Social Items


Humas Pemprov Kaltara
KERJA SAMA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.


JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) optimis pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B Tanjung Selor dapat segera dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan.

Diketahui, pembangunan RS ini didanai pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dan seluruh modal sahamnya dimiliki Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Besarannya Rp 340 miliar. Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, baru-baru ini di Jakarta.

Diungkapkan Gubernur, setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan PT SMI di penghujung 2018, Pemprov pun bergegas melengkapi 15 persyaratan efektif untuk menindaklanjuti klausul pencairan pinjaman. Dari laporan DPUPR-Perkim Kaltara, setelah seluruh persyaratan dilengkapi maka Juni ini sudah mulai dilakukan pelelangan fisiknya, kata Irianto.

Adapun persyaratan dimaksud, antara lain Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), salinan asli sesuai masterplan, salinan Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan RSUD Tipe B Kaltara, dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), juga Rencana Aksi (Action Plan) untuk mencegah terjadinya gagal bayar. Dalam perjalanannya, ada beberapa persyaratan yang perlu revisi akibat alasan teknis. Seperti, sertifikat tanah yang harus diperbaiki, dokumen Andalalin, IMB dan review DED, jelas Gubernur. Untuk perbaikan itu, Pemprov memohon penambahan waktu penyampaian persyaratan selama 2 bulan. Dan, telah berjalan serta hampir tuntas.

Perihal ini juga disampaikan Pemprov Kaltara melalui DPUPR-Perkim Kaltara kepada PT SMI dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada momen "Kembali ke Fitrah" Halal Bihalal PT SMI Bersama Stakeholders di Grand Ballroom Ayana Midplaza, Jakarta, Kamis (20/6) malam. Menkeu serta jajaran petinggi PT SMI hadir saat itu. Memanfaatkan momen tersebut, perkembangan pengajuan persyaratan pun diinformasikan kepada yang bersangkutan, ucap Gubernur.

Dalam arahannya, Menkeu menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan dalam beberapa periode ke depan, Indonesia akan tetap menjadikan infrastruktur sebagai bagian terpenting dalam episode kemajuannya. Tak terkecuali untuk wilayah Provinsi Kaltara.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan berbagai instrumen fiskal yang diharapkan dapat mendorong dan memberikan fasililas, termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan investasi. Salah satunya, PT SMI.

Sekaitan hal tersebut, PT SMI diharapkan dapat terus berinovasi dan menciptakan hal-hal baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Harapannya, dengan dukungan PT SMI maka pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk Kaltara menjadi contoh yang baik di Asia juga dunia. Menkeu juga menegaskan bahwa infrastruktur akan menjadikan Indonesia dapat menjadi negara besar namun tetap dalam kebhinekaan.

Salah satu contohnya, adalah pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit dan fasilitas lain yang dibiayai PT SMI. Untuk Kaltara, PT SMI yang berperan dalam dukungan pembiayaan pembangunan RS Tipe B Tanjung Selor," tutup Gubernur.(humas)

Infrastruktur jadi Bagian Penting Kemajuan Kaltara

SUARA KALTARA

Humas Pemprov Kaltara
KERJA SAMA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.


JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) optimis pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B Tanjung Selor dapat segera dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan.

Diketahui, pembangunan RS ini didanai pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dan seluruh modal sahamnya dimiliki Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Besarannya Rp 340 miliar. Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, baru-baru ini di Jakarta.

Diungkapkan Gubernur, setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan PT SMI di penghujung 2018, Pemprov pun bergegas melengkapi 15 persyaratan efektif untuk menindaklanjuti klausul pencairan pinjaman. Dari laporan DPUPR-Perkim Kaltara, setelah seluruh persyaratan dilengkapi maka Juni ini sudah mulai dilakukan pelelangan fisiknya, kata Irianto.

Adapun persyaratan dimaksud, antara lain Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), salinan asli sesuai masterplan, salinan Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan RSUD Tipe B Kaltara, dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), juga Rencana Aksi (Action Plan) untuk mencegah terjadinya gagal bayar. Dalam perjalanannya, ada beberapa persyaratan yang perlu revisi akibat alasan teknis. Seperti, sertifikat tanah yang harus diperbaiki, dokumen Andalalin, IMB dan review DED, jelas Gubernur. Untuk perbaikan itu, Pemprov memohon penambahan waktu penyampaian persyaratan selama 2 bulan. Dan, telah berjalan serta hampir tuntas.

Perihal ini juga disampaikan Pemprov Kaltara melalui DPUPR-Perkim Kaltara kepada PT SMI dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada momen "Kembali ke Fitrah" Halal Bihalal PT SMI Bersama Stakeholders di Grand Ballroom Ayana Midplaza, Jakarta, Kamis (20/6) malam. Menkeu serta jajaran petinggi PT SMI hadir saat itu. Memanfaatkan momen tersebut, perkembangan pengajuan persyaratan pun diinformasikan kepada yang bersangkutan, ucap Gubernur.

Dalam arahannya, Menkeu menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan dalam beberapa periode ke depan, Indonesia akan tetap menjadikan infrastruktur sebagai bagian terpenting dalam episode kemajuannya. Tak terkecuali untuk wilayah Provinsi Kaltara.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan berbagai instrumen fiskal yang diharapkan dapat mendorong dan memberikan fasililas, termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan investasi. Salah satunya, PT SMI.

Sekaitan hal tersebut, PT SMI diharapkan dapat terus berinovasi dan menciptakan hal-hal baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Harapannya, dengan dukungan PT SMI maka pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk Kaltara menjadi contoh yang baik di Asia juga dunia. Menkeu juga menegaskan bahwa infrastruktur akan menjadikan Indonesia dapat menjadi negara besar namun tetap dalam kebhinekaan.

Salah satu contohnya, adalah pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit dan fasilitas lain yang dibiayai PT SMI. Untuk Kaltara, PT SMI yang berperan dalam dukungan pembiayaan pembangunan RS Tipe B Tanjung Selor," tutup Gubernur.(humas)

No comments