Social Items

PERJANJIAN KERJA SAMA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (tengah) menyaksikan penandatanganan PKS Penyaluran Dana Bergulir antara Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo dan Kepala Disperindagkop-UMKM Kaltara Hartono, belum lama ini.


SUARAKALTARA. COM - TANJUNG SELOR – Dana bergulir senilai Rp 100 miliar (M) untuk mengembangkan koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kalimantan Utara (Kaltara) telah mulai siap disalurkan. Namun sayang, sesuai data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UMKM) Provinsi Kaltara, hingga kini baru ada 5 pelaku usaha yang mengajukan pinjaman untuk memanfaatkan dana tersebut.

Seperti diketahui, Disperindagkop Kaltara bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai penyaluran dana bergulir sebesar Rp 100 miliar untuk pelaku UMKM dan koperasi di Kaltara. Penandatanganan yang dilakukan di Kantor LPDB disaksikan langsung oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Perjanjian kerja sama dengan LPDB yang merupakan Lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM ini, tegas Gubernur, dilakukan berkaitan dengan rencana penyaluran dana bergulir kepada para para pelaku UMKM dan koperasi yang ada di Kaltara.

Gubernur mengungkapkan, berdasarkan informasi Disperindagkop-UMKM Kaltara, sudah ada 5 dokumen pengajuan yang masuk. Tiga di antaranya merupakan pengajuan modal usaha skala besar, dan 2 lagi usaha dengan skala kecil.

“Ini (dana bergulir) kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM dan koperasi di Kaltara. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengembangkan usahanya.  Tapi harus diingat, bahwa untuk memenuhi bantuan permodalan dari LPDB, para pelaku UMKM dan koperasi harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ada,” kata Irianto, Minggu (23/9).

Disebutkan, ada 12 item persyaratan yang harus dipenuhi untuk calon mitra pelaku usaha UMKM yang ingin mengajukan dokumen permohonan peminjaman. Sedangkan untuk calon mitra pinjaman atau pembiayaan koperasi, ada sebanyak 13 item persyaratan yang harus dipenuhi. “Persyaratan dan format proposal bisa dilihat dan didownload langsung di laman website LPDB-KUMKM (http://www.lpdb.id/),” ulas Irianto.

Seluruh dokumen pengajuan pinjaman, lanjutnya, akan diseleksi oleh Disperindagkop-UMKM Kaltara bersama tim yang dibentuk. Jika semua persyaratan sudah memenuhi, Disperindagkop-UMKM akan memberikan surat pengantar yang akan dikirim ke LPDB-KUMKM. 

“Setelah surat pengantar dikirim, tim dari pusat LPDB-KUMKM akan datang untuk melakukan pengecekan atau survei terhadap para pelaku usaha UMKM dan koperasi yang mengajukan pinjaman modal,” urai Gubernur. Dokumen ajuan tadi akan dikaji. Mulai dari neraca pembukuan dan sebagainya. Jika memang memenuhi syarat, baru akan diberikan surat pengantar.

Lebih jauh Irianto menjelaskan, besaran pinjaman modal bergantung pada jenis kapasitas usaha si pemohon. Kisarannya, puluhan juta hingga maksimal Rp 10 miliar. Rincinya, pinjaman modal mulai dari Rp 0 hingga Rp 250 juta untuk usaha mikro, Rp 250 hingga Rp 2,5 milar untuk usaha menengah, sedangkan Rp 2,5 milar hingga 10 miliar untuk jenis usaha besar. “Jika mengajukan pinjaman diatas Rp 250 juta, langsung melalui pusat oleh LPDB-KUMKM. Tetapi jika mengajukan pinjaman dibawah Rp 250 juta cukup perbankan yang dimitrakan saja yang melakukan proses pengkajiannya,” timpal Irianto.

Bunga yang dikenakan sangat kecil, yaitu hanya 5 persen per tahun. Dan berupa bunga menurun. Sementara, jika melalui bank atau lembaga penyalur seperti BPR atau bank daerah 10 hingga 11 persen per tahun. “Ini sangat meringankan bagi para pelaku usaha yang akan mendapatkan dana bergulir,” ucap Gubernur.

Penyaluran dana bergulir ini melalui Bankaltimtara dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bulungan. Dengan rincian, Rp 50 milar melalui Bankaltimtara, dan Rp 50 milar melalui BPR Bulungan. 

“Penyaluran dana bergulir kita lakukan secara bertahap, dan dalam penyalurannya itu berdasarkan usulan,” ungkap Irianto. Sebagai informasi, ada 12.089 UMKM dan 807 koperasi di Kaltara.

Dengan adanya dukungan dana yang nilainya sekitar Rp 100 miliar ini, kata Irianto, diharapkan bisa semakin memajukan UMKM di Kaltara. “Ini kaitannya dengan uang. Saya minta agar dalam pengelolaannya, mengedepankan kehati-hatian. Harus transparan dan tepat sasaran,” tegas Gubernur.

Irianto menegaskan, Perjanjian Kerja Sama  antara Disperindagkop dan LPDB ini, merupakan wujud dari salah satu komitmen Pemprov Kaltara dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Kaltara. “Dana tidak serta merta diberikan oleh LPDB, tanpa ada upaya kita melakukan komunikasi dan meyakinkan ke pusat,” tutup Irianto.(humas)



Dana Rp 100 M Mulai Disalurkan, Baru 5 Pelaku Usaha Ajukan Pinjaman

SUARA KALTARA
PERJANJIAN KERJA SAMA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (tengah) menyaksikan penandatanganan PKS Penyaluran Dana Bergulir antara Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo dan Kepala Disperindagkop-UMKM Kaltara Hartono, belum lama ini.


SUARAKALTARA. COM - TANJUNG SELOR – Dana bergulir senilai Rp 100 miliar (M) untuk mengembangkan koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kalimantan Utara (Kaltara) telah mulai siap disalurkan. Namun sayang, sesuai data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UMKM) Provinsi Kaltara, hingga kini baru ada 5 pelaku usaha yang mengajukan pinjaman untuk memanfaatkan dana tersebut.

Seperti diketahui, Disperindagkop Kaltara bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai penyaluran dana bergulir sebesar Rp 100 miliar untuk pelaku UMKM dan koperasi di Kaltara. Penandatanganan yang dilakukan di Kantor LPDB disaksikan langsung oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Perjanjian kerja sama dengan LPDB yang merupakan Lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM ini, tegas Gubernur, dilakukan berkaitan dengan rencana penyaluran dana bergulir kepada para para pelaku UMKM dan koperasi yang ada di Kaltara.

Gubernur mengungkapkan, berdasarkan informasi Disperindagkop-UMKM Kaltara, sudah ada 5 dokumen pengajuan yang masuk. Tiga di antaranya merupakan pengajuan modal usaha skala besar, dan 2 lagi usaha dengan skala kecil.

“Ini (dana bergulir) kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM dan koperasi di Kaltara. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengembangkan usahanya.  Tapi harus diingat, bahwa untuk memenuhi bantuan permodalan dari LPDB, para pelaku UMKM dan koperasi harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ada,” kata Irianto, Minggu (23/9).

Disebutkan, ada 12 item persyaratan yang harus dipenuhi untuk calon mitra pelaku usaha UMKM yang ingin mengajukan dokumen permohonan peminjaman. Sedangkan untuk calon mitra pinjaman atau pembiayaan koperasi, ada sebanyak 13 item persyaratan yang harus dipenuhi. “Persyaratan dan format proposal bisa dilihat dan didownload langsung di laman website LPDB-KUMKM (http://www.lpdb.id/),” ulas Irianto.

Seluruh dokumen pengajuan pinjaman, lanjutnya, akan diseleksi oleh Disperindagkop-UMKM Kaltara bersama tim yang dibentuk. Jika semua persyaratan sudah memenuhi, Disperindagkop-UMKM akan memberikan surat pengantar yang akan dikirim ke LPDB-KUMKM. 

“Setelah surat pengantar dikirim, tim dari pusat LPDB-KUMKM akan datang untuk melakukan pengecekan atau survei terhadap para pelaku usaha UMKM dan koperasi yang mengajukan pinjaman modal,” urai Gubernur. Dokumen ajuan tadi akan dikaji. Mulai dari neraca pembukuan dan sebagainya. Jika memang memenuhi syarat, baru akan diberikan surat pengantar.

Lebih jauh Irianto menjelaskan, besaran pinjaman modal bergantung pada jenis kapasitas usaha si pemohon. Kisarannya, puluhan juta hingga maksimal Rp 10 miliar. Rincinya, pinjaman modal mulai dari Rp 0 hingga Rp 250 juta untuk usaha mikro, Rp 250 hingga Rp 2,5 milar untuk usaha menengah, sedangkan Rp 2,5 milar hingga 10 miliar untuk jenis usaha besar. “Jika mengajukan pinjaman diatas Rp 250 juta, langsung melalui pusat oleh LPDB-KUMKM. Tetapi jika mengajukan pinjaman dibawah Rp 250 juta cukup perbankan yang dimitrakan saja yang melakukan proses pengkajiannya,” timpal Irianto.

Bunga yang dikenakan sangat kecil, yaitu hanya 5 persen per tahun. Dan berupa bunga menurun. Sementara, jika melalui bank atau lembaga penyalur seperti BPR atau bank daerah 10 hingga 11 persen per tahun. “Ini sangat meringankan bagi para pelaku usaha yang akan mendapatkan dana bergulir,” ucap Gubernur.

Penyaluran dana bergulir ini melalui Bankaltimtara dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bulungan. Dengan rincian, Rp 50 milar melalui Bankaltimtara, dan Rp 50 milar melalui BPR Bulungan. 

“Penyaluran dana bergulir kita lakukan secara bertahap, dan dalam penyalurannya itu berdasarkan usulan,” ungkap Irianto. Sebagai informasi, ada 12.089 UMKM dan 807 koperasi di Kaltara.

Dengan adanya dukungan dana yang nilainya sekitar Rp 100 miliar ini, kata Irianto, diharapkan bisa semakin memajukan UMKM di Kaltara. “Ini kaitannya dengan uang. Saya minta agar dalam pengelolaannya, mengedepankan kehati-hatian. Harus transparan dan tepat sasaran,” tegas Gubernur.

Irianto menegaskan, Perjanjian Kerja Sama  antara Disperindagkop dan LPDB ini, merupakan wujud dari salah satu komitmen Pemprov Kaltara dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Kaltara. “Dana tidak serta merta diberikan oleh LPDB, tanpa ada upaya kita melakukan komunikasi dan meyakinkan ke pusat,” tutup Irianto.(humas)



No comments