) oleh Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kaltara melaporkan sebanyak 15 media online,  yang kita laporkan dan ini juga atas inisiatif kami dan saya pribadi atas kepedulian saya pada Kaltara," jelasnya, rabu (24/1).

Lanjutnya, dengan adanya pemberitaan pada berita dengan tudingan bahwa Gubernur Kaltara yang menerima deposito sebesar Rp 5 miliar untuk memuluskan izin pertambangan dan pertanian tersebut, Saya katakan, itu tidak benar. "Jadi jangan bikin fitnah, nanti bisa menghambat para investor untuk masuk ke Kaltara. Kan kalau memang demo itu harus ada izin terlebih dahulu," terangnya. 

Selain itu, dengan pemberitaan yang dilakukan 15 media online tersebut diduga ada titipan dari salah satu oknum. Pihaknya juga ingin mengetahui siapa sosok dibalik oknum yang mengadakan demo di depan Gedung KPK. 

"Pokoknya pelaku demo itu sekitar 7 atau 8 orang ikut kami laporkan juga," tegasnya. 

Sememtara itu, dalam demo tersebut juga, ada beberapa warga Kota Tarakan yang ikut melakukan demo pada waktu itu "Jadi nanti diselidiki lagi sama petugas Polisi, intinya kami punya bukti dalam semua itu," tutupnya. (AD/NG)

No comments