Social Items

Humas Provinsi Kaltara
KOORDINASI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Rakor PPLH se Kaltara di Restoran Royal Crown, Tarakan, Rabu (4/4).


SUARAKALTARA.COM - TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menyebutkan, evaluasi pada proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk itu, diharapkan instansi terkait dapat menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi jabatan tertentu yang terkait dengan proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga harapan diatas dapat terlaksana dengan baik. Ini disampaikan Gubernur saat menghadiri dan membuka Rakor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) se Provinsi Kaltara di Restoran Royal Crown, Tarakan, Rabu (4/4).

Di acara bertajuk 'Sinergitas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan' itu, Gubernur menginformasikan bahwa ada beragam indeks kelestarian dan kerusakan kualitas lingkungan hidup yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun yang menjadi penegasan, adalah ukuran ini tak hanya berlaku secara internasional, tapi juga nasional. 

“Selain harus menjadi bahan perhatian, indeks kelestarian lingkungan, khususnya Proper wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Dalam Proper, perusahaan yang pengelolaan lingkungan hidupnya jelek, akan mendapat bendera hitam. Dan, bendera itu wajib dikibarkan di lahan usaha atau kantornya. Begitu pula yang pengelolaannya baik, akan mendapatkan bendera hijau,” jelas Irianto.


Proper ini merupakan bentuk motivasi sekaligus membangun kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, Gubernur menegaskan agar pemilik perusahaan atau direktur utama perusahaan yang beroperasi di Kaltara, sedianya wajib mematuhi aturan yang ada. 

“Saya juga telah mendiskusikan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu mengenai keberadaan dan perolehan DBH pajak dari perusahaan tambang batubara dan sawit yang beroperasi di Kaltara, namun berkantor pusat di Jakarta. Informasi terkini, Pemprov DKI Jakarta memperoleh DBH dari PPN dan PPH mencapai Rp 30 triliun dari perusahaan tambang dan sawit. Sementara Provinsi Kaltara, tak memperoleh apa-apa,” urainya.

Hal ini diharapkan untuk disiasati, dengan pendataan keberadaan perusahaan yang ada di Kaltara namun berkantor pusat di Jakarta. 

“Keberadaan perusahaan ini, juga bertanggung jawab besar atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Kaltara. Meski kini dampaknya belum terasa, tapi generasi mendatang akan menuai dampaknya,” ucapnya.

Soal ini, atensi Gubernur tertuju kepada perusahaan pertambangan di Kaltara. Dimana, sebelumnya penerbitan izin operasi tambang dinilai sembarangan. Dan, dorongan penerbitannya juga karena sesuatu hal yang tidak berujung pada keinginan untuk melestarikan sumber daya alam untuk generasi kedepan.

Dijelaskan, ada ratusan izin yang dicabut sejauh ini, lantaran permasalahan masa izin yang sudah kedaluwarsa, kegiatan terhenti dan lainnya. Apabila masalah ini tak segera ditangani, maka persoalannya akan menjadi tanggung renteng kepada pemerintah dan masyarakat saat ini. 

“Kaltara butuh keberadaan perusahaan yang serius mengelola sumber daya alam secara maksimal dan lestari. Juga mematuhi aturan yang ada, termasuk kewajiban membayar pajak dan lainnya. Untuk perusahaan yang seperti ini, pemerintah akan memberi 'reward' berupa percepatan proses perizinan, pembinaan bahkan asistensi apabila pihak perusahaan berhadapan dengan masalah hukum. Sementara yang melakukan kesalahan, akan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku agar tak mengulangi kesalahan tersebut,” ulas Irianto.

Disinggung juga mengenai perizinan perusahaan perkebunan. “Memang ini adalah kewenangan bupati, namun harus diketahui juga bahwa atasan bupati adalah gubernur. Dengan begitu, gubernur memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pemberian sanksi kepada menteri atau presiden seperti pencabutan izin bagi perusahaan perkebunan yang melanggar aturan,” Dipastikan pula Gubernur, Pemprov Kaltara terus berupaya mengeliminir dampak negatif dari pembangunan yang ada. Karena pembangunan adalah proses berkelanjutan dengan tujuan mensejahterakan rakyat. “Pemerintah berkewajiban menyadarkan rakyat untuk tidak merusak lingkungan secara membabi buta. Dan, fakta dan kejadian yang ada selama ini terkait kerusakan lingkungan patut menjadi pelajaran kita,” ucapnya.

Gubernur menuturkan juga bahwa tantangan berat dihadapi pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, jangan berdiam diri, harus bekerja keras. 

“Khusus kepada instansi terkait yang mengelola lingkungan hidup, berdasarkan data hasil evaluasi yang ada, indeks lingkungan yang terendah adalah indeks kualitas air. Ini dikarenakan sungai yang ada telah tercemar. Ini patut mendapat perhatian, dan kepedulian dari instansi terkait,” papar Gubernur. 

Soal ini, Gubernur menyarankan untuk dibentuk tim lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melibatkan unsur non pemerintahan, baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau perusahaan yang ada.

Irianto juga menugaskan kepada Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup, Gubernur meminta untuk mengawasi sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltara yang terindikasi melakukan penebangan pohon di luar area yang diizinkan. 

“Bila terbukti, untuk segera dipidanakan dan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penegakan hukumnya. Dalam hal ini, proses pengawasan haruslah on field atau dilakukan pengawasan langsung di lapangan dengan menggunakan alat bantu citra satelit atau drone,” tutupnya.(humas)

Gubernur Tegaskan Pembangunan Harus Berwawasan Lingkungan

SUARA KALTARA
Humas Provinsi Kaltara
KOORDINASI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Rakor PPLH se Kaltara di Restoran Royal Crown, Tarakan, Rabu (4/4).


SUARAKALTARA.COM - TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menyebutkan, evaluasi pada proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk itu, diharapkan instansi terkait dapat menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi jabatan tertentu yang terkait dengan proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga harapan diatas dapat terlaksana dengan baik. Ini disampaikan Gubernur saat menghadiri dan membuka Rakor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) se Provinsi Kaltara di Restoran Royal Crown, Tarakan, Rabu (4/4).

Di acara bertajuk 'Sinergitas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan' itu, Gubernur menginformasikan bahwa ada beragam indeks kelestarian dan kerusakan kualitas lingkungan hidup yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun yang menjadi penegasan, adalah ukuran ini tak hanya berlaku secara internasional, tapi juga nasional. 

“Selain harus menjadi bahan perhatian, indeks kelestarian lingkungan, khususnya Proper wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Dalam Proper, perusahaan yang pengelolaan lingkungan hidupnya jelek, akan mendapat bendera hitam. Dan, bendera itu wajib dikibarkan di lahan usaha atau kantornya. Begitu pula yang pengelolaannya baik, akan mendapatkan bendera hijau,” jelas Irianto.


Proper ini merupakan bentuk motivasi sekaligus membangun kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, Gubernur menegaskan agar pemilik perusahaan atau direktur utama perusahaan yang beroperasi di Kaltara, sedianya wajib mematuhi aturan yang ada. 

“Saya juga telah mendiskusikan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu mengenai keberadaan dan perolehan DBH pajak dari perusahaan tambang batubara dan sawit yang beroperasi di Kaltara, namun berkantor pusat di Jakarta. Informasi terkini, Pemprov DKI Jakarta memperoleh DBH dari PPN dan PPH mencapai Rp 30 triliun dari perusahaan tambang dan sawit. Sementara Provinsi Kaltara, tak memperoleh apa-apa,” urainya.

Hal ini diharapkan untuk disiasati, dengan pendataan keberadaan perusahaan yang ada di Kaltara namun berkantor pusat di Jakarta. 

“Keberadaan perusahaan ini, juga bertanggung jawab besar atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Kaltara. Meski kini dampaknya belum terasa, tapi generasi mendatang akan menuai dampaknya,” ucapnya.

Soal ini, atensi Gubernur tertuju kepada perusahaan pertambangan di Kaltara. Dimana, sebelumnya penerbitan izin operasi tambang dinilai sembarangan. Dan, dorongan penerbitannya juga karena sesuatu hal yang tidak berujung pada keinginan untuk melestarikan sumber daya alam untuk generasi kedepan.

Dijelaskan, ada ratusan izin yang dicabut sejauh ini, lantaran permasalahan masa izin yang sudah kedaluwarsa, kegiatan terhenti dan lainnya. Apabila masalah ini tak segera ditangani, maka persoalannya akan menjadi tanggung renteng kepada pemerintah dan masyarakat saat ini. 

“Kaltara butuh keberadaan perusahaan yang serius mengelola sumber daya alam secara maksimal dan lestari. Juga mematuhi aturan yang ada, termasuk kewajiban membayar pajak dan lainnya. Untuk perusahaan yang seperti ini, pemerintah akan memberi 'reward' berupa percepatan proses perizinan, pembinaan bahkan asistensi apabila pihak perusahaan berhadapan dengan masalah hukum. Sementara yang melakukan kesalahan, akan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku agar tak mengulangi kesalahan tersebut,” ulas Irianto.

Disinggung juga mengenai perizinan perusahaan perkebunan. “Memang ini adalah kewenangan bupati, namun harus diketahui juga bahwa atasan bupati adalah gubernur. Dengan begitu, gubernur memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pemberian sanksi kepada menteri atau presiden seperti pencabutan izin bagi perusahaan perkebunan yang melanggar aturan,” Dipastikan pula Gubernur, Pemprov Kaltara terus berupaya mengeliminir dampak negatif dari pembangunan yang ada. Karena pembangunan adalah proses berkelanjutan dengan tujuan mensejahterakan rakyat. “Pemerintah berkewajiban menyadarkan rakyat untuk tidak merusak lingkungan secara membabi buta. Dan, fakta dan kejadian yang ada selama ini terkait kerusakan lingkungan patut menjadi pelajaran kita,” ucapnya.

Gubernur menuturkan juga bahwa tantangan berat dihadapi pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, jangan berdiam diri, harus bekerja keras. 

“Khusus kepada instansi terkait yang mengelola lingkungan hidup, berdasarkan data hasil evaluasi yang ada, indeks lingkungan yang terendah adalah indeks kualitas air. Ini dikarenakan sungai yang ada telah tercemar. Ini patut mendapat perhatian, dan kepedulian dari instansi terkait,” papar Gubernur. 

Soal ini, Gubernur menyarankan untuk dibentuk tim lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melibatkan unsur non pemerintahan, baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau perusahaan yang ada.

Irianto juga menugaskan kepada Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup, Gubernur meminta untuk mengawasi sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltara yang terindikasi melakukan penebangan pohon di luar area yang diizinkan. 

“Bila terbukti, untuk segera dipidanakan dan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penegakan hukumnya. Dalam hal ini, proses pengawasan haruslah on field atau dilakukan pengawasan langsung di lapangan dengan menggunakan alat bantu citra satelit atau drone,” tutupnya.(humas)

No comments