Social Items


Humas Pemprov Kaltara
RENCANA STRATEGIS : Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Datu Iqro Ramadan dan Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna menjadi narasumber Respons Kaltara, Selasa (21/5).


TANJUNG SELOR – ‘Rencana Strategis Kaltara 2020’ menjadi tema yang dibahas pada Respons Kaltara (ResKal), Selasa (21/5) sore. Untuk membahas tema lebih jauh, hadir 2 narasumber berkompeten yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara Datu Iqro Ramadan serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna.

Disebutkan Datu Iqro, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyampaikan rekapan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 melalui aplikasi Krisna Selaras untuk proyek prioritas nasional sebanyak 236 usulan, dan non proyek prioritas nasional (pilihan) sebanyak 158 usulan. “Usulan tersebut tersebar pada 5 prioritas nasional (PN). Yakni, PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, serta PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan,” kata Datu Iqro.
Pemprov Kaltara sendiri, pada PN 1 mengajukan 48 usulan proyek prioritas nasional dan 61 usulan non proyek prioritas nasional (pilihan).

Lalu, pada PN 2, Kaltara mengajukan 76 usulan proyek prioritas nasional dan 8 usulan non proyek prioritas nasional. PN 3, diajukan 33 usulan proyek prioritas nasional dan 38 usulan non proyek prioritas nasional. PN 4, Kaltara mengajukan 69 usulan proyek prioritas nasional dan 49 usulan non proyek prioritas nasional. Dan, PN 5, diajukan 10 usulan proyek prioritas nasional dan 3 usulan non proyek prioritas nasional.

Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna menyebutkan, guna mempercepat kemajuan Kaltara, untuk saat ini pembangunan infrastruktur masih perlu dikedepankan. Baik ketersediaan akses jalan, pembangkit listrik, perkantoran dan lainnya. “Untuk mempercepat pembangunan di Kaltara, infrastruktur yang dibangun tersebut sedianya harus mampu menunjang kegiatan investasi yang ada. Jadi, kuncinya ada pada investasi,” ujar Suheriyatna.(humas)

2020, Kaltara Miliki 236 Usulan Prioritas Nasional

SUARA KALTARA

Humas Pemprov Kaltara
RENCANA STRATEGIS : Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Datu Iqro Ramadan dan Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna menjadi narasumber Respons Kaltara, Selasa (21/5).


TANJUNG SELOR – ‘Rencana Strategis Kaltara 2020’ menjadi tema yang dibahas pada Respons Kaltara (ResKal), Selasa (21/5) sore. Untuk membahas tema lebih jauh, hadir 2 narasumber berkompeten yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara Datu Iqro Ramadan serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna.

Disebutkan Datu Iqro, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyampaikan rekapan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 melalui aplikasi Krisna Selaras untuk proyek prioritas nasional sebanyak 236 usulan, dan non proyek prioritas nasional (pilihan) sebanyak 158 usulan. “Usulan tersebut tersebar pada 5 prioritas nasional (PN). Yakni, PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, serta PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan,” kata Datu Iqro.
Pemprov Kaltara sendiri, pada PN 1 mengajukan 48 usulan proyek prioritas nasional dan 61 usulan non proyek prioritas nasional (pilihan).

Lalu, pada PN 2, Kaltara mengajukan 76 usulan proyek prioritas nasional dan 8 usulan non proyek prioritas nasional. PN 3, diajukan 33 usulan proyek prioritas nasional dan 38 usulan non proyek prioritas nasional. PN 4, Kaltara mengajukan 69 usulan proyek prioritas nasional dan 49 usulan non proyek prioritas nasional. Dan, PN 5, diajukan 10 usulan proyek prioritas nasional dan 3 usulan non proyek prioritas nasional.

Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna menyebutkan, guna mempercepat kemajuan Kaltara, untuk saat ini pembangunan infrastruktur masih perlu dikedepankan. Baik ketersediaan akses jalan, pembangkit listrik, perkantoran dan lainnya. “Untuk mempercepat pembangunan di Kaltara, infrastruktur yang dibangun tersebut sedianya harus mampu menunjang kegiatan investasi yang ada. Jadi, kuncinya ada pada investasi,” ujar Suheriyatna.(humas)

No comments