Social Items

Humas Provinsi Kaltara
DUKUNGAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menyampaikan arahan pada acara Pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Kaltara di Ruang Serbaguna Pemkot Tarakan, Rabu (4/4). Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK RI Irjen Pol. (Purn.) Basaria Panjaitan selaku narasumber utama.


SUARAKALTARA.COM - TARAKAN - Menghadiri acara pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Provinsi Kaltara 'Sebagai Wadah Komunikasi Antara Regulator dan Pelaku Usaha' di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, Rabu (4/4)

Acara ini dihadiri oleh Ibu Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Kaltara, Bapak Kilit Laing.

Sebagai provinsi baru, Kaltara jauh lebih beruntung dari provinsi yang menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru). Karena sesuai datanya, pertama kebanyakan DOB rawan korupsi.

Karena awal dibentuk anggarannya diketuk bukan oleh DPRD, pertanggungjawabannya tak jelas, sumber daya manusianya juga belum ada. Tapi Kaltara tidak demikian.

Berkaitan pembentukan KAD Kaltara, dari informasi yang ada, komite ini telah terbentuk di 8 provinsi yang ada di Indonesia. Dan, menyusul pembentukan KAD di 25 provinsi lainnya, termasuk Kaltara.

Gubernur Kalimantan Utara Ir. H. irianto Lambrie menyambut baik pembentukan KAD, yang memiliki tujuan utama untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi atau hal penyimpangan keuangan negara.(Humas)

Gubernur Menyambut Baik Pembentukan KAD Kaltara

SUARA KALTARA
Humas Provinsi Kaltara
DUKUNGAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menyampaikan arahan pada acara Pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Kaltara di Ruang Serbaguna Pemkot Tarakan, Rabu (4/4). Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK RI Irjen Pol. (Purn.) Basaria Panjaitan selaku narasumber utama.


SUARAKALTARA.COM - TARAKAN - Menghadiri acara pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Provinsi Kaltara 'Sebagai Wadah Komunikasi Antara Regulator dan Pelaku Usaha' di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, Rabu (4/4)

Acara ini dihadiri oleh Ibu Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Kaltara, Bapak Kilit Laing.

Sebagai provinsi baru, Kaltara jauh lebih beruntung dari provinsi yang menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru). Karena sesuai datanya, pertama kebanyakan DOB rawan korupsi.

Karena awal dibentuk anggarannya diketuk bukan oleh DPRD, pertanggungjawabannya tak jelas, sumber daya manusianya juga belum ada. Tapi Kaltara tidak demikian.

Berkaitan pembentukan KAD Kaltara, dari informasi yang ada, komite ini telah terbentuk di 8 provinsi yang ada di Indonesia. Dan, menyusul pembentukan KAD di 25 provinsi lainnya, termasuk Kaltara.

Gubernur Kalimantan Utara Ir. H. irianto Lambrie menyambut baik pembentukan KAD, yang memiliki tujuan utama untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi atau hal penyimpangan keuangan negara.(Humas)

No comments