Social Items

Foto : Kegiatan Rapat Kordinasi Nasional Persiapan Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand sahid Jl.Jendral sudirman,Jakarta.


SUARAKALTARA.COM - JAKARTA - Gubernur Kalimantan Utara Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid,Jakarta Pusat,(20/2/2018).

Peserta Rakonas Tersebut dihadiri kepala daerah provinsi,kabupaten,kota yang menggelar pilkada serentak 2018

Kegiatan Ini juga dihadiri oleh tiga menteri yang hadir. Yaitu Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Bapak Wiranto, Menteri Dalam Negeri Bapak Tajhjo Kumolo, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Bapak Asman Abnur. Termasuk dari Ketua KPU dan Bawaslu RI.

Direktur jendral otonomi daerah kementerian dalam Negeri,Sumarsono, mengatakan rakornas itu di selenggarakan sebagai upaya memperkuat solidaritas pemerintah pusat,pemerintah daerah,KPU,dan banwaslu dalam mengawal Pilkada serentak 2018.ujarnya

Sumarsono menambahkan,peran pemerintah pusat dan daerah di perlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan timbul karna gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung calon.

Ada tiga tujuan diselenggarakan Rapat ini,pertama, Menguatkan Kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang pilkada.memperkuat akuntabilitas dan hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi.

Kedua,mengonsolidasikan segenap aparat Pemerintah,Pemda,TNI,Polri,KPU,Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye,jelang pencoblosan,penghitungan suara,pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.

Ketiga, membagun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar,siap menang,siap kalah,dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.Ujarnya Sumarsono

Dalam Kesempatan itu juga Ada satu hal penting yang disampaikan oleh Mendagri Bapak  Tajhjo Kumolo yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Yaitu hasil deklarasi yang digagas Bawaslu RI beberapa hari lalu.

Ada lima point dalam deklarasi yang dinamai "Deklarasi Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pilkada Serentak 2018 yang Berintegritas" ini. Antara lain:

1. Mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dari praktik politik uang dan sara karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

2. Tidak menggunakan politik uang dan Sara sebagai sarana meraih simpati pemilih karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat.

3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdaskan program kerja dan bukan karena politik uang dan Sara.

4. Mendukung kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan Sara yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu.

5. Tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun juga yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran pitik uang dan Sara.

''Kesimpulan dari beberapa hasil rapat yang disampaikan, adalah harapan pelaksanaan Pilkada serentak pada 2018 berjalan dengan sukses, aman, damai dan berintegritas.''Ujar Irianto.

Di sela-sela mengikuti acara ini, Gubernur Kalimantan Utara juga sempat bertemu dan berdiskusi dengan beberapa pejabat dan kepala daerah yang hadir. Di antaranya dengan Dirjen Otonomi Daerah Bapak Sumarsono dan Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Olly Dondokambey.,Ujar Irianto.(GL/SY)





RAKORNAS : Ada Beberapa Point Penting Menuju Pilkada Serentak 2018.

SUARA KALTARA
Foto : Kegiatan Rapat Kordinasi Nasional Persiapan Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand sahid Jl.Jendral sudirman,Jakarta.


SUARAKALTARA.COM - JAKARTA - Gubernur Kalimantan Utara Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid,Jakarta Pusat,(20/2/2018).

Peserta Rakonas Tersebut dihadiri kepala daerah provinsi,kabupaten,kota yang menggelar pilkada serentak 2018

Kegiatan Ini juga dihadiri oleh tiga menteri yang hadir. Yaitu Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Bapak Wiranto, Menteri Dalam Negeri Bapak Tajhjo Kumolo, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Bapak Asman Abnur. Termasuk dari Ketua KPU dan Bawaslu RI.

Direktur jendral otonomi daerah kementerian dalam Negeri,Sumarsono, mengatakan rakornas itu di selenggarakan sebagai upaya memperkuat solidaritas pemerintah pusat,pemerintah daerah,KPU,dan banwaslu dalam mengawal Pilkada serentak 2018.ujarnya

Sumarsono menambahkan,peran pemerintah pusat dan daerah di perlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan timbul karna gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung calon.

Ada tiga tujuan diselenggarakan Rapat ini,pertama, Menguatkan Kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang pilkada.memperkuat akuntabilitas dan hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi.

Kedua,mengonsolidasikan segenap aparat Pemerintah,Pemda,TNI,Polri,KPU,Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye,jelang pencoblosan,penghitungan suara,pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.

Ketiga, membagun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar,siap menang,siap kalah,dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.Ujarnya Sumarsono

Dalam Kesempatan itu juga Ada satu hal penting yang disampaikan oleh Mendagri Bapak  Tajhjo Kumolo yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Yaitu hasil deklarasi yang digagas Bawaslu RI beberapa hari lalu.

Ada lima point dalam deklarasi yang dinamai "Deklarasi Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pilkada Serentak 2018 yang Berintegritas" ini. Antara lain:

1. Mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dari praktik politik uang dan sara karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

2. Tidak menggunakan politik uang dan Sara sebagai sarana meraih simpati pemilih karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat.

3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdaskan program kerja dan bukan karena politik uang dan Sara.

4. Mendukung kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan Sara yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu.

5. Tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun juga yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran pitik uang dan Sara.

''Kesimpulan dari beberapa hasil rapat yang disampaikan, adalah harapan pelaksanaan Pilkada serentak pada 2018 berjalan dengan sukses, aman, damai dan berintegritas.''Ujar Irianto.

Di sela-sela mengikuti acara ini, Gubernur Kalimantan Utara juga sempat bertemu dan berdiskusi dengan beberapa pejabat dan kepala daerah yang hadir. Di antaranya dengan Dirjen Otonomi Daerah Bapak Sumarsono dan Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Olly Dondokambey.,Ujar Irianto.(GL/SY)





No comments