Social Items

PENUTUPAN : Sambutan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., M.kn (Walikota Tanggeran Selatan) Sekaligus Menutup Kegiatan Rakernas Apeksi 2018 Di Kayan Convention Hall  Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan (26/7)


SUARAKALTARA.COM - Tarakan - Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang Dilaksankan Di Kota Tarakan Dari Tanggal 24 Sampai Dengan 26 Juli 2018 bertempat Di Kayan Convention Hall  Hotel Tarakan Plaza Akhirnya Resmi Di Tutup.

Pelaksaan Rakernas Apeksi Di Kota Tarakan Yang Dihadiri 98 Kota Seluruh Indonesia, Dalam Pertemuan Tersebut Ada beberapa Hal Yang Di Bahas Terkait Penguatan Kerja Sama Antar Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Daerah.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Dalam Sambutannya Mengucapkan "Terimakasih Kepada Pemerintah Kota Tarakan Dan Masyarakat Kota Tarakan Yang Telah ikut serta menyukseskan Pelaksaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Di Kota Tarakan " Ujar Airin Rachmi (Walikota Tanggerang Selatan).

Ia Juga Mengumumkan Bahwa Pelaksanaan Rakernas Apeksi Tahun 2019 Akan Di Adakan Di Kota Palu Sulawesi Tengah.

Dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indoesia (RAKERNAS APEKSI) Yang Ke-13 Di Kota Tarakan Menghasilkan Berbagai Hasil Dan Rekomendasi Yang Akan Disampaikan Ke Pemerintah Pusat Antara Lain :

A.Isu Kerjasama Antara Daerah Guna Pembangunan Dan Kemajuan Daerah
  1. Mendorong Pemerintah Untuk Melakukan Harmonisasi Dan Singkronisasi PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Antar Daerah Dengan Peraturan Terkait Lainnya.
  2. Pemeritah segera Mengeluarkan Permendagri Tentang Juknis Atau Pedoman Pelaksanaan Tata Kerjasama Daerah Dengan Luar Negeri Yang Implementatif.
  3. Mendorong Pemerintah Untuk Melakukan Peningkatan Kapasitas Terhadap Peran Dan Kemampuan Koordinasi Provinsi Dalam Penyelenggaraan Fungsi Kerjasama Antar Daerah.
  4. Mendorong Pemerintah Untuk Segera Melengkapi Peraturan SPK Tentang Pelaksanaan Kerjassama antar Daerah Khususnya Pelayanan Publik Yang Berada Di sekitar wilayah Perbatasan.
  5. Mendorong Pemerintah Melalui Kementrian Dalam Negeri Untuk Mengumpulkan, Menyebarkan serta memfasilitasi seluruh Jaringan sistem Kerjasama Dan Aplikasi Untuk Kemudian Disebarkan Ke seluruh Wilayah Indonesia.
  6. Pemerintah Melalui Kementrian Perdagangan Segera Melakukan Sosialisasi Tentang Akses-akses mendapatkan Pendanaan Dan Promosi Untuk Pengembangan UKM di Daerah.
  7. Mendorong Pemerintah Untuk Melakukan Penguatan Kerjasama Di Bidang ekonomi Antar Pemerintah Daerah Di seluruh Indonesia.
  8. Pendorong Pemerintah Untuk Membuat Kebijakan Yang Memastikan Kewenangan Yang Jelas Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dan Implementasi Kawasan ekonomi Khusus.
  9. Mendorong Pemerintah Melalui Kementrian Untuk Memastikan Dan Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Batas-batas Wilayah Di seluruh Indonesia Kebupaten Kota Dan Provinsi.
  10. Mendorong Pemerintah Untuk Tugas Melaksanakan Aturan OTSUS NAD.


B.Rekomendasi Bidang Pemerintahan Umum Dan Hukum
  1. Segera Melaksanakan Seluruh Hasil Pertemuan Antara Walikota Seluruh Indonesia Dengan Presiden Joko Widodo Di Istana Bogor Pada Tanggal 23 Juli 2018.
  2. Segera Melakukan Peningkatan Kapasitas APIP Di Daerah Sebagai tindak Lanjut Pelaksanaan MOU Antara Kemendgri,Kepolisian,Kejaksaan Dan Kerjasama Tentang Mekanisme Koordinasi APIP Dan APH.
  3. Pemerintah Segera Mengeluarkan Peraturan Pengganti Tentang Kenaikan Penghasilan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
  4. Mendorong Pemerintah Untuk Memberikan Alokasi Dana Yang Lebih Besar Untuk Pemeliharaan Jalan Provinsi Dan Jalan Nasional Di Kota Masing-masing.
  5. Segera Melakukan Sosialisasi Dan Mengenai Akses Mendapatkan Pendanaan Melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur.
  6. Mendorong Pemerintah Untuk Menijau Kembali Kebijakan Tentang Kuota CPNS Di Daerah.
  7. Mendorong Pemerintah Agar Menyelesaikan Kategori 2 (Kategori Khusus) Tetap Melalui Mekanisme Tes Penerimaan Dengan Memperhatikan Kondisi Dan Kebutuhan Daerah.
  8. Mendorong Pemerintah Melalui Kemendagri, Kemenpan RB, IPDN Dan BKN Untuk Meninjau Kembali Peraturan Tentang syarat-syarat Calon Praja IPDN (Usia 22 Tahun, Kuota : Proporsional dan Grade 65,70,126 Khusus Wilayah Tengah Dan Timur / Diluar Jawa Dan Sumatera.
  9. Mendorong Pemerintah Untuk Melakukan Sosialisasi Harmonis dan Sikronisasi Penerapan PP24 Tahun 2018 Tentang OSS Dengan Peraturan Daerah Yang Sudah Dikeluarkan.(DB/SY)








Beberapa Isu Kerjasama Dan Rekomendasi Yang Dihasilkan Dalam Rakernas Apeksi 2018 Kota Tarakan.

SUARA KALTARA
PENUTUPAN : Sambutan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., M.kn (Walikota Tanggeran Selatan) Sekaligus Menutup Kegiatan Rakernas Apeksi 2018 Di Kayan Convention Hall  Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan (26/7)


SUARAKALTARA.COM - Tarakan - Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang Dilaksankan Di Kota Tarakan Dari Tanggal 24 Sampai Dengan 26 Juli 2018 bertempat Di Kayan Convention Hall  Hotel Tarakan Plaza Akhirnya Resmi Di Tutup.

Pelaksaan Rakernas Apeksi Di Kota Tarakan Yang Dihadiri 98 Kota Seluruh Indonesia, Dalam Pertemuan Tersebut Ada beberapa Hal Yang Di Bahas Terkait Penguatan Kerja Sama Antar Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Daerah.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Dalam Sambutannya Mengucapkan "Terimakasih Kepada Pemerintah Kota Tarakan Dan Masyarakat Kota Tarakan Yang Telah ikut serta menyukseskan Pelaksaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Di Kota Tarakan " Ujar Airin Rachmi (Walikota Tanggerang Selatan).

Ia Juga Mengumumkan Bahwa Pelaksanaan Rakernas Apeksi Tahun 2019 Akan Di Adakan Di Kota Palu Sulawesi Tengah.

Dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indoesia (RAKERNAS APEKSI) Yang Ke-13 Di Kota Tarakan Menghasilkan Berbagai Hasil Dan Rekomendasi Yang Akan Disampaikan Ke Pemerintah Pusat Antara Lain :

A.Isu Kerjasama Antara Daerah Guna Pembangunan Dan Kemajuan Daerah
  1. Mendorong Pemerintah Untuk Melakukan Harmonisasi Dan Singkronisasi PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Antar Daerah Dengan Peraturan Terkait Lainnya.
  2. Pemeritah segera Mengeluarkan Permendagri Tentang Juknis Atau Pedoman Pelaksanaan Tata Kerjasama Daerah Dengan Luar Negeri Yang Implementatif.
  3. Mendorong Pemerintah Untuk Melakukan Peningkatan Kapasitas Terhadap Peran Dan Kemampuan Koordinasi Provinsi Dalam Penyelenggaraan Fungsi Kerjasama Antar Daerah.
  4. Mendorong Pemerintah Untuk Segera Melengkapi Peraturan SPK Tentang Pelaksanaan Kerjassama antar Daerah Khususnya Pelayanan Publik Yang Berada Di sekitar wilayah Perbatasan.
  5. Mendorong Pemerintah Melalui Kementrian Dalam Negeri Untuk Mengumpulkan, Menyebarkan serta memfasilitasi seluruh Jaringan sistem Kerjasama Dan Aplikasi Untuk Kemudian Disebarkan Ke seluruh Wilayah Indonesia.
  6. Pemerintah Melalui Kementrian Perdagangan Segera Melakukan Sosialisasi Tentang Akses-akses mendapatkan Pendanaan Dan Promosi Untuk Pengembangan UKM di Daerah.
  7. Mendorong Pemerintah Untuk Melakukan Penguatan Kerjasama Di Bidang ekonomi Antar Pemerintah Daerah Di seluruh Indonesia.
  8. Pendorong Pemerintah Untuk Membuat Kebijakan Yang Memastikan Kewenangan Yang Jelas Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dan Implementasi Kawasan ekonomi Khusus.
  9. Mendorong Pemerintah Melalui Kementrian Untuk Memastikan Dan Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Batas-batas Wilayah Di seluruh Indonesia Kebupaten Kota Dan Provinsi.
  10. Mendorong Pemerintah Untuk Tugas Melaksanakan Aturan OTSUS NAD.


B.Rekomendasi Bidang Pemerintahan Umum Dan Hukum
  1. Segera Melaksanakan Seluruh Hasil Pertemuan Antara Walikota Seluruh Indonesia Dengan Presiden Joko Widodo Di Istana Bogor Pada Tanggal 23 Juli 2018.
  2. Segera Melakukan Peningkatan Kapasitas APIP Di Daerah Sebagai tindak Lanjut Pelaksanaan MOU Antara Kemendgri,Kepolisian,Kejaksaan Dan Kerjasama Tentang Mekanisme Koordinasi APIP Dan APH.
  3. Pemerintah Segera Mengeluarkan Peraturan Pengganti Tentang Kenaikan Penghasilan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
  4. Mendorong Pemerintah Untuk Memberikan Alokasi Dana Yang Lebih Besar Untuk Pemeliharaan Jalan Provinsi Dan Jalan Nasional Di Kota Masing-masing.
  5. Segera Melakukan Sosialisasi Dan Mengenai Akses Mendapatkan Pendanaan Melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur.
  6. Mendorong Pemerintah Untuk Menijau Kembali Kebijakan Tentang Kuota CPNS Di Daerah.
  7. Mendorong Pemerintah Agar Menyelesaikan Kategori 2 (Kategori Khusus) Tetap Melalui Mekanisme Tes Penerimaan Dengan Memperhatikan Kondisi Dan Kebutuhan Daerah.
  8. Mendorong Pemerintah Melalui Kemendagri, Kemenpan RB, IPDN Dan BKN Untuk Meninjau Kembali Peraturan Tentang syarat-syarat Calon Praja IPDN (Usia 22 Tahun, Kuota : Proporsional dan Grade 65,70,126 Khusus Wilayah Tengah Dan Timur / Diluar Jawa Dan Sumatera.
  9. Mendorong Pemerintah Untuk Melakukan Sosialisasi Harmonis dan Sikronisasi Penerapan PP24 Tahun 2018 Tentang OSS Dengan Peraturan Daerah Yang Sudah Dikeluarkan.(DB/SY)








No comments