Social Items

Humas Pemprov Kaltara
SERUMPUN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama TYT Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima (DR) Haji Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin di kediamannya, Selasa (19/2).


SABAH  Indonesia melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan anggaran pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara. Utamanya di Serudong, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara di Indonesia.

Anggaran itu dikabarkan akan dialokasikan mulai 2020 mendatang. 

Pemerintah Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah akan mengusulkan anggaran pembangunan kawasan perbatasan itu di dalam RMK 12 (Rancangan Malaysia Ke-12). Namun, sebelumnya akan dipastikan dulu titik pembangunan di kedua negara, kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang mewakili Pemerintah Indonesia juga Pemprov Kaltara pada Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 Februari 2019.

Pemerintah Malaysia, kata Irianto, setuju menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik. Tentu saja, Pemprov Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara, jelas Gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi tersebut ke pihak berwenang pada tingkat pusat di pemerintahan masing-masing. Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). Termasuk, mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Bordet Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara, urai Irianto.

Lebih jauh, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai persoalan ekspor-impor kedua negara yang melibatkan Pemprov Kaltara dan Pemerintah Negeri Sabah. Di antaranya, komoditi ayam dan beras. Dijelaskan Gubernur, terkait persoalan komoditi ayam yang didatangkan dari Malaysia, diketahui bahwa sejumlah perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia tidak memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia. 

Ada 5 perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia, yakni Rastamas, QL Farm, In-Pros, Ladang Evergrowth dan ST Food. Untuk hal ini, Pemprov Kaltara akan menyampaikannya kepada BNPP juga kementerian terkait, termasuk dokumen permohonan dari Pemerintah Sabah sehubungan hal yang sama. Tentu saja, hal ini akan dibalut melalui forum kerja sama Sosek-Malindo, ungkap Irianto. 

Sementara untuk komoditi beras, persoalannya adalah aktivitas pengangkutan melalui jalur laut. Kedua pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan aktivitas transhipment beras antar kedua negara. Bahkan, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pertanian dan Azas Tani akan menerbitkan arahan untuk menghentikan semua aktivitas transshipment beras mulai 1 April 2019, tutur Gubernur.  Pun demikian, Pemprov Kaltara dan Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk membahas kemungkinan dibukanya keran ekspor-impor beras di kedua wilayah melalui kementerian terkait masing-masing.

Untuk pembahasan lebih lanjut, Pemerintah Negeri Sabah melalui Majelis Keselamatan Negara (MKN) dan Pemprov Kaltara akan melakukan lawatan teknikal bersama pada 2 Maret mendatang. Selain itu, terkait MoU Non Convention Ship (NCS) komoditi beras, akan dilakukan pertemuan lagi pada 25 hingga 29 Maret mendatang di Yogyakarta, ulas Gubernur.

Sebagai informasi, dari Pemerintah Negeri Sabah, hadir YAB Datuk Seri Panglima Mohd Shafie Apdal selaku Ketua Menteri Sabah dan jajarannya. Sementara itu, dari Kaltara, Gubernur hadir dengan didampingi beberapa pejabat di lingkup Pemprov Kaltara. Termasuk Kapolda Kaltara Brigjend Inf Indrajit dan juga Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid.

Sementara itu, di sela-sela menghadiri pertemuan tersebut, Gubernur berkesempatan melakukan kunjungan kehormatan, sekaligus besilaturahmi dengan Tuan Yang Terutama (TYT) Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima (DR) Haji Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin di kediamannya.

Sebelumnya, bersama dengan Konsulat Jenderal RI Sabah, Krishna Djelani, Gubernur dan rombongan dari Kaltara menerima jamuan makan siang oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Abdul Rahman, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah (Wakil Ketua DPRD Sabah) dan Yang Berbahagia Hanafiah Ketua Tim Sosek Malindo Negeri Sabah.(humas)

Sepakat Perbatasan Serudong-Seimenggaris Dibangun Bersama

SUARA KALTARA
Humas Pemprov Kaltara
SERUMPUN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama TYT Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima (DR) Haji Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin di kediamannya, Selasa (19/2).


SABAH  Indonesia melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan anggaran pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara. Utamanya di Serudong, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara di Indonesia.

Anggaran itu dikabarkan akan dialokasikan mulai 2020 mendatang. 

Pemerintah Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah akan mengusulkan anggaran pembangunan kawasan perbatasan itu di dalam RMK 12 (Rancangan Malaysia Ke-12). Namun, sebelumnya akan dipastikan dulu titik pembangunan di kedua negara, kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang mewakili Pemerintah Indonesia juga Pemprov Kaltara pada Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 Februari 2019.

Pemerintah Malaysia, kata Irianto, setuju menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik. Tentu saja, Pemprov Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara, jelas Gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi tersebut ke pihak berwenang pada tingkat pusat di pemerintahan masing-masing. Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). Termasuk, mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Bordet Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara, urai Irianto.

Lebih jauh, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai persoalan ekspor-impor kedua negara yang melibatkan Pemprov Kaltara dan Pemerintah Negeri Sabah. Di antaranya, komoditi ayam dan beras. Dijelaskan Gubernur, terkait persoalan komoditi ayam yang didatangkan dari Malaysia, diketahui bahwa sejumlah perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia tidak memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia. 

Ada 5 perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia, yakni Rastamas, QL Farm, In-Pros, Ladang Evergrowth dan ST Food. Untuk hal ini, Pemprov Kaltara akan menyampaikannya kepada BNPP juga kementerian terkait, termasuk dokumen permohonan dari Pemerintah Sabah sehubungan hal yang sama. Tentu saja, hal ini akan dibalut melalui forum kerja sama Sosek-Malindo, ungkap Irianto. 

Sementara untuk komoditi beras, persoalannya adalah aktivitas pengangkutan melalui jalur laut. Kedua pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan aktivitas transhipment beras antar kedua negara. Bahkan, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pertanian dan Azas Tani akan menerbitkan arahan untuk menghentikan semua aktivitas transshipment beras mulai 1 April 2019, tutur Gubernur.  Pun demikian, Pemprov Kaltara dan Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk membahas kemungkinan dibukanya keran ekspor-impor beras di kedua wilayah melalui kementerian terkait masing-masing.

Untuk pembahasan lebih lanjut, Pemerintah Negeri Sabah melalui Majelis Keselamatan Negara (MKN) dan Pemprov Kaltara akan melakukan lawatan teknikal bersama pada 2 Maret mendatang. Selain itu, terkait MoU Non Convention Ship (NCS) komoditi beras, akan dilakukan pertemuan lagi pada 25 hingga 29 Maret mendatang di Yogyakarta, ulas Gubernur.

Sebagai informasi, dari Pemerintah Negeri Sabah, hadir YAB Datuk Seri Panglima Mohd Shafie Apdal selaku Ketua Menteri Sabah dan jajarannya. Sementara itu, dari Kaltara, Gubernur hadir dengan didampingi beberapa pejabat di lingkup Pemprov Kaltara. Termasuk Kapolda Kaltara Brigjend Inf Indrajit dan juga Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid.

Sementara itu, di sela-sela menghadiri pertemuan tersebut, Gubernur berkesempatan melakukan kunjungan kehormatan, sekaligus besilaturahmi dengan Tuan Yang Terutama (TYT) Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima (DR) Haji Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin di kediamannya.

Sebelumnya, bersama dengan Konsulat Jenderal RI Sabah, Krishna Djelani, Gubernur dan rombongan dari Kaltara menerima jamuan makan siang oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Abdul Rahman, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah (Wakil Ketua DPRD Sabah) dan Yang Berbahagia Hanafiah Ketua Tim Sosek Malindo Negeri Sabah.(humas)

No comments