Social Items

HUMAS PROVINSI KALTARA.
RAKOR : Menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara di gedung serba guna, Pemkot Tarakan, siang ini tadi (5/4/2018).


SUARAKALTARA.COM - TARAKAN - Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara di gedung serba guna, Pemkot Tarakan.(5/4).

Pemerintah Provinsi Kaltara bersama para bupati/walikota se Kaltara, melakukan penandatangan komitmen integritas untuk pemberantasan korupsi.

Dalam acara yang sama, gubernur kaltara juga menandatangani MoU atau nota kesepahaman antara Pemprov Kaltara dengan BPKP RI.

Kegiatan yang di hadiri oleh Kepala BPKP RI Bapak Dr Ardan Adiperdana, Wakil Ketua KPK RI Ibu Basari Pandjaitan, Kepala Kejaksaan Kaltim Bapak Elly Shahputra, Pak Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio, Kapolda Kaltara Bapak Brigjen Pol. Indrajit, Ketua DPRD Kaltara Bapak Marthen Sablon, dan para kepala daerah se Kaltara.

Dimulai dari nol anggaran, personel dan infrastruktur, namun hingga ke-5 tahun usianya kini, banyak hal yang sudah dilakukan, termasuk sederetan pencapaian juga telah diraih yang tak hanya dirasakan jajaran pemerintah, tapi juga oleh masyarakatnya.

"penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kemajuan dan akselerasi pembangunan di Kaltara, tak terkecuali dukungan dari KPK melalui Bu Irjen Pol (Purn.) Basaria Pandjaitan (Wakil Ketua KPK RI) dan Kepala BPKP RI Dr Ardan Adiperdana." ujar Gubernur Kaltara Ir.H. Irianto Lambrie

Pertemuan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kaltara untuk menuju provinsi yang berintegritas dan sejajar dengan daerah lain di indonesia.

Irianto mengungkapkan, Kehadiran KPK dan BPKP di Kaltara sendiri, diharapkan memberikan manfaat besar untuk pembangunan Kaltara yang berkelanjutan di masa datang.

"Atas nama masyarakat Indonesia di Kaltara, saya menyambut baik Rakor ini, dan juga berterima kasih atas upaya tim supervisi KPK yang dilakukan selama sekitar 3 hari, mulai 21 hingga 24 maret lalu, dan telah berhasil melakukan pemetaan" Ucapnya.

Dari Hasil pemetaan yang dilakukan oleh KPK apabila ditemukan kekurangan, harus segera diperbaiki dalam rangka upaya penyelenggaraan pembangunan yang akuntabel, berintegritas, profesional dan bertanggungjawab.

Secara khusus, pemetaan yang dilakukan tim supervisi KPK sangat bermanfaat bagi  gubernur dan wakil gubernur secara pribadi, serta seluruh jajaran Pemprov Kaltara.

Lantaran, seluruh pihak yang ada di Kaltara, ingin merasakan kehidupan daerah yang lebih baik dari sebelumnya, dan sejahtera. Hal ini membutuhkan komitmen bersama, serta persepsi yang sama dari seluruh pihak yang ada guna membangun Indonesia yang hebat dan berjaya.

Khusus Rakor ini, seluruh arahan tim supervisi, harus dicermati, dicatat dan ditindaklanjuti. Tindak lanjut merupakan bagian terpenting dari sebuah komitmen yang ada.

Termasuk, catatan dari para narasumber yang hadir dalam rangka mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela, koruptif hingga tindakan yang dapat menurunkan wibawa dan mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.(Humas)

Penandatanganan Komitmen Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi

SUARA KALTARA
HUMAS PROVINSI KALTARA.
RAKOR : Menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara di gedung serba guna, Pemkot Tarakan, siang ini tadi (5/4/2018).


SUARAKALTARA.COM - TARAKAN - Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara di gedung serba guna, Pemkot Tarakan.(5/4).

Pemerintah Provinsi Kaltara bersama para bupati/walikota se Kaltara, melakukan penandatangan komitmen integritas untuk pemberantasan korupsi.

Dalam acara yang sama, gubernur kaltara juga menandatangani MoU atau nota kesepahaman antara Pemprov Kaltara dengan BPKP RI.

Kegiatan yang di hadiri oleh Kepala BPKP RI Bapak Dr Ardan Adiperdana, Wakil Ketua KPK RI Ibu Basari Pandjaitan, Kepala Kejaksaan Kaltim Bapak Elly Shahputra, Pak Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio, Kapolda Kaltara Bapak Brigjen Pol. Indrajit, Ketua DPRD Kaltara Bapak Marthen Sablon, dan para kepala daerah se Kaltara.

Dimulai dari nol anggaran, personel dan infrastruktur, namun hingga ke-5 tahun usianya kini, banyak hal yang sudah dilakukan, termasuk sederetan pencapaian juga telah diraih yang tak hanya dirasakan jajaran pemerintah, tapi juga oleh masyarakatnya.

"penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kemajuan dan akselerasi pembangunan di Kaltara, tak terkecuali dukungan dari KPK melalui Bu Irjen Pol (Purn.) Basaria Pandjaitan (Wakil Ketua KPK RI) dan Kepala BPKP RI Dr Ardan Adiperdana." ujar Gubernur Kaltara Ir.H. Irianto Lambrie

Pertemuan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kaltara untuk menuju provinsi yang berintegritas dan sejajar dengan daerah lain di indonesia.

Irianto mengungkapkan, Kehadiran KPK dan BPKP di Kaltara sendiri, diharapkan memberikan manfaat besar untuk pembangunan Kaltara yang berkelanjutan di masa datang.

"Atas nama masyarakat Indonesia di Kaltara, saya menyambut baik Rakor ini, dan juga berterima kasih atas upaya tim supervisi KPK yang dilakukan selama sekitar 3 hari, mulai 21 hingga 24 maret lalu, dan telah berhasil melakukan pemetaan" Ucapnya.

Dari Hasil pemetaan yang dilakukan oleh KPK apabila ditemukan kekurangan, harus segera diperbaiki dalam rangka upaya penyelenggaraan pembangunan yang akuntabel, berintegritas, profesional dan bertanggungjawab.

Secara khusus, pemetaan yang dilakukan tim supervisi KPK sangat bermanfaat bagi  gubernur dan wakil gubernur secara pribadi, serta seluruh jajaran Pemprov Kaltara.

Lantaran, seluruh pihak yang ada di Kaltara, ingin merasakan kehidupan daerah yang lebih baik dari sebelumnya, dan sejahtera. Hal ini membutuhkan komitmen bersama, serta persepsi yang sama dari seluruh pihak yang ada guna membangun Indonesia yang hebat dan berjaya.

Khusus Rakor ini, seluruh arahan tim supervisi, harus dicermati, dicatat dan ditindaklanjuti. Tindak lanjut merupakan bagian terpenting dari sebuah komitmen yang ada.

Termasuk, catatan dari para narasumber yang hadir dalam rangka mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela, koruptif hingga tindakan yang dapat menurunkan wibawa dan mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.(Humas)

No comments