Social Items

Foto : Pembacaan Deklarasi Tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara. 


SUARAKALTARA. COM - TARAKAN – Pengawas  Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tarakan menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam penyelenggaraan Pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwali) Kota Tarakan 2018. 

Komitmen itu dinyatakan dalam Deklarasi yang disampaikan di Graha Pemuda KNPI kota Tarakan.Rabu (14/2/18)
Deklarasi ini di hadiri oleh seluruh pasangan calon yang berkompetisi dalam pilwali di antaranya.

Nomor urut 1 pasangan calon Hj.Umi-Maruddin.M,Nomer Urut 2 Khairul-Effendi,Nomer Urut 3 Bais (Badrun-Ince) dan Nomer Urut 4 Sofyan-Sabar Santuso

Selain dihadiri paslon pilwali juga hadir kapolres tarakan dan TNI,Toko Adat,Toko Agama Dan masyarakat kota tarakan.
Panwaslu Tarakan mengatakan “politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas.tuturnya.
“Melalui deklarasi ini kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara Pemilu Partai Politik,dan seluruh lapisan masyrakat secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang bersih,” tutupnya.

Sebelumnya ini juga di sampaikan oleh Banwaslu RI bahwa Komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada," Tutur Abhan di Kuningan Raya Hotel, Jakarta Selatan, Sabtu, (10/2).
"Menurutnya, semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Oleh karena itu, praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah".tuturnya.
"Sedangkan, politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia," Tutupnya.

Deklarasi Bawaslu Bersama 4 Paslon Walikota Tarakan Menolak Politik Uang Dan Politisasi Sara

SUARA KALTARA
Foto : Pembacaan Deklarasi Tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara. 


SUARAKALTARA. COM - TARAKAN – Pengawas  Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tarakan menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam penyelenggaraan Pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwali) Kota Tarakan 2018. 

Komitmen itu dinyatakan dalam Deklarasi yang disampaikan di Graha Pemuda KNPI kota Tarakan.Rabu (14/2/18)
Deklarasi ini di hadiri oleh seluruh pasangan calon yang berkompetisi dalam pilwali di antaranya.

Nomor urut 1 pasangan calon Hj.Umi-Maruddin.M,Nomer Urut 2 Khairul-Effendi,Nomer Urut 3 Bais (Badrun-Ince) dan Nomer Urut 4 Sofyan-Sabar Santuso

Selain dihadiri paslon pilwali juga hadir kapolres tarakan dan TNI,Toko Adat,Toko Agama Dan masyarakat kota tarakan.
Panwaslu Tarakan mengatakan “politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas.tuturnya.
“Melalui deklarasi ini kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara Pemilu Partai Politik,dan seluruh lapisan masyrakat secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang bersih,” tutupnya.

Sebelumnya ini juga di sampaikan oleh Banwaslu RI bahwa Komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada," Tutur Abhan di Kuningan Raya Hotel, Jakarta Selatan, Sabtu, (10/2).
"Menurutnya, semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Oleh karena itu, praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah".tuturnya.
"Sedangkan, politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia," Tutupnya.

No comments