Social Items

Foto : Gubernur Kaltara Ir.H. Irianto Lambrie Saat Menghadiri sekaligus Membuka Program Kaltara Smart Province di gedung serbaguna Pemprov kaltara Tanjung Selor (19/4).


SUARAKALTARA.COM - TANJUNG SELOR - Gubernur kalimantan utara Ir. H. Irianto Lambrie menghadiri dan seklaigus membuka program Kaltara Smart Province, sebagai Implementasi E-Government dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang diadakan di ruang Serbaguna Gadis Pemprov Kaltara,(19/4)

Tak sekedar bagian dari peringatan HUT ke-5 Provinsi Kaltara, peresmian program Kaltara Smart province ini juga untuk menunjukkan itikad baik dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kaltara ingin melangkah cepat dan maju dalam membangun sebuah sistem yang berguna dan dapat diwariskan kepada siapapun yang kelak bekerja di Kaltara. Di mana, sistem ini tak hanya berfungsi untuk mencegah tindak pidana korupsi. Tapi juga untuk mempermudah pelayanan, meningkatkan efisiensi, kapasitas kinerja dan mempercepat kegiatan pelayanan yang diberikan pemerintah.

E-Government sendiri, bukanlah hal baru di dunia. namun hal Ini berbarengan dengan perkembangan dunia sejak abad 21. Abad di mana, segala sesuatu semakin sulit untuk disembunyikan dari pengetahuan khalayak. Pengembangan sistem ini semakin urgent seiring dengan perubahan dunia yang kini memasuki era Industri 4.0 yang sangat mengandalkan teknologi dan informasi.

Indonesia sendiri sudah menerapkan E-Government ini. Bahkan sejumlah provinsi, terhitung berhasil menerapkannya. Harapannya, di era digital ini, keberadaan E-Government mampu mendorong transparansi dari kalangan pemerintahan. Sebab, transparansi merupakan kunci dari upaya pencegahan tindak penyimpangan atau tindak pidana korupsi.

Sekaitan dengan transparansi dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pencegahan tindak pidana korupsi, berdasarkan pendataan dan penelitian Transparency International (sejak 2017), dari 180 negara di dunia, Indonesia berada di urutan ke-96. 


Sementara peringkat pertama negara yang terbaik atau paling rendah tingkat korupsinya, adalah Selandia Baru. Negara ini memiliki tingkat keterbukaan atau transparansi yang baik, pelayanan publik yang mumpuni dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Indonesia sendiri, kalah jauh dari Singapura yang berada di urutan ke-6 peringkat negara dengan tingkat korupsi terendah.

Pemprov Kaltara sendiri sangat mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang semakin dikedepankan oleh KPK. Sebab, jangan sampai penindakan korupsi yang kebanyakan menyasar kalangan pemerintah selama ini, akan menimbulkan ketakutan bagi pejabat pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan maupun mengelola anggaran.

Yang harus disadari juga oleh para penegak hukum, kini sudah dibangun sebuah sistem yang komprehensif dalam proses penegakan hukum. Dimana, ada sejumlah langkah yang harus ditempuh penegak hukum untuk menetapkan seorang sebagai tersangka maupun saksi. Utamanya, dari kalangan pejabat pemerintah.

Begitupun dengan urusan transparansi, Pemprov Kaltara sudah berupaya memaksimalkannya dengan berbagai cara. Seperti, adanya website resmi Pemprov Kaltara, juga sejumlah sistem aplikasi yang mengedepankan transparansi dalam penggunaannya.

Selain E-Government, Pemprov Kaltara memiliki 18 sistem aplikasi lainnya yang akan berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Di antaranya, E-Sertifikat PNS, E-Sirup, LPSE, E-Konsultasi, E-Pengendalian, E-Monev, dan lainnya. Kini juga tengah dikembangkan sistem aplikasi penetapan besaran insentif yang didasarkan pada beban kerja.

Agar sistem aplikasi yang ada ini lebih bermanfaat dan terimplementasi dengan baik, Gubernur memerintahkan kepada Diskominfo Provinsi Kaltara untuk melakukan pengintegrasiannya dalam satu sistem. Ini untuk mencegah dan menghilangkan ego sektoral, ego organisasi dan lainnya.

Khusus bagi E-Goverment, diharapkan dalam pengimplementasiannya dapat meningkatkan wibawa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemerintahan. Dengan begitu, maka pemerintah akan semakin dipercaya oleh masyarakat.

Ditekankan pula, agar dalam pengaplikasiannya, E-Government harus dioperasikan oleh aparatur yang berkompeten.

Dalam mendukung upaya memaksimalkan implementasi E-Government tersebut, kini sudah sekitar 40-an BTS dibangun di Kaltara. Baik yang didanai APBD maupun APBN.

Pastinya, infrastruktur komunikasi dan informasi digital akan terus dibangun secara berkesinambungan. Kepada penggunanya, dalam hal ini masyarakat agar dapat menjaga dan memelihara fasilitas tersebut.

Penerapan E-Government juga harus simultan. Dan, E-Government harus mampu menyediakan layanan informasi bagi yang membutuhkannya. Dari itu, aral berupa sulitnya diperoleh informasi maupun data dari pemerintah untuk diinput kedalam E-Government dengan berbagai alasan, harus segera diatasi.(Babe)


Kaltara Memiliki 18 Sistem Aplikasi Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

SUARA KALTARA
Foto : Gubernur Kaltara Ir.H. Irianto Lambrie Saat Menghadiri sekaligus Membuka Program Kaltara Smart Province di gedung serbaguna Pemprov kaltara Tanjung Selor (19/4).


SUARAKALTARA.COM - TANJUNG SELOR - Gubernur kalimantan utara Ir. H. Irianto Lambrie menghadiri dan seklaigus membuka program Kaltara Smart Province, sebagai Implementasi E-Government dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang diadakan di ruang Serbaguna Gadis Pemprov Kaltara,(19/4)

Tak sekedar bagian dari peringatan HUT ke-5 Provinsi Kaltara, peresmian program Kaltara Smart province ini juga untuk menunjukkan itikad baik dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kaltara ingin melangkah cepat dan maju dalam membangun sebuah sistem yang berguna dan dapat diwariskan kepada siapapun yang kelak bekerja di Kaltara. Di mana, sistem ini tak hanya berfungsi untuk mencegah tindak pidana korupsi. Tapi juga untuk mempermudah pelayanan, meningkatkan efisiensi, kapasitas kinerja dan mempercepat kegiatan pelayanan yang diberikan pemerintah.

E-Government sendiri, bukanlah hal baru di dunia. namun hal Ini berbarengan dengan perkembangan dunia sejak abad 21. Abad di mana, segala sesuatu semakin sulit untuk disembunyikan dari pengetahuan khalayak. Pengembangan sistem ini semakin urgent seiring dengan perubahan dunia yang kini memasuki era Industri 4.0 yang sangat mengandalkan teknologi dan informasi.

Indonesia sendiri sudah menerapkan E-Government ini. Bahkan sejumlah provinsi, terhitung berhasil menerapkannya. Harapannya, di era digital ini, keberadaan E-Government mampu mendorong transparansi dari kalangan pemerintahan. Sebab, transparansi merupakan kunci dari upaya pencegahan tindak penyimpangan atau tindak pidana korupsi.

Sekaitan dengan transparansi dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pencegahan tindak pidana korupsi, berdasarkan pendataan dan penelitian Transparency International (sejak 2017), dari 180 negara di dunia, Indonesia berada di urutan ke-96. 


Sementara peringkat pertama negara yang terbaik atau paling rendah tingkat korupsinya, adalah Selandia Baru. Negara ini memiliki tingkat keterbukaan atau transparansi yang baik, pelayanan publik yang mumpuni dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Indonesia sendiri, kalah jauh dari Singapura yang berada di urutan ke-6 peringkat negara dengan tingkat korupsi terendah.

Pemprov Kaltara sendiri sangat mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang semakin dikedepankan oleh KPK. Sebab, jangan sampai penindakan korupsi yang kebanyakan menyasar kalangan pemerintah selama ini, akan menimbulkan ketakutan bagi pejabat pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan maupun mengelola anggaran.

Yang harus disadari juga oleh para penegak hukum, kini sudah dibangun sebuah sistem yang komprehensif dalam proses penegakan hukum. Dimana, ada sejumlah langkah yang harus ditempuh penegak hukum untuk menetapkan seorang sebagai tersangka maupun saksi. Utamanya, dari kalangan pejabat pemerintah.

Begitupun dengan urusan transparansi, Pemprov Kaltara sudah berupaya memaksimalkannya dengan berbagai cara. Seperti, adanya website resmi Pemprov Kaltara, juga sejumlah sistem aplikasi yang mengedepankan transparansi dalam penggunaannya.

Selain E-Government, Pemprov Kaltara memiliki 18 sistem aplikasi lainnya yang akan berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Di antaranya, E-Sertifikat PNS, E-Sirup, LPSE, E-Konsultasi, E-Pengendalian, E-Monev, dan lainnya. Kini juga tengah dikembangkan sistem aplikasi penetapan besaran insentif yang didasarkan pada beban kerja.

Agar sistem aplikasi yang ada ini lebih bermanfaat dan terimplementasi dengan baik, Gubernur memerintahkan kepada Diskominfo Provinsi Kaltara untuk melakukan pengintegrasiannya dalam satu sistem. Ini untuk mencegah dan menghilangkan ego sektoral, ego organisasi dan lainnya.

Khusus bagi E-Goverment, diharapkan dalam pengimplementasiannya dapat meningkatkan wibawa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemerintahan. Dengan begitu, maka pemerintah akan semakin dipercaya oleh masyarakat.

Ditekankan pula, agar dalam pengaplikasiannya, E-Government harus dioperasikan oleh aparatur yang berkompeten.

Dalam mendukung upaya memaksimalkan implementasi E-Government tersebut, kini sudah sekitar 40-an BTS dibangun di Kaltara. Baik yang didanai APBD maupun APBN.

Pastinya, infrastruktur komunikasi dan informasi digital akan terus dibangun secara berkesinambungan. Kepada penggunanya, dalam hal ini masyarakat agar dapat menjaga dan memelihara fasilitas tersebut.

Penerapan E-Government juga harus simultan. Dan, E-Government harus mampu menyediakan layanan informasi bagi yang membutuhkannya. Dari itu, aral berupa sulitnya diperoleh informasi maupun data dari pemerintah untuk diinput kedalam E-Government dengan berbagai alasan, harus segera diatasi.(Babe)


No comments