Social Items

AKUNTABILITAS : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat memaparkan penerapan SAKIP di lingkup Pemprov Kaltara di kantor Kemenpan-RB, Jumat (22/11) malam.


JAKARTA - Bertempat di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jumat (22/11) malam lalu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie berkesempatan memaparkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Salah satu hal utama yang dipaparkan terkait dengan efisiensi anggaran. Dengan memprioritaskan anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dan memberikan manfaat kepada masyarakat. “Sebagai salah satu implementasi penerapan SAKIP adalah efisiensi anggaran. Dan itu sudah kita lakukan, meski masih banyak yang perlu kita benahi agar lebih maksimal lagi,” kata Irianto. 

Disebutkan, sebagai provinsi baru, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara terbilang kecil. Namun demikian, bukan berarti tidak ada yang bisa berbuat. Gubernur menegaskan, meski APBD kita kecil, banyak program yang bisa lakukan, dan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. 

Hal ini, lanjutnya, didukung dengan pengelolaan anggaran yang baik, dan akuntabel. “Ini penting, dan di Kaltara sudah kita lakukan. Dibuktikan dengan hasil evaluasi BPK RI yang sejak awal melakukan pemeriksaan, hingga 5 kali berturut-turut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemprov Kaltara,” ujar Irianto di depan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kemenpan-RB, M. Yusuf Ateh dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Nadimah.

Sejak 2018, kata Irianto, Pemprov Kaltara telah melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya, dengan memangkas beberapa pos anggaran, utamanya pada belanja pegawai. Seperti anggaran perjalanan dinas, honorarium dan lainnya. Dari pemangkasan itu, Pemprov Kaltara memperoleh anggaran sebesar kurang lebih Rp 190 miliar.

“Anggaran yang diperoleh dari efisiensi tadi kita gunakan untuk melakukan berbagai program yang bermanfaat untuk masyarakat. Seperti untuk program pemberian beasiswa Kaltara Cerdas, program dokter terbang, pemberian subsidi ongkos angkut, baik barang maupun penumpang ke perbatasan dan pedalaman. Kemudian program jemput pasien miskin, rehab rumah warga kurang mampu, pemberian insentif guru, membayarkan iuran BPJS kesehatan bagi warga kurang mampu, membangun Toko Indonesia, dan bebarapa lainnya,” beber Gubernur.

Program-program tersebut, diakui telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Utamanya warga kurang mampu. Termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. Seperti program rehab rumah layak huni contohnya. Baik yang didanai APBD Provinsi maupun bantuan dari pusat melalui APBN, hingga saat ini sudah sekitar 10.000 rumah warga yang dibantu. “Rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni, menjadi layak huni. Sehingga bisa menumbuhkan rasa percaya diri warga,” ungkapnya.

Begitu pun dengan program dokter terbang, maupun si pelandukilat (pelayanan administrasi kependudukan), selama ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. “Melalui program ini, kita melakukan jemput bola dengan mendatangi daerah remote area, untuk memberikan pelayanan kesehatan dan juga administrasi kependudukan,” kata Irianto. 

Tak terkecuali juga program bantuan untuk warga miskin, baik di sektor Pendidikan, kesehatan maupun lainnya. Seperti program jemput pasien miskin, bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk warga tak mampu, dan beberapa lainnya. “Tidak hanya program bantuan, kita juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Utamanya membuka keterisolasian wilayah. Kita bangun jalan ke perbatasan, membuka konektivitas. Ini penting sebagai upaya memperlancar distribusi dan transportasi masyarakat,” tandasnya. 

Dalam penganggaran, Gubernur mengatakan, Pemprov Kaltara juga memberikan porsi prioritas untuk peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia). Di antaranya dengan memberikan insentif kepada guru dan penyuluh, kemudian membantu beasiswa melalui program Kaltara Cerdas. 

Dari beberapa program yang kita lakukan, melalui efisiensi anggaran, hingga ketepatan sasaran dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, hasilnya bisa dilihat melalui indikator-indikator capaian Kaltara. Seperti di antaranya, data pertumbuhan ekonomi. Di mana sejak beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kaltara selalu tertinggi di Kalimantan, dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. “Kemudian indikator angka pengangguran yang terus mengalami penurunan. Juga angka kemiskinan, yang turun secara signifikan,” kata Irianto.

Indikator lainnya, berupa berbagai penghargaan untuk Kaltara yang diberikan oleh sejumlah Lembaga independent, maupun dari pemerintah pusat. Seperti Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara yang merupakan yang terbaik, penghargaan inovasi Top 45 terbaik nasional, dan lainnya.

Di sisi lain, lanjut Gubernur, Pemprov Kaltara juga terus memperbaiki sistem tata kelola birokrasi, manajemen organisasi, di lingkup Pemprov Kaltara. Hal ini untuk mengimplementasikan SAKIP dengan lebih baik lagi. Yaitu melalui sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terukur dan akuntabel. (humas)

Gubernur Paparkan Penerapan SAKIP di Kemenpan-RB

SUARA KALTARA
AKUNTABILITAS : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat memaparkan penerapan SAKIP di lingkup Pemprov Kaltara di kantor Kemenpan-RB, Jumat (22/11) malam.


JAKARTA - Bertempat di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jumat (22/11) malam lalu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie berkesempatan memaparkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Salah satu hal utama yang dipaparkan terkait dengan efisiensi anggaran. Dengan memprioritaskan anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dan memberikan manfaat kepada masyarakat. “Sebagai salah satu implementasi penerapan SAKIP adalah efisiensi anggaran. Dan itu sudah kita lakukan, meski masih banyak yang perlu kita benahi agar lebih maksimal lagi,” kata Irianto. 

Disebutkan, sebagai provinsi baru, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara terbilang kecil. Namun demikian, bukan berarti tidak ada yang bisa berbuat. Gubernur menegaskan, meski APBD kita kecil, banyak program yang bisa lakukan, dan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. 

Hal ini, lanjutnya, didukung dengan pengelolaan anggaran yang baik, dan akuntabel. “Ini penting, dan di Kaltara sudah kita lakukan. Dibuktikan dengan hasil evaluasi BPK RI yang sejak awal melakukan pemeriksaan, hingga 5 kali berturut-turut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemprov Kaltara,” ujar Irianto di depan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kemenpan-RB, M. Yusuf Ateh dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Nadimah.

Sejak 2018, kata Irianto, Pemprov Kaltara telah melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya, dengan memangkas beberapa pos anggaran, utamanya pada belanja pegawai. Seperti anggaran perjalanan dinas, honorarium dan lainnya. Dari pemangkasan itu, Pemprov Kaltara memperoleh anggaran sebesar kurang lebih Rp 190 miliar.

“Anggaran yang diperoleh dari efisiensi tadi kita gunakan untuk melakukan berbagai program yang bermanfaat untuk masyarakat. Seperti untuk program pemberian beasiswa Kaltara Cerdas, program dokter terbang, pemberian subsidi ongkos angkut, baik barang maupun penumpang ke perbatasan dan pedalaman. Kemudian program jemput pasien miskin, rehab rumah warga kurang mampu, pemberian insentif guru, membayarkan iuran BPJS kesehatan bagi warga kurang mampu, membangun Toko Indonesia, dan bebarapa lainnya,” beber Gubernur.

Program-program tersebut, diakui telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Utamanya warga kurang mampu. Termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. Seperti program rehab rumah layak huni contohnya. Baik yang didanai APBD Provinsi maupun bantuan dari pusat melalui APBN, hingga saat ini sudah sekitar 10.000 rumah warga yang dibantu. “Rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni, menjadi layak huni. Sehingga bisa menumbuhkan rasa percaya diri warga,” ungkapnya.

Begitu pun dengan program dokter terbang, maupun si pelandukilat (pelayanan administrasi kependudukan), selama ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. “Melalui program ini, kita melakukan jemput bola dengan mendatangi daerah remote area, untuk memberikan pelayanan kesehatan dan juga administrasi kependudukan,” kata Irianto. 

Tak terkecuali juga program bantuan untuk warga miskin, baik di sektor Pendidikan, kesehatan maupun lainnya. Seperti program jemput pasien miskin, bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk warga tak mampu, dan beberapa lainnya. “Tidak hanya program bantuan, kita juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Utamanya membuka keterisolasian wilayah. Kita bangun jalan ke perbatasan, membuka konektivitas. Ini penting sebagai upaya memperlancar distribusi dan transportasi masyarakat,” tandasnya. 

Dalam penganggaran, Gubernur mengatakan, Pemprov Kaltara juga memberikan porsi prioritas untuk peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia). Di antaranya dengan memberikan insentif kepada guru dan penyuluh, kemudian membantu beasiswa melalui program Kaltara Cerdas. 

Dari beberapa program yang kita lakukan, melalui efisiensi anggaran, hingga ketepatan sasaran dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, hasilnya bisa dilihat melalui indikator-indikator capaian Kaltara. Seperti di antaranya, data pertumbuhan ekonomi. Di mana sejak beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kaltara selalu tertinggi di Kalimantan, dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. “Kemudian indikator angka pengangguran yang terus mengalami penurunan. Juga angka kemiskinan, yang turun secara signifikan,” kata Irianto.

Indikator lainnya, berupa berbagai penghargaan untuk Kaltara yang diberikan oleh sejumlah Lembaga independent, maupun dari pemerintah pusat. Seperti Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara yang merupakan yang terbaik, penghargaan inovasi Top 45 terbaik nasional, dan lainnya.

Di sisi lain, lanjut Gubernur, Pemprov Kaltara juga terus memperbaiki sistem tata kelola birokrasi, manajemen organisasi, di lingkup Pemprov Kaltara. Hal ini untuk mengimplementasikan SAKIP dengan lebih baik lagi. Yaitu melalui sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terukur dan akuntabel. (humas)

No comments