Social Items

Foto : Massa Aliansi Gempar Menolak UU MD3 Melakukan Long March Menuju Gedung DPRD Kota Tarakan. (6/3)


SUARAKALTARA.COM – TARAKAN –Penolakan Terhadap Revisi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,Dan DPRD (UU MD3) yang baru Disahkan oleh DPR  dikecam keras oleh berbagai sejumlah lapisan masyarakat di berbagai daerah.

Seperti yang terjadi di Kota Tarakan sejumlah Mahasiswa,LSM dan Masyarakat Yang tergabung dalam Aliansi GEMPAR (Gerakan Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat) mengelar Aksi Menolak Revisi Undang-undang MD3 di Gedung DPRD Kota Tarakan(6/3).

Sebelumnya ratusan Massa Yang Tergabung dalam Aliansi Gempar Melakukan Long March Dari Simpang 3 THM Menuju Gedung DPRD Kota Tarakan.

Ada Beberapa Poin Yang menjadi Tuntutan Oleh Aliansi Gempar Kota Tarakan yaitu :

1. Menolak Revisi UU MD3

2. Mendesak Presiden Untuk Menolak Revisi UU      MD3 Dengan Mengeluarkan PERPU.

3.Stop Kriminalisasi Terhadap Kebebasan Berpendapat.

4. Mendesak DPRD Dan Walikota Tarakan Untuk Menandatangani Petisi Penolakan Terhadap Revisi UU MD3 Bersama Aliansi GEMPAR Kota Tarakan.

Massa Aliansi GEMPAR Kota Tarakan Menolak UU MD3 di depan Gedung DPRD Kota Tarakan. 

Sesampainya Di Gedung DPRD Kota Tarakan Massa Aliansi GEMPAR sempat Ditemui oleh salah satu Anggota DPRD Tarakan yaitu Syamsudin Arfah menurutnya Dalam pertemuan Ini Pihaknya Hanya Mendegarkan Aspirasi atau Tuntutan  Aliansi GEMPAR Kota Tarakan Dan secara Sepihak belum bisa memutuskan, karna masih menunggu Pimpinan DPRD Kota Tarakan.

“Karena pimpinan DPRD Kota Tarakan Tidak ada, Jadi kami Tidak Bisa Tanda Tangan Petisi yang dibawah Oleh Aliansi Gempar Kota Tarakan” Ujarnya

Pertemuan antara Aliansi GEMPAR Dan Salah satu Perwakilan DPRD Kota Tarakan Menyepakati Akan adanya pertemuan Lanjutan Pada Hari Jumat (9/3/2018) mendatang bertempat Di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan.

Dani Aritonang Selaku Korlap Aliansi GEMPAR Mengungkapkan Sedikit kekecewaan, karna Pada Saat Aliansi Gempar Mendatangi kantor DPRD Kota Tarakan, ternyata Banyak anggota DPRD Tidak ada Di tempat. 

“Sesuai hasil yang disepakati, karena hari ini Kami tidak Bisa Menemui Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Kota Tarakan Serta Plt Walikota Tarakan, Maka Kami mendesak dalam pertemuan Lanjutan nantinya Pada Jumat (9/3/2018) mendatang, Wajib Menandatangani Petisi Menolak UU MD3, sebab Dalam Pertemuan Tadi, Peryataan Mereka Juga Menolak UU MD3.’’ Tutup Dani Aritonang.(SY) 

Menolak UUD MD3 Aliansi GEMPAR Long March Menuju Kantor DPRD Kota Tarakan

SUARA KALTARA
Foto : Massa Aliansi Gempar Menolak UU MD3 Melakukan Long March Menuju Gedung DPRD Kota Tarakan. (6/3)


SUARAKALTARA.COM – TARAKAN –Penolakan Terhadap Revisi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,Dan DPRD (UU MD3) yang baru Disahkan oleh DPR  dikecam keras oleh berbagai sejumlah lapisan masyarakat di berbagai daerah.

Seperti yang terjadi di Kota Tarakan sejumlah Mahasiswa,LSM dan Masyarakat Yang tergabung dalam Aliansi GEMPAR (Gerakan Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat) mengelar Aksi Menolak Revisi Undang-undang MD3 di Gedung DPRD Kota Tarakan(6/3).

Sebelumnya ratusan Massa Yang Tergabung dalam Aliansi Gempar Melakukan Long March Dari Simpang 3 THM Menuju Gedung DPRD Kota Tarakan.

Ada Beberapa Poin Yang menjadi Tuntutan Oleh Aliansi Gempar Kota Tarakan yaitu :

1. Menolak Revisi UU MD3

2. Mendesak Presiden Untuk Menolak Revisi UU      MD3 Dengan Mengeluarkan PERPU.

3.Stop Kriminalisasi Terhadap Kebebasan Berpendapat.

4. Mendesak DPRD Dan Walikota Tarakan Untuk Menandatangani Petisi Penolakan Terhadap Revisi UU MD3 Bersama Aliansi GEMPAR Kota Tarakan.

Massa Aliansi GEMPAR Kota Tarakan Menolak UU MD3 di depan Gedung DPRD Kota Tarakan. 

Sesampainya Di Gedung DPRD Kota Tarakan Massa Aliansi GEMPAR sempat Ditemui oleh salah satu Anggota DPRD Tarakan yaitu Syamsudin Arfah menurutnya Dalam pertemuan Ini Pihaknya Hanya Mendegarkan Aspirasi atau Tuntutan  Aliansi GEMPAR Kota Tarakan Dan secara Sepihak belum bisa memutuskan, karna masih menunggu Pimpinan DPRD Kota Tarakan.

“Karena pimpinan DPRD Kota Tarakan Tidak ada, Jadi kami Tidak Bisa Tanda Tangan Petisi yang dibawah Oleh Aliansi Gempar Kota Tarakan” Ujarnya

Pertemuan antara Aliansi GEMPAR Dan Salah satu Perwakilan DPRD Kota Tarakan Menyepakati Akan adanya pertemuan Lanjutan Pada Hari Jumat (9/3/2018) mendatang bertempat Di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan.

Dani Aritonang Selaku Korlap Aliansi GEMPAR Mengungkapkan Sedikit kekecewaan, karna Pada Saat Aliansi Gempar Mendatangi kantor DPRD Kota Tarakan, ternyata Banyak anggota DPRD Tidak ada Di tempat. 

“Sesuai hasil yang disepakati, karena hari ini Kami tidak Bisa Menemui Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Kota Tarakan Serta Plt Walikota Tarakan, Maka Kami mendesak dalam pertemuan Lanjutan nantinya Pada Jumat (9/3/2018) mendatang, Wajib Menandatangani Petisi Menolak UU MD3, sebab Dalam Pertemuan Tadi, Peryataan Mereka Juga Menolak UU MD3.’’ Tutup Dani Aritonang.(SY) 

No comments