Social Items


TANJUNG SELOR  Selain dana yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini, nilainya lumayan besar, Rp 4,8 triliun lebih. Di mana belanja modal, dalam hal ini untuk kegiatan fisik pembangunan menyerap anggaran paling besar. Yakni Rp 1,78 triliun.

Dari jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Pemerintah melalui APBN tersebut, informasi dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kaltara, hingga 22 Mei 2019 sudah terealisasi sebesar Rp1,07 triliun. Atau sekitar 35,30 persen.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, atas nama pemerintah provinsi dan juga masyarakat Indonesia di Kaltara, dirinya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada Kaltara, melalui dukungan pendanaan yang cukup besar.

Diungkapkan, dukungan, berupa pengalokasian dana ke daerah tidak serta merta diberikan oleh pemerintah begitu saja. Namun semua atas usulan, dan juga pendekatan hingga penjelasan yang mendetail atas program-program yang diusulkan ke pusat. Ini memang kegiatan dan pendanaan dari pusat melalui APBN. Tapi bukan ujuk-ujuk begitu saja, langsung ada kegiatan di daerah. Tidak semua program dari pusat, namun sebagian besar justru usulan dari daerah. Dan itu juga tidak serta merta disetujui. Semua butuh perjuangan. Perlu kita paparkan program kita secara jelas, sejauh mana fungsi dan manfaat program yang kita usulkan itu. Dan alhamdulillah, sejumlah usulan kita disetujui.

Dari itu lah, banyak program dari pusat dilakukan di Kaltara, beber Irianto.
Sementara itu, informasi dari Kantor Wilayah DJPb, Iman Santosa, APBN yang sudah terealisasi difungsikan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, Bantuan Sosial (Bansos) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 

Persentase realisasi untuk belanja pegawai menjadi yang tertinggi, karena difungsikan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai yang bekerja. Dengan rincian, belanja pegawai mencapai 35,5 persen. Kemudian untuk alokasi belanja barang mencapai 31,82 persen, alokasi belanja modal terealisasi 18,57 persen, bansos sebesar 0,21 persen dan TKDD yang mencakup DAK Fisik dan Dana Desa sebesar 8,21 persen.

Belanja modal yang kebanyakan untuk kegiatan fisik, diakui penyerapannya masi di angka 18,57 persen. Menurut Iman, Plt Kepala DJPb Kaltara, dikarenakan banyak kegiatan yang belum pada proses pembayaran. Menurutnya, realisasi belanja modal sendiri akan meningkat pada triwulan III dan triwulan IV.

Pada beberapa Satker yang pagu belanja modalnya cukup besar seperti (Dinas) PU dan (Dinas) Perhubungan, memang banyak yang belum sampai pada proses pembayaran. Terlebih untuk Kaltara ini belanja modal didominasi konstruksi fisik seperti pembangunan jalan dan bandara. Prosesnya kan tidak satu-dua bulan selesai. Kalaupun ada yang sudah pembayaran, paling termin, urainya.

Kemudian menyoal Bansos yang baru teralisasi 0,21 persen, Iman tidak menampik jika terdapat persoalan yang menghambat kinerja Satker. Antara lain verifikasi data di masyarakat yang membutuhkan waktu cukup panjang dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian yang lambat diterima.

Ada beberapa hal yang menurut Satker memang menghambat realisasi Bansos ini. Mulai dari faktor Juknis yang lambat datangnya, sampai verifikasi data yang butuh waktu panjang.

Karena memang Bansos ini kan langsung di masyarakat. Biasanya Dinsos dan Kemenag ini butuh waktu untuk mengumpulkan data misalkan namanya siapa dan tinggalnya di mana serta verifikasi indikator lain, jabar Iman.

Mengenai TKDD sendiri, Iman mengatakan bahwa penyaluran dana desa tahap I sudah rampung seratus persen. Adapun untuk DAK Fisik, secara kalkulasi data baru bidang yang disalurkan. Adapun karena periode penyaluran berlangsung di antara bulan Februari dan Juli, Iman memprediksi akan ada persentase pencairan cukup besar di antara Juni dan Juli nanti.

Pihak DJPb memproyeksi, pada pertengahan tahun ini (Juni 2019), dana APBN ke Kaltara sudah dapat direalisasikan sebesar Rp1,7 triliun. Atau setara 35,3 persen dari Pagu tersedia sebesar Rp4,8 triliun. (humas)

Didominasi Kegiatan Fisik, Dana APBN Rp 4,8 Triliun untuk Kaltara

SUARA KALTARA

TANJUNG SELOR  Selain dana yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini, nilainya lumayan besar, Rp 4,8 triliun lebih. Di mana belanja modal, dalam hal ini untuk kegiatan fisik pembangunan menyerap anggaran paling besar. Yakni Rp 1,78 triliun.

Dari jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Pemerintah melalui APBN tersebut, informasi dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kaltara, hingga 22 Mei 2019 sudah terealisasi sebesar Rp1,07 triliun. Atau sekitar 35,30 persen.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, atas nama pemerintah provinsi dan juga masyarakat Indonesia di Kaltara, dirinya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada Kaltara, melalui dukungan pendanaan yang cukup besar.

Diungkapkan, dukungan, berupa pengalokasian dana ke daerah tidak serta merta diberikan oleh pemerintah begitu saja. Namun semua atas usulan, dan juga pendekatan hingga penjelasan yang mendetail atas program-program yang diusulkan ke pusat. Ini memang kegiatan dan pendanaan dari pusat melalui APBN. Tapi bukan ujuk-ujuk begitu saja, langsung ada kegiatan di daerah. Tidak semua program dari pusat, namun sebagian besar justru usulan dari daerah. Dan itu juga tidak serta merta disetujui. Semua butuh perjuangan. Perlu kita paparkan program kita secara jelas, sejauh mana fungsi dan manfaat program yang kita usulkan itu. Dan alhamdulillah, sejumlah usulan kita disetujui.

Dari itu lah, banyak program dari pusat dilakukan di Kaltara, beber Irianto.
Sementara itu, informasi dari Kantor Wilayah DJPb, Iman Santosa, APBN yang sudah terealisasi difungsikan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, Bantuan Sosial (Bansos) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 

Persentase realisasi untuk belanja pegawai menjadi yang tertinggi, karena difungsikan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai yang bekerja. Dengan rincian, belanja pegawai mencapai 35,5 persen. Kemudian untuk alokasi belanja barang mencapai 31,82 persen, alokasi belanja modal terealisasi 18,57 persen, bansos sebesar 0,21 persen dan TKDD yang mencakup DAK Fisik dan Dana Desa sebesar 8,21 persen.

Belanja modal yang kebanyakan untuk kegiatan fisik, diakui penyerapannya masi di angka 18,57 persen. Menurut Iman, Plt Kepala DJPb Kaltara, dikarenakan banyak kegiatan yang belum pada proses pembayaran. Menurutnya, realisasi belanja modal sendiri akan meningkat pada triwulan III dan triwulan IV.

Pada beberapa Satker yang pagu belanja modalnya cukup besar seperti (Dinas) PU dan (Dinas) Perhubungan, memang banyak yang belum sampai pada proses pembayaran. Terlebih untuk Kaltara ini belanja modal didominasi konstruksi fisik seperti pembangunan jalan dan bandara. Prosesnya kan tidak satu-dua bulan selesai. Kalaupun ada yang sudah pembayaran, paling termin, urainya.

Kemudian menyoal Bansos yang baru teralisasi 0,21 persen, Iman tidak menampik jika terdapat persoalan yang menghambat kinerja Satker. Antara lain verifikasi data di masyarakat yang membutuhkan waktu cukup panjang dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian yang lambat diterima.

Ada beberapa hal yang menurut Satker memang menghambat realisasi Bansos ini. Mulai dari faktor Juknis yang lambat datangnya, sampai verifikasi data yang butuh waktu panjang.

Karena memang Bansos ini kan langsung di masyarakat. Biasanya Dinsos dan Kemenag ini butuh waktu untuk mengumpulkan data misalkan namanya siapa dan tinggalnya di mana serta verifikasi indikator lain, jabar Iman.

Mengenai TKDD sendiri, Iman mengatakan bahwa penyaluran dana desa tahap I sudah rampung seratus persen. Adapun untuk DAK Fisik, secara kalkulasi data baru bidang yang disalurkan. Adapun karena periode penyaluran berlangsung di antara bulan Februari dan Juli, Iman memprediksi akan ada persentase pencairan cukup besar di antara Juni dan Juli nanti.

Pihak DJPb memproyeksi, pada pertengahan tahun ini (Juni 2019), dana APBN ke Kaltara sudah dapat direalisasikan sebesar Rp1,7 triliun. Atau setara 35,3 persen dari Pagu tersedia sebesar Rp4,8 triliun. (humas)

No comments