Social Items


SUARAKALTARA. COM - Representasi perempuan dalam bidang politik secara periodik tidak mengalami peningkatan yang signifikan, padahal berbagai perangkat hukum telah dilegitimasi demi tercapainya keterwakilan perempuan yang memadai di legislatif.  Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 6, menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Penegasan hak politik perempuan ini juga dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (Convention on the Political Right of Women) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on The Elimination of all forms of Discrimination against Women) melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Namun, kendati berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan, sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan yang lainnya.

Persyaratan dalam UU Pemilu No. 12/2004 yang mengisyaratkan adanya alokasi minimum sebesar 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif, hingga sekarang sulit untuk dipenuhi. Hasil penelusuran mengenai data anggota DPRD Kota Tarakan Periode 2014 – 2019 diketahui bahwa hanya terdapat satu wakil perempuan yang berhasil duduk di lembaga legislatif tersebut.

Jumlah keterwakilan perempuan pada periode ini juga tidak jauh berbeda dengan keterwakilan perempuan di periode sebelum-sebelumnya. Terdapat setidaknya enam kursi lagi bagi perempuan untuk dapat memenuhi kuota 30% seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang.

Rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di legislatif disinyalir diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, minimnya tanggung jawab partai politik terhadap kaderisasi perempuan Rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang belum jelas mekanismenya tersebut menjadi salah satu faktor utama rendahnya partisipasi perempuan.

Sebuah pengamatan mengungkapkan bahwa perempuan yang terjun ke dalam kegiatan politik dan mendapat jabatan politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah perempuan yang memperoleh jabatan politik karena memiliki hubungan dengan laki-laki tertentu. 

Misalnya, suaminya eksekutif, sang istri duduk di dewan. Ayahnya duduk di legislative, putrinya di kader untuk duduk di legislative. Reputasi sosial sang ayah membuat putrinya dianggap cukup mampu untuk menjadi anggota legislatif. 

Kelompok kedua, adalah perempuan yang terjun ke dunia politik setelah bebas tugas dalam membesarkan anak-anaknya. Hal itu menyebabkan usia karir politiknya menjadi lebih pendek. 

Sementara kelompok ketiga adalah perempuan yang dalam usia muda sudah terjun dalam politik. Biasanya, mereka telah cukup lama berkecimpung di dunia ormas, LSM, dan organisasi ekstra kampus lainnya. 

Mereka inilah yang termasuk jenis politisi perempuan professional yang jumlahnya paling sedikit akibat proses sosialisasi, pendidikan, dan rekrutmen politik perempuan yang tidak berakar dan berjalan secara sistematis. 

Pentingnya kaderisasi perempuan sejak awal di partai politik akan berpengaruh terhadap kualitas kepemimpinan perempuan tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan calon legislatif perempuan yang hanya dimunculkan atau memunculkan diri saat kontestasi pileg akan berlangsung. Pemilihan calon anggota legislatif perempuan sudah saatnya tidak lagi didasarkan pada popularitas semata, namun juga rekam jejak sosial serta kepedulian untuk  membawa kesejahteraan perempuan ke arah yang lebih baik.

Faktor kedua yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik perempuan yaitu budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat. Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang lebih mengutamakan peran-peran domestik. Perempuan dibebani tanggung jawab yang lebih besar dalam kepengurusan rumah tangga (domestic), sementara partisipasi perempuan di ruang publik hanya dianggap sebagai peran sekunder. 

Kuatnya pengaruh budaya patriarki pada politik ini lambat laun membentuk cara pandang masyarakat tentang politik. Politik dianggap sebagai hal-hal yang berhubungan dengan maskulinitas, kontras dengan sifat-sifat keperempuanan yang feminis. Perempuan dianggap tidak cocok untuk terjun ke dunia politik yang keras karena menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah lembut, tidak kuat, dan tidak tegas.

Budaya patriarki dalam politik ini menyebabkan tingkat partisipasi perempuan menjadi rendah karena perempuan telah lebih dulu pesimis akan keberhasilan dirinya akibat stigma patriarki yang mengakar kuat di dunia politik.

Strategi komunikasi politik diperlukan untuk meng-counter image politik menjadi ramah terhadap perempuan. Merubah wajah politik menjadi ramah terhadap perempuan diawali oleh pengetahuan tentang gender baik kepada kaum laki-laki maupun perempuan itu sendiri. 

Upaya-upaya lanjutan kemudian dapat dilakukan terkait dengan politik, misalnya melaksanakan pendidikan politik bagi perempuan, yang didalamnya mencakup hak-hak politik perempuan dan kemandirian dalam kehidupan sosial sehingga mendorong perempuan untuk tampil percaya diri di panggung politik.

Keterlibatan perempuan di bidang politik tidak hanya menjadi urusan segelintir aktivis perempuan, namun juga melibatkan kaum laki-laki sebagai mitra kerja politik perempuan. Representasi perempuan di politik mewakili kondisi demokrasi bangsa tersebut. Kerjasama seluruh elemen diperlukan termasuk partai politik untuk membenahi sistem kaderisasi anggota partai serta pendidikan politik yang ramah bagi perempuan perlu untuk terus diupayakan. 

Segala upaya tersebut tentunya kembali lagi kepada perempuan sebagai subjek kunci keberhasilan. Perempuan Indonesia sudah barang tentu harus ikut memikirkan bangsa dan negaranya, namun juga tidak melupakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai istri bagi suami dan kodratnya sebagai perempuan.

Penulis : Zulva Zannatin Alia

Politik Ramah Perempuan

SUARA KALTARA

SUARAKALTARA. COM - Representasi perempuan dalam bidang politik secara periodik tidak mengalami peningkatan yang signifikan, padahal berbagai perangkat hukum telah dilegitimasi demi tercapainya keterwakilan perempuan yang memadai di legislatif.  Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 6, menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Penegasan hak politik perempuan ini juga dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (Convention on the Political Right of Women) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on The Elimination of all forms of Discrimination against Women) melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Namun, kendati berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan, sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan yang lainnya.

Persyaratan dalam UU Pemilu No. 12/2004 yang mengisyaratkan adanya alokasi minimum sebesar 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif, hingga sekarang sulit untuk dipenuhi. Hasil penelusuran mengenai data anggota DPRD Kota Tarakan Periode 2014 – 2019 diketahui bahwa hanya terdapat satu wakil perempuan yang berhasil duduk di lembaga legislatif tersebut.

Jumlah keterwakilan perempuan pada periode ini juga tidak jauh berbeda dengan keterwakilan perempuan di periode sebelum-sebelumnya. Terdapat setidaknya enam kursi lagi bagi perempuan untuk dapat memenuhi kuota 30% seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang.

Rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di legislatif disinyalir diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, minimnya tanggung jawab partai politik terhadap kaderisasi perempuan Rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang belum jelas mekanismenya tersebut menjadi salah satu faktor utama rendahnya partisipasi perempuan.

Sebuah pengamatan mengungkapkan bahwa perempuan yang terjun ke dalam kegiatan politik dan mendapat jabatan politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah perempuan yang memperoleh jabatan politik karena memiliki hubungan dengan laki-laki tertentu. 

Misalnya, suaminya eksekutif, sang istri duduk di dewan. Ayahnya duduk di legislative, putrinya di kader untuk duduk di legislative. Reputasi sosial sang ayah membuat putrinya dianggap cukup mampu untuk menjadi anggota legislatif. 

Kelompok kedua, adalah perempuan yang terjun ke dunia politik setelah bebas tugas dalam membesarkan anak-anaknya. Hal itu menyebabkan usia karir politiknya menjadi lebih pendek. 

Sementara kelompok ketiga adalah perempuan yang dalam usia muda sudah terjun dalam politik. Biasanya, mereka telah cukup lama berkecimpung di dunia ormas, LSM, dan organisasi ekstra kampus lainnya. 

Mereka inilah yang termasuk jenis politisi perempuan professional yang jumlahnya paling sedikit akibat proses sosialisasi, pendidikan, dan rekrutmen politik perempuan yang tidak berakar dan berjalan secara sistematis. 

Pentingnya kaderisasi perempuan sejak awal di partai politik akan berpengaruh terhadap kualitas kepemimpinan perempuan tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan calon legislatif perempuan yang hanya dimunculkan atau memunculkan diri saat kontestasi pileg akan berlangsung. Pemilihan calon anggota legislatif perempuan sudah saatnya tidak lagi didasarkan pada popularitas semata, namun juga rekam jejak sosial serta kepedulian untuk  membawa kesejahteraan perempuan ke arah yang lebih baik.

Faktor kedua yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik perempuan yaitu budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat. Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang lebih mengutamakan peran-peran domestik. Perempuan dibebani tanggung jawab yang lebih besar dalam kepengurusan rumah tangga (domestic), sementara partisipasi perempuan di ruang publik hanya dianggap sebagai peran sekunder. 

Kuatnya pengaruh budaya patriarki pada politik ini lambat laun membentuk cara pandang masyarakat tentang politik. Politik dianggap sebagai hal-hal yang berhubungan dengan maskulinitas, kontras dengan sifat-sifat keperempuanan yang feminis. Perempuan dianggap tidak cocok untuk terjun ke dunia politik yang keras karena menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah lembut, tidak kuat, dan tidak tegas.

Budaya patriarki dalam politik ini menyebabkan tingkat partisipasi perempuan menjadi rendah karena perempuan telah lebih dulu pesimis akan keberhasilan dirinya akibat stigma patriarki yang mengakar kuat di dunia politik.

Strategi komunikasi politik diperlukan untuk meng-counter image politik menjadi ramah terhadap perempuan. Merubah wajah politik menjadi ramah terhadap perempuan diawali oleh pengetahuan tentang gender baik kepada kaum laki-laki maupun perempuan itu sendiri. 

Upaya-upaya lanjutan kemudian dapat dilakukan terkait dengan politik, misalnya melaksanakan pendidikan politik bagi perempuan, yang didalamnya mencakup hak-hak politik perempuan dan kemandirian dalam kehidupan sosial sehingga mendorong perempuan untuk tampil percaya diri di panggung politik.

Keterlibatan perempuan di bidang politik tidak hanya menjadi urusan segelintir aktivis perempuan, namun juga melibatkan kaum laki-laki sebagai mitra kerja politik perempuan. Representasi perempuan di politik mewakili kondisi demokrasi bangsa tersebut. Kerjasama seluruh elemen diperlukan termasuk partai politik untuk membenahi sistem kaderisasi anggota partai serta pendidikan politik yang ramah bagi perempuan perlu untuk terus diupayakan. 

Segala upaya tersebut tentunya kembali lagi kepada perempuan sebagai subjek kunci keberhasilan. Perempuan Indonesia sudah barang tentu harus ikut memikirkan bangsa dan negaranya, namun juga tidak melupakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai istri bagi suami dan kodratnya sebagai perempuan.

Penulis : Zulva Zannatin Alia

No comments