Social Items

Foto : Ahmad Yani Disdikbud Kaltara Akui PPDB Perlu Evaluasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara cabang Tarakan.


TARAKAN - Berakhirnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 28 juni kemarin, menuai kritik di kalangan masyarakat karena banyaknya keluhan dari orangtua calon peserta didik. Hal tersebut, tentunya menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam membenahi segala sistem dalam pelaksanaan PPDB di tahun selanjutnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara cabang Tarakan Ahmad Yani mengungkapkan, pelaksanaan PPDB tahun sejauh ini cukup berjalan normal. Meski demikian, ia mengaku pelaksaan PPDB masih memerlukan sedikit evaluasi. Hal itu dikarenakan, masih banyaknya masyakat yang belum merasakan kepuasan pada pelaksanaan PPDB tahun ini.

"Sejauh ini pelaksanaan PPDB berjalan normal. Memang harus diakui masih ada perlu sedikit evaluasi. Namun, evaluasi ini bukan karena adanya kesalahan tapi hanya menyesuaikan atau mengkondisikan sesuai apa yang diinginkan masyarakat," ujarnya, kemarin (29/6).

Ia menerangkan, terdapat beberapa sistem yang memerlukan evaluasi seperti pelayanan antri dan layanan informasi. Oleh karena itu, ia mengakui masih terdapat keluhan masyarakat yang menganggap tekhnis pengantrian menyulitkan pendaftar. Selain itu, ia mengakui layanan informasi juga memerlukan sedikit evaluasi mengingat banyaknya masyarakat yang masih bingung terkait tekhnis pendaftaran.

"Memang ini masih menjadi PR kami untuk kedepannya. Karena saya juga beberapa kali mendengar langsung keluhan masyarakat yang merasa lelahnya dengan berbagai prosesnya. Memang secara teknis cukup bagus untuk memaksimalkan penyeleksian tapi mungkin perlu disederhakan lagi," tuturnya.

Dikatakannya, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil semua pihak untuk membahas kendala yang terjadi pada pelaksanaan PPDB 2019. Walau begitu, menurutnya sejauh ini pelaksanaan PPDB tahun ini sedikit lebih tertib daripada tahun lalu.

"Kami mengakui memang masih banyak mekanisme yang harus dibenahi. Walau begitu, setiap sekolah juga memiliki kemampuan terbatas dalam melayani banyaknya pendaftar. Insya allah dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pertemuan dalam membahas apa saja yang menjadi masalah pada PPDB tahun ini. Sehingga itu akan menjadi evaluasi kita di tahun berikutnya," terangnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT) DR Suyadi S.S.,M.Ed menerangkan, seharusnya pendidikan dapat memberikan peluang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memilih sekolah mereka untuk melanjutkan pendidikan sesuai kapasitasnya. Selain itu, menurutnya jika alasan pemerintah menerapkan sistem zonasi hanya demi pemerataan status sekolah, menurutnya hal tersebut disertai antisipasi konkret, agar pada praktiknya tidak ada satu pun masyarakat yang dirugikan.

"Menurut saya, seharusnya pendidikan itu memberikan siswa pilihan seluas-seluasnya untuk memilih sesuai kapasitas yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Jadi, pembatasan zonasi misalkan, itu kalau ada alasan-alasan tertentu, misalnya bisa dipertanggung jawabkan secara rasional itu bisa disesuaikan. Namun jangan sampai,  menutup kemungkinan peluang bagi siswa untuk meminati sekolah tertentu," ucapnya.

Ia mengakui, masalah pendidikan saat ini amatlah runyam, karena tidak meratanya minat peserta didik pada setiap sekolah. Sehingga dengan sistem zonasi dapat membuat penyebaran siswa lebih merata. Hanya saja, Menurutnya, stategi tersebut seharusnya juga tidak menjadi penghambat bagi untuk bersekolah favoritnya menurutnya, berjalannya sistem zonasi saat ini terlihat pincang dengan tidak meratanya pembangunan sekolah di setiap wilayah. Ia menjelaskan, sebenarnya sangat memungkinkan untuk dilakukan penyebaran siswa tanpa adanya zonasi jika pemerintah mau menciptakan roadmap bagi setiap sekolah. Agar setiap sekolah, memiliki ciri khas dan tujuan berbeda. Dengan kondisi itu, status sekolah tidak lagi bergantung pada stigma favorit, karena setiap sekolah memiliki tujuan dan visi berbeda.

"Kalau di luar negeri, setiap sekolah memiliki keunggulan dan ciri khas masing-masing. Sehingga, siswa banyak pilihan sekolah yang dianggap terbaik. Seperti yang saat ini dijalankan pada perguruan tinggi. Sistem pendidikan kita selalu berubah tergantung siapa yang berkuasa. Saya kira hingga saat ini dunia pendidikan kita belum memiliki Roadmap yang jelas dari SD sampai SMA. Pendidikan kita terpontang-panting karena memang Roadmap kita belum ada. Seharusnya pemerintah pusat lebih terfokus menciptakan Roadmap daripada mengembangkan sistem zonasi setiap tahunnya," pungkasnya. (zc)

Disdikbud Kaltara Akan Evaluasi Pelaksanaan PPDB

SUARA KALTARA
Foto : Ahmad Yani Disdikbud Kaltara Akui PPDB Perlu Evaluasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara cabang Tarakan.


TARAKAN - Berakhirnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 28 juni kemarin, menuai kritik di kalangan masyarakat karena banyaknya keluhan dari orangtua calon peserta didik. Hal tersebut, tentunya menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam membenahi segala sistem dalam pelaksanaan PPDB di tahun selanjutnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara cabang Tarakan Ahmad Yani mengungkapkan, pelaksanaan PPDB tahun sejauh ini cukup berjalan normal. Meski demikian, ia mengaku pelaksaan PPDB masih memerlukan sedikit evaluasi. Hal itu dikarenakan, masih banyaknya masyakat yang belum merasakan kepuasan pada pelaksanaan PPDB tahun ini.

"Sejauh ini pelaksanaan PPDB berjalan normal. Memang harus diakui masih ada perlu sedikit evaluasi. Namun, evaluasi ini bukan karena adanya kesalahan tapi hanya menyesuaikan atau mengkondisikan sesuai apa yang diinginkan masyarakat," ujarnya, kemarin (29/6).

Ia menerangkan, terdapat beberapa sistem yang memerlukan evaluasi seperti pelayanan antri dan layanan informasi. Oleh karena itu, ia mengakui masih terdapat keluhan masyarakat yang menganggap tekhnis pengantrian menyulitkan pendaftar. Selain itu, ia mengakui layanan informasi juga memerlukan sedikit evaluasi mengingat banyaknya masyarakat yang masih bingung terkait tekhnis pendaftaran.

"Memang ini masih menjadi PR kami untuk kedepannya. Karena saya juga beberapa kali mendengar langsung keluhan masyarakat yang merasa lelahnya dengan berbagai prosesnya. Memang secara teknis cukup bagus untuk memaksimalkan penyeleksian tapi mungkin perlu disederhakan lagi," tuturnya.

Dikatakannya, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil semua pihak untuk membahas kendala yang terjadi pada pelaksanaan PPDB 2019. Walau begitu, menurutnya sejauh ini pelaksanaan PPDB tahun ini sedikit lebih tertib daripada tahun lalu.

"Kami mengakui memang masih banyak mekanisme yang harus dibenahi. Walau begitu, setiap sekolah juga memiliki kemampuan terbatas dalam melayani banyaknya pendaftar. Insya allah dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pertemuan dalam membahas apa saja yang menjadi masalah pada PPDB tahun ini. Sehingga itu akan menjadi evaluasi kita di tahun berikutnya," terangnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT) DR Suyadi S.S.,M.Ed menerangkan, seharusnya pendidikan dapat memberikan peluang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memilih sekolah mereka untuk melanjutkan pendidikan sesuai kapasitasnya. Selain itu, menurutnya jika alasan pemerintah menerapkan sistem zonasi hanya demi pemerataan status sekolah, menurutnya hal tersebut disertai antisipasi konkret, agar pada praktiknya tidak ada satu pun masyarakat yang dirugikan.

"Menurut saya, seharusnya pendidikan itu memberikan siswa pilihan seluas-seluasnya untuk memilih sesuai kapasitas yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Jadi, pembatasan zonasi misalkan, itu kalau ada alasan-alasan tertentu, misalnya bisa dipertanggung jawabkan secara rasional itu bisa disesuaikan. Namun jangan sampai,  menutup kemungkinan peluang bagi siswa untuk meminati sekolah tertentu," ucapnya.

Ia mengakui, masalah pendidikan saat ini amatlah runyam, karena tidak meratanya minat peserta didik pada setiap sekolah. Sehingga dengan sistem zonasi dapat membuat penyebaran siswa lebih merata. Hanya saja, Menurutnya, stategi tersebut seharusnya juga tidak menjadi penghambat bagi untuk bersekolah favoritnya menurutnya, berjalannya sistem zonasi saat ini terlihat pincang dengan tidak meratanya pembangunan sekolah di setiap wilayah. Ia menjelaskan, sebenarnya sangat memungkinkan untuk dilakukan penyebaran siswa tanpa adanya zonasi jika pemerintah mau menciptakan roadmap bagi setiap sekolah. Agar setiap sekolah, memiliki ciri khas dan tujuan berbeda. Dengan kondisi itu, status sekolah tidak lagi bergantung pada stigma favorit, karena setiap sekolah memiliki tujuan dan visi berbeda.

"Kalau di luar negeri, setiap sekolah memiliki keunggulan dan ciri khas masing-masing. Sehingga, siswa banyak pilihan sekolah yang dianggap terbaik. Seperti yang saat ini dijalankan pada perguruan tinggi. Sistem pendidikan kita selalu berubah tergantung siapa yang berkuasa. Saya kira hingga saat ini dunia pendidikan kita belum memiliki Roadmap yang jelas dari SD sampai SMA. Pendidikan kita terpontang-panting karena memang Roadmap kita belum ada. Seharusnya pemerintah pusat lebih terfokus menciptakan Roadmap daripada mengembangkan sistem zonasi setiap tahunnya," pungkasnya. (zc)

No comments