Social Items

Humas Pemprov Kaltara
INVESTASI : Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie duduk dalam deretan bangku terdepan di Pembukaan Rakornas Investasi Tahun 2019 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (12/3).


TANGERANG - Pemerintah daerah, utamanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan mendorong terwujudnya hilirisasi dan industrialisasi dari setiap sektor investasi yang ada di wilayahnya. Ini disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie yang mengutip arahan Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2019 di Indonesian Convention and Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Selasa (12/3).

Diungkapkan Irianto, kebijakan itu dimungkinkan karena Indonesia memiliki kekuatan besar berupa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang cukup besar. "Persoalannya, selama ini Indonesia, juga daerah tujuan investasi seperti Kaltara terlalu lama mempertahankan ekspor hasil industri berupa bahan mentah. Belum berani masuk ke wilayah hilirisasi dan industrialisasi. Pemprov Kaltara sendiri akan turut mendorong pemerintah kabupaten/kota di Kaltara untuk dapat melakukan hal yang sama," kata Gubernur usai menghadiri pembukaan Rakornas Investasi Tahun 2019.

Potensi investasi yang dapat dihiilirasi dan diindustrialisasikan itu, untuk Kaltara ada beragam. Seperti, karet, minyak sawit dan lainnya. "Kini tinggal kemauan dari setiap kepala daerah juga pengambil kebijakan di daerah guna mewujudkannya," jelas Irianto.

Kenapa hal tersebut penting dilakukan? Mengutip pernyataan Presiden, diakui Gubernur bahwa kunci pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya Kaltara adalah investasi dan ekspor. "Kedua kunci ini, kembali diingatkan Presiden. Karena, Indonesia sudah jauh tertinggal dari negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, bahkan Filipina. Jangan sampai, kita pun ketinggalan dari Kamboja maupun Laos," urai Gubernur.

Pemprov Kaltara juga mendukung keinginan Presiden untuk percepatan proses perizinan investasi. "Presiden meminta kepada pelaksana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), gubernur, bupati dan walikota agar 'tutup mata' dalam pemberian izin bagi setiap investor yang akan masuk. 'Tutup mata' dalam artian, mempercepat proses perizinannya yang disertai dengan pengawalan dan pengawasan serta kemampuan mempresentasikan dan menunjukkan potensi investasi yang patut diolah," papar Gubernur.

Dalam hal ini, penekanan Presiden adalah investasi pengolahan bahan mentah. "Presiden menginginkan, perizinan dapat selesai dalam sehari. Jangan sampai investor menunggu terlalu lama. Jadi, diminta kepada setiap gubernur, bupati dan walikota untuk berani memastikan bahwa perizinan dapat segera diterbitkan," jelas Gubernur.

Pemerintah Indonesia sendiri menilai pentingnya pemerintah daerah memprioritaskan terwujudnya industri subtitusi barang impor. "Daripada negara mengimpor, lebih baik investor mendirikan pabriknya disini. Dengan begitu, neraca transaksi membaik, begitupula neraca perdagangan," ulas Irianto. Presiden juga meminta kepada pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dapat mempermudah perizinan investasi bidang petrochemical.

Pemprov Kaltara juga akan memanfaatkan modal besar lain yang dimiliki Indonesia di bidang investasi. "Sesuai arahan Presiden, rating investasi Indonesia yang berada di wilayah layak investasi ini, adalah modal untuk merebut peluang investasi dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan peringkat ke-4 negara destinasi yang paling menarik di bidang investasi dunia. Dengan kata lain, sejatinya banyak investor yang berminat menanamkan modalnya. Namun, hanya sedikit yang terealisasi. Ini yang patut menjadi perhatian kalangan pemerintah daerah, termasuk Kaltara," tutup Gubernur.

Sebagai informasi, pada pembukaan Rakornas Investasi Tahun 2019, turut digelar pemaparan mengenai Online Single Submission (OSS) oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, serta talk show yang disertai Kepala BKPM RI Thomas T Lembong, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menko Bidang Polhukam Wiranto, serta menteri lainnya.(humas)

Pemprov Kaltara Dorong Hilirisasi dan Industrialisasi Potensi Investasi

SUARA KALTARA
Humas Pemprov Kaltara
INVESTASI : Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie duduk dalam deretan bangku terdepan di Pembukaan Rakornas Investasi Tahun 2019 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (12/3).


TANGERANG - Pemerintah daerah, utamanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan mendorong terwujudnya hilirisasi dan industrialisasi dari setiap sektor investasi yang ada di wilayahnya. Ini disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie yang mengutip arahan Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2019 di Indonesian Convention and Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Selasa (12/3).

Diungkapkan Irianto, kebijakan itu dimungkinkan karena Indonesia memiliki kekuatan besar berupa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang cukup besar. "Persoalannya, selama ini Indonesia, juga daerah tujuan investasi seperti Kaltara terlalu lama mempertahankan ekspor hasil industri berupa bahan mentah. Belum berani masuk ke wilayah hilirisasi dan industrialisasi. Pemprov Kaltara sendiri akan turut mendorong pemerintah kabupaten/kota di Kaltara untuk dapat melakukan hal yang sama," kata Gubernur usai menghadiri pembukaan Rakornas Investasi Tahun 2019.

Potensi investasi yang dapat dihiilirasi dan diindustrialisasikan itu, untuk Kaltara ada beragam. Seperti, karet, minyak sawit dan lainnya. "Kini tinggal kemauan dari setiap kepala daerah juga pengambil kebijakan di daerah guna mewujudkannya," jelas Irianto.

Kenapa hal tersebut penting dilakukan? Mengutip pernyataan Presiden, diakui Gubernur bahwa kunci pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya Kaltara adalah investasi dan ekspor. "Kedua kunci ini, kembali diingatkan Presiden. Karena, Indonesia sudah jauh tertinggal dari negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, bahkan Filipina. Jangan sampai, kita pun ketinggalan dari Kamboja maupun Laos," urai Gubernur.

Pemprov Kaltara juga mendukung keinginan Presiden untuk percepatan proses perizinan investasi. "Presiden meminta kepada pelaksana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), gubernur, bupati dan walikota agar 'tutup mata' dalam pemberian izin bagi setiap investor yang akan masuk. 'Tutup mata' dalam artian, mempercepat proses perizinannya yang disertai dengan pengawalan dan pengawasan serta kemampuan mempresentasikan dan menunjukkan potensi investasi yang patut diolah," papar Gubernur.

Dalam hal ini, penekanan Presiden adalah investasi pengolahan bahan mentah. "Presiden menginginkan, perizinan dapat selesai dalam sehari. Jangan sampai investor menunggu terlalu lama. Jadi, diminta kepada setiap gubernur, bupati dan walikota untuk berani memastikan bahwa perizinan dapat segera diterbitkan," jelas Gubernur.

Pemerintah Indonesia sendiri menilai pentingnya pemerintah daerah memprioritaskan terwujudnya industri subtitusi barang impor. "Daripada negara mengimpor, lebih baik investor mendirikan pabriknya disini. Dengan begitu, neraca transaksi membaik, begitupula neraca perdagangan," ulas Irianto. Presiden juga meminta kepada pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dapat mempermudah perizinan investasi bidang petrochemical.

Pemprov Kaltara juga akan memanfaatkan modal besar lain yang dimiliki Indonesia di bidang investasi. "Sesuai arahan Presiden, rating investasi Indonesia yang berada di wilayah layak investasi ini, adalah modal untuk merebut peluang investasi dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan peringkat ke-4 negara destinasi yang paling menarik di bidang investasi dunia. Dengan kata lain, sejatinya banyak investor yang berminat menanamkan modalnya. Namun, hanya sedikit yang terealisasi. Ini yang patut menjadi perhatian kalangan pemerintah daerah, termasuk Kaltara," tutup Gubernur.

Sebagai informasi, pada pembukaan Rakornas Investasi Tahun 2019, turut digelar pemaparan mengenai Online Single Submission (OSS) oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, serta talk show yang disertai Kepala BKPM RI Thomas T Lembong, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menko Bidang Polhukam Wiranto, serta menteri lainnya.(humas)

No comments