Social Items


RAPAT evalusasi rencana aksi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang percepatan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Ekonomi, Rabu (19/6) kemarin juga disampaikan paparan dari perwakilan Kementerian dan Lembaga yang diinstruksikan dalam Inpres tersebut.

Dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) salah satunya. Melalui perwakilannya, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa rencana pembangunan KBM Tanjung Selor akan diusulkan masuk dalam major projek atau proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Terkait usulan ini, Kemenko Ekonomi, menyampaikan ada kemungkinan diskresi untuk terkait anggaran pada APBN-P 2019 ini. Hal tersebut akan disampaikan juga melalui Kementerian Keuangan.

Seperti diketahui, sesuai tupoksi, pada Inpres 9/2018, presiden menginstruksikan agar menyiapkan alokasi anggaran. Sementara itu, dari Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menunggu penyelesaian revisi RTRW dan RDTR Kabupaten Bulungan.

Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Ekonomi, Dodi Slamet Riyadi yang memipin pertemuan itu menyampaikan, hasil rapat akan disampaikan kepada Menko Ekonomi, untuk selanjutnya dilaporkan langsung ke Presiden. Hal ini, sesuai dengan tupoksi Kemenko Ekonomi dalam Inpres 9/2018, yang harus melaporkan secara berkala terkait progress pembangunan KBM Tanjung Selor langsung kepada Presiden.

Masih dalam kaitannya tindak lanjut Rencana Aksi Inpres 9/2018, setelah pertemuan ini, dijadwalkan pada 24 Juni 2019 nanti, perwakilan 12 Kementerian dan Lembaga yang terkait akan melakukan kunjungan langsung ke Kaltara. Yaitu ke lokasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Setelah itu, dilanjutkan dengan pertemuan kembali, membahas hasil kunjungan langsung ke lapangan, imbuhnya. (humas)

Perwakilan 12 Kementerian akan ke Kaltara Pekan Depan

SUARA KALTARA

RAPAT evalusasi rencana aksi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang percepatan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Ekonomi, Rabu (19/6) kemarin juga disampaikan paparan dari perwakilan Kementerian dan Lembaga yang diinstruksikan dalam Inpres tersebut.

Dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) salah satunya. Melalui perwakilannya, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa rencana pembangunan KBM Tanjung Selor akan diusulkan masuk dalam major projek atau proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Terkait usulan ini, Kemenko Ekonomi, menyampaikan ada kemungkinan diskresi untuk terkait anggaran pada APBN-P 2019 ini. Hal tersebut akan disampaikan juga melalui Kementerian Keuangan.

Seperti diketahui, sesuai tupoksi, pada Inpres 9/2018, presiden menginstruksikan agar menyiapkan alokasi anggaran. Sementara itu, dari Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menunggu penyelesaian revisi RTRW dan RDTR Kabupaten Bulungan.

Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Ekonomi, Dodi Slamet Riyadi yang memipin pertemuan itu menyampaikan, hasil rapat akan disampaikan kepada Menko Ekonomi, untuk selanjutnya dilaporkan langsung ke Presiden. Hal ini, sesuai dengan tupoksi Kemenko Ekonomi dalam Inpres 9/2018, yang harus melaporkan secara berkala terkait progress pembangunan KBM Tanjung Selor langsung kepada Presiden.

Masih dalam kaitannya tindak lanjut Rencana Aksi Inpres 9/2018, setelah pertemuan ini, dijadwalkan pada 24 Juni 2019 nanti, perwakilan 12 Kementerian dan Lembaga yang terkait akan melakukan kunjungan langsung ke Kaltara. Yaitu ke lokasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Setelah itu, dilanjutkan dengan pertemuan kembali, membahas hasil kunjungan langsung ke lapangan, imbuhnya. (humas)

No comments