Social Items

Humas Pemprov Kaltara
PERSAHABATAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto dan Ketua Menteri Sabah YAB Datuk Seri Panglima Mohd. Shafie Apdal berfoto bersama jajaran pemerintah masing-masing, belum lama ini.


JAKARTA  Ditargetkan pada 2020, pembangunan wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia, tepatnya antara Negeri Sabah, Malaysia dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan direalisasikan oleh kedua belah pihak. Ini sejurus dengan disepakatinya penganggaran pembangunan wilayah perbatasan masing-masing dalam pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek-Malindo) Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 hingga 19 Februari lalu. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, sekaligus wakil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam pertemuan tersebut, Rabu (20/2).

Diungkapkan Gubernur, guna memastikan hal ini terealisasi, Pemprov Kaltara akan membahasnya dengan pihak-pihak berkompeten. Baik di lingkup internal Pemprov Kaltara, maupun dengan pemerintah pusat. Sudah disepakati, kedua belah pihak akan memastikan tersedianya anggaran pembangunan kawasan perbatasan pada 2020. Pemerintah Sabah sendiri, akan mengajukan usulan pendanaannya kedalam RMK 12 (Rancangan Malaysia ke-12) setelah titik pembangunan ditetapkan, ungkap Irianto.

Kecamatan Seimenggaris sendiri, berada di wilayah Kabupaten Nunukan. Sementara Serudong, sejak 1 Januari 2019 ditetapkan berada di wilayah Kalabakan, Sabah, Malaysia. Sebagai daerah baru, pengembangan Serudong nantinya akan melibatkan pula Pemerintah Daerah Kalabakan. Serudong sendiri, direncanakan Pemerintah Negeri Sabah menjadi pintu masuk baru dalam daftar BCA (Border Crossing Agreement) antara Indonesia-Malaysia, papar Gubernur.

Untuk mempercepat terealisasinya kesepakatan ini, Pemerintah Negara Sabah telah menunjuk Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai penyelaras pengembangan kawasan Serudong. Sedangkan, Pemprov Kaltara melalui Biro Pengelolaan Perbatasan Negara yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) juga kementerian terkait. Di tingkat lebih tinggi, Pemerintah Negeri Sabah juga akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia dalam pelaksanaan kesepakatan ini, ungkap Irianto.

Lebih jauh, akan digelar pertemuan lebih lanjut untuk memastikan rencana secara holistik dalam aspek pembangunan dan implikasi kewenangan masing-masing pihak. Rencananya, 2 Maret mendatang akan digelar Lawatan Kerja Teknikal Bersama antara Pemprov Kaltara dan Sabah. Mengenai lokasinya, nanti akan disepakati Pemerintah Negeri Sabah dengan tim Sosek-Malindo Kaltara, tutup Irianto.(humas)

2020, Pengembangan Serudong-Seimenggaris Digeber 2 Negara

SUARA KALTARA
Humas Pemprov Kaltara
PERSAHABATAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto dan Ketua Menteri Sabah YAB Datuk Seri Panglima Mohd. Shafie Apdal berfoto bersama jajaran pemerintah masing-masing, belum lama ini.


JAKARTA  Ditargetkan pada 2020, pembangunan wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia, tepatnya antara Negeri Sabah, Malaysia dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan direalisasikan oleh kedua belah pihak. Ini sejurus dengan disepakatinya penganggaran pembangunan wilayah perbatasan masing-masing dalam pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek-Malindo) Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 hingga 19 Februari lalu. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, sekaligus wakil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam pertemuan tersebut, Rabu (20/2).

Diungkapkan Gubernur, guna memastikan hal ini terealisasi, Pemprov Kaltara akan membahasnya dengan pihak-pihak berkompeten. Baik di lingkup internal Pemprov Kaltara, maupun dengan pemerintah pusat. Sudah disepakati, kedua belah pihak akan memastikan tersedianya anggaran pembangunan kawasan perbatasan pada 2020. Pemerintah Sabah sendiri, akan mengajukan usulan pendanaannya kedalam RMK 12 (Rancangan Malaysia ke-12) setelah titik pembangunan ditetapkan, ungkap Irianto.

Kecamatan Seimenggaris sendiri, berada di wilayah Kabupaten Nunukan. Sementara Serudong, sejak 1 Januari 2019 ditetapkan berada di wilayah Kalabakan, Sabah, Malaysia. Sebagai daerah baru, pengembangan Serudong nantinya akan melibatkan pula Pemerintah Daerah Kalabakan. Serudong sendiri, direncanakan Pemerintah Negeri Sabah menjadi pintu masuk baru dalam daftar BCA (Border Crossing Agreement) antara Indonesia-Malaysia, papar Gubernur.

Untuk mempercepat terealisasinya kesepakatan ini, Pemerintah Negara Sabah telah menunjuk Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai penyelaras pengembangan kawasan Serudong. Sedangkan, Pemprov Kaltara melalui Biro Pengelolaan Perbatasan Negara yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) juga kementerian terkait. Di tingkat lebih tinggi, Pemerintah Negeri Sabah juga akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia dalam pelaksanaan kesepakatan ini, ungkap Irianto.

Lebih jauh, akan digelar pertemuan lebih lanjut untuk memastikan rencana secara holistik dalam aspek pembangunan dan implikasi kewenangan masing-masing pihak. Rencananya, 2 Maret mendatang akan digelar Lawatan Kerja Teknikal Bersama antara Pemprov Kaltara dan Sabah. Mengenai lokasinya, nanti akan disepakati Pemerintah Negeri Sabah dengan tim Sosek-Malindo Kaltara, tutup Irianto.(humas)

No comments