Social Items


TANJUNG SELOR -  Hingga September 2018, tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk Indonesia di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), sangat rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Gini Ratio Kaltara per September 2018 sebesar 0,304. Atau, terendah kedua setelah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang tercatat sebesar 0,272. Sementara yang tertinggi di periode yang sama, adalah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta sebesar 0,422.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Kaltara 2019 di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Senin (21/01). Disebutkan, masih berdasar data BPS, ada 9 provinsi yang Gini Ratio-nya berada di atas Gini Ratio Indonesia (0,384). 

Kaltara sendiri, jika diambil 5 besar provinsi dengan Gini Ratio terendah. Juga menjadi satu-satunya provinsi di regional Kalimantan yang Gini Ratio-nya terendah, kata Gubernur, Selasa (22/1). Adapun 5 provinsi dengan Gini Ratio terendah itu, yakni Kepulauan Babel (0,272), Kaltara (0,304), Sumatera Barat (0,305), Sumatera Utara (0,311), dan Sumatera Tengah (0,317).

Dijelaskan, daerah dengan gini ratio rendah menggambarkan bahwa daerah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. Pun demikian, pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang tercatat tersebut relatif tidak mengalami perubahan yang berarti jika dibandingkan kondisi Maret 2018 yang tercatat sebesar 0,303. 

Sedangkan, berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,307. Angka ini turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,310. Selanjutnya, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,283. Angka

ini naik dibandingkan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,278.

Selain Gini Ratio, untuk mengukur ketimpangan pengeluaran dapat pula menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran tersebut, maka pada September 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Kaltara sebesar 21,29 persen, turun 0,34 poin dibanding angka Maret 2018. Artinya, pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Sebab, semakin tinggi persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah, ucap Gubernur. Dari data BPS, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,88 persen sedangkan di daerah perdesaan tercatat sebesar 21,99 persen, yang berarti tingkat ketimpangan di perkotaan dan perdesaan masuk kategori rendah.(humas)


10 Besar Gini Ratio Terendah di Indonesia Per September 2018
1. Kepulauan Bangka Belitung : 0,272
2. Kalimantan Utara : 0,304
3. Sumatera Barat : 0,305
4. Sumatera Utara : 0,311
5. Sumatera Tengah : 0,317
6. Aceh : 0,318
7. Kalimantan Barat : 0,325
8. Maluku : 0,326
9. Lampung : 0,326
10. Jambi : 0,335

Angka Gini Ratio Nasional : 0,384
Bank Dunia (40 Persen Terbawah) Per September 2018
Perkotaan : 21,88
Perdesaan : 21,99
Perkotaan + Perdesaan : 21,29

Sumber : BPS RI, 2019

Kesenjangan Pengeluaran Kaltara Terendah Kedua di Indonesia

SUARA KALTARA

TANJUNG SELOR -  Hingga September 2018, tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk Indonesia di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), sangat rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Gini Ratio Kaltara per September 2018 sebesar 0,304. Atau, terendah kedua setelah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang tercatat sebesar 0,272. Sementara yang tertinggi di periode yang sama, adalah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta sebesar 0,422.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Kaltara 2019 di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Senin (21/01). Disebutkan, masih berdasar data BPS, ada 9 provinsi yang Gini Ratio-nya berada di atas Gini Ratio Indonesia (0,384). 

Kaltara sendiri, jika diambil 5 besar provinsi dengan Gini Ratio terendah. Juga menjadi satu-satunya provinsi di regional Kalimantan yang Gini Ratio-nya terendah, kata Gubernur, Selasa (22/1). Adapun 5 provinsi dengan Gini Ratio terendah itu, yakni Kepulauan Babel (0,272), Kaltara (0,304), Sumatera Barat (0,305), Sumatera Utara (0,311), dan Sumatera Tengah (0,317).

Dijelaskan, daerah dengan gini ratio rendah menggambarkan bahwa daerah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. Pun demikian, pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang tercatat tersebut relatif tidak mengalami perubahan yang berarti jika dibandingkan kondisi Maret 2018 yang tercatat sebesar 0,303. 

Sedangkan, berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,307. Angka ini turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,310. Selanjutnya, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,283. Angka

ini naik dibandingkan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,278.

Selain Gini Ratio, untuk mengukur ketimpangan pengeluaran dapat pula menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran tersebut, maka pada September 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Kaltara sebesar 21,29 persen, turun 0,34 poin dibanding angka Maret 2018. Artinya, pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Sebab, semakin tinggi persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah, ucap Gubernur. Dari data BPS, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,88 persen sedangkan di daerah perdesaan tercatat sebesar 21,99 persen, yang berarti tingkat ketimpangan di perkotaan dan perdesaan masuk kategori rendah.(humas)


10 Besar Gini Ratio Terendah di Indonesia Per September 2018
1. Kepulauan Bangka Belitung : 0,272
2. Kalimantan Utara : 0,304
3. Sumatera Barat : 0,305
4. Sumatera Utara : 0,311
5. Sumatera Tengah : 0,317
6. Aceh : 0,318
7. Kalimantan Barat : 0,325
8. Maluku : 0,326
9. Lampung : 0,326
10. Jambi : 0,335

Angka Gini Ratio Nasional : 0,384
Bank Dunia (40 Persen Terbawah) Per September 2018
Perkotaan : 21,88
Perdesaan : 21,99
Perkotaan + Perdesaan : 21,29

Sumber : BPS RI, 2019

No comments